materi umum 9 pajak daerah kabupaten

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang dipungut dan
diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah berdasarkan
peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Pendapatan Asli Daerah menuru UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah, dibagi dalam beberapa jenis :
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang Sah.

3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran
rakyat.

4. Masyarakat
Undang-
undang
Objek
Pemungut
Pajak
Subjek
Pajak
dan/atau
Wajib
Pajak

5. Prinsip Efiensi (Efficiency)
Efisien dalam Administrasi Pajak
Prinsip Kemudahan (Convinience)
Tidak memberatkan Wajib Pajak dalam proses penyetoran tagihan pajak
Prinsip Kepastian (Certainty)
Pemungutan harus Jelas, Tegas dan Pasti
Prinsip Keadilan (Equity)
Disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak ;

6. Official Assessment
• Dihitung oleh Petugas Pajak;
Self Assessment
• Dihitung oleh Wajib Pajak

7. 1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

8. 1
Pajak
Hotel
10 %
2
Pajak
Restoran
10 %
3
Pajak
Hiburan
75 %
4
Pajak
Reklame
25 %
5
Pajak
Penera
ngan
Jalan
10 %
6
Pajak
MINERBA
25 %
7
Pajak
Parkir
30%
8
Pajak
Air
Tanah
20%
9
Pajak
Sarang
Burung
Walet
10 %

9. • Menjaring Wp baru dengan pemberian Kartu NPWPD yang akan menjadi
indentitas unik pada setiap transaksi pajak daerah.
PENDAFTARAN
• Berdasarkan SPTPD yang diisi oleh WP setiap masa/tahun pajak akan
mengupdate data WP pada kartu data yang dipakai sebagai dasar
penetapan pajak daerah (SKPD/SKPDKB dst).
PENDATAAN
• Menghitung secara otomatis jumlah ketetapan pajak atas dasar laporan
WP yang tertuang dalam SPTPD.
PENETAPAN
• Perekaman data-data penerimaan pembayaran dari WP atas dasar
ketetapan (SKPD) bagi official assessment maupun self assessment
dengan media SSPD.
PENYETORAN
• Pencatatan Penetapan dan Penyetoran Pajak/Retribusi ke dalam Buku
Jenis Pajak, direkap dalam Daftar Tunggakan dan dibuatkan Laporan
Realisasi Pendapatan Daerah.
PELAPORAN
• Menampilkan daftar tunggakan pembayaran Pajak Daerah, sehingga
diterbitkan Surat Teguran dan Lain-lain.
PENAGIHAN

10. PENETAPAN
PENDAFTARAN
PENDATAAN PENETAPAN
MELAPORKAN &
MENGHITUNG
PENYETORAN PEMERIKSAAN
Benar
Tidak
PEMBETULAN/
PEMBATALAN
diterima
ditolak KEBERATAN
PENYETORAN
BANDING
KE BPSP
RESTITUSI
PEMBUKUAN &
PELAPORAN
PENAGIHAN
L U N A S
ANGSURAN
tidak
benar
ditolak
diterima
1
2A 3A
4A
ya
tidak
5
6
7 8 9
10
11
2B
3B 4B 5B
OFFICIAL
ASSESMENT
SELF
ASSESMENT

11. Official Ass Self Ass
(Dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala daerah)
SKPD Atau Dokumen
lain yang dipersamakan
WP membayar Pajak
SPTPD
(Dibayar Sendiri
oleh WP)
SKPDKB
SKPDKBT

12. WP
PEMERIKSA
FUNGSI PENETAPAN
FUNGSI
PENDATAAN
SKPDKB,SKPDKBT
SKPDLB,SKPDN
Setoran masa paling lambat tgl 10
SPT masa paling lambat tgl 20
Lap. Pemeriksaan
Kartu Data
BENDAHARA
PENERIMAAN

13. SKPD KURANG BAYAR (SKPDKB)
SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
SKPD LEBIH BAYAR (SKPDLB)
SKPD NIHIL (SKPDN)

14. WP
Diberikan Form
Pendaftaran / Form
SPTPD
Dibuatkan Kartu Data
Dibukukan ke Dalam
Daftar Induk Serta
Dibuat Kartu NPWPD

15. WP
SKPD, SKPDT
Form SPTPD
Kartu Data
Unit Pendataan
Unit Penetapan
Pembukuan,
Penagihan,
Penetapan,
Pengendalian,
WP

16. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
SKPD TAMBAHAN (SKPDT)
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
SKRD TAMBAHAN (SKRDT)
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

17. SKPD/SKPDT
SKPDKB/T
STPD
Terlambat Bayar
Buku Pembantu
Per Rincian Objek
Penerimaan
Dikenakan sanksi
administrasi bunga
diterbitkan STPD
Menyetor dengan
media surat
setoran (SSPD)
Buku Rekapitulasi
Penerimaan
Harian

18. KEPMENDAGRI 43/1999
a. Media Setoran
SSPD
SKPD/SKPDT
b. Setoran dilakukan kepada :
BKP & BPD
c. Angsuran
Angsuran dikenai bunga 2 % per bulan
d. Penundaan
Ada dikenai bunga 2 % per bulan
e. Sanksi Administrasi
1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan
f. Jatuh tempo 30 hari
PERMENDAGRI 13/2006
a. Media Setoran
SSPD
SKPD/SKPDT
b. Setoran dilakukan kepada :
Bendahara Penerimaan & BPD
c. Angsuran
Angsuran dikenai bunga 2 % per bulan
d. Penundaan
Ada dikenai bunga 2 % per bulan
e. Sanksi Administrasi
1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan
f. Jatuh tempo 30 hari

19. Kepmendagri 43/1999 : (BKP/Kasir Penerima)
a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS)
b. Buku Kas Umum
c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
Permendagri 13/2006 : (Bendahara Penerimaan)
a. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan
b. Buku Kas Umum
c. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu
d. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
e. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

24. SKPD SKPDT
SKPDKB
SKPDKBT
Khusus Angsuran
SSPD
SSPD
SKPD + Bukti Set
Bank
SKPDT + Bukti Set
Bank
SSPD + Bukti Set Bank
SKPD SKPDT
SKPDKB
SKPDKBT
SKPD
SKPDT
SKPD SKPDT
SKPDKB
SKPDKBT

25. Buku WP
Media Setoran
Validasi
Surat Ketetapan
Sub Unit
Penerimaan
Sumber Lain-Lain
BPPS
Daftar Penerimaan
dan Tunggakan per
WP
Laporan Realisasi
Penerimaan
Pendapatan Daerah
Daftar Penerimaan
dan Tunggakan
Perjenis
Buku Jenis
Pajak/Retribusi
Daftar Realisasi
Penerimaan Lain-
Lain
PENETAPAN
Bendahara Penerimaan
Daftar Surat
Ketetapan

26. UU 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa
1. Surat Teguran 7
2. Surat Paksa 21
3. Surat Sita 2
4. Pelaksanaan Lelang 14
5. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 Pembetulan,Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi

27. Penagihan Pasif :
Surat Teguran
Penagihan Aktif :
Surat Paksa
Surat Sita
Pengumuman Lelang
Penagihan seketika dan
sekaligus
 Penanggung pajak akan / berniat keluar Indonesia selamanya
 Penanggung menghentikan / mengecilkan usaha
 Penanggung pajak akan disita oleh pihak ke III

28. Surat Perjanjian
Angsuran
WP membuat Permohonan
Surat Permohonan
Angsuran Yang Disetujui
Disposisi disetujui
Kepala Badan/Dinas
Fungsi Penetapan Sub Unit
Angsuran
WP

29. Surat Persetujuan
Penundaan
Pembayaran
WP membuat Permohonan
Surat Permohonan
Penundaan Pembayaran
Disposisi disetujui
Kepala Badan/Dinas
Fungsi Penetapan Sub Unit
Angsuran
WP

30. Disposisi disetujui
Laporan
Pemeriksaan
WP Membuat Permohonan
Kepala Badan/Dinas
Surat Keputusan
Keberatan
Kepala Daerah
Fungsi Penagihan Sub
Unit Keberatan
WP
Pemeriksaan
Ditanda tangani

31. WP
Disposisi A/ N Kepala Daerah
SK Pembetulan
Pembatalan
Laporan
Pemeriksaan
WP Mengajukan Permohonan
Pembetulan / Pembatalan
Surat Tugas Pemeriksaan

32. WP Membuat
Permohonan
Fungsi Penetapan
Bagian Keuangan
SPMU
Fungsi Pendataan
Surat Tugas
Pemeriksaan
Laporan Pemeriksaan
SPMKP
SKPDLB
Ditanda Tangani Oleh
Kepala Daerah
Uang
Bendaharawan Kas Daerah
WP

33. TERIMAKASIH