Dokumen tersebut membahas mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang mengatur prosedur pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi pelanggar pajak. KUP mengatur ketentuan formal pelaksanaan hukum pajak materil seperti UU PPh, UU PPN, dan UU lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian istilah penting dalam KUP seperti pajak, wajib pajak, npwp, dan ist

1. Ketentuan umum
perpajakan
kelompok 1
Annisa Noor L (20/456878/SV/17325)
Hanna Tita (20/463770/SV/18089)
M. Davit Rivaldo (20/456884/SV/17331)
Sharleen Mutia A (20/456894/SV/17341)

2. KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
KUP mengatur prosedur pemenuhan
hak dan kewajiban perpajakan dan
sanksi pelanggar pajak.
UU KUP mengatur ketentuan formal
pelaksanaan hukum pajak materil,
seperti UU pajak penghasilan (Pph),
UU pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah
( PPN & PPnBM), UU PBB, UU bea
perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) , UU bea meterai,
uu penagihan pajak dengan surat
paksa (PPSP), dan uu pengampunan
pajak.
Menurut Kententuan Umum
Perpajakan (KUP) UU No 16
Tahun2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak
adalah kontribusi wajib kepada
negara yangterutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkanundang-
undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung
dandigunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuranrakyat

3. Pengertian dan istilah penting
dalam kup

4. kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
1. Pajak
2. WAJIB Pajak
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
3. Badan
sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
BUMN, BUMD dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor dan
mengekspor barang, berdagang, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar pabean, usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar daerah pabean.
4. Pengusaha
5. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

6. 8. Tahun pajak
jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender adalah jangka waktu dari tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan
terlebih dahulu mengajukan izin ke Kantor Pelayanan Pajak.
9. Bagian Tahun pajak
bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terhutang
pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. 11. surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa
Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

8. 18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah
dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang
terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang
dikurangkan dari pajak yang terutang.
.

9. 24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan
yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya
dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

10. 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan
pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat
dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat
ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan
gugatan.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak
terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

12. 38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili,
atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili,
atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-
istilah-istilah-perpajakan

13. 1. sarana administrasi
perpajakan yang
digunakan sebagai tanda
pengenal atau identitas
Wajib Pajak.
2. menjaga ketertiban
pembayaran pajak dan
dalam pengawasan
administrasi perpajakan.
1. Menghindari sanksi
pidana. (Pasal 39 UU
No. 28 Tahun 2007)
2. Mengajukan kredit ke
bank.
3. Pengajuan dan
pembuatan SIUP (
Surat izin usaha
perdagangan )
4. Menghindari tarif pajak
tinggi
5. Membuat paspor dan
melamar pekerjaan
KARYAWAN
1. FC KTP
2. FC KITAS / KITAP bagi
WNA
3. FC Surat keterangan
kerja
4. Formulir pendaftaran
WIRASWASTA
1. FC KTP
2. FC Surat ket usaha
3. SIUP
4. Formulir Pendaftaran
NPWP
FUNGSI MANFAAT SYARAT

14. Pembuatan npwp online
01 02 03
ereg.pajak.go.id.
- Buat akun, klik
daftar, dan
masukkan email
- cek email Anda,
dan lihat pesan
masuk dari
eregistration.Klik
dan ikuti
panduannya.
- Isi jenis Wajib Pajak (WP) Anda, pribadi atau
badan
- Isi nama sesuai KTP, Isi password dan
No.HP yang aktif – isi kolom-
kolomnya.Kemudian setelah masuk, pilih
pusat jika Anda masih lajang, atau
cabang jika Anda perempuan yang
sudah menikah.
- Masukkan persyaratan, klik token, cek
email Anda.
- Salin dan kopi nomor token ke menu
dashboard.
- Klik kirim permohonan.
- Selesai.

15. Pembuatan npwp langsung di kantor pajak
1. Datang ke kantor pelayanan pajak saat
hari dan jam kerja
2. Bawa syarat-syarat yang dibutuhkan
3. pembuatan kartu NPWP tidak dipungut
biaya
4. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap
dan benar
5. Serahkan syarat-syarat membuat kartu
NPWP ke petugas
6. Setelah selesai kartu NPWP akan dikirim
lewat pos sesuai prosedur yang
berlaku.Namun bisa saja langsung jika
tempat Anda terpencil

16. Pengusaha Kena Pajak
(PKP)

17. PENGERTIAN
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah
pengusaha/perusahaan yang melakukan
penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN 1984
?

