semoga bermanfaat dan dapat di terapkan disekolah

1. TRANFORMASI
PENDIDIKAN
KHUSUS
PDM – 12
BPMP GORONTALO

2. 2
Perkembangan regulasi Pendidikan
Khusus
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
Tujuan dan Turunan Objektif
Baseline dan Target
Strategi Pencapaian Program
ALUR MATERI PRESENTASI

3. Perkembangan Regulasi
Pendidikan Khusus
03
1

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4
Visi Pendidikan Indonesiaadalahmenciptakan manusiaIndonesia denganProfil Pelajar Pancasila denganbelajar
sepanjang hayat
Masyarakat Indonesia
maju, berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian
melalui terciptanya
pelajar Pancasila:
1. Beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia
2. Berkebinekaan Global
3. Bergotong royong
4. Kreatif
5. Bernalar kritis
6. Mandiri

5. Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB
5
PROV/KAB/KOTA
KKG/MGMP, KKPS, MKKS,
MKPS, PKG
ORGANISASI /MITRA
PEMBANGUNAN
MERDEKA BELAJAR
PAUD & DIKDASMEN
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bertugas menjadi Duta Kemendikbudristek keterlaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar
Eps-1 Eps-7 Eps-16
Eps-3 Eps-12 Eps-19
Asesmen Nasional, USBN,
RPP dan PPDB
Penyaluran dan
Penggunaan Dana BOS Program Sekolah Penggerak
Kurikulum Merdeka dan
Platform Merdeka Mengajar Platform Rapor Pendidikan
MENCIPTAKAN MANUSIA INDONESIA DENGAN PROFIL PELAJAR
PANCASILA DENGAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT
Sekolah Aman
Berbelanja dengan SIPLah
DPRD PROV/KAB/KOTA
BAPPEDA DINAS
PENDIDIKAN
BPKAD/BPSDM

6. Perkembangan Pendidikan Khusus
UUD 1945 PP 72/1997 tentang Pendidikan Luar Biasa (Sistem Unit)
 UU no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP 17/2010 Mengubah dari Pendidikan Luar Biasa menjadi Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan bagi peserta didik Cerdas dan Bakat Istimewa.
Istilah A, B, C, dst dihilangkan, Secara terintegrasi antarjenjang dan antar jenis
UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengubah UU no 4 tentang
Penyandang Cacat

7. Lanjutan…..
UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP 17/2010
Mengubah dari Pendidikan Luar Biasa menjadi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus.
Pendidikan bagi peserta didik Cerdas dan Bakat Istimewa.
Istilah A, B, C, dst dihilangkan
Secara terintegrasi antarjenjang dan antar jenis
UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengubah UU no 4 tentang Penyandang
Cacat

8. Penyelenggaraan
Pendidikan Khusus
03
2

9. “Pendidikan khususpeserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial,
dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” merupakan
pendidikan bagi (Ps. 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional))
Pendidikan secara khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan
kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum
khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan
tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.
(Penjelasan Ps. 10 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
:: Pengertian Pendidikan Khusus

10. Bentuk satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan
anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa (TKLB).
Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar
terdiri atas sekolah dasar luar biasa (SDLB). dan sekolah menengah pertama luar biasa
(SMPLB).
Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan
menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa SMALB), sekolah menengah kejuruan
luar biasa (SMKLB).
Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi
antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
:: Bentuk Satuan Pendidikan Khusus

11. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk
Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah
satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau
bentuk lain yang sederajat
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu
bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau
bentuk lain yang sederajat
Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan
khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan
pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan
:: Pengertian Satuan Pendidikan Khusus
Pasal 1 Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

12. :: Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Anak
• Individu dengan
hak dasar
• Warga negara
• Warga masyarakat
• Anggota keluarga
Sistem Pendidikan di
Sekolah
•Pendidikan lebih luas
dari pada pendidikan
formal di sekolah
•Fleksibel dan sistem
pendidikan bersifat
responsif
•Lingkunngan
pendidikan ramah
terhadap anak
•Sistem
mengakomodasi
setiap anak yang
beragam dan bukan
anak yang
menyesuaian dengan
sistem
•Kolaboratif antar
mitra dan bukan
kompetitif
Keberagaman dan
Diskriminasi
• Menghilangkan
diskriminasi dan
pengucilan
• Memandang
keberagaman
sebagai sumber
daya, bukan
sebagai masalah
• Pendidikan inklusif
menyiapkan
peserta didik
menjadi toleran
dan menghargai
perbedaan.
Sumber Daya
• Memanfaatkan
sumber daya lokal
yang tersedia
• Mendistribusikan
sumber daya yang
tersedia
• Memandang
manusia sebagai
sumberdaya kunci
(anak, orang tua,
guru, kelompok
orang yang
termarginalkan dll)

