PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN

OLEH :
SHELVIA PUTRI ANDINI
1201120021

ADMINISTARASI BISNIS
FAKULTAS POLITIK DAN...
UNIVERSITAS RIAU

KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang mana berkat syafaat dan hidayahNYA
saya dapat m...
KATA PENGANTAR.........................................................................................1
DAFTAR ISI..........
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah
dan memb...
Pajak Kabupaten atau kota sebagai contoh yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel,
Pajak Restauran, Pajak Hiburan dan l...
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pajak
Menurut Tjahjono dan Husein (2003:3) adalah“Pajak adalah
“Pajak sebagai suatu ke...
2. SPT Tahunan
Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
A. Fungsi SPT bagi
1) Wajib Paj...
D. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT
1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4...
(Undang-undang N0.6 Tahun 1983 Pasal 7 Ayat 1)

G. Pembetulan SPT
untuk pembetulan SPT atas kemauan Wajib Pajak sendiri da...
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengu...
5. PPN adalah Pajak Konsumsi dalam Negeri
Dalam Pengertian ini PPN hanya dikenakan ataas barang atau jasa yang dikonsumsi ...
5.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau terhadap
jasa yang berasal dari luar Da...
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan s...
2.

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pemberi jasa karena...
F. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
1.

Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP da...
Luar Daerah Pabean ( perhatikan Pasal 4 huruf ) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
PPN yang terhutang ( tata cara di...
terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambatlambatnya pada saat penerima pembay...
Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara, terlebih dahulu
Wajib Pajak harus mengurangi Pajak ...
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya sudah di sebutkan bahwa Secara umum
pajak yang be...
DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Darmin, 2008, Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata cara ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

