SPT tahunan wajib disampaikan wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak tahun berjalan beserta harta dan kewajiban. SPT harus dilengkapi berbagai lampiran dan ditandatangani, disampaikan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Keterlambatan menyampaikan atau membayar pajak dikenai sanksi berupa denda dan bunga.

1. PENGISIAN SPT PPH BADAN

2. DEFINISI SPT TAHUNAN
surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak,
dan/atau harta & kewajiban, menurut ketentuan
peraturan perundang2an perpajakan

3. FUNGSI SPT
1. melaporkan & mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yg
sebenarnya terutang; dan
2. melaporkan tentang:
a. pembayaran/pelunasan pajak yg tlh dilaksanakan sendiri (PPh
pasal 25) dan atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain
(PPh 21, 23, 24, 26) dlm 1 (satu) th pajak atau bagian tahun pajak;
b. penghasilan yg merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak;
c. harta dan kewajiban;
d. penyetoran dari pemotong / pemungut pajak badan lain dalam satu
masa pajak

4. BENTUK SPT
 SPT bentuk kertas
 e-SPT bentuk media elektronik
 e-SPT melalui internet

5. JENIS SPT
 SPT 1771
 SPT 1771 $
 SPT 1771 – Y
 SPT 1771 $ - Y

6. Pengisian SPT
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan
menyampaikan SPT Tahunan dengan
benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya

7. Penandatanganan SPT
SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus,
direksi, atau orang yg diberi kuasa utk
menandatangani sepanjang dilampiri
dengan surat kuasa khusus -> contoh
format surat kuasa terlampir

8. Penyampaian SPT (1)
a) SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila :
- tidak ditandatangani
- tdk sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau
dokumen
b) WP harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan &
menyampaikannya plg lambat akhir bulan keempat setelah
akhir tahun pajak -> apabila terlambat -> sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp. 1.000.000
c) Penyampaian SPT Tahunan dpt dilakukan melalui kantor pos
secara tercatat atau melalui jasa ekspedisi/kurir yg ditunjuk
oleh Direktorat Jenderal Pajak

9. Penyampaian SPT (2)
Atas pemberitahuan secara tertulis dr WP, DJP secara langsung
memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan plg lama 2 bulan
Menyampaikan SPT 1771 – Y atau SPT 1771 $ - Y
dengan lampiran :
 Neraca & laporan laba rugi sementara
 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sementara
 Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan

10. Pelunasan PPh Pasal 29
Terutang
i. Kekurangan pembayaran pajak yg terutang berdasarkan SPT
Tahunan harus dibayar lunas plg lambat sebelum SPT Tahunan
disampaikan -> apabila terlambat -> sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bl yg dihit dr saat jatuh tempo pembyran
s.d. tgl pembayaran (bag dr bulan dihitung satu bulan penuh)
ii. WP wajib membayar / menyetor pajak yg terutang ke Kas Negara
melalui kantor pos & giro atau bank persepsi
iii. Atas permohonan secara tertulis dari WP, DJP dpt memberikan
persetujuan untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak
termasuk kekurangan pembayaran pajak yg terutang pd SPT
Tahunan (PPh Pasal 29) plg lambat 12 bulan

11. Sanksi Administrasi
 Sanksi administrasi
1. terlambat menyampaikan SPT Tahunan -> dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000
2. terlambat menyetor kekurangan PPh Pasal 29 yang kurang
dibayar -> dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% per bulan (maks 24 bulan)

12. Sanksi Pidana
 Sanksi pidana
* alpa tdk menyampaikan / menyampaikan ttp isinya tdk lengkap / tdk benar, atau
melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, sehingga dpt menimbulkan
kerugian pd Negara -> dikenakan sanksi pidana kurungan plg lama 1 th
dan/atau denda plg tinggi 2 kali jumlah pajak yg terutang yg tidak/kurang dibyr
* sengaja tdk menyampaikan atau menyampaikan ttp isi dan atau keterangan yg
isinya tdk benar atau tdk lengkap, sehingga dpt menimbulkan kerugian pd
Negara -> dikenakan sanksi pidana penjara plg lama 6 bl dan denda plg tinggi 4
kali jumlah pajak terutang yg tidak / kurang dibayar

13. Kelengkapan SPT 1771
& SPT 1771 $...(1)
 Formulir 1771 / 1771 $ Induk ( 2 halaman)
 Formulir 1771 - I / 1771 $ - I
 Formulir 1771 – II / 1771 $ - II
 Formulir 1771 – III / 1771 $ - III
 Formulir 1771 – IV / 1771 $ - IV
 Formulir 1771 – V / 1771 $ - V
 Formulir 1771 – VI / 1771 $ - VI

14. Kelengkapan SPT 1771
& SPT 1771 $..(2)
 Lampiran Khusus Daftar Penyusutan & Amortisasi (1A)
 Lampiran khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (2A)
 Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi dalam hubungan istimewa  3A,
3A-1 dan 3A-2
 Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal (4A)
 Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan (5A)
 Lampiran Khusus Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) – khusus BUT (6A)
 Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri (7A)
 SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 26 ayat (4) – khusus BUT
 Lampiran Khusus Transkrip Kutipan Elemen2 dari Lap Keu (8A)

15. Kelengkapan SPT 1771
& SPT 1771 $..(3)
 Surat Kuasa Khusus
 Laporan Keuangan (necara & laporan laba rugi)
 Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29
 Daftar penyusutan & amortisasi fiskal
 Laporan Keuangan Audit

16. Kelengkapan SPT 1771
& SPT 1771 $..(4)
 NPWP Pengurus
 Surat Pernyataan Tidak Wajib NPWP
 Data Identitas Wajib Pajak
 Surat Pernyataan Tidak Beroperasi
 Surat Pernyataan Tidak Diaudit
 Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian
Lampiran Kelengkapan Pengkreditan PPh Pasal 24
 Laporan Keuangan cabang di luar negeri
 SPT Tahunan cabang di luar negeri
 Bukti pembayaran setoran pajak di luar negeri

17. Kelengkapan SPT 1771 - Y
& SPT 1771 $ - Y ...(1)
 Formulir SPT 1771 – Y / 1771 $ - Y Induk ( 2 halaman)
 Lampiran Khusus Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) – khusus BUT
 Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 26 ayat (4) – khusus
BUT
 Surat Kuasa Khusus
 Laporan Keuangan (necara & laporan laba rugi) sementara
 Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29
 Daftar penyusutan & amortisasi fiskal - sementara
 Laporan Keuangan Audit

18. Kelengkapan SPT 1771
& SPT 1771 $..(2)
 NPWP Pengurus
 Surat Pernyataan Tidak Wajib NPWP
 Data Identitas Wajib Pajak
 Surat Pernyataan Tidak Beroperasi
 Surat Pernyataan Tidak Diaudit
 Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Penyampaian SPT Tahunan

19.  Setiap Wajib Pajak Badan yang melakukan transaksi
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa
wajib mengisi lampiran khusus hubungan istimewa.
 Dokumentasi Transfer Pricing wajib disampaikan
oleh Wajib Pajak pada saat diminta untuk
kepentingan perpajakan.
 Dokumentasi Transfer Pricing tidak perlu
disampaikan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh
Badan.
Kewajiban Dokumentasi TP
S-479/PJ.033/2012