SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
No. Sifat
1 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
a. Pegawai Tetap a. Penghasilan teratur (gaji, tunjangan dll) Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final
b. Penghasilan tidak teratur (bonus, THR dll) PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun
b. Penerima Pensiun Berkala Uang pensiun berkala Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun
2 Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Harian a. Upah harian, mingguan, a. Upah sebulan < = 4.500.000 Tidak Final
Lepas satuan, borongan, uang Tarif: 5% Upah sehari - 450.000
saku harian, minggian b. Upah sebulan > 4.500.000
tetapi <=10.200.000
Tarif: 5% Upah sehari - PTKP sehari
c. Upah sebulan > 10.200.000
Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan
b. Dibayarkan bulanan Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan
3 Bukan Pegawai a. Imbalan tidak berkesinambungan Tarif Pasal 17 50% Penghasilan Bruto Tidak Final
b. Imbalan berkesinambungan
- tidak berNPWP atau memiliki penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif 50% Penghasilan Bruto
- memiliki NPWP dan tidak ada penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif (50% Penghasilan Bruto - PTKP)
4 Peserta kegiatan
a. Peserta perlombaan Uang saku, uang rapat, uang representasi, Tarif Pasal 17 Pnghasilan Bruto Tidak Final
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, honorarium, hadiah dan penghargaan
pertemuan, kunjungan kerja
c. Anggota kepanitiaan
d. Peserta diklat, magang
e. Peserta kegiatan lainnya
5 Anggota Dewan Komisaris/Pengawas Honorarium Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
yang bukan Pegawai Tetap
6 Mantan pegawai Jasa produksi, tantiem, bonus, gratifikasi Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
7 Peserta program pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final
9 Penerima uang pesangon Uang pesangon - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final
- 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta
- 15% Pengh. Bruto di atas Rp100 Juta s.d. Rp500 Juta
- 25% Pengh. Bruto di atas Rp500 Juta
10 Penerima Uang manfaat pensiun, Tunjangan Uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final
Hari Tua, Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus - 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta
sekaligus
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
No. Sifat
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
11 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Penghasilan yang menjadi beban APBN/D
dan Pensiunannya a. Penghasilan tetap dan teratur
- Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final dan
PKP = Pengh. Neto - PTKP Ditanggung
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun Pemerintah
- Pensiunannya Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP = Pengh. Neto - PTKP
Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun
b. Penghasilan lainnya (termasuk Pensiunan)
- Golongan I dan II, Tamtama, Bintara - 0% Penghasilan Bruto Final
- Golongan III, Perwira Pertama - 5% Penghasilan Bruto
- Golongan IV, Perwira Menengah dan Tinggi - 15% Penghasilan Bruto

More Related Content

What's hot

Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph finalarnisyah
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Aihi Kagamine
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copysusanti daly
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiBahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiGendhuk Nugroho
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Tobagus Makmun
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24mas karebet
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanCatatan Ekstens
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 

What's hot (19)

Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
P ph 21
P ph 21P ph 21
P ph 21
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)
 
Pph pasal 21
Pph pasal 21Pph pasal 21
Pph pasal 21
 
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
 
PPh 21
PPh 21PPh 21
PPh 21
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Pajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksiPajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksi
 
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadiBahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
Bahan ajar p ph pasal 21 orang pribadi
 
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
Sosialisasi Per 31/2012 - PPh pasal 21
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 

Similar to Tabel PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21maryaxfate
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxFajri A
 
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009An Lee Ang 洪安力
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptxLadasGaming
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssuser68b127
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiRatri Indah
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptxAnandaAyu13
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptHandiPurnomo8
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptBesarArdhiNugraha
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009Sharon Mei
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...Asep suryadi
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badanNisa Gunsay
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21Dede Azis Nagara
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Barunekzho
 

Similar to Tabel PPh Pasal 21 (20)

Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting TaxPengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
Pengantar Perpajakan 2 PPh 21 -- Accounting Tax
 
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx5_materi_pajak_pgds.pptx
5_materi_pajak_pgds.pptx
 
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjmateri pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
materi pajak kwrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
01. p ph 21
01. p ph 2101. p ph 21
01. p ph 21
 
Perpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'atiPerpajakan by bu meika riba'ati
Perpajakan by bu meika riba'ati
 
4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx4 PPh Pasal 21.pptx
4 PPh Pasal 21.pptx
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
PPh pasal 21
PPh pasal 21PPh pasal 21
PPh pasal 21
 
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASIL...
 
34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan34 p ph-pph-op-dan-badan
34 p ph-pph-op-dan-badan
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
PPh Pasal 21
PPh Pasal 21PPh Pasal 21
PPh Pasal 21
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Baru
 

More from Dudi Wahyudi

Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Dudi Wahyudi
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakDudi Wahyudi
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorDudi Wahyudi
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahDudi Wahyudi
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuDudi Wahyudi
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSDudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaDudi Wahyudi
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010Dudi Wahyudi
 
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Dudi Wahyudi
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruDudi Wahyudi
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanDudi Wahyudi
 

More from Dudi Wahyudi (18)

Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan Bermotor
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSS
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
 
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
 
Undang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak PenghasilanUndang-undang Pajak Penghasilan
Undang-undang Pajak Penghasilan
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 

Recently uploaded

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (15)

Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Tabel PPh Pasal 21

  • 1. No. Sifat 1 Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala a. Pegawai Tetap a. Penghasilan teratur (gaji, tunjangan dll) Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final b. Penghasilan tidak teratur (bonus, THR dll) PKP = Pengh. Neto - PTKP Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun b. Penerima Pensiun Berkala Uang pensiun berkala Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP = Pengh. Neto - PTKP Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun 2 Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Harian a. Upah harian, mingguan, a. Upah sebulan < = 4.500.000 Tidak Final Lepas satuan, borongan, uang Tarif: 5% Upah sehari - 450.000 saku harian, minggian b. Upah sebulan > 4.500.000 tetapi <=10.200.000 Tarif: 5% Upah sehari - PTKP sehari c. Upah sebulan > 10.200.000 Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan b. Dibayarkan bulanan Tarif Pasal 17 PKP yang disetahunkan 3 Bukan Pegawai a. Imbalan tidak berkesinambungan Tarif Pasal 17 50% Penghasilan Bruto Tidak Final b. Imbalan berkesinambungan - tidak berNPWP atau memiliki penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif 50% Penghasilan Bruto - memiliki NPWP dan tidak ada penghasilan lain Tarif Pasal 17 Kumulatif (50% Penghasilan Bruto - PTKP) 4 Peserta kegiatan a. Peserta perlombaan Uang saku, uang rapat, uang representasi, Tarif Pasal 17 Pnghasilan Bruto Tidak Final b. Peserta rapat, konferensi, sidang, honorarium, hadiah dan penghargaan pertemuan, kunjungan kerja c. Anggota kepanitiaan d. Peserta diklat, magang e. Peserta kegiatan lainnya 5 Anggota Dewan Komisaris/Pengawas Honorarium Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final yang bukan Pegawai Tetap 6 Mantan pegawai Jasa produksi, tantiem, bonus, gratifikasi Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final 7 Peserta program pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif Pasal 17 Kumulatif Penghasilan Bruto Tidak Final 9 Penerima uang pesangon Uang pesangon - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final - 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta - 15% Pengh. Bruto di atas Rp100 Juta s.d. Rp500 Juta - 25% Pengh. Bruto di atas Rp500 Juta 10 Penerima Uang manfaat pensiun, Tunjangan Uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, - 0% Pengh. Bruto s.d. Rp50 Juta Final Hari Tua, Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus - 5% Pengh. Bruto di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta sekaligus TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak
  • 2. No. Sifat TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Penerima Penghasilan Jenis Penghasilan Tarif Dasar Pengenaan Pajak 11 Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Penghasilan yang menjadi beban APBN/D dan Pensiunannya a. Penghasilan tetap dan teratur - Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tidak Final dan PKP = Pengh. Neto - PTKP Ditanggung Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun Pemerintah - Pensiunannya Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP = Pengh. Neto - PTKP Pengh. Neto = Pengh. Bruto - Biaya Pensiun b. Penghasilan lainnya (termasuk Pensiunan) - Golongan I dan II, Tamtama, Bintara - 0% Penghasilan Bruto Final - Golongan III, Perwira Pertama - 5% Penghasilan Bruto - Golongan IV, Perwira Menengah dan Tinggi - 15% Penghasilan Bruto