13. Membelajarkan
Budaya dan
Perbedaan Agama
Menyesuaikan
dan
mengintegrasikan
Pembelajaran
secara tepat
Mendidik
Semua Anak
Menggali
identitas yang
beragam
Mencegah
Pandangan
buruk
Mendorong
Keadilan secara
Sosial
Prinsip
Pelaksanaan
Pendidikan
Inklusif
Semua anak
mampu belajar

14. :: Elemen Pendidikan Inklusif
Pendidikan
Segregatif, Integratif & Inklusif

15. PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KHUSUS
Pendidikan Inklusif
Berupa Satuan
Pendidikan Khusus
SMA/MA/
SMK/MAK
SMP/MTs
SD/MI
SMPLB
SDLB
TKLB
SMALB

16. :: Tujuan Umum Pendidikan Inklusif
o Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu
o Memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh
o Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
o Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan
o Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan

17. Tujuan dan Turunan
Objektif
03
3

18. 1. Meningkatnya iklim inklusivitas seluruh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah yang Melaksanakan Program Inklusivitas
2. Meningkatnya komitmen Pemda Bersama BPMP/BGP dalam implementasi
kebijakan pendidikan inklusif disatuan Pendidikan dasar dan menengah
berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar
3. Meningkatnya Peran mitra pembangunan di daerah untuk memperkuat
pelaksanaan pendidikan inklusif.
TUJUAN
BPMP PROVINSI GORONTALO

19. TURUNAN OBJEKTIF
OBJEKTIF
• Peningkatan skor sebesar 0,2 untuk
30% satuan pendidikan umum dan
kejuruan yang memiliki iklim
inklusivitas merintis
Base Line
• Jumlah satpen umum dengan nilai iklim
inklusivitas merintis
Target
• Jumlah satpen dengan nilai iklim merintis
yang meningkat nilainya. Target minimal
30%, dengan mengisi target jumlah satpen
BPMP PROVINSI GORONTALO

20. Baseline dan Target
03
4

21. BASE LINE RAPORT PENDIDIKAN UNTUK
IKLIM INKLUSIVITAS
Jenjang SD Sederajat
Jenjang
SD
Iklim Inklusivitas ( 1,94 ) dan kategori Merintis
Layanan disabilitas Layanan sekolah
untuk murid cerdas
dan bakat istimewa
Sikap terhadap
disabilitas
Fasilitas dan
Layanan Sekolah
untuk Siswa
Disabilitas dan
Cerdas Berbakat
Istimewa
Capaian Berkembang Perlu peningkatan Mengakui Belum ada data
BPMP PROVINSI GORONTALO

22. BASE LINE RAPORT PENDIDIKAN UNTUK
IKLIM INKLUSIVITAS
Jenjang SMP Sederajat
Jenjang
SMP
Iklim Inklusivitas ( 1,94 ) dan kategori Merintis
Layanan disabilitas Layanan sekolah
untuk murid cerdas
dan bakat istimewa
Sikap terhadap
disabilitas
Fasilitas dan
Layanan Sekolah
untuk Siswa
Disabilitas dan
Cerdas Berbakat
Istimewa
Capaian Berkembang Perlu peningkatan Mengakui
BPMP PROVINSI GORONTALO

23. BASE LINE RAPORT PENDIDIKAN UNTUK
IKLIM INKLUSIVITAS
Jenjang SMA Sederajat
Jenjang
SMA
Iklim Inklusivitas ( 1,87 ) dan kategori Merintis
Layanan disabilitas Layanan sekolah
untuk murid cerdas
dan bakat istimewa
Sikap terhadap
disabilitas
Fasilitas dan
Layanan Sekolah
untuk Siswa
Disabilitas dan
Cerdas Berbakat
Istimewa
Capaian Berkembang Perlu peningkatan Mengakui Belum ada data
BPMP PROVINSI GORONTALO

24. BASE LINE RAPORT PENDIDIKAN UNTUK
IKLIM INKLUSIVITAS
Jenjang SMK Sederajat
Jenjang
SMK
Iklim Inklusivitas ( 1,99 ) dan kategori Merintis
Layanan disabilitas Layanan sekolah
untuk murid cerdas
dan bakat istimewa
Sikap terhadap
disabilitas
Fasilitas dan
Layanan Sekolah
untuk Siswa
Disabilitas dan
Cerdas Berbakat
Istimewa
Capaian Berkembang Perlu peningkatan Mengakui Belum ada data
BPMP PROVINSI GORONTALO

