pendidikan inklusif

1. KOMPETENSI GURU DALAM MELAHIRKAN
PESERTA DIDIK YANG INKLUSIF DALAM
BINGKAI KE INDONESIAAN
Oleh: Prof. Dr. Mukhtar, MPd.

2. GLOBALISASI VS PARADOKS
SYAFAAT (BLESSING) PEMBINASAAN (BLIGHT)
MENYENANGKAN
PLEASURE)
KENESTAPAAN (GRIEF)
KEBINHEKAAN KESERAGAMAN HEDONIS
PENGHALALAN SESUATU
DARI LUAR
SESUATU YANG TABU BAGI
BANGSA
TERBATAS WILAYAH (IT) TANPA BATAS WILYAH
PASAR TERBATAS (EKON) PASAR BEBAS

3. PENYAJIAN
1. Perspektif pendidikan Inklusif nasional menuju globalisasi
pendidikan
2. Membangun pendidikan inklusif di sekolah agama dan
sekolah umum
3. Kurikulum pendidikan inklusif dalam sIstem pendidikan
Islam
4. Kompetensi guru dalam pendidikan Islam inklusif
5. Pendidikan inklusif yang dibutuhkan dalam bingkai ke
bhinekaan dan Indonesiaan
6. Karakteristik peserta didik yang inklusif (output
pendidikan)
7. Dari mana kita mulai membangun pendidikan yang inklusif
dalam perspektif kompetensi guru dan peserta didik yang
inklusif

4. PARADIGMA PENDIDIKAN
INDONESIA DALAM UU
• PENDIDIKAN ANAK NORMAL (RATA2)
• PENDIDIKAN ANAK BERKELAIAN
(BERKEKURANGAN) --- SLB
• PENDIDIKAN ANAK BERKELEBIHAN/
BERKEMAMPUAN LEBIH
• PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK),
ANAK-ANAK BERMASALAH

5. PARADIGMA PENDIDIKAN
INKLUSIF
• KESAMAAN HAK DAN NILAI SBG DASAR KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DAN SOSIAL MASYARAKAT MODERN (EQUITY)
• PENDIDIKAN YANG TIDAK TERBATAS PADA TEMPAT, TETAPI
LEBIH MENGHARGAI KEANEKARAGAMAN, HAK, MARTABAT,
KEBUTUHAN INFDIVIDU, PERENCANAAN, TANGGUNGJAWAB
KOLEKTIF, PENGEMBANGAN PROFESIONAL DAN MENDAPAT
KESEMPATAN YANG SAMA
• PENDIDIKAN YANG MENCIPTAKAN KESEMPATAN KEPADA
SEMUA PESERTA DIDIK UNTUK BEKERJASAMA, MENGGALI
KEMAMPUAN, KETERAMPILAN DAN ASPIRASI PESERTA DIDIK
YANG BERBEDA AGAR DAPAT DITINGKATKAN KETIKA MEREKA
BEKERJA SAMA DALAM SATU WADAH SECARA KOLABORATIF
• PENDIDIKAN YANG MEMUNGKINKAN SEMUA PESERTA DIDIK
DAPAT BERPARTISIPASI PENUH DALAM BERKARYA DAN
BERKEHIDUPAN SESUAI KEBUTUHAN MEREKA

6. LANJUTAN
• PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES YANG
MERUNTUHKAN HAMBATAN UNTUK
BELAJAR, DAN PARTISIPASI UNTUK SEMUA
PESERTA DIDIK UNTUK BELAJAR. DI SISI
LAIN, ADALAH KECENDERUNGAN UNTUK
MENYINGKIRKAN PERBEDAAN
• PENDIDIKAN BAGI ANAK BANGSA SECARA
KEBHINEKAAN BAIK RERATA, YANG
BERKELEBIHAN DAN ATAU YANG
BERKEKURANGAN (CACAT, AUTIS, HYPER,
IQ DI ATAS RATA-RATA 120, DSB)

7. LANDASAN PENERAPAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

8. LANDASAN FILOSOFIS
• PANCASILA (DENGAN LIMA DASAR)
• BHINEKA TUNGGAL IKA (DENGAN
KERAGAMAN BUDAYA, BAHASA,
AGAMA, SERTA KONDISI ALAM YANG
TERFRAGMENTASI SECARA
GEOLOGIS DAN GEOGRAFIS
KEINDONESIAAN

9. LANDASAN YURIDIS
• Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah
Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan se
dunia. Sebagai penagasan kembali Deklarasi PBB tentang HAM tahun
1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan
Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi setiap
individu memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem
pendidikan yang ada
• Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua
anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan
ataupun perbedaan yang mungkin ada pada peserta didik sebagai bagian
dari umat manusia
• Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam
penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk
peserta didik berkekurangan atau memiliki kecerdasan luar biasa
diselenggarakan secara inklusif