222

437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

222

  1. 1. PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN OLEH : SHELVIA PUTRI ANDINI 1201120021 ADMINISTARASI BISNIS FAKULTAS POLITIK DAN SOSIAL 0
  2. 2. UNIVERSITAS RIAU KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang mana berkat syafaat dan hidayahNYA saya dapat menulis paper ini dengan judul “PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUNAN ” . Salawat dan salam saya hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam dan manisnya Iman. Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan seterusnya penulis menyadari bahwasanya penulisan paper ini sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukkan yang sifatnya membangun. Demi tercapainya kesempurnaan makalah ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan makalah ini, kami menghantarkan penghargaan setinggi-tingginya. PEKANBARU, 22 OKTOBER 2013 PENULIS 1
  3. 3. KATA PENGANTAR.........................................................................................1 DAFTAR ISI....................................................................................................... 2 BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................3 A. Latar Belakang..........................................................................................................3 BAB II : LANDASAN TEORI .............................................................................5 A. Pengertian Pajak .......................................................................................................5 B. Pengertian Surat Pemberitahuan ..............................................................................5 C. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) ...........................................................6 D. Objek Pajak Pertambahan Nilai................................................................................10 E. Dasar Pengenaan Pajak ............................................................................................12 F. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .................................................................................14 G. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai .............................................................14 H. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....................................................................14 I. Faktur Pajak ................................................................................................................15 J. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .........................................................................16 BAB IV: PENUTUP ..............................................................................................18 A. Kesimpulan......................... ......................................................................................18 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................19 2
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Dimasa sekarang bangsa-bangsa membiayai sumber dana pemerintah dengan penerimaan dalam negeri dan melakukan pinjaman luar negeri, termasuk Indonesia. Pinjaman luar negeri hanya bersifat sementara, sebelum penerimaan dalam negeri mampu mencukupi pembiayaanpembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dalam negeri Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah sumber utama pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ketika pemerintah bergantung pada penerimaan sektor migas, terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya penerimaan dari sektor migas. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak per barel yang ditetapkan oleh Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pada saat itu pemerintah menekankan penerimaan dari sektor pajak, karena dalam penerimaan dari sektor pajak pemerintah memiliki otoritas penuh tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang (UU) No 6/83 yang telah diubah dengan UU No.16/00 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan disebutkan bahwa kegiatan perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat yang di kelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan dan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam arti pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Sedangkan Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Provinsi dan 3
  5. 5. Pajak Kabupaten atau kota sebagai contoh yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restauran, Pajak Hiburan dan lain-lain. PPN sebagai salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan cukup besar bagi penerimaan negara. PPN merupakan Pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa. PPN mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku sejak 1951. Dalam perspektif hukun, PPN merupakan suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak sebagai penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi sebelum sampai pada tingkat konsumen. Akan tetapi dengan metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) atau credit Method yang dianut oleh UU PPN 1984 efek pengenaan pajak berganda dapat dihindari. Dalam credit Method dikenal adanya istilah Pajak Masukan yaitu pajak yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan Pajak Keluaran yaitu pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pihak lain selaku pembeli atau penerima jasa. 4
  6. 6. BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pajak Menurut Tjahjono dan Husein (2003:3) adalah“Pajak adalah “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk pemeliharaan kesejahteraan umum”. Pajak adalah ”iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) adalah “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. B. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 (UU KUP 1984) Pasal 1 ayat (10) SPT didefinisikan sebagai “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Undang – undang No. 16 tahun 2000 (UU KUP 1984) jenisnya SPT dibagi menjadi dua yaitu : 1. SPT Masa Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak yang jangka waktunya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan Menteri Keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan. 5
  7. 7. 2. SPT Tahunan Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. A. Fungsi SPT bagi 1) Wajib Pajak PPh Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutang dan untuk melaporkan tentang : a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. c) harta dan kewajiban. d) pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. 2) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3) Pemotong atau Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. ( Undangundang No.16 tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1) B. Tempat pengambilan SPT Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : (www.pajak.go.id) atau mencetak atau menggandakan atau fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. ( Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 5 ) C. Ketentuan Tentang Pengisian SPT SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. ( Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 2 ) 6
  8. 8. D. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT 1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2) Batas waktu penyampaian: a) Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak. b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. c) SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak. d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. 3) SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan. ( Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 8) E. Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan Penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh DJP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara e-Filling, wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu. F. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda: 1) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100 ribu. 2) SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 juta. 3) SPT Masa PPN Rp 500 ribu 4) SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu. 7
  9. 9. (Undang-undang N0.6 Tahun 1983 Pasal 7 Ayat 1) G. Pembetulan SPT untuk pembetulan SPT atas kemauan Wajib Pajak sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum kadaluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar. H. Batas Waktu Pembayaran Pajak 1) Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. 2) Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. 3) Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. ( Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 7 ) I. Sanksi Keterlambatan Membayar Pajak Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. ( Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 2a ) C. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Direktorat Jenderal Pajak pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 2. Impor Barang Kena Pajak. 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean. 8