18. ereg.pajak.go.id
Secara
Elektronik
Secara
tERTULIS
Tata Cara Pelaporan Usaha Untuk
Dilakukan Sebagai PKP

19. pengukuhan pkp
secara jabatan
Dirjen Pajak mengukuhkan secara jabatan apabila
pengusaha yang diwajibkan melaporkan usahanya
tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

20. PKP dengan status WP NE
PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya
PKP yang menyalahgunakan pengukuhan PKP
PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
PKP yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP
PKP yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif
PKP yang telah dipusatkan tempat terutang PPN-nya
PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia
PKP yang jumlah peredaran usahanya untuk satu tahun buku tidak
melebihi batasan pengusaha kecil
PKP BUT yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
PENCABUTAN
PENGUKUHAN
PKP

21. Surat Setoran Pajak
(SSP)

22. PENGERTIAN ?
Surat Setoran Pajak (SPK) adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan

23. FUNGSI SURAT SETORAN
PAJAK (SSP)
Sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan
oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang
berwenang
02
SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran
semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor
penerima pembayaran yang belum online
03
Untuk penyetoran/pemungutan
PPh pasal 22 Bendaharawan dan
atau PPN Bendaharawan
01

24. bank yang ditunjuk
oleh menteri
keuangan
kantor pos
Tempat Pembayaran dan Penyetoran
Pajak

25. No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT
1. PPh pasal 4(2) setor sendiri Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
2. PPh pasal 4 (2) pemotongan Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
3. PPh pasal 4 (2) atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang dipotong/dipungut atau yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak
sebelum akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.
4. PPh pasal 15 setor sendiri Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
5. PPh pasal 15 pemotongan Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
6. PPh pasal 21 Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

26. No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT
7. PPh pasal 23 dan 26 Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
8. PPh pasal 25 Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
9. PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas
impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
1 hari kerja setelah dilakukan
pemungutan pajak
10. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara
pengeluaran
Paling lama 7 hari setelah tanggal
pelaksanaan pembayaran atas
penyerahan barang yang dibiayai dari
belanja negara atau belanja daerah,
dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak atas nama rekanan dan
ditandatangani oleh bendahara
11. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan
oleh Wajib Pajak badan tertentu
Tanggal 10 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

27. No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT
12. PPN & PPnBM Akhir bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir & sebelum SPT masa
PPN disampaikan
13. PPN atas kegiatan membangun sendiri Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
14. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud
dan/atau JKP dari luar daerah pabean
Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
15. PPN & PPnBM yang dipungut oleh bendahara
pengeluaran sebagai pemungut PPN
Paling lama 7 hari setelah tanggal
pelaksanaan pembayaran kepada PKP
rekanan pemerintah melalui KPPN
16. PPN atau PPN dan PPnBM yang
pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN
yang ditunjuk selain bendahara pemerintah
Tanggal 15 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir
Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

28. No. Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT
17. Ph 25 bagi WP dengan kriteria tertentu yang
dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam
satu SPT masa
Harus dibayar paling lama pada akhir
masa pajak berakhir
18. Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria
tertentu yang dapat melaporkan beberapa
masa pajak dalam satu SPT masa
Harus dibayar paling lama sesuai
dengan batas waktu untuk masing-
masing jenis pajak
19. SPT tahunan PPh OP Sebelum batas waktu penyampaian SPT
tahunan
20. SPT tahunan PPh Badan Sebelum batas waktu penyampaian SPT
tahunan
21. STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK
Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK
1 bulan sejak tanggal diterbitkan
Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

29. Surat Pemberitahuan
(SPT)

30. PENGERTIAN
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
?

31. Fungsi
SPT
Bagi
Pemotong
/Pemungut
Bagi WP
PPh
Bagi PKP
Pembayaran
Sendiri
Harta dan
Kewajiban
Bukan Objek
Pajak
Mempertanggungj
awabkan pajak
yang
dipotong/dipungut
Pembayaran PPN
Pengkreditan PM

32. jenis spt
Surat
pemberitahuan
masa
PAJAK
PENGHASILAN
Surat
pemberitahuan
tahunan
pajak pertambahan nilai
bagi pemungut pajak
pertambahan nilai
PAJAK
PErtambahan
nilai
PAJAK
PENGHASILAN

33. WP mengambil sendiri
SPT ditempat yang
ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak atau
mengambil dengan cara
lain
Prosedur Penyelesaian SPT
01 02
05
04
03
06
Setiap WP wajib
mengisi SPT dengan
benar, lengkap, dan
jelas
WP yang telah mendapat
izin Menteri Keuangan
untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan
menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain
Rupiah
Penandatanganan SPT
dapat dilakukan secara
biasa yang memiliki
kekuatan hukum
seperti tanda tangan
stempel
Terdapat Bukti-bukti
yang harus
dilampirkan pada SPT
Pasangan suami dan
istri melakukan
perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan
secara tertulis

