Pertemuan 6

725 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pertemuan 6

  1. 1. Perpajakan I Tindak pidana perpajakan Wewenang penyidik Sanksi dalam perpajakan Perpajakan IMeiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP Trisakti School of Management Semester ganjil 2011/2012 Meiriska 6/6/2012
  2. 2. Tindak pidana perpajakan 2PengertianSuatu perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidangperpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuanUndang-undang yang berlaku. Biasanya kejahatan perpajakan ini dilakukantanpa kekerasan, seperti: penggelapan pajak (tax fraud) , penghindaran pajak,penipuan, pemalsuan ,dsb.Termasuk dalam tindak pidana perpajakan ini yaitu memberikan informasi yangtidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak denganmenyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidaklengkap atau melampirkan keterangan - keterangan yang tidak benar sehinggadapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalamundang-undang yang mengatur perpajakan.Pelaku Tindak PidanaWajib Pajak, baik perseorangan maupun Badan.Dalam hal Badan, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban Badan tersebutdiwakili oleh Pengurus atau Direksi. atau Wakil, Kuasa atau pegawai yangmendapat pelimpahan wewenang. 6/6/2012
  3. 3. penyidikan 3Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.Pasal 44Penyidik di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganDirektorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.Tugas PenyidikTugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanyaPenyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanyabukti permulaan tindak pidana perpajakan.Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti berupa keterangan, tulisan, perbuatan, ataubenda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadiyang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. 6/6/2012
  4. 4. Wewenang penyidik (pasal 44 ayat 2) 4Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelasMeneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang perpajakanMemeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidanadi bidang perpajakanMelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidangperpajakanMenyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada angka 5Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakanMemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksiMenghentikan penyidikanMelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab. 6/6/2012
  5. 5. kegiatan penyidik 51. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP2. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang hukum acara pidana yang berlaku3. Untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan.4. Apabila tersangka atau saksi atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan5. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti6. Apabila Saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak7. Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan8. Dalam melakukan penyidikan penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku 6/6/2012
  6. 6. Asas hukum penyidikan 6Asas Praduga Tak BersalahBahwa setiap orang yang disangka dituntut atau dihadapkandimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampaiadanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya danmemperoleh kekuatan hukum tetapAsas persamaan di muka hukumBahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang samadimuka hukum tanpa perbedaanAsas Hak memperoleh bantuan/penasehat hukumBahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidangperpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukumyang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentinganpembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya. 6/6/2012
  7. 7. Norma hukum penyidikan 7Dalam melakukan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepadaketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHP dan hukumpidana yang berlakuPenyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara danmeningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang sertatanggung jawabnyaPenyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintahpenyidikan pada saat melakukan penyidikanPenyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnyaberdasarkan izin tertulis dari atasannyaPenyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan danSurat Perintah PenyidikanPenyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan danBerita Acara 6/6/2012
  8. 8. Penghentian penyidikan 8Penyidikan dihentikan dalam hal :tidak terdapat cukup buktiperistiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakanperistiwanya telah daluwarsatersangkanya meninggal duniauntuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan,Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal suratpermintaan (Pasal 44B ayat 1)melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidakseharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidakseharusnya dikembalikan (Pasal 44B ayat 2). 6/6/2012
  9. 9. Sanksi perpajakan 9Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP),sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakandikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yangmenimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana.Ada 2 macam sanksi dalam perpajakan :1. Sanksi Administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi Bunga Sanksi Denda Sanksi Kenaikan2. Sanksi Pidana : merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pidana Penjara Pidana Kurungan 6/6/2012
  10. 10. Sanksi bunga Masalah 10 SanksiPembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurangutang pajak menjadi lebih besar dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT(Pasal 8 ayat 2 UU 28/2007) berakhir s.d tanggal pembayaran karena pembetulan SPT ituBerdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulanpajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya(Pasal 13 ayat 2 UU 28/2007) Masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKBPada saat jatuh tempo pembayaran pajak yang 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa,terutang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai(Pasal 19 ayat 1 UU 28/2007) dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitungatau menunda pembayaran pajak penuh 1 (satu) bulan.(Pasal 19 ayat 2 UU 28/2007) 6/6/2012
  11. 11. Sanksi bunga (lanjutan) 11 Masalah SanksiWajib Pajak diperbolehkan menunda 2% sebulan yg dihitung dari saat berakhirnyapenyampaian SPT kewajiban menyampaikan SPT s.d tgl(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bln.Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajakSurat Pemberitahuan terdapat kekurangan atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakpembayaran pajak sebagai akibat salah tulis sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihandan atau salah hitung Pajak(Pasal 14 ayat 3 UU 28/2007)Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurangpidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB(Pasal 13 ayat 5 UU 28/2007)Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurangpidana perpajakan setelah lewat waktu 5 tahun dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT(Pasal 15 ayat 4 UU 28/2007) 6/6/2012