25. Base Line Jumlah Satpen dan Target Satpen
Meningkatkan Iklim Inklusivitas
NO. Prov/ Kab/Kota Jumlah satpen iklim
iklusivitas merintis
Target jumlah satpen
meningkat iklim
inklusivitasnya
Target
1 Prov. Gorontalo 89 89 100%
2 Kab. Boalemo 122 122 100%
3 Kab. Bone Bolango 100 100 100 %
4 Kab. Gorontalo 236 236 100%
5 Kab. Gorontalo Utara 109 109 100 %
6 Kab. Pohuwato 103 103 100%
7 Kota Gorontalo 92 92 100%
BPMP PROVINSI GORONTALO

26. Strategi Pencapaian
Program
03
5

27. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM
• Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan
dan advokasi terkait komitmen Pemda dalam
implementasi kebijakan pendidikan inklusif
(materi, sasaran, tim, adm kegiatan dll)
• Reviu dan finalisasi bahan pelaksanaan
pendampingan dan advokasi terkait komitmen
Pemda dalam implementasi kebijakan pendidikan
inklusif (materi, sasaran, tim, adm kegiatan dll)
• Melaksanakan kegiatan pendampingan dan
advokasi terkait komitmen Pemda dalam
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di
Provinsi dan 6 Kab/Kota
14.1 Melakukan
pendampingan dan
kolaborasi terkait
komitmen Pemda
Bersama BPMP/BGP
dalam implementasi
kebijakan pendidikan
inklusif
BPMP PROVINSI GORONTALO

28. • Menyiapkan bahan pelaksanaan Penggalangan mitra
pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan
pendidikan inklusif (materi, sasaran, tim, adm kegiatan dll)
• Reviu dan finalisasi bahan pelaksanaan Penggalangan mitra
pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan
pendidikan inklusif (materi, sasaran, tim, adm kegiatan dll)
• Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Penggalangan
mitra pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan
pendidikan inklusif
• Monitoring Evaluasi kegiatan Penggalangan mitra
pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan
pendidikan inklusif
14.2 Menggalang
mitra
pembangunan di
daerah untuk
memperkuat
pelaksanaan
pendidikan
inklusif
BPMP PROVINSI GORONTALO
STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

29. GAMBARAN KEGIATAN PDM 12
01
02
03
04
05
FGD bersama stakeholder terkait berdasarkan hasil identifikasi permasalahan
konstektual terkait kebijakan pendidikaninklusif di masing masing kab/kota dan
Provinsi
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan pendampingan
dan advokasi terkait komitmen pemda terkait kebijakan pendidikan inklusif
dimasing masing kab/kota
Melaksanakan kegiatan pendampingan dan advokasi terkait komitmen Pemda
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi dan 6 Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi kegiatan pendampingan dan advokasi terkait
komitmen Pemda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif
Mengidentifikasi permasalahan konstektual terkait implementasi kebijakan pendidikan
Inklusif pada pemerintah daerah
BPMP PROVINSI GORONTALO

30. Manajemen Resiko dan Isue
No Kemungkinan Resiko atau isu yang muncul Mitigasi Resiko
1 Masih rendahnya pendidik yang mempunyai kemampuan
dalam pendidikan inklusi
Melakukan koordinasi dengan BGP terkait
peningkatan kompetensi pendidikan khusus
2 Keberterimaan warga sekolah terhadap anak
berkebutuhan khusus masih rendah
Berkoordinasi dengan dinas pendidikan
untuk melakukan sosialisasi kepada satuan
pendidikan
3 Fasilitas sekolah umum belum memadai untuk anak
berkebutuhan khusus
Advokasi ke pemerintah daerah perlu
diperkuat untuk melengkapi sarana
4 Penguatan SDM UPT terkait kebijakan pendidikan khusus
dan inklusif
Penguatan SDM UPT terkait kebijakan
pendidikan khusus dan inklusif
5 Sekolah belum memahami lingkungan belajar yang
inklusif
Advokasi lingkungan belajar Inklusif kepada
satuan pendidikan
BPMP PROVINSI GORONTALO

31. DATA YANG DIBUTUHKAN TPK –PDM 12
 1. Data SLB
 2. Data Sekolah dan Data Siswa Yang berkebutuhan Khusus
 3. Data Regulasi /kebijakan Komitmen dari Pemda tentang
pelaksanaan sekolah inklusi ( Perda, Perbub, Surat edaran
Bupati/walikota/gub, Pedoman Pendidikan Inlkusi
 4 Data PTK dan Siswa SLB dan Sekolah Inklusi
 5. Data Guru Pembimbing Khusus

32. Terima kasih
32

33. Pemanfaatan Indikator Iklim Inklusivitas