10. LANDASAN PEDAGOGIS
• Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3
menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang
demokratis dan bertanggungjawab.
• Seluruh peserta didik harus dibentuk menjadi
warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab,
yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan
berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil
tercapai jika sejak awal, ada anak bangsa diisolasikan
dari teman sebayanya di lembaga pendidikan

11. LANDASAN EMPIRIS
• Penelitian pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-
negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar
dipelopori oleh the National Academy of Sciences – NaoS (Amerika
Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan
anak di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan
diskriminatif
• Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara
segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi
yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar
bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan
identifikasi dan penempatan anak secara tepat, karena karakteristik
mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg,
1994/1995).
• Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (analisis lanjut)
atas hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan
oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang
dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker
(1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan
inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik
maupun sosial anak dan teman sebayanya.

12. PRINSIP PENERAPANNYA
• Pendidikan Inklusif merupakan
pendekatan strategis untuk mencapai
target pendidikan untuk semua (education
for all) dan pendekatan multicultural
• Pendidikan inklusif perlu diterapkan
peraturan yang fleksibel ke dalam sistem
lokal sehingga memasukkan peserta didik
yang terpinggirkan untuk dapat mengecap
pendidikan yang wajar

13. DASAR PEMIKIRAN
• Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa
• UUD 1945 mengamanatkan, Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha
Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang
• Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan
pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

14. PERSPEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF NASIONAL
MENUJU GLOBALISASI PENDIDIKAN
• Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa
• UUD 1945 mengamanatkan, Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang
Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang
• Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan

15. GLOBALISASI PDD (FRANCHISE)
• INSSURANCE (JAMINAN MUTU & SKILL)
• JAMINAN MANDIRI DAN PROFESIONAL
• TERUKUR, TERSTANDAR TERKONTROL
• RELEVANSI: SESUAI KEBUTUHAN DAN
HARAPAN STAKEHOLDER
• OPTIMALISASI SUMBER BELAJAR (SAPRA)
• OPTIMALISASI PEMBIAYAAN
• OPTIMALISASI REWARD & KESEJAHTERAAN
• FOKUS, LAYANAN PRIMA, INOVASI TIADA
HENTI, EVALUASI KOMPREHENSHIP
• MELAYANI KEBHINEKAAN (HETEROGENITAS)
• TANPA BATAS, PASAR BEBAS, KOMPETITIF

16. MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF DI
SEKOLAH AGAMA DAN UMUM
• LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS MENERIMA
KEBHINEKAAN ANAK BANGSA DI MANAPUN
& DI LEMBAGA APAPUN DENGAN MENGAKUI
PERBEDAAN, KEMISKINAN, GENDER,
KECACATAN, KERAGAMAN BUDAYA DAN
BAHASA
• LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS MENJAMIN
SETIAP PESERTA DIDIK MENDAPATKAN
HAK-HAKNYA SECARA ADIL DALAM DUNIA
PENDIDIKAN (AMANAT UUD 45)
• PESERTA DIDIK BERHAK MENDAPATKAN
HAK DASARNYA SESUAI SEMANGAT LIMA
SILA DALAM PANCASILA

17. MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF
PENDIDIKAN INKLUSIF SELAIN DAPAT DILAKUKAN BAGI PENDIDIKAN AGAMA
JUGA DAPAT DIKOLABORASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM YANG HARUS
HIDUP SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
ADA BEBERAPA TANGGA MENUJU MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF
1. Pendidikan inklusif lebih bercorak sosial, tanpa meninggalkan corak
keagamaan
2. Memberi kesempatan pada santri untuk memperoleh pengalaman-
pengalaman kemasyarakatan dan sekaligus memanfaatkan mereka
kerja kemasyarakatan
3. Pendidikan inklusif menjadi pusat penerang pemikiran baru keagamaan
dan memperkenalkan pengetahuan dan pikiran-pikiran baru bagi usaha
membangun dan memodernisir masyarakat
4. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumbangan pihak luar, pemerintah
atau instansi, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas
5. Proyek bersama pendidikan inklusif dan madrasah agar dapat maju
bersama dengan pekerjaan dan identitas masing-masing
6. Mencari kemungkinan-kemungkinan bekerjasama dengan unit produksi
atau tempat dan usaha lain untuk latihan kerja dan pendidikan kejujuran

