1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep pendidikan inklusif dan sistem layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
2. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan yang sama.
3. Sistem layanan mencakup identifikasi, asesmen, perencanaan pembelajaran individu, dan adaptasi k
1. Disusun oleh
kelas 9-56
Pendidikan Inklusif dan
Guru Pembimbing Khusus
Angkatan 4 Tahun 2022
Erlina Ari Savelia, S.Pd
SMKS Kesehatan Bim
Blitar
Kab. Blitar
Propinsi Jawa Timur
Tahap Pemahaman
Konsep
3. Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun
2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua
peserta didik berkelainan dan memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti
pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik
pada umumnya.
PENDIDIKAN INKLUSIF
4. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
Memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk
anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh
kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan
Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Untuk memenuhi, melindungi, dan memajukan hak atas
pendidikan bagi setiap warganegara tanpa kecuali
Keberadaan sekolah khusus terbatas sehingga sekolah reguler
harus menerima anak berkebutuhan khusus terutama bagi
mereka yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah yang
bersangkutan.
Mengapa Pendidikan Inklusif harus
diselenggarakan?
5. Tujuan Pendidikan Inklusif
untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan
mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada
semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.
9. BAGAIMANA SIKAP GURU DI DALAM PENDIDIKAN
BAGAIMANA SIKAP GURU DI DALAM PENDIDIKAN
INKLUSIF DALAM MENANGANI ANAK YANG BERANEKA
INKLUSIF DALAM MENANGANI ANAK YANG BERANEKA
RAGAM??
RAGAM??
Mau menerima keberagaman
Menciptakan lingkungan yang kondusif
Memberikan pembelajaran sesuai
kebutuhan
10. LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF
FILOSOFIS
Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita–cita
yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi,
yaitu Bhineka Tunggal Ika
Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, keberagaman
termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus
merupakan salah satu bentuk kebhinekaan, seperti
halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau
agama.
YURIDIS
UUD 1945 Pasal 31 ayat 1
UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
Pasal 48 Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang tua wajib
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus,
“Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan
bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan
peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan,
dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan
individual peserta didik.
Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, “Yang dimaksud dengan ‘pendidikan secara
inklusif’ adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas
untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang
Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
EMPIRIS
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
klasifikasi dan penempatan peserta
didik berkebutuhan khusus di sekolah,
kelas, atau tempat khusus tidak efektif
dan diskriminatif, peneliti
merekomendasikan pendidikan khusus
secara segregatif hanya diberikan
secara terbatas berdasarkan hasil
identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman
dan Messick, 1982)
12. Siapa GPK
Menurut Rudiyati (2005), GPK merupakan
tenaga inti dalam sistem pendidikan inklusi
yang berperan sebagai seorang tenaga pendidik
untuk memberikan pelayanan kependidikan
bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang
mengenyam pendidikan di sekolah atau
lembaga pendidikan umum.
13. Siapa saja yang bisa menjadi
GPK?
Guru kelas (SD),
Guru mapel (SMP,
SMA/SMK)
Guru BK
Guru pendidikan khusus dari
Sekolah Luar Biasa sebagai
tugas tambahan
1.
2.
3.
4.
14. Melakukan proses identifikasi, asesmen
dan menyusun program pembelajaran
Melaksanakan pendampingan bagi
anak berkebutuhan khusus bersama
dengan guru kelas/guru mapel
Apa Tugas
GPK
Memberikan bantuan/layanan bagi anak
berkebutuhan khusus yang mengalami
hambatan dalam mengikuti pembelajaran
di kelas umum
Menyusun program pembelajaran individu
Menjalin komunikasi dengan dengan seluruh
pihak yang berhubungan dengan
penyelenggaraan sekolah inklusi
15. BENTUK LAYANAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS
SEGREGASI
01
SEKOLAH KHUSUS
SEPERTI SLB
INTEGRASI
KELAS BIASA DENGAN
RUANG BIMBINGAN
KHUSUS
INKLUSIF
SEKOLAH
REGULER
16. 01
02
03
BENTUK LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF
pendidikan yang menghargai semua
peserta didik termasuk abk
Semua peserta didik berada di
lingkungan yang sama dan belajar
dalam kelas yang sama
Kurikulum yang digunakan sesuai
dengan kurikulum yang sesuai dengan
sekolah tersebut tetapi tetap dilakukan
modifikasi dan adaptasi sesuai dengan
kebutuhan peserta didik
17. 01
IDENTIFIKASI
sebagai proses menemukenali
peserta didik yang membutuhkan
layanan pendidikan yang bersifat
khusus. Identifikasi PDBK
dimaksudkan sebagai upaya yang
dilakukan oleh guru maupun orang
tua/wali untuk mengetahui apakah
peserta didik mengalami hambatan
dalam pembelajaran baik karena
faktor internal (kondisi peserta
didik baik sensorik, fisik, intelektual,
maupun mental) maupun faktor
eksternal (kondisi sosial ekonomi,
faktor budaya dan sebagainya
02
ASESMEN
suatu proses pengumpulan
informasi tentang peserta didik
secara menyeluruh yang
berkenaan dengan kondisi
objektif peserta didik termasuk
kebutuhan belajar, potensi dan
hambatan yang akan
digunakan sebagai dasar dalam
penentuan layanan dan
penyusunan program
pembelajaran serta program
kebutuhan khusus yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan
PDBK.