34. WP dengan kemauan
sendiri dapat
membetulkan SPT
yang telah
disampaikan dengan
menyampaikan
pernyataan tertulis
Pembetulan SPT dan Pengungkapan
Ketidakbenaran
01 02 03
Dalam hal pembetulan
SPT menyatakan rugi
atau lebih bayar:
1. DJP belum
melakukan tindakan
pemeriksaan
2. Pembetulan SPT
harus disampaikan
paling lama 2 tahun
sebelum kadaluwarsa
penetapan
WP dapat membetulkan
SPT Tahunan yang telah
disampaikan, dalam hal
WP menerima surat
ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan
banding, atau putusan
peninjauan kembali tahun
pajak sebelumnya
beberapa tahun pajak
sebelumnya

35. BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT
Surat
pemberitahuan
masa
Surat
pemberitahuan
tahunan
Paling lama 20 hari setelah
akhir masa pajak. Khusus
SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai
disampaikan paling lama
akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya masa
pajak
1. PPh WP OP, paling
lama 3 bulan setelah
akhir tahun pajak
2. PPh WP Badan, paling
lama 4 bulan setelah
akhir tahun pajak

36. perpanjangan jangka
waktu SPT
Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan
sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan
cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan
SPT tahunan.
02
Dalam hal WP belum siap untuk menyampaikan SPT
tahunan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada pemberitahuan perpanjangan
penyampaian SPT tahunan yang diajukan
sebelumnya, maka WP masih dapat menyampaikan
pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan lagi
sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 bulan
sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan pasal 3
UU KUP
01

37. No. Jenis SPT Denda
UU 28/2007 UU 16/2000 UU 9/1994 UU 6/1983
1. SPT Masa PPN 500.000 50.000 25.000 10.000
2. SPT Masa Lainnya 100.000 50.000 25.000 10.000
3. SPT PPh WP Badan 1.000.000 100.000 50.000 10.000
4. SPT PPh WP OP 100.000 100.000 50.000 10.000
Sanksi Terlambat dan
Tidak Menyampaikan SPT

38. Kewajiban Pembukuan

39. PENGERTIAN
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut
?

40. kewajiban
pembukuan
wajib
tidak wajib
TETAPI WAJIB
PENCATATAN
Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas
dan Wajib Pajak Badan di
Indonesia.
1. WP OP yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan
2. WP OP yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas

41. PMK NO. 15 TAHUN 2018
Pasal 1
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pernbukuan atau
pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui
bahwa Wajib Pajak:
a tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban
pencatatan atau pembukuan; atau
b. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/ atau
meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti
pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang
sebenarnya tdak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang
bersangkutan dihitung dengan cara lain.

42. PMK NO. 15 TAHUN 2018
Pasal 2
Cara lain untuk menghitung _peredaran bruto Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:
a. transaksi tunai dan nontunai;
b. surnber dan penggunaan dana;
c. satuan dan/atau volume;
d. penghitungan biaya hidup;
e. pertarnbahan kekayaan bersih; f. berdasarkan Surat
Pemberitahuan
pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
g. proyeksi nilai ekonomi; dan /a tau
h. penghitungan rasio

43. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya
Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan
Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh
WP setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan
selama 10 tahun di indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal WP OP, atau di tempat kedudukan
WP Badan
Ketentuan Pembukuan

44. Pencatatan terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang
termasuk penghasilan yang bukan objek
pajak atau yang dikenai pajak bersifat final.
Kewajiban Pencatatan
PENCATATAN
WP yang dikecualikan dari kewajiban
menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib
melakukan pencatatan
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha /
pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha / pekerjaan bebas

45. Pembukuan yang
diselenggarakan oleh wp.
Bersifat. Pada saat
dilakukan pemeriksaan
oleh pihak pemeriksa
pajak, maka
kerahasiaan/kewajiban
untuk merahasiakan
pembukuan itu
ditiadakan/digugurkan
PASAL 39 UNDANG – UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN
Setiap orang dengan sengaja:
1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di
indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan
buku, catatan, atau dokumen lain
3. Tidak menyimpan buku,catatan, atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain.
DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING
LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI
JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG TIDAK/KURANG BAYAR
DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH PAJAK TERUTANG
YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.
Kerahasiaan pembukuan dan
pencatatan serta sanksi

46. Penyelenggaran Pembukuan dalam Bahasa
Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
WP harus mendapat
izin tertulis dari
Menteri Keuangan
02
mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak
paling lambat 3
(tiga) bulan :
sejak tanggal pendirian bagi Wajib
Pajak baru.
sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai
01
Cara mendapatkan
izin dari Menteri
Keuangan