18. LANJUTAN
7. Pendidikan Inklusif adalah integrasi dan sinergisitas atas miskinnya ilmu agama di
sekolah umum dan miskinnya ilmu umum di sekolah agama (baik sekolah biasa
atau unggulan)
8. Pendidikan inklusif mengadopsi inovasi kebutuhan masyarakat kekinian untuk
menjawab tantangan globalisasi dan free trade, dan dipersiapkan terhadap
kebutuhan modernitas yang berkembang sangat pesat, namun tetap memiliki akar
agama dan budaya yg kuat
9. Pendidikan inklusif satu alternatif pendidikan kontemporer, sekolah dengan
metode tampilan visi orientasi pada dataran realitas
10.Pendidikan inklusif mempersiapkan peserta didiknya menuju masa depan yang
bakal terjadi, dengan menawarkan “nilai jual”, bukan “jual nilai” yang kehilangan
realitasnya
11.Pendidikan inklusif dikelola secara profesional dan dilengkapi dengan fasilitas
yang memadai, seperti; gedung sekolah sampai tempat pemondokan disediakan
12.Pendidikan inklusif memiliki ingkungan pada dataran yang benar-benar alami yang
jauh dari polusi udara dan limbah kotoran
13.Pendidikan inklusif menekankan kedisiplinan belajar yang tinggi, tanpa tekanan
verbal dan tanpa kekerasan fisik, tapi lebih pada pendekatan “penyadaran”
14.Pendidikan inklusif merupakan jembatan antara dua sisi yakni kualitas ilmu-ilmu
umum dan kualitas ilmu-ilmu agama selain saintek yang dibutuhkan kekinian dan
masa depan

19. KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM
SISTEM PENDIDIKAN ISLAM
1. SIAPA YANG BELAJAR ? Peserta didik (santri, siswa, taruna)
2. APA YANG DIAJARKAN ? Materi dan kecakapan
3. MENGAPA MEREKA BELAJAR ? Kematangan & kedewasaa (tumbuh
dan kembang)
4. BAGAIMANA MEREKA BELAJAR ? Pedagogis, andragogis, Tekstual,
kontekstual, konstruksi, praktek, individu, bermasyarakat
5. BAGAIMANA MENGAJARKAN ? Kolaboratif, konvergensi, sinergis,
elaboratif, variatuif dan terukur
6. DI MANA MEREKA BELAJAR ? Sekolah, Asrama, Masyarakat
7. UNTUK APA MEREKA BELAJAR ? Untuk hidup mandiri dan profesional
(hasanah fiddun ya wal akhirah)
8. SIAPA YANG MENGAJARKAN ? Kiyai, Ustd, Ustadzah, dan guru
9. APA KOMPETENSI YANG INGIN DICAPAI ? Siap ilmu/akademis,
terampil/praktisi, Siap hidup/mandiri
10. APA ALAT UKUR BELAJAR ? Sesuai kompetensi yang ditagih belajar
11. SIAPA YANG MENGUKUR BELAJAR ? Pembelajar (Kiyai, Ustd,
Ustadzah, dan guru)

20. LANJUTAN
• Kurikulum Pendidikan Inklusif, harus
merefleksikan:
1. Implementasi pedagogi yang menekankan kualitas,
profesionalitas, kedalaman dan kecakapan
2. Aspek materi & ktp harus disesuaikan dan harus memenuhi
kebutuhan kelompok-kelompok siswa yang beragam
3. Kebutuhan intelektual peserta didik berangkat atas komunitas
lokal berbasis pengalaman pendidikan, sehingga harus
dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam
4. Evaluasi kurikulum, dilakukan atas kepedagogian dengan
sistem penilaian yang dapat membuktikan bahwa semua
aspek pengetahuan/kognisi, afeksi, keterampilan, dan
pengalaman dapat diukur dengan baik
5. Desain pembelajaran harus dirancang sesuai dengan
kebutuhan dan keragaman kelompok yang beragam

21. LANJUTAN
6. Guru mejadi pembangun jembatan pengetahuan dan keterampilan yang
akan membawa siswa dari rumah mereka dan dari masyarakat mereka
dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan yang mereka
butuhkan dalam realitas
7. Semua siswa diberi pengajaran eksplisit, bertahap dan terukur sesuai
yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah dan di luar sekolah
nantinya
8. Siswa diakui sebagai mitra dalam mengajar atau dalam proses
pembelajaran dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bersuara,
berkomunikasi, misalnya melalui negosiasi kurikulum dan sistem
penilaian (egaliter dan demokratis)
9. Kurikulum dapat di desain secara variatif yang mengantarkan peserta
didik menuju, akademisi/ilmuan atau ulama, praktisi karir, teknokrat,
budayawan, jurnalis dsb.
10. Setiap jenjang pendidikan, memiliki bank bakat yang dikawal hingga ke
jenjang selanjutnya, sampai dapat disemai menjadi akademisi
ulama/ilmuan atau praktisi profesional