03
PLANNING MATRIX
alat bantu untuk memetakan hasil
asesmen dari PDBK dikaitkan
dengan kebutuhan belajarnya.
Planning matrix berisi tentang
gambaran kondisi aktual PDBK
berdasarkan aspek akademik,
perkembangan dan kekhususan,
dampak kondisi tersebut terhadap
dirinya sendiri dan lingkungan,
serta strategi layanan yang
diperlukan
Sistem Layanan Pembelajaran
18. 04
ADAPTASI KURIKULUM
digunakan pada sekolah
inklusi adalah kurikulum
umum (reguler) yang
diadaptasi sesuai dengan
kemampuan potensi dan
karakteristik kebutuhan
siswa. Adaptasi diarahkan
pada materi, alokasi waktu,
proses pembelajaran,
penilaian, dan media
pembelajaran yang
digunakan
TUJUAN ADAPTASI
KURIKULUM
Membantu peserta didik dalam mengembangkan
potensi dan mengatasi hambatan belajar yang
dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah
inklusif
Membantu guru dan orang tua dalam
mengembangkan program pendidikan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus baik yang
diselenggarakan di sekolah maupun di rumah.
Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat
dalam mengembangkan, menilai dan
menyempurnakan program pendidikan inklusif.
1.
2.
3.
Sistem Layanan Pembelajaran
20. PPI sebuah rencana
pembelajaran yang didesain
untuk memenuhi kebutuhan
belajar anak (IDEA, Tahun 1990)
PPI adalah rencana guru
untuk membelajarkan PDBK.
PPI adalah rencana tertulis untuk penyediaan
layanan bagi PDBK yang dikembangkan dan
dilaksanakan dengan melibatkan orang tua,
guru dan ahli dari interdisipliner yang
didasarkan pada kondisi objektif anak
(kebutuhan belajar, potensi, hambatan dan
karakteristik unik PDBK) yang dirancang
sehingga memungkinkan PDBK untuk
berkembang optimal sesuai kapasitas dan
potensinya.
PPI merupakan sarana
untuk memastikan bahwa
PDBK mendapatkan
program yang sesuai
kebutuhan dan dievaluasi
secara berkala (Bateman
2011)
PPI adalah adalah asumsi guru
terhadap kemampuan yang
mungkin dapat dikuasai oleh
PDBK dalam periode waktu
tertentu melalui pembelajaran
yang disesuaikan dengan
kebutuhan belajar, potensi,
hambatan, dan karakteristik
unik PDBK.
SISTEM LAYANAN PEMBELAJARAN
PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL
(PPI)
5
21. 6. Pembelajaran
6. Pembelajaran
Akomodatif
Akomodatif
lingkungan belajar yang
menyenangkan dapat
meningkatkan motivasi
belajar PDBK, dengan
motivasi tinggi PDBK
akan senang untuk
belajar dan berusaha
untuk memahami materi
yang disampaikan
materi yang
disesuaikan
dengan kondisi
dan kebutuhan
PDBK
penyampaian materi
yang menarik
perhatian peserta
didik dengan membuat
permainan atau
kegiatan
menyenangkan lainnya
penyesuaian waktu
pembelajaran dan
pengerjaan tugas
yang disesuaikan
dengen kondisi
PDBK.
22. Tunanetra
Tunarungu
Tunagrahita
Lamban Belajar/Slow
Learner
yang dimaksud disini adalah
PDBK yang memiliki hambatan
gerak
PDBK dengan
PDBK dengan
Hambatan Sensorik
Hambatan Sensorik
PDBK dengan
PDBK dengan
Hambatan
Hambatan
Intelektual
Intelektual
PDBK dengan
PDBK dengan
Hambatan Fisik
Hambatan Fisik
(Tunadaksa)
(Tunadaksa)
Jenis PDBK
Jenis PDBK
23. PDBK dengan Hambatan
Perilaku dan Emosi
Autis
ADHD
Hiperaktif dan Impulsif
PDBK yang memiliki potensi
kecerdasan (intelegensi),
kreativitas, dan tanggung jawab
terhadap tugas (task commitment)
di atas kemampuan PDBK seusianya
(peserta didik regular/tipikal),
sehingga untuk mengoptimalkan
potensinya, diperlukan pelayanan
pendidikan khusus.
