2.1 per 1 skb potput

1,451 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.1 per 1 skb potput

  1. 1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak PT. PERTAMINA (PERSERO) Bandung, 25 November 2011 KPP BUMN
  2. 2. Pemberian SKB ( PER-1/PJ/2011 ) <ul><li>Pemberian SKB PPh Pasal 22 impor: </li></ul><ul><li>Hanya 1 kali SKB, sesuai masa berlakunya </li></ul><ul><li>Format formulir dibakukan. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>SKB diberikan kepada: </li></ul><ul><li>Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal: </li></ul><ul><li>WP yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi; </li></ul><ul><li>WP belum sampai pada tahap produksi komersial; atau </li></ul><ul><li>WP mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan ( force majeur ); </li></ul><ul><li>Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak, atau </li></ul>Pemberian SKB Potput PPh
  4. 4. Pemberian SKB Potput PPh <ul><li>Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, atau </li></ul><ul><li>Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final </li></ul><ul><li>* Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final </li></ul>
  5. 5. Syarat Permohonan SKB Potput PPh <ul><li>Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi; dan </li></ul><ul><li>Menyampaikan penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk WP yang mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, mempunyai Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang. </li></ul><ul><li>Permohonan diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan ke KPP tempat WP pemohon terdaftar. </li></ul>
  6. 6. Pengajuan SKB Potput PPh <ul><li>Pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 </li></ul>
  7. 7. Jangka Waktu Penerbitan SKB Potput PPh <ul><li>Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan SKB diterima secara lengkap, Kepala KPP harus memberikan keputusan dengan menerbitkan: </li></ul><ul><li>SKB; </li></ul><ul><li>Surat penolakan permohonan SKB. </li></ul><ul><li>Apabila setelah jangka waktu tsb. Kepala KPP belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah jangka waktu tersebut berakhir. </li></ul>
  8. 8. Masa Berlaku SKB Potput PPh <ul><li>Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. </li></ul>
  9. 9. Masa Berlaku <ul><li>Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011 </li></ul><ul><li>Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. </li></ul>
  10. 10. SKB untuk Impor (PER-1/PJ/2011) KPP WP DJBC Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh Psl 22 Impor SKB PPh Psl 22 Impor Lembar 2 SKB PPh Psl 22 Impor Lembar 1
  11. 11. SKB untuk Selain Impor (PER-1/PJ/2011) KPP WP Pemotong/Pemungut Permohonan Pembebasan Pot/Put PPh Psl 21, 22 Bendaharawan , atau 23 SKB selain Psl 22 Impor Lembar 1 SKB selain Psl 22 Impor Lembar 2
  12. 12. Terima Kasih !

×