22. KOMPETENSI GURU DALAM
PENDIDIKAN INKLUSIF
1. KOMPETENSI PEDAGOGIS (Pembelajaran)
2. KOMPETENSI KEPRIBADIAN (karakter)
3. KOMPETENSI SOSIAL (kemasyarakatan)
4. KOMPETENSI PROFESIONAL (keilmuan dan ktp)
5. KOMPETENSI BAHASA & KOMUNIKASI
6. KOMPETENSI BUDAYA (LOKAL, NAS, GLO)
7. KOMPETENSI SPIRITUAL & AKHLAQ
8. KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMATIKA
9. KOMPETENSI ILMU DAN KETERAMPILAN
10. KOMPETENSI KEMANDIRIAN &
ENTREPRENEURSHIP
11. KOMPETENSI MANAJEMEN & ADM PENDIDIKAN

23. PENDIDIKAN INKLUSIF YANG
DIBUTUHKAN DALAM BINGKAI
KEBHINEKAAN DAN KE INDONESIAAN
• KESEIMBANGAN ILMU AGAMA, UMUM, SAINTEK, IT
DAN BAHASA
• KURIKULUM VARIATIF, ADAPTIF DAN ADAPTATIF
SESUAI KEKINIAN & MASA DEPAN
• INSSURANCE (JAMINAN MUTU, SKILL, MANDIRI,
PROFESIONAL DAN AKHLAQ/KARAKTER)
• RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER,
BANGSA DAN DUNIA
• MENAMPUNG KEBERAGAMAN (KEBHINEKAAN)
• MEMBUKA KETERJANGKAUAN SEMUA
• MEMILIKI BUDAYA AKADEMIS YANG KETAT DAN
TINGGI
• DILAKUKAN BERASRAMA (BOARDING)

24. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK YANG
INKLUSIF (OUTPUT)
• MEMILIKI KESEIMBANGAN ILMU AGAMA, UMUM,
SAINTEK DAN BAHASA
• MENJADI ANAK ZAMAN YG ADAPTIF DAN ADAPTATIF
SESUAI KEBUTUHAN KEKINIAN & MASA DEPAN
• BERIMTAK, BERMUTU, SKILL, MANDIRI, PROFESIONAL,
CERDAS, DAN BERAKHLAQ/BERKARAKTER KE-
INDONESIAAN, BERBUDAYA DAN AGAMIS (ISLAMI)
• RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER,
BANGSA DAN DUNIA
• MEMILIKI BUDAYA AKADEMIS YANG KETAT DAN TINGGI
• SIAP HIDUP BERDAMPINGAN DALAM KEBHINEKAAN
BAIK DALAM SKALA LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL
• TETAP DALAM KARAKTER DAN KEPRIBADIAN
INDONESIA

25. DARI MANA KITA MULAI
• INOVASI SISTEM PENDIDIKAN (UU)
• INOVASI SISTEM ANGGARAN
• INOVASI KURIKULUM
• INOVASI PEMBERDAYAAN SDA, SDM & MASYAR.
• INOVASI LINKAGE/RELEVANSI AKADEMIK DAN
KARIR
• INOVASI MANAJEMEN LEMBAGA, SDM,
KESEJAHTERAAN
• INOVASI PROTEKSI SDM PENDIDIKAN DAN
KELEMBAGAAN
• INOVASI KEDITERIMAAN SDM DI DAERAH

26. BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN
AGAMA (ISLAM)
1. 90% PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM) ADALAH SWASTA 10%
NEGERI
2. PERLU VERIFIKASI KELAYAKAN PDD ISLAM DENGAN
STANDAR YANG TERUKUR DAN JAMINAN THD PESERTA
DIDIKNYA
3. PERLU MERGER BAGI YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI
TAGIHAN STAKEHOLDER, DAN MENGIKUTI KOMPETISI
NASIONAL DAN GLOBAL
4. SELAIN MASYARAKAT, PEMERINTAH BERKEWAJIBAN
MENGANGGARKAN BIAYA PENDIDIKAN SWASTA SECARA
LAYAK SELAIN SEKOLAH NEGERI
5. SETIAP DAERAH HARUS MELAKUKAN PROTEKSI
TERHADAP SDM DAN PENDIDIKAN
6. PERLU KESEIMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN ASET
BANGSA, BUMI, TANAH DAN AIR DALAM PERSPEKTIF
PENGEMBANGAN SDA DAN SDM
7. MEMBUKA RUANG BAGI PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF