Ringkasan beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)

1. NO. PENGHASILAN Dasar Hukum TARIF Sifat JATUH TEMPO KETERANGAN
1 PP No. 132 Tahun 2000 25% Final Penyelenggara undian Penyetoran:
639/KMK.04/1994 a. tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan:
b. tanggal 20 bulan berikutnya
2 PP No. 19 Tahun 2009 10% Final a. Penyetoran:
111/PMK.03/2010 tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya
b.
c.
3 PP No. 15 Tahun 2009 0% Final a. Penyetoran:
112/PMK.03/2010 tanggal 10 bulan berikutnya
b. Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya
10%
4 PP No. 27 Tahun 2008 Final Dipotong oleh: Penyetoran:
63/PMK.03/2008 a. tanggal 10 bulan berikutnya
PER-18/PJ/2008 Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya a.
b.
b.
c.
c.
DPP
bunga simpanan koperasi s.d.
Rp240.000 per bulan
bunga simpanan koperasi lebih
dari Rp240.000 per bulan
jumlah bruto dividen
jumlah bruto nilai hadiah yang
dibayarkan atau nilai pasar hadiah
berupa natura atau kenikmatan
yang diserahkan
Reksadana yang terdaftar pada
Bapepam LK, selama 5 tahun
pertama sejak pendirian atau
pemberian izin usaha
Pemotong wajib memberikan bukti potong
20%/tarif P3B
untuk WPLN
Penerbit SPN atau kustodian yang
ditunjuk selaku agen pembayar, atas
Diskonto yang diterima pemegang SPN
saat jatuh tempo
Broker atau bank selaku dealer, atas
Diskonto transaksi di Pasar Sekunder
Pemotongan pada saat pembayaran
Koperasi wajib memberi bukti potong,
termasuk yang dikenai 0%
melalui pemotongan oleh pihak yang
membayar atau pihak lain yang
ditunjuk selaku pembayar dividen
Pemotongan dilakukan pada saat
dividen disediakan untuk dibayarkan
Jumlah bruto diskonto SPN
Tidak termasuk bunga simpanan yang
merupakan bagian dari sisa hasil usaha
Tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang
diterima atau diperoleh WP:
Bank yang didirikan di Indonesia atau
cabang bank luar negeri di Indonesia
Dana Pensiun yang
pendirian/pembentukannya telah
disahkan oleh Menteri KeuanganBroker, bank, dana pensiun, dan
reksadana selaku pembeli SPN tanpa
melalui pedagang perantara, atas
Diskonto transaksi di Pasar Sekunder
TABEL PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 Ayat (2)
PELUNASAN
Hadiah undian dengan nama dan
dalam bentuk apapun memotong PPh dalam hal hadiah
undian berupa uang
memungut PPh dalam hal hadiah
undian berupa natura atau kenikmatan
Pemotong wajib memberikan bukti
potong
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi yang didirikan di Indonesia
kepada anggota koperasi orang pribadi
Dividen yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
Penyetoran dengan NPWP penyelenggara
undian
termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi
Bunga simpanan adalah bunga simpanan
yang diterima anggota koperasi orang
pribadi dari dana yang disimpannya pada
koperasi tempat ia menjadi anggota
Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) yaitu Surat Utang Negara yang
berjangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan dengan pembayaran
bunga secara diskonto
20% untuk
WPDN atau
BUT
Dudi Wahyudi 2018

2. TABEL PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 Ayat (2)
5 PP No. 16 Tahun 2009 a. Final Penyetoran: *
PP No. 100 Tahun 2013 a. tanggal 10 bulan berikutnya
85/PMK.03/2011 Pelaporan:
7/PMK.03/2012 tanggal 20 bulan berikutnya
b. b.
*
c.
c.
b.
6 PP No. 131 Tahun 2000 Final Dipotong pajak oleh: Penyetoran: Tidak dilakukan pemotongan:
PP No. 123 Tahun 2015 a. tanggal 10 bulan berikutnya a.
Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya
b.
c. Bank Indonesia
d. b.
10%
7,5% a.
b.
5% c.