  10. 10. 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi beberapa pengertian yaitu : 1. PPN adalah Pajak yang tidak langsung Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). 2. PPN adalah Pajak Obyektif Sebagai pajak obyektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi Subjek pajak tidak relevan, karena PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subyek pajak. 3. PPN bersifat Multy Stage Levy “Multy Stage Levy “ mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pasa setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Legal karakter ini dapat digambarkan dalam contoh berikut : a. Ketika perusahaan industri benang menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN. b. Oleh perusahaan tekstil benang diproses menjadi tekstil. Atas penyerahan tekstil kepada perusahaan garmen, dikenakan PPN. c. Ketika perusahaan garmen ini menyerahkan produknya kepada pedagang besar, dikenakan PPN. d. Oleh pedagang besar, garmen yang diterima diserahkan lebih lanjut kepada pedagang eceran misalnya toko pakaian, department store. Atas penyerahan ini dikenakan PPN. e. Konsumen yang membeli pakaian di toko pakaian atau department store dikenakan PPN. Hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 4. PPN bersifat Non Kumulatif PPN yang “multy stage levy” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu kontradiksio in terminis. 9
  11. 11. 5. PPN adalah Pajak Konsumsi dalam Negeri Dalam Pengertian ini PPN hanya dikenakan ataas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan destination principle (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. D. Objek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. c. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean. d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. 2. Impor Barang Kena Pajak Pajak yang dipungut pada saat impor barang. Pungutan dilakukan melalui Direktorat Jendaral Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan BKP ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak. Impor Barang Kena Pajak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP. b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean juga dikenakan pajak. 10
  12. 12. 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN. 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan BKP dan dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN. 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Undang-Undang PPN dan PPnBM Pasal 16C ) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Barang Kena Pajak dipersyaratkan: 1. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain). 2. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. ( Undang-undang PPN Tahun 1984 Pasal 1 ) Jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi : 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, dan bijih emas. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakannya inilah untuk menghindarkan pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah. 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. ( Undang-undang PPN Tahun 1984 Pasal 4A) 11
  13. 13. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPn BM. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN meluputi : 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. 5. Jasa di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan. 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak hiburan. 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. 10. Jasa di bidang tenaga kerja. 11. Jasa di bidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. ( Undang-Undang PPN Tahun 1984 Pasal 4A ayat 3) E. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya DPP. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP. DPP adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena pajak pembeli merupakan Pajak Masukan Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah: 1. Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 12
  14. 14. 2. Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 3. Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 4. Nilai Impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundangunclangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Lain yang dapat digunakan sebagai DPP sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2002, yaitu : 1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor. 2. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian, setelah dikurangi laba kotor. 3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-Rata. 4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. 5. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. 6. Untuk aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. 7. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 8. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 9. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon. 13
  15. 15. F. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM. 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). G. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai PPN yang terutang =Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif PPN (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Contoh : PKP yang sudah menjual BKP secara tunai seharga Rp 40.000.000. Besarnya PPN Terhutang 10% X Rp 40.000.000 = Rp 4.000.000 H. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan PPN adalah bendaharawan Pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kewajiban yang melekat pada Wajib Pajak untuk melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam UU PPN sebagai berikut: 1. Terhadap Pengusaha yang melakukan Penyerahan BKP dan atau Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP diwajibkan: a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. b. Memungut pajak yang terutang. c. Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak. d. Penjualan atas barang mewah yang terutang. 2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP wajib melaksanakan ketentuan butir di atas. 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ( perhatikan Pasal 4 huruf d Undang-Undang PPN ) dan atau yang memanfaatkan JKP dari 14
  16. 16. Luar Daerah Pabean ( perhatikan Pasal 4 huruf ) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang ( tata cara diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan ). ( Undang-Undang PPN Tahun 2000 Pasal 1 angka 27 ) I. Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Terdapat tiga jenis Faktur Pajak, yaitu: 1. Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atas penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena harus dibuat satu Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atas Penyerahan Jasa Kena Pajak yang meliputi: a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga. d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut. f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar harus benar baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangi Faktur Pajak Standar yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya: 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak jika pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran 15
  17. 17. terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambatlambatnya pada saat penerima pembayaran; atau 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalarn hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau 3) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau 4) Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyapaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 2. Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak Standar, sehingga harus dibuat sesuai dengan ketentuan pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pembuatan Faktur Pajak Gabungan tidak memerlukan izin DJP. 3. Fakur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itulah, PKP dapat membuat Faktur Sederhana, dalam hal PKP melakukan: a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir; atau b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. J. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pengertian Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau Impor BKP. Pajak Keluaran adalah PPN Terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PKP pada waktu perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada waktu menyerahkan BKP atau JKP. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama. 16
  18. 18. Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke Kas. 17
  19. 19. BAB III PENUTUP 1. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya sudah di sebutkan bahwa Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat yang di kelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal PajakDepartemen Keuangan dan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam arti pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Sedangkan Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau kota sebagai contoh yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restauran, Pajak Hiburan dan lain-lain. 18
  20. 20. DAFTAR PUSTAKA Nasution, Darmin, 2008, Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan beserta Peraturan- peraturan Pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Sukarji, Untung, 2003, Pokok – Pokok Pajak Pertambahan nilai Indonesia, Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, jakarta. Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2000. Undang - undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007. Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 http:// www.kedanta.tripod.com/krya.html diakses pada tanggal 1 Agustus 2009 jam 18.30 WIB. http://www.Pajak.go.id/index.php?view=article&catid=236%3APPN&PPnBM=&id=5176%3APA JAK+PERTAMBAHAN+NILAI+%28PPN%29&option=com_content&Itemid=171 diakses pada tanggal 28 Agustus 2009 jam 18.45 WIB. http://www.Pajak.go.id/index.php?view=article&catid=236%3APPN+id=5176%3APAJAK+PERT AMBAHAN+NILAI+%28PPN%29&option=com_content&Itemid=171&limitstart=2 diakses pada tanggal 28 Agustus 2009 jam 18.45 WIB. http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkp e/s1/eakt/2002/jiunkpe-ns-s1-2002-32498076-1321-penerimaan_ppn-chapter2.Pdf diakses tanggal 1 September 2009 jam 21.00 19

×