keep fighting for your study!

1. PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/PENJUALAN
Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (6)
Tidak dipengaruhi
hub. istimewa
Dipengaruhi
hub. istimewa
Dalam hal
tukar-menukar
Jumlah yg sesungguhnya
dikeluarkan/diterima
Jumlah yg seharusnya
dikeluarkan/diterima
Jumlah yg seharusnya
dikeluarkan/diterima
berdasarkan harga pasar
BERSAMBUNG….

2. PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/PENJUALAN
Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (6)
Dalam Rangka:
- Likuidasi
- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pemecahan
- Pengambilalihan
Persediaan dan
pemakaian
persediaan untuk
penghitungan
harga pokok
Jumah yg seharusnya
dikeluarkan/diterima sesuai
harga pasar kecuali ditentukan
lain oleh Menkeu
Berdasarkan harga perolehan yg
dilakukan secara rata-rata atau
dgn cara mendahulukan
persediaan yg diperoleh pertama
…..SAMBUNGAN

3. PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/PENJUALAN
Pasal 10 ayat (4) dan (5)
Pengalihan harta hibahan,
bantuan atau sumbangan,
dan warisan yg memenuhi
persyaratan Pasal 4 ayat (3)
Huruf a dan b
Pengalihan harta yg tidak
memenuhi syarat Pasal 4
ayat (3) Huruf a
Pengalihan harta sbg
pengganti saham atau
pengganti penyertaan
modal
Dasar penilaian bagi yg menerima
sama dgn nilai sisa buku yg
melakukan pengalihan atau nilai yg
ditetapkan Dirjen Pajak
Dasar penilaian bagi yg
menerima sama dengan Nilai
Pasar
Dasar penilaian bagi yg
menerima sama dengan Nilai
Pasar

4. 4
PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL
DAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
Pasal 18 Ayat (1) dan (2)
MENTERI
KEUANGAN
BESARNYA
PERBANDINGAN
ANTARA UTANG &
MODAL UNTUK
KEPERLUAN
PENGHITUNGAN
PAJAK
SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
OLEH WPDN ATAS
PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN USAHA DILUAR NEGERI
SELAIN BADAN USAHA YG
MENJUAL SAHAMNYA DI
BURSA EFEK
A.BESARNYA PENYERTAAN MODAL WP
DN SEKURANG-KURANGNYA 50% DARI
JUMLAH SAHAM YANG DISETOR; atau
B.SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN WP
DN LAINNYA MEMILIKI PENYERTAAN
MODAL SEBESAR 50% ATAU LEBIH
DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR

5. HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 Ayat (4)
HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA APABILA:
I. * WP MEMPUNYAI PENYERTAAN MODAL LANGSUNG ATAU TIDAK
TIDAK LANGSUNG SEBESAR 25% ATAU LEBIH PADA WP LAINNYA; atau
* HUBUNGAN ANTARA WP DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH PADA
DUA WP ATAU LEBIH; atau
* HUBUNGAN ANTARA DUA WP ATAU LEBIH YANG DISEBUT TERAKHIR;
II. WP YANG MENGUASAI WP LAINNYA, DUA ATAU LEBIH BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG
III. ADA HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS
KETURUNAN LURUS DAN/ATAU KE SAMPING SATU DERAJAT

6. 6
PENGHITUNGAN PKP BAGI WP YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 Ayat (3) dan (3a)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
• MELAKUKAN PERJANJIAN DGN
WP & OTORITAS PAJAK
NEGARA LAIN
• MENENTUKAN KEMBALI BESAR
NYA PENGHASILAN DAN
PENGURANGAN;
• MENENTUKAN UTANG SEBAGAI
MODAL
UNTUK MENGHITUNG BESAR
NYA PKP BAGI WP YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN
ISTIMEWA
UNTUK MENENTUKAN
HARGA TRANSAKSI
PIHAK-PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN
ISTIMEWA

7. Jenis Hubungan Istimewa (HI)
 Hubungan Kepemilikan
 Hubungan Penguasaan
 Hubungan Darah atau Perkawinan
(UU PPh Pasal 18 ayat 4 dan UU PPN Pasal 2 ayat 2)

8. Hubungan Kepemilikan
WP mempunyai penyertaan modal langsung /
tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain.
A
B
C
HI
HI
25%
25%

9. Hubungan Kepemilikan (lanjutan)
Hubungan antara WP dengan penyertaan
paling rendah 25% pada dua WP atau lebih,
demikian pula antar dua WP atau lebih yang
disebut terakhir
A
B C D
25% 25%
25%
HI HI
HI HI
HI

10. Hubungan Penguasaan
Yaitu hubungan antara wajib pajak yang menguasai
wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak atau lebih
berada di bawah penguasaan yang sama baik
langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan
melalui manajemen maupun melalui pengunaan
teknologi.

11. Hubungan Darah / Perkawinan
Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis
keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad.
Apabila antara suami dan istri dilakukan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri
tersebut terdapat hubungan istimewa.

12. Hubungan Darah / Perkawinan (lanjutan)
WP
Ayah Ibu
Anak
Kakak Adik WPKakak
Ipar
Adik
Ipar
Anak
Tiri
Mertua

13. Akibat Transaksi Antar Pihak-Pihak Yang
Mempunyai HI
Kekurangwajaran harga, biaya, imbalan lain yang
direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.
Terjadinya pengalihan atau dasar pengenaan pajak
dan/atau biaya dari satu WP ke WP lainnya dengan
tujuan untuk menekan keseluruhan jumlah pajak yang
terhutang.

14. Kekurangwajaran Transaksi HI
1. Harga Penjualan
2. Harga Pembelian
3. Alokasi biaya administrasi dan umum
(overhead cost);
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman
oleh pemegang saham (shareholder loan)
5. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa,
royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan
atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;

15. Kekurangwajaran Transaksi HI
6. Pembelian harta perusahaan oleh
pemegang saham (pemilik) atau pihak
yang mempunyai hubungan istimewa yang
lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui
pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai
substansi usaha (misalnya dummy
company, letter box company atau
reinvoicing center).

16. Wewenang DJP
DJP berwenang untuk menentukan kembali
besarnya penghasilan dan pengurangan serta
menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa
dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan
kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh
hubungan istimewa.
(UU PPh Pasal 18 Ayat 3)

17. Wewenang DJP (lanjutan)
DJP berwenang melakukan perjanjian dengan WP dan
bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain
untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, yang berlaku selama
suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya
serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu
tersebut berakhir.
(UU PPh Pasal 18 Ayat 3a)

18. Metode Penentuan Kewajaran Harga
1. Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable
Uncontrolled Price)
2. Metode Harga Pokok Plus (Cost Plus)
3. Metode Harga Jual Minus
(Sales Minus / Resale Price)
4. Metode Tingkat Laba Sebanding
(Comparable Profit / ROI)
5. Metode lainnya yang dapat diterima

19. Contoh Kasus
A B
c d

20. Kekurang-wajaran Harga Penjualan
Contoh 1.
PT A memiliki 25% PT B. Harga jual atas penyerahan barang PT A ke
PT B Rp 160/unit. PT A tidak menjual barang ke pihak ketiga yang tidak
ada hubungan istimewa.
Perlakuan Perpajakan:
 Harga pasar wajar  harga pasar wajar dari barang yang
sejenis/serupa, yang terjadi antara pihak-pihak yang
tidak ada hubungan istimewa, atau
 Jika terdapat kesulitan dalam menentukan harga pasar
karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus,
misalnya semi finished product, maka digunakan
pendekatan harga pokok plus

21.  DPP yang digunakan: {Rp. 150+(40% x Rp150)}
= Rp 210
Kekurang-wajaran Harga Penjualan (lanjutan)
Misal:
PT A memperoleh bahan baku & pembantu produksi dari
pemasok yang tidak ada hubungan istimewa. Harga pokok
produksi/unit Rp 150, dan laba kotor dari penjualan barang yang
sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
adalah 40%

22. Contoh 2.
PT B menjual kembali barang yang dibeli dari PT A
seharga Rp 250/unit ke pihak yang tidak ada hubungan
istimewa. Laba kotor sebanding  20% dari harga jual.
Perlakuan Perpajakan:
1. Metode harga jual minus
{Rp 250 - (20% x Rp 250)}= Rp 200
2. Metode tingkat laba perusahaan sebanding atau tingkat
hasil investasi dari usaha yang sama, serupa atau
sejenis
Kekurang-wajaran Harga Penjualan (lanjutan)

23. Kekurang-wajaran Harga Penjualan (lanjutan)
Misal:
Persentase laba kotor jenis usaha yang sama
dengan PT A adalah 30%. Laba kotor yang
dilaporkan PT A adalah 15%. Karena ada deviasi
tingkat laba, maka diduga ada penggeseran laba
melalui penjualan dengan harga yang kurang
wajar dari PT A ke PT B.
Kalau PT B merupakan pembeli tunggal, maka
laba kotor PT A untuk tujuan penghitungan pajak
terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar
30%.

24. Kekurang-wajaran Harga Pembelian
H Ltd. Hongkong memiliki 25% saham PT B. PT B mengimpor
barang produksi H Ltd seharga Rp 3.000/unit, yang dijual
kepada PT Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp
3.500/unit.
Perlakuan Perpajakan:
- Dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama,
sejenis atau serupa atas pembelian/impor dari pihak yang
tidak ada hubungan istimewa, atau
- Pendekatan harga jual minus
 mengurangkan laba kotor wajar ditambah biaya lain dari
harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan
istimewa.

25. Kekurang-wajaran Harga Pembelian (lanjutan)
Misal:
Laba wajar yang diperoleh Rp 750, maka harga
pasar wajar atas pembelian barang dari H Ltd –
Hongkong:
Rp 3.500 – Rp 750 = Rp 2.750.
Harga ini merupakan dasar perhitungan harga
pokok PT B.
Selisih Rp 250 antara pembayaran hutang ke H Ltd
dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

26. Kekurang-wajaran Alokasi Biaya Administrasi dan Umum
(Overhead Cost)
Head Office di luar negeri sering mengalokasikan biaya
administrasi dan umum ke BUT di Indonesia, antara lain:
a. Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang
diselenggarakan kantor pusat di luar negeri
b. Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke
masing-masing BUT
c. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat
yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan
d. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor
pusat

27. Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum
(overhead cost) – (lanjutan)
Perlakuan Perpajakan :
Alokasi biaya-biaya tersebut diperbolehkan
sepanjang sebanding dengan manfaat yang
diperoleh dan bukan merupakan duplikasi biaya
Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan
kepada BUT tidak temasuk bunga atas
penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk
jenis usaha perbankan, royalti/sewa atas harta
kantor pusat

28. Perlakuan Perpajakan (lanjutan):
Dalam hal berlaku P3B maka pengalokasian biaya
kantor pusat kepada BUT adalah seperti yang diatur
dalam P3B
Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan
membandingkan jumlah biaya training yang sama atau
sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa
Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yangdapat
dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu
yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi
manfaat yang diterimanya

29. Kekurang-wajaran Pembebanan Bunga atas Pemberian
Pinjaman oleh Pemegang Saham
H Ltd Hongkong memiliki 80% saham PT C,
modal yang belum disetor Rp 200 jt. H Ltd juga
memberikan pinjaman sebesar Rp 500 jt dengan
bunga 25% atau Rp 125 jt setahun. Tingkat bunga
setempat adalah 20%

30. Perlakuan Perpajakan:
a. Penentuan kembali hutang PT C yaitu sebesar
Rp 500 jt – Rp 200 jt = Rp 300 jt
 pinjaman sebesar Rp 200 jt dianggap sebagai
penyetoran modal terselubung
b. Perhitungan Pajak Penghasilan:
 biaya bunga yang dapat dibebankan PT C
(20%x Rp 300 jt) = Rp 60 jt
Selisih Rp 65 jt (Rp 125 jt – Rp 60 jt) dianggap
pembayaran dividen keluar negeri dan dikenakan PPh 26
sebesar 20% atau sesuai tarif P3B
Kekurang-wajaran Pembebanan Bunga atas
Pemberian Pinjaman oleh Pemegang Saham
(lanjutan)

31. Kekurang-wajaran Pembayaran Komisi, Lisensi, Franchise, Sewa,
Royalti, Imbalan atas Jasa Manajemen, Imbalan Jasa Teknik dan
Imbalan Jasa Lainnya
Perusahaan komputer A memberikan lisensi kepada PT X
(tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal
di negara X untuk memasarkan program komputer dengan
membayar royalti 20% dari penjualan bersih.
Selain itu PT A juga memasarkan program komputernya
melalui PT B di negara B (ada hubungan istimewa)
sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari
penjualan bersih

32. Perlakuan Perpajakan:
Karena program komputer yang dipasarkan PT B dan PT
X sama, atas dasar matching transaction method maka
royalti di PT B juga harus 20%.
Kalau kondisi tidak bisa disamakan maka digunakan
pendekatan comparable adjustable method (metode
sebanding yang disesuaikan) Contoh tersebut dapat juga
digunakan untuk menguji kewajaran franchise atau
imbalan lain yang serupa dengan itu.
Kekurang-wajaran Pembayaran Komisi, Lisensi,
Franchise, Sewa, Royalti, Imbalan atas Jasa Manajemen,
Imbalan Jasa Teknik dan Imbalan Jasa Lainnya (lanjutan)

33. Pembelian Harta Perusahaan oleh Pemegang Saham atau oleh
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Harga Lebih
Rendah dari Harga Pasar
A pemegang 50% saham PT B. A membeli kendaraan PT B
seharga Rp 10 jt. Nilai buku kendaraan Rp 10 jt. Harga pasar
kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama Rp 30 jt.
Perlakuan Perpajakan:
Digunakan harga pasar Rp 30 jt, maka penghasilan kena pajak
PT B dikoreksi positif Rp 20 jt.
Sedangkan bagi A selisih harga Rp 20 jt merupakan
penghasilan berupa dividen yang harus dipotong PPh 23
sebesar 15% oleh PT B.

34. Penjualan kepada Pihak Luar Negeri Melalui Pihak Ketiga yang
Tidak Mempunyai Substansi Usaha (Letter Box Company)
PT I Indonesia mempunyai hubungan istimewa
dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak
perusahaan K di Korea. PT I mengekspor barang
langsung ke X di US atas permintaan H Ltd. Harga
pokok barang Rp 100.
PT I menagih ke H Ltd sebesar Rp 110. Sedang
H Ltd menagih ke X sebesar Rp 175. H Ltd hanya
merupakan Letter Box Company, tanpa substansi
bisnis.

35. Perlakuan Perpajakan:
Dengan memperhatikan substansi bisnis H Ltd, maka
perantaraan transaksi demikian (untuk penghitungan pajak)
dianggap tidak ada, sehingga harga jual PT I dikoreksi sebesar
Rp 65 (Rp 175 – Rp 110)
Kalau fungsi H Ltd adalah agen yang mendapat komisi 10%,
maka penghitungan PPh laba sebesar Rp 75 dialokasikan
sebagai berikut:
Untuk H Ltd = Rp 17,50 (10%xRp 175)
Untuk PT I = Rp 57,50 (Rp 75 – Rp 17,50)
Harga jual oleh PT I yang wajar adalah Rp 157,50
(Rp 175 – Rp 17,50)

36. 1. Pihak dan Jenis Transaksi Hubungan Istimewa
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Transaksi yang dilakukan Wajib Pajak
(WP) dengan pihak-pihak yang
mempunyai
hubungan istimewa.
a. Penjualan, pengalihan, pembelian
atau perolehan barang berwujud
maupun tidak berwujud;
b. Sewa, royalti, atau imbalan lain yang
timbul akibat penyediaan atau
pemanfaatan harta berwujud maupun
tidak berwujud;
c. Penghasilan atau pengeluaran
sehubungan dengan penyerahan
atau pemanfaatan jasa
d. Alokasi biaya;
e. Penyerahan atau perolehan harta
dalam bentuk instrumen keuangan,
dan penghasilan atau pengeluaran
yang timbul akibat penyerahan atau
perolehan harta dalam bentuk
instrumen keuangan yang dimaksud.
1. Transaksi WP Dalam Negeri dan
BUT di Indonesia dengan WP Luar
Negeri di luar Indonesia
2. Transaksi antar WP Dalam Negeri
dan/atau BUT yang memanfaatkan
perbedaan tarif antara lain:
a. Pengenaan PPh final atau tidak
final pada sektor usaha tertentu
b. Pajak Penjualan Barang Mewah
c. Transaksi dengan Kontraktor
Kontrak Kerjasama Migas
Pasal 2

37. 2. Safe Harbor
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Transaksi yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan pihak- pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa yang
mempunyai nilai penghasilan atau
pengeluaran tidak melampaui Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Transaksi yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan pihak- pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa
dengan nilai seluruh transaksi tidak
melebihi Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) dalam satu
tahun pajak untuk setiap lawan
transaksi.
Pasal 3

38. 3. Pemilihan Metode Transfer Pricing
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Penerapan metode Penentuan Harga transfer
dilakukan secara hirarkis dimulai dengan
menerapkan CUP, kemudian RPM atau CPM
dan metode terakhir PSM dan TNMM
(Ps 11 Ayat 3)
Dalam penentuan metode Harga Wajar/Laba
Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan
metode Penentuan Harga Transfer yang paling
sesuai (The Most Appropriate Method)
(Ps 11 Ayat 1)
Tidak Diatur Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode
Laba Bersih Transaksional (Transactional
Net Margin Method/TNMM) antara lain adalah:
a. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan
Istimewa melakukan kontribusi
yang khusus; atau
b. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan
Istimewa melakukan transaksi
yang kompleks dan memiliki transaksi yang
berhubungan satu sama lain.
(Ps 11 Ayat 13)
Dalam hal kondisi-kondisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak
terpenuhi maka metode laba bersih
transaksional (transactional net margin
method/TNMM) dapat diterapkan.
(Pasal 12 ayat 1)
Dihapus
Pasal 11,12

39. 4. Kewajiban Penyampaian TP Documentation
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Tidak Diatur Wajib Pajak wajib menyampaikan
dokumentasi dalam melaporkan transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang
terdiri dari satu set dokumen induk dan satu
set lampiran dari dokumen induk. (Ps 18
Ayat 3)
Wajib Pajak dapat menentukan
sendiri jenis dan bentuk dokumen
yang harus diselenggarakan
disesuaikan dengan bidang
usahanya sepanjang dokumen
tersebut mendukung penggunaan
metode penentuan Harga Wajar atau
Laba Wajar yang dipilih. (Ps 18 Ayat
4)
Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis
dan bentuk dokumen yang disesuaikan
dengan bidang usahanya sepanjang
dokumen tersebut mendukung penggunaan
metode penentuan Harga Wajar atau Laba
Wajar yang dipilih, termasuk laporan
keuangan yang tersegmentasi. (Ps 18 Ayat
4)
Wajib Pajak wajib melaporkan
transaksi yang dilakukannya dengan
pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
(Ps 19 Ayat 1)
Tidak ada perubahan mengikuti
Per 43/PJ/2010
Pasal 18,19

40. 5. Kewenangan DJP
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Dalam hal Wajib Pajak melakukan
transaksi dengan pihak-pihak yang
memiliki Hubungan Istimewa yang
terindikasi sebagai tindak pidana di
bidang perpajakan, Direktur Jenderal
Pajak berwenang melakukan penyidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 44
Undang-Undang KUP. (Ayat 5)
Dihapus
Pasal 20

41. 6. Data Pembanding
PER 43/PJ/2010 PER 32/PJ/2011
Tidak Diatur Dalam hal Data Pembanding Internal
yang tersedia bersifat insidental, maka
Data Pembanding Internal dimaksud
hanya dapat dipergunakan dalam
transaksi yang bersifat insidental antara
Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa.
(Pasal 4 Ayat 1c)
Tidak Diatur Dalam hal Data Pembanding Internal
telah memenuhi faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi tingkat
kesebandingan, maka Data
Pembanding Eksternal tidak diperlukan.
(Pasal 4A Ayat 4)
Tidak Diatur Data Pembanding Eksternal dapat
diperoleh dari database komersial
maupun database lainnya.
(Pasal 4A Ayat 5)
Pasal 4, 4A

42. Wajib Pajak yang melakukan pembelian
saham atau aktiva perusahaan melalui
pihak lain atau badan yang dibentuk untuk
maksud demikian (Special Purpose
Company), dapat ditetapkan sebagai pihak
yang sebenarnya melakukan pembelian
tersebut sepanjang Wajib Pajak yang
bersangkutan mempunyai hubungan
istimewa dengan pihak lain atau badan
tersebut dan terdapat ketidakwajaran
penetapan harga.
KETENTUAN PENCEGAHAN
PENGHINDARAN PAJAK – Ps.18(3b)

43. Bank A
BVI Ltd
LN
DN
PT X memiliki 100%
saham BVI Ltd.
PT X
Bank A menjual asset
kredit atas PT X
kepada BVI Ltd
Merupakan penjualan
asset kredit kepada PT X
Bank A memiliki
asset kredit
atas PT X
Special Purpose Company
DEEMED PURCHASE SALE

44. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan
(conduit company atau Special Purpose
Company) yang didirikan atau berkedudukan di
negara yang memberikan perlindungan pajak
(Tax Haven Country) yang mempunyai
hubungan istimewa dengan badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat
ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan
saham badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap
di Indonesia.
KETENTUAN PENCEGAHAN
PENGHINDARAN PAJAK – Ps.18(3c)

45. PT/BUT BVI
BVI Ltd
X Co.
Y Co.
LN
DN
BVI Ltd. memiliki 100%
PT/BUT BVI
X Co. memiliki 50%
saham BVI Ltd.
Y Co. memiliki 50%
saham BVI Ltd.
PT Z
X Co. & Y Co.
menjual saham
BVI Ltd. yg
dimilikinya kepada
PT Z
Merupakan penjualan kepemilikan
X Co. & Y Co. atas PT/BUT BVI
kepada PT Z
Conduit/Dummy Company
DEEMED SALE OF SHARE RULE