2,5%
0% a.
b. d.
jatuh tempo Obligasi, untuk diskonto
yang dihitung berdasarkan masa
kepemilikan penuh sejak tanggal
penerbitan
Deposito Rp Jk waktu 3 bl
Deposito $ Jk waktu 6 bl
Deposito $ Jk waktu = > 6 bl
Bank yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia
Cabang bank luar negeri di Indonesia
Dana Pensiun yang menjual kembali
SBI kepada selain Dana Pensiun dan
BankDeposito $ Jk waktu 3 bl
Deposito $ Jk waktu > 6 bl
Deposito Rp Jk waktu 1 bl Pemotongan PPh tidak berlaku terhadap
orang pribadi SPDN yang penghasilan 1
tahun Pajak termasuk bunga dan diskonto
tidak melebihi PTKP
5% u/ WP
Reksadana
2014 s.d 2020
15% u/ WP
Reksadana
2021 dst
Dalam hal penjualan kepada bukan
pemotong pajak, kustodian atau sub-registry
wajib melakukan pemotongan dengan cara
memungut PPh sebelum mutasi hak
kepemilikan dilakukan
Dalam hal penjualan Obligasi atas unjuk,
pemotongan dilakukan oleh
penerbit/kustodian, dari pembeli/pemegang
Obligasi pada saat:
a. jatuh tempo bunga, untuk bunga yang
dihitung berdasarkan masa
kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh
tempo bunga terakhir
Penerbit obligasi atau kustodian pada
saat jatuh tempo obligasi
Pedagang perantara (perush efek,
dealer, bank ) pada saat transaksi
Pembeli (perush efek, dealer, bank,
dana pensiun, reksadana) pada saat
transaksi
Jumlah bruto bunga untuk
bunga obligasi dengan kupon
Selisih lebih harga jual/nilai
nominal di atas harga
perolehan, tidak termasuk
bunga berjalan, untuk
diskonto obligasi dengan
kupon
Selisih lebih harga jual/nilai
nominal di atas harga
perolehan
untuk diskonto obligasi
tanpa kupon
Bunga/diskonto yang diterima oleh
Wajib Pajak kecuali dana pensiun, bank
yang didirikan di Indonesia dan cabang
bank luar negeri di Indonesia
15% untuk
WPDN dan
BUT
20% atau
Tarif P3B
untuk WPLN
Dipotong oleh: Penjual Obligasi wajib
memberitahukan kepada pemotong
pajak mengenai harga tanggal
perolehan Obligasi
Dalam tidak dapat ditentukan harga
dan tanggal perolehan yang
sebenarnya, ditentukan dengan
metode FIFO
Bunga deposito dan tabungan serta
diskonto SBI
20% untuk
WPDN dan
BUT
20% atau
Tarif P3B
untuk WPLN
Jumlah bruto
Deposito $ Jk waktu 1 bl
bunga dari deposito/
tabungan/diskonto SBI sepanjang
tidak melebihi Rp 7,5 Juta dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-
pecah
bunga dan diskonto yang diterima
atau diperoleh bank yang didirikan
di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia
bunga/diskonto yang diterima atau
diperoleh Dana Pensiun yang telah
disahkan Menkeu
bunga tabungandalam rangka
pemilikaRS/RSS, kaveling siap
bangun untuk RS/RSS, atau rumah
susun sederhana, untuk dihuni
sendiri
Dudi Wahyudi 2018

3. TABEL PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 Ayat (2)
7 PP No. 34/2017 10% Final a. Penyetoran:
tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya
a.
b.
c.
b. Penyetoran:
tanggal 15 bulan berikutnya d.
Pelaporan:
tanggal 20 bulan berikutnya
8 PP No. 51 Tahun 2008 Final a. Penyetoran: *
PP No. 40 Tahun 2009 tanggal 10 bulan berikutnya
187/PMK.03/2008 2% Pelaporan:
153/PMK.03/2009 tanggal 20 bulan berikutnya
3% b. Penyetoran: *
tanggal 15 bulan berikutnya
Pelaporan:
4% tanggal 20 bulan berikutnya
4%
6%
9 PP No. 41 Tahun 1994 0,1% Final
PP No. 14 Tahun 1997
282/KMK.04/1997
Penyelenggara bursa efek wajib
menyetor PPh selambat-
lambatnya tanggal 20 setiap
bulan atas transaksi penjualan
saham bulan sebelumnya
Penyelenggara bursa efek wajib
menyampaikan laporan kepada
KepalaKPP selambat-lambatnya
tanggal 25 pada bulan yang sama
dengan bulan penyetoran
Penghasilan dari persewaan tanah
dan/atau Bangunan baik sebagian
maupun seluruh Bangunan
yang diterima atau diperoleh OP/
badan
Termasuk penghasilan yang
diterima/diperoleh OP/badan
pemegang hak atas tanah dari Investor
terkait dengan pelaksanaan perjanjian
Bangun Guna Serah
Atas penghasilan dari
Penyewa yang bertindak atau ditunjuk
sebagai Pemotong Pajak Penghasilan,
wajib dipotong Pajak
Penghasilan oleh Penyewa
Pemotong pajak meliputi badan
pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, BUT, KSO, perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya, dan
WP OP DN yang ditunjuk oleh Dirjen
Pajak
Dalam hal Penyewa bukan pemotong
pajak, PPh yang terutang wajib dibayar
sendiri
penghasilan pemegang hak atas tanah dari
Investor terkait dengan perjanjian Bangun
Guna Serah, meliputi:
penghasilan atas pembayaran
berkala selama masa perjanjian
penghasilan dalam bentuk Bangunan
yang diserahkan sebelum berakhir
penghasilan dalam bentuk Bangunan
yang diserahkan atau seharusnya
diserahkan pada saat perjanjian
berakhir
penghasilan lain terkait perjanjian,
termasuk pembayaran terkait bagi
hasil penggunaan Bangunan dan
denda
Jumlah pembayaran atau
penerimaan pembayaran:
Jumlah pembayaran atau jumlah
penerimaan pembayaran merupakan
bagian dari Nilai Kontrak Jasa
Konstruksi
Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
Jasa pelaksanaan konstruksi,
kualifikasi kecil
Jasa pelaksanaan konstruksi,
kualifikasi menengah & besar
Jasa pelaksanaan konstruksi, tidak
berkualifikasi
Keuntungan atau kerugian selisih
kurs dari kegiatan usaha Jasa
Konstruksi termasuk dalam
perhitungan Nilai Kontrak Jasa
konstruksi
Penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan
dari transaksi penjualan saham di bursa
efek
Jumlah bruto nilai transaksi
penjualan
0,5%
tambahan u/
pemilik
saham pendiri
harga saham pada saat penawaran
umum perdana
Disetorkan selambat-lambatnya 1 bulan
setelah saham tersebut diperdagangkan di
bursa
Pemilik saham pendiri dapat memilih
untuk dikenakan PPh sesuai dengan tarif
umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 UU PPh
Jasa perencanaan dan
pengawasan konstruksi,
berkualifikasi
Jasa perencanaan dan
pengawasan konstruksi, tidak
berkualifikasi
Dipotong oleh pengguna jasa jika
pengguna jasa merupakan pemotong
pajak
Disetor sendiri oleh penyedia jasa jika
pengguna jasa bukan pemotong pajak
Tidak termasuk penghasilan dari jasa
pelayanan penginapan beserta
akomodasinya, antara lain kamar,
asrama untuk mahasiswa/pelajar,
asrama atau pondok pekerja, dan
rumah kos.
Semua jumlah yang dibayarkan
atau yang diakui sebagai utang
oleh Penyewa dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang
berkaitan dengan tanah dan/atau
Bangunan yang disewa
Nilai Bangunan yang
diterima oleh pemegang hak atas
tanah, yaitu nilai yang tertinggi
antara
nilai pasar dan nilai jual objek
pajak Bangunan
Jumlah bruto nilai persewaan:
Dipotong oleh penyelenggaraan bursa efek
melalui perantara pedagang efek pada saat
pelunasan
transaksi penjualan saham
Dudi Wahyudi 2018

4. TABEL PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 Ayat (2)
10 PP No. 34 Tahun 2016 2,5% Final Pengalihan kepada selain Pemerintah
a.
a.
1%
b.
0% b.
Pengalihan kepada Pemerintah
a.
11 PP No. 23 Tahun 2018 0,5% Final a. disetor sendiri
PMK 99/PMK.03/2018
a. WP Orang pribadi a.
b. WP koperasi, CV, firma, PT
b.
Tidak termasuk penghasilan
a.
b.
b.
c.
d.
c. olahragawan
Tidak termasuk Wajib Pajak d.
a. yang memilih ketentuan umum
b.
e.
f. agen iklan
c. g. pengawas dan pengelola proyek
h. perantara
d. Bentuk Usaha Tetap i.
j. agen asuransi
k.
PPh dipungut oleh bendahara
pemerintah atau pejabat yang
melakukan pembayaran atau pejabat
yang menyetujui tukar menukar
Bendahara pemerintah atau
pejabat wajib menyetor PPh
sebelum melakukan pembayaran
atau sebelum tukar menukar
dilaksanakan
Penyetoran sendiri sebelum akta,
keputusan, kesepakatan, atau
risalah lelang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang
Pajak Penghasilan yang terutang
wajib dibayar WP yang
bersangkutan ke bank/pos
persepsi paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya setelah bulan
diterimanya pembayaran
Penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan dari:
Pengalihan hak atas tanah/bangunan
Perjanjian pengikatan jual beli atas
tanah/bangunan beserta
perubahannya (PPJB)
Jumlah bruto pengalihan (selain
RS/RSS oleh pengembang)
Jumlah bruto pengalihan RS/RSS
oleh pengembang)
Pengalihan hak kepada
pemerintah, BUMN/D yang
mendapat penugasan khusus dari
Pemerintah, sebagaimana
dimaksud dalam UU yang
mengatur mengenai pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum
WP selain pengembang wajib
menyetor sendiri PPh yang terutang
PPh terutang bagi WP pengembang
terutang pada saat diterimanya
sebagain atau seluruh pembayaran.
PPh dihitung berdasarkan jumlah
setiap pembayaran termasuk uang
muka, bunga, pungutan, dan
pembayaran tambahan lainnya yang
dipenuhi oleh pembeli, sehubungan
dengan pengalihan hak.
Jumlah peredaran bruto
Peredaran bruto merupakan
imbalan atau nilai pengganti
berupa uang atau nilai uang yang
diterima atau diperoleh dari
usaha, sebelum dikurangi
potongan penjualan, potongan
tunai, dan/atau potongan sejenis
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu yang merupakan
dengan peredaran bruto tidak melebihi
Rp4,8 Milyar dalam 1 Tahun Pajak
luar negeri yang pajaknya terutang
atau telah dibayar di luar neger
dikenai PPh final dengan ketentuan
tersendiri
CV atau firma yang dibentuk oleh
beberapa WP OP yang memiliki
keahlian khusus menyerahkan jasa
sejenis dengan pekerjaan bebas
badan yang memperoleh fasilitas PPh
Ps 31A UU PPh & PP 94/2010
WP OP dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan beba
penghasilan yang dikecualikan sebagai
objek pajak
penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh, dan
moderator
pengarang, peneliti, dan penerjemah
petugas penjaja barang dagangan
distributor perusahaan pemasaran
berjenjang atau penjualan langsung
dan kegiatan sejenis lainnya
JT penyetorantanggal 15 bulan
berikutnya
JT pelaporan 20 hari setelah masa
pajak berakhir
dipotong/ dipungut oleh Pemotong
atau Pemungut Pajak sebagai pembeli
atau pengguna jasa yang ditunjuk
terhadap WP yang memiliki surat
keterangan
Pemotong atau Pemungut Pajak
adalah WP yang dikenai kewajiban
melakukan pemotongan/ pemungutan
pajak sesuai dengan ketentuan PPh
JT penyetorantanggal 10 bulan
berikutnya
JT pelaporan 20 hari setelah masa
pajak berakhir
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), penilai, dan
aktuaris
pemain musik, pembawa acara,
penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain
drama, dan penari
Dudi Wahyudi 2018