47. Diselenggarakan
dengan prinsip taat
asas dan dengan
stelsel
akrual/stelsel kas.
Diselenggarakan
dengan itikad baik dan
mencerminkan
keadaan atau kegiatan
usaha yang
sebenarnya
Harus diselenggarakan di
Indonesia dengan menggunakan
huruf latin, angka arab, satuan
mata uang rupiah, dan disusun
dalam bahasa indonesia / dalam
bahasa asing yang diizinkan
oleh Menteri Keuangan
Penyelenggaran Pembukuan

48. Persyaratan administratif penyelenggaraan
pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang
asing
Wajib Pajak harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis dari Menteri
Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam
rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak
dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja
Sama. Izin tertulis sebagaimana dimaksud
di atas dapat diperoleh Wajib Pajak dengan
mengajukan surat permohonan kepada
Kepala Kantor Wilayah

49. Permohonan izin tersebut harus dilampirkan:
- Fotokopi akta pendirian perusahaan dan
perubahannya atau dokumen lain yang
serupa bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha
Tetap;
- Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal
Asing dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal bagi Wajib Pajak dalam rangka
Penanaman Modal Asing;
- Fotokopi surat keterangan/penunjukan kantor
perwakilan Indonesia dari kantor pusat bagi
Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;
- Surat keterangan dari bursa efek luar negeri
yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib
Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek
tersebut bagi Wajib Pajak yang
mendaftarkan emisi sahamnya baik
sebagian maupun seluruhnya di bursa efek
luar negeri;
- Fotokopi prospektus penawaran atas reksadana
yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Kontrak
Investasi Kolektif;
- Surat keterangan/pernyataan dari perusahaan
induk (parent company) di luar negeri dan
laporan keuangan konsolidasi (consolidated
financial statement) perusahaan induk (parent
company) di luar negeri bagi Wajib Pajak yang
berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di
luar negeri;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang terakhir,
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas
penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi
Kolektif yang bersangkutan bagi Wajib Pajak
Kontrak Investasi Kolektif;

50. Permohonan izin tersebut harus dilampirkan:
- Surat Pernyataan (bermeterai Rp6000,00)
bahwa transaksi penjualan dan biaya yang
dilakukan perusahaan didominasi oleh
satuan mata uang Dollar Amerika dan
pembukuan menggunakan bahasa Inggris
serta seluruh aktiva, pasiva, modal,
pendapatan, dan biaya seluruhnya dicatat
dalam satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat; dan
- Fotokopi Bukti Penyetoran Modal Awal
dalam Dollar Amerika Serikat bagi Wajib
Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak pertama.
- Surat Pernyataan (bermeterai Rp6000,00) dari
Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mata uang
fungsional yang digunakan Wajib Pajak sesuai
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia adalah satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang
menyajikan laporan keuangan dalam mata uang
fungsionalnya menggunakan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku di Indonesia dengan
menggunakan format sesuai dengan Lampiran VI
PER - 10/PJ/2012

51. Prosedur untuk menyampaikan
pemberitahuan menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak
dalam rangka Kontra Karya dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah
Pemberitahuan tersebut harus
dilampirkan:
● Fotokopi Kontrak Karya bagi Wajib
Pajak dalam rangka Kontrak Karya;
● Fotokopi Kontrak Kerja Sama bagi
Wajib Pajak Kontraktor Kontrak
Kerja Sama.
Ketentuan penyampaian pemberitahuan secara
tertulis juga berlaku bagi Kerja Sama Operasi
(KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam
perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO dan
semua anggota KSO telah mendapatkan izin
Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat dengan melampirkan:
● Fotokopi perjanjian kerjasama/akta
pendirian KSO; dan
● Fotokopi Surat Keputusan Menteri
Keuangan tentang Persetujuan Pemberian
Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan
Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan
Mata Uang Dollar Amerika Serikat atas
nama anggota-anggota KSO yang telah
mendapatkannya.

52. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan
Apabila kewajiban pembukuan tidak dipenuhi sehingga tidak
dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka diterbitkan
SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar :
● 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak
atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
● 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak
atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak
atau kurang disetor , dan dipotong atau dipungut tetapi
tidak atau kurang disetor
● 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
tidak atau kurang dibayar

53. Sanksi Pidana Karena Kealpaan
● Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan SPT , tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian
negara
Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar , atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Sanksi Pidana dengan Sengaja
• Contoh Memperlihatkan pembukuan yang palsu, Tidak
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
• Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

54. Tempat Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama
10 (sepuluh) tahun di Indonesia
● di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Perubahan Tahun Buku Dan
Metode Pembukuan Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau
tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

55. syarat-syarat penyelenggaraan
pembukuan
● Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.
● Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
● Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat
diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
● Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
● Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang.

56. THANKS for
your attention!