SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Pajak Penghasilan Pasal 24
Kredit Pajak LN
PENGERTIAN
Pajak yang terutang atau dibayarkan di
LN atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari LN yang dapat
dikreditkan terhadap pajak penghasilan
yang terutang atas seluruh
penghasilan WPDN
Dasar Hukum
UU PPh No 36/2008 Pasal 24
Kep KMK No: 217/KMK.04/1986 jo
640/KMK.04/1994 jo 164/KMK.03/2002
Permohonan Kredit Pajak LN
 Laporan Keuangan dari
Penghasilan yang berasal dari LN
 Fotokopi SPT yang disampaikan
di LN
 Dokumen pembayaran pajak di
LN
Penggabungan Penghasilan
 Untuk penghasilan usaha dilakukan dalam
tahun pajak diperolehnya penghasilan
tersebut.
 Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam
tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
 Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan
dalam tahun pajak pada saat perolehan
dividen tersebut.
Penentuan Sumber Penghasilan (1)
• Saham/sekuritas : Negara tempat badan yang
menerbitkan saham/sekuritas tersebut bertempat
kedudukan.
• Bunga, royalti, sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak : Negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga, royalti,
atau sewa tersebut bertempat kedudukan.
• Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak
gerak : Negara tempat harta tak gerak tersebut
terletak.
Penentuan Sumber Penghasilan (2)
• Imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan : Negara tempat
pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan
atau berada.
• BUT (PE) : Negara tempat BUT (PE)
tersebut menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan.
Jumlah Kredit Pajak Yang
Diperbolehkan
Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang
dibayar atau terutang di LN, tetapi tidak boleh
melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan
antara penghasilan dari LN terhadap Penghasilan
Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Pajak yang
terutang atas PKP.
Contoh Penghitungan
PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di
Jakarta mempunyai PKP dari Indonesia
sebesar Rp 100.000.000,00 dan
penghasilan dari Jepang sebesar Rp
50.000.000,00. Hitung kredit pajak LN
jika tarif pajak di Jepang sebesar 10%.
Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000,00
PPh Badan : Rp 37.500.000,00
PPh di Jepang : Rp 5.000.000,00
Bagian penghasilan di Jepang :
(50.000.000/150.000.000) x 37.500.000
Rp 12.500.000,00
PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000,00
Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara
PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, mempunyai
penghasilan kena pajak dari :
Indonesia : Rp 100.000.000,00
Singapura : Rp 100.000.000,00 (Tarif : 10%)
Malaysia : Rp 50.000.000,00 (Tarif : 20%)
Thailand : Rp 150.000.000,00 (Tarif : 30%)
Berapa kredit pajak masing-masing negara?
Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000,00
PPh Pasal 17 : Rp 100.000.000,00
Singapura
PPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(100.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
Malaysia
PPh yang dibayar : 20% x Rp 50.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Bagian penghasilan :
(50.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 12.500.000,00
Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
Thailand
PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.000,00
Rp 45.000.000,00
Bagian penghasilan :
(150.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00
Rp 37.500.000,00
Kredit pajak = Rp 37.500.000,00
PPh yang harus dibayar di Indonesia :
Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 –
Rp 10.000.000,00 – Rp 37.500.000,00
Rp 42.500.000,00
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri
 Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayar tidak
akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya
melalui pembetulan SPT Tahunan.
 Perubahan besarnya penghasilan di LN yang
menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat
dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan
dengan pajak lainnya.
THANK YOU

More Related Content

What's hot (20)

penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23 penjelasan Pph pasal 23
penjelasan Pph pasal 23
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
 
makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)makalah pajak (pph 24)
makalah pajak (pph 24)
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
19. pph pasal 25
19. pph pasal 2519. pph pasal 25
19. pph pasal 25
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24PERHITUNGAN PPh PASAL 24
PERHITUNGAN PPh PASAL 24
 
Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26Pajak penghasilan pasal 26
Pajak penghasilan pasal 26
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
 
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal242016 ak2a kelompok2_pphpasal24
2016 ak2a kelompok2_pphpasal24
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
Perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 23
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)
 

Similar to Pajak penghasilan pasal 24

PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) Umiatulazizah
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usahapuspa
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxfaridamaya2
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxLidyaYuni
 
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxDiahFitriani10
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxErickWenanda1
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxSitiAsiah55
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakankristina105
 

Similar to Pajak penghasilan pasal 24 (20)

PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki Ardoni
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usaha
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
 
Pajak
Pajak Pajak
Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docxPert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
Pert1_PJ2_SA1_1810111389_Maulidya Yuniwiansyah.docx
 
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptxAspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
Aspek Perpajakan Koperasi (3).pptx
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakan
 

More from Fajri A

Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaFajri A
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductibleFajri A
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutanFajri A
 
01 biaya fiskal
01 biaya fiskal01 biaya fiskal
01 biaya fiskalFajri A
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian sptFajri A
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abFajri A
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abFajri A
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abFajri A
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasarFajri A
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitasFajri A
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPNFajri A
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxFajri A
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxFajri A
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 

More from Fajri A (15)

Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Biaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian naturaBiaya sdm dan pemberian natura
Biaya sdm dan pemberian natura
 
07 non deductible
07 non deductible07 non deductible
07 non deductible
 
06 penyusutan
06 penyusutan06 penyusutan
06 penyusutan
 
01 biaya fiskal
01 biaya fiskal01 biaya fiskal
01 biaya fiskal
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 ab
 
iai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii abiai pph badan sesi iii ab
iai pph badan sesi iii ab
 
iai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- abiai pph badan sesi I -- ab
iai pph badan sesi I -- ab
 
01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar01 mamahami pembukuan dasar
01 mamahami pembukuan dasar
 
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas3 ppn   dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
3 ppn dpp, pm, kms, restitusi, & fasilitas
 
Akuntansi PPN
Akuntansi PPNAkuntansi PPN
Akuntansi PPN
 
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting TaxPembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
Pembukuan sampai dengan sanksi nya -- Accounting Tax
 
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting TaxPersediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
Persediaan dan penyusutan -- Accounting Tax
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 

Recently uploaded

kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisGallynDityaManggala
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 

Recently uploaded (20)

kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 

Pajak penghasilan pasal 24

  • 1. Pajak Penghasilan Pasal 24 Kredit Pajak LN
  • 2. PENGERTIAN Pajak yang terutang atau dibayarkan di LN atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari LN yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WPDN
  • 3. Dasar Hukum UU PPh No 36/2008 Pasal 24 Kep KMK No: 217/KMK.04/1986 jo 640/KMK.04/1994 jo 164/KMK.03/2002
  • 4. Permohonan Kredit Pajak LN  Laporan Keuangan dari Penghasilan yang berasal dari LN  Fotokopi SPT yang disampaikan di LN  Dokumen pembayaran pajak di LN
  • 5. Penggabungan Penghasilan  Untuk penghasilan usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.  Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.  Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut.
  • 6. Penentuan Sumber Penghasilan (1) • Saham/sekuritas : Negara tempat badan yang menerbitkan saham/sekuritas tersebut bertempat kedudukan. • Bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak : Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan. • Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak : Negara tempat harta tak gerak tersebut terletak.
  • 7. Penentuan Sumber Penghasilan (2) • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan : Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. • BUT (PE) : Negara tempat BUT (PE) tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
  • 8. Jumlah Kredit Pajak Yang Diperbolehkan Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di LN, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari LN terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Pajak yang terutang atas PKP.
  • 9. Contoh Penghitungan PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan di Jakarta mempunyai PKP dari Indonesia sebesar Rp 100.000.000,00 dan penghasilan dari Jepang sebesar Rp 50.000.000,00. Hitung kredit pajak LN jika tarif pajak di Jepang sebesar 10%.
  • 10. Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000,00 PPh Badan : Rp 37.500.000,00 PPh di Jepang : Rp 5.000.000,00 Bagian penghasilan di Jepang : (50.000.000/150.000.000) x 37.500.000 Rp 12.500.000,00 PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000,00
  • 11. Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, mempunyai penghasilan kena pajak dari : Indonesia : Rp 100.000.000,00 Singapura : Rp 100.000.000,00 (Tarif : 10%) Malaysia : Rp 50.000.000,00 (Tarif : 20%) Thailand : Rp 150.000.000,00 (Tarif : 30%) Berapa kredit pajak masing-masing negara? Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
  • 12. Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000,00 PPh Pasal 17 : Rp 100.000.000,00 Singapura PPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Bagian penghasilan : (100.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
  • 13. Malaysia PPh yang dibayar : 20% x Rp 50.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Bagian penghasilan : (50.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 12.500.000,00 Kredit pajak = Rp 10.000.000,00
  • 14. Thailand PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Bagian penghasilan : (150.000.000/400.000.000) x Rp 100.000.000,00 Rp 37.500.000,00 Kredit pajak = Rp 37.500.000,00
  • 15. PPh yang harus dibayar di Indonesia : Rp 100.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 – Rp 37.500.000,00 Rp 42.500.000,00
  • 16. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri  Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayar tidak akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya melalui pembetulan SPT Tahunan.  Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat dikembalikan kepada WP setelah diperhitungkan dengan pajak lainnya.