Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan untuk semua (education for all) khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. 2. Pemerintah berupaya mewujudkan education for all dengan meningkatkan jumlah sekolah inklusi dan menyiapkan guru pendamping khusus untuk ABK. 3. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara

1. EDUCATION FOR ALL (PENDIDIKAN UNTUK SEMUA)
Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Terstruktur dan Syarat Mengikuti UAS
Matakuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB
Dosen Pengampu: Drs. Rubimanto, M.Pd
Oleh:
Iwan Burhanudin
NIM. 092331012
Tarbiyah/ V/ PAI -1
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha
Penyayang tak pandang orang. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan
kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para
pengikut-pengikutinya yang benar-benar beriman. Amin.
Seperti dalam pendidikan pembelajaran pada umumnya, murid, siswa,
peserta didik, apapun istilahnya tidak lepas dari penugasan guru atau sekolah yang
tidak lain bertujuan supaya muridnya lebih giat dalam belajar. Baik itu tugas
individu ataupun kelompok.
Maka, ringkasan ini tidak lain merupakan penugasan dalam bentuk
Makalah yang ditugaskan oleh Dosen atas Mahasiswa yang bersangkutan sebagai
tugas akhir dan salah satu syarat mengikuti Ujian Akhir Semester matakuliah
Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB (Sekolah Luar Biasa).
Didalam makalah ini terdapat kutipan dari beberapa sumber dan pendapat
penulis namun (mungkin) belum bisa sepenuhnya dijadikan rujukan atau
referentiv yang benar dalam dunia pengetahuan atau keilmuan khususnya
pendidikan pembelajaran PAI di SLB. Maka, saran dan kritik yang membangun
dari dari para pembaca sangat penulis harapkan serta akan diterima dengan tulus
hati demi keyakinan penulis bahwa ringkasan ini masih banyak mengandung
sesuatu yang layak disempurnakan.
Akhirnya, semoga ringkasan yang sangat sederhana ini akan dapat
bermanfaat. Allahumma Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

3. I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Ditegaskan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.1
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut
Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang terpadu, merata, setara/ seimbang dengan
basis mutu lokal, regional, dan internasional. Tujuannya tidak lain
guna meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar
ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan
perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.2
Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum
mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya
segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama,
etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental
yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini
telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas
keberagaman dalam masyarakat.
1
Pembukaan UUD 1945
2
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), hal. Pengantar Penertbit—v

4. 2. Tujuan
Untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam
kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan di
Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak
pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.
3. Dasar-dasar Education For All
a. Kemdikbud
Pendidikan nasional mendengungkan filosofi "education for
all" alias pendidikan untuk semua. Ruh dari filosofi ini adalah
pendidikan mampu menjangkau segala lapisan masyarakat. Pada
tahun 2012 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjanjikan pendidikan akan menjangkau anak usia sekolah yang
selama ini tak terjangkau.3
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
mengakui, saat ini di banyak wilayah masih sering dijumpai
beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati dunia
pendidikan. Alasannya beragam. Ada yang karena latar belakang
sosial, geografis, atau pun latar belakang budaya.
"Prinsipnya pendidikan itu untuk semua, terutama
pendidikan dasar yang sangat jelas diamanatkan oleh undang-
undang," kata Nuh, dalam jumpa pers akhir tahun, di Gedung
Kemdikbud, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
3
http://Menunggu.Janji.Pendidikan.untuk.Semua.com. Diakses pada 22 Desember 2012.

5. Oleh karena itu, kata dia, kelompok-kelompok yang belum
terjangkau harus diberikan perhatian khusus, seiring dengan terus
didorongnya kualitas pendidikan yang sudah ada. "Intinya,
semangat 2012 itu sekolah, sekolah, sekolah," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam bahasa sederhana, tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) Kemdikbud adalah menyediakan sarana, dan
prasarana sehingga seluruh anak bisa sekolah dengan biaya murah,
terjangkau, atau pun gratis. Kemdikbud berjanji akan aktif mencari
populasi yang belum menikmati dunia pendidikan. Termasuk
kebijakan untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah
terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
"Ini keberpihakan kita, bukan anak yang aktif mencari
sekolah. Tapi kita yang akan menjemputnya. Meski jumlahnya
tidak besar, tapi ini mengenai justice, bukan soal besar atau kecil,"
ungkapnya.
b. Forum Pendidikan Dunia
Pertemuan Forum Pendidikan Dunia Tahun 2002 di Dakar
Snegal menetapkan 6 komitmen kerangka aksi Pendidikan Untuk
Semua (/the Dakar Frame Work For Action), salah satu target yang
hendak dicapai pada tahun 2015 mendatang adalah “Memperluas
dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan Anak
Usia Dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang
beruntung”

6. II. Landasan Teoritis Education For All
1. UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I Pasal I Ayat 4
Dinyatakan bahwa jenis pendidikan adalah pendidikan yang
dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya.
Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri
atas pendidikan umum pendidikan kejuruan dan pendidikan lainnya.
1) Pendidikan umum
2) Pendidikan kejuruan
3) Pendidikan luar biasa
Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang
diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan
fisik dan/ atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah
SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan
menengah masing-masing program khusus yaitu program untuk
anak tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa serta tuna grahita.
Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma II.4
4) Pendidikan kedinasan
5) Pendidikan keagamaan
2. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan
demikian berarti bahwa setiap warga negara Indonesia untuk
4
Turtarahardja, 2000: 268.

7. memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan
bersifat mengikat. Artinya pihak manapun tidak dapat merintangi atau
menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan
pengajaran.
III. Pelaksanaan Education For All Bagi ABK
1. Pengertian Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan
kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap
untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum
mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri
tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.
Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.
2. Lingkungan Pendidikan
Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan
keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
a. Lingkungan Keluarga
Seorang anak yang disayangi akan menyayangi
keluarganya, sehingga anak akan merasakan bahwa anak
dibutuhkan dalam keluarga. Sebab merasa keluarga sebagai sumber
kekuatan yang membangunnya.Dengan demikian akan timbul
suatu situasi yang saling membantu, saling menghargai, yang
sangat mendukung perkembangan anak. Di dalam keluarga yang

8. memberi kesempatan maksimum pertumbuhan dan perkembangan
adalah orang tua. Dalam lingkungan keluarga harga diri
berkembang karena dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati
sebagai manusia. Itulah pentingnya mengapa kita menjadi orang
yang terdidik di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan
kepada kita mulai sejak kecil untuk menghargai orang lain.
b. Lingkungan Sekolah
Sedangkan di lingkungan sekolah yang menjadi pendidikan
yang kedua dan apabila orang tua mempunyai cukup uang maka
dapat melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi dan akan
melanjutkan ke Perguruan Tinggi kemudian menjadi seorang yang
terdidik . Alangkah pentingnya pendidikan itu. Guru sebagai media
pendidik memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Peranan guru sebagai pendidik merupakan peran
memberi bantuan dan dorongan, serta tugas-tugas yang berkaitan
dengan mendisiplinkan anak agar anak dapat mempunyai rasa
tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Guru juga harus
berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk
menarik minat anak .
c. Lingkungan Masyarakat
Selain tersebut di atas, peranan lingkungan masyarakat juga
penting bagi anak didik. Hal ini berarti memberikan gambaran
tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian

9. bila kita berinteraksi dengan masyarakat maka mereka akan
menilai kita, bahwa tahu mana orang yang terdidik dan tidak
terdidik. Di zaman Era Globalisasi diharapkan generasi muda bisa
mengembangkan ilmu yang didapat sehingga tidak ketinggalan
dalam perkembangan zaman. Itulah pentingnya menjadi seorang
yang terdidik baik di lingkungan Keluarga, Sekolah dan
Masyarakat.
3. Guru Pendamping Sekolah Inklusi
a. Pengertian Sekolah Inklusi
Sekolah Inklusi adalah : Model terapi dengan melibatkan
anak berkebutuhan khusus (ABK) kedalam kelas-kelas umum
[anak non ABK] dengan model pendampingan satu terapis, satu
anak (one on one) disepanjang jam belajar atau jam-jam khusus
anak belajar diruang tertentu (resource room).5
Sekolah Inklusi ini berdiri tidak secara langsung berdiri dan
sudah ada, namun perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan
untuk menjadikan sekolah Inklusi tersebut yaitu Sekolah Inklusi
berdiri dengan acuan education for all.
Kita semua sadar bahwa Kebijakan pemerintah dalam
penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun
disemangati oleh seruan Internasional Education For All (EFA)
yang dikumandangkan UNESCO. Sebagai kesepakatan global hasil
5
http://inclusiveedu.wordpress.com/tag/education-for-all-2/. Diakses pada 27 Desember
2012.

10. World Education Forum di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan
EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas
dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap
warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UUSPN
no. 20 tahun 2003 tentang pendidikan khusus dan pendidikan
layanan khusus (Mudjito, 2004).
b. Akses Pendidikan Pemerintah bagi ABK6
Salah satunya dengan memperbanyak sekolah inklusi di
daerah masing-masing. “Dengan demikian, dapat terwujud
pemenuhan hak pendidikan yang merata dalam rangka education
for all di Indonesia”7
.
Sampai saat ini sudah ada sembilan daerah yang telah
menaytakan sebagai daerah inklusi. Ke depan, diharapkan semakin
banyak kepala daerah yang emmiliki inisiatif untuk
mengembangkan sekolah inklusi. “Sudah ada sembilan daerah
yang mendeklarasikan. Ada 11 daerah lain yang sudah mengajukan
dan siap menjadi daerah inklusi”.
Jumlah penyelenggaraan pendidikan inklusi di seluruh
Indonesia sebanyak 2.040 sekolah, dengan jumlah siswa yang
dialayani sebanyak 38.084 anak.
6
Suara Merdeka, Edukasia, Sabtu, 22 Desember 2012, hlm. 18.
7
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdas,
Kemdikbud, Mujito, saat Deklarasi Kota Depok sebagai kota inklusi, di Balairung Universitas
Indonesia, Depok.

11. Untuk mendorong program tersebut, pihaknya tengah
menyiapkan guru-guru pendamping dengan memberikan pelatihan
secara khusus. Dengan demikian, para guru pendamping dapat
memberikan pelayanan di sekolah-sekolah inklusi dengan sebaik-
baiknya.
Pelatihan itu akan diberikan oleh kelompok kerja (pokja),
yang meliputi unsur lintas institusi. Dalam satu sekolah inklusi,
cukup diisi satu guru pendamping.8
IV. Kesimpulan dan Saran
Untuk mewujudkan terrealisasinya pendidikan untuk semua,
minimal terdapat tiga kriteria yang harus terpenuhi. Pertama; Persepsi
bahwa ABK menular harus diluruskan, kenyataan masih banyak orang tua
khawatir jika di waktu sekolah anaknya dicampur dengan ABK anak
mereka akan tertular disorder yang dialami ABK.
Kedua : Adanya UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan UU No. 4 Th. 1997 Tentang Penyandang Cacat, PP No. 72
Th. 1991 tentang PLB dan SE Dirjen Dikdasmen Depdiknas
No.380/C.C6/MN/2003 dan terakhir Permendiknas No. 70 Th. 2009
tentang Pendidikan Inklusi yang didalamnya dinyatakan bahwa Setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan & setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan mengakomodsi anak-anak cacat
8
Ibid

12. bersekolah sesuai tingkatannya belum dapat diimplementasikan secara
efektif. kenyataannya instrumen legal ini terbukti tidak dipatuhi, baik oleh
masyarakat, kalangan swasta maupun pemerintah sendiri. Harus ada
langkah-langkah riil dalam bentuk program pelaksanaan dan mekanisme
yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam
pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak?
Ketiga : Minimnya tenaga pendidik untuk ABK. Beberapa sekolah
reguler yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusi merasa kesulitan
untuk mendapatkan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan
pendidikan inklusi. Pemerintah perlu melakukan pendampingan
penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam hal mempersipakan tenaga
pendidik khusus yang benar-benar memiliki pengetahuan dan ketrampilan
dalam menangani ABK.
V. Penutup
Pemangku kebijakan di Indonesia; Kementerian Pendidikan dan
pihak terkait lainnya harus dengan sigap duduk bersama merumuskan