  12. 12. Jenis Sanksi bunga 121. Bunga pembayaranYaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayarantersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT danumumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yang meliputi :Bunga karena pembetulan SPTBunga karena angsuran/penundaan pembayaranBunga karena terlambat membayarBunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dengan pajak sementara.2. Bunga penagihanYaitu bunga karena pembayaran pajak tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran, yangditagih dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT. Bunga penagihanumumnya ditagih dengan STP.3. Bunga KetetapanYaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak, yangumumnya ditagih dengan SKPKB. 6/6/2012
  13. 13. Sanksi denda Masalah 13 SanksiSPT tidak disampaikan atau disampaikanmelebihi batas waktu a. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan OP(Pasal 19 ayat 3 UU 28/2007) b. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan c. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPNPengusaha yang telah dikukuhkan sebagai d. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.PKP tetapi tidak membuat Faktur PajakPengusaha yg telah dikukuhkan sebagai PKP 2% dari DPPtidak mengisi Faktur Pajak secara lengkapPKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuaidgn masa penerbitan Faktur Pajak.(Pasal 14 ayat 4 UU 28/2007)WP yang mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya sebelum dilakukan penyidikandisertai pelunasan utang pajak 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.(Pasal 8 ayat 3 UU 28/2007)Penghentian penyidikan tindak pidanadibidang perpajakan atas permintaan Menteri 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurangKeuangan untuk kepentingan penerimaan dibayar, atau yang tidak seharusnyanegara dikembalikan(Pasal 44B UU 28/2007) 6/6/2012
  14. 14. Sanksi kenaikan Masalah 14 SanksiPajak yang kurang dibayar yang timbul 50% dari jumlah pajak yang kurang bayarsebagai akibat dari pengungkapan ketidak-benaran pengisian Surat Pemberitahuan(Pasal 8 ayat 5 UU 28/2007)SPT tidak disampaikan dalam jangka  50% dari PPh yang tidak atau kurangwaktunya dan setelah ditegur tidak dibayar dalam satu Tahun Pajakdisampaikan pada waktunya  100% dari PPh yang tidak atau kurang(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan;Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atauPPnBM ternyata tidak seharusnya kurang dibayardikompensasi selisih lebih pajak atau tidakseharusnya dikenakan tarif 0%(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) 6/6/2012
  15. 15. Sanksi kenaikan (lanjutan) Masalah 15 SanksiKewajiban Pasal 28, 29 tidak dipenuhi 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar(Pasal 13 ayat 3 UU 28/2007) dalam satu Tahun Pajak 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut teapi tidak atau kurang disetorkan; 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayarDitemukan data baru dan/atau data yang 100% dari jumlah kekurangan pajaksemula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan jumlah pajak yang terutang(Pasal 15 ayat 2 UU 28/2007)Diterbitkan SKPKB atas Keputusan 100% dari jumlah kekurangan pembayaranPengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pajak(Pasal 17C ayat 5 UU 28/2007) 6/6/2012
  16. 16. Sanksi pidana (pasal 39 KUP) 16Setiap orang yang dengan sengaja:a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakb. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benarf. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan dan dokumen lainnyag. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain.h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda palingsedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar.Pidana sebagaimana dimaksud ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan lagitindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1(satu) tahun, terhitung sejak selesainyamenjalani pidana penjara yang dijatuhkan 6/6/2012
  17. 17. Sanksi pidana (lanjutan) 17Pasal 39 ayat 3Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan ataumenggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak dalamrangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikut 2 kali danpaling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WajibPajakPasal 41 ayat 2Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkantidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling banyak Rp50.000.000Pasal 41BSetiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp 75.000.000,00 .Berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan. 6/6/2012
  18. 18. Pidana kurungan 18Pasal 38Setiap orang yang karena kealpaannya:tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, ataumelampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertamakali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3bulan atau paling lama 1 tahun.Pasal 41 ayat 1Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dendapaling banyak Rp 25.000.000Pasal 41 ASetiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yangdiminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan ataubukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dandenda paling banyak Rp 25.000.000 6/6/2012
  19. 19. Pidana kurungan (lanjutan) 19Pasal 411.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksuddalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau dendapaling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)2.Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabatdan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidanakurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.0003.Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang dimintaoleh DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.0004.Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakansehingga menumbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 6/6/2012
  20. 20. Daluwarsa tindak pidana perpajakan 20Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktulima tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnyaBagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, PenuntutHukum, dan Hakim. 6/6/2012
  21. 21. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 21Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapussanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafanWajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib PajakPermohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harusmemenuhi syarat-syarat sbb :•Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelasdan meyakinkan untuk mendukung permohonannya•disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasitersebut•tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat KetetapanPajak kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannyaPermohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajakyang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak,suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar TambahanKeputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminstrasi dikeluarkan oleh DirjenPajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktuini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebutdianggap diterima.Terhadap keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapatdiajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak 6/6/2012

×