Disleksia
Diskalkulia
Disgrafia
PDBK Cerdas
PDBK Cerdas
Istimewa Berbakat
Istimewa Berbakat
Istimewa
Istimewa PDBK dengan
PDBK dengan
Kesulitan Belajar
Kesulitan Belajar
Spesifik
Spesifik
Jenis PDBK
Jenis PDBK
PDBK dengan Hambatan
Mental
24. Jenis Program
Kebutuhan Khusus
Dalam Dalam
Permendikbud 157 tahun
2014 dan Perdirjen No
10 tahun 2017
disebutkan bahwa
program kebutuhan
khusus ada 5 jenis,
yaitu:
Pengembangan Orientasi, Mobilitas,
Sosial dan Komunikasi untuk Tunanetra
Pengembangan Komunikasi,
Persepsi Bunyi, dan Irama untuk
Tunarungu
Pengembangan Diri untuk
Tunagrahita
Pengembangan Diri dan Gerak untuk
peserta didik Tunadaksa; dan
Pengembangan Komunikasi, Interaksi
Sosial, dan Perilaku untuk peserta didik
Autis
1
2
3
4
5
26. ASPEK PENDIDIKAN
INKLUSIF
HARDWARE BRAINWARE SOFTWARE
Sarana dan prasarana
Lingkungan
Alat Peraga
Tenaga kependidikan
Peserta didik
Psikolog
Dokter
RPP
Kurikulum
Perangkat
Pembelajaran lainnya
27. Organisasi
Organisasi
Masyarakat
Masyarakat
Sipil (Oms)
Sipil (Oms)
ULD
ULD Resource
Resource
Center
Center
Sistem
Sistem
Dukungan
Dukungan
Dunia Usaha
Dunia Usaha
dan Dunia
dan Dunia
Industri
Industri
lembaga yang dibentuk atas
dasar perintah undang-
undang nomor 8 tahun 2016
Tentang Penyandang
Disabilitas
lembaga khusus yang ditunjuk oleh
pemerintah (pemerintah
pusat/pemerintah daerah) sebagai
pusat sumber dalam pengembangan
pendidikan khusus dan pendidikan
inklusif
28. Bagaimana
Bagaimana
Mekanisme Pendirian
Mekanisme Pendirian
Sekolah Inklusif
Sekolah Inklusif
Pembentukan tim, tujuan pembentukan tim adalah untuk
Pembentukan tim, tujuan pembentukan tim adalah untuk
mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan
mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan inklusi;
pendidikan inklusi;
Penyusunan proposal, proposal disusun oleh tim yang telah terbentuk.
Penyusunan proposal, proposal disusun oleh tim yang telah terbentuk.
Format n isi proposal disusun secara singkat dan jelas
Format n isi proposal disusun secara singkat dan jelas
Pengajuan perijinan, mekanisme pengajuan perijinan mengikuti
Pengajuan perijinan, mekanisme pengajuan perijinan mengikuti
ketentuan yang berlaku dan ditetapkan Dinas Pendidikan Propinsi
ketentuan yang berlaku dan ditetapkan Dinas Pendidikan Propinsi
setempat (rambu-rambu penulisan proposal terlampir)
setempat (rambu-rambu penulisan proposal terlampir)
Proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setelah
Proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setelah
memperoleh
memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Propinsi
Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji propsal yang telah
mengkaji propsal yang telah
diajukan oleh fihak sekolah.
diajukan oleh fihak sekolah.
Tim Verifikasi Propinsi terdiri dari unsur, Dinas Pendidikan Propinsi,
Tim Verifikasi Propinsi terdiri dari unsur, Dinas Pendidikan Propinsi,
Perguruan tinggi, Organisasi profesi.
Perguruan tinggi, Organisasi profesi.
Tim Verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang telah
Tim Verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang telah
mengadakan permohonan,
mengadakan permohonan,
Dinas Pendidikan Propinsi menerbitkan surat penetapan
Dinas Pendidikan Propinsi menerbitkan surat penetapan
penyelenggaraan pendidikan inklusi, bagi sekolah yang dinyatakan
penyelenggaraan pendidikan inklusi, bagi sekolah yang dinyatakan
memenuhi persyaratan yang telah ditatapkan oleh tim verifikasi.
memenuhi persyaratan yang telah ditatapkan oleh tim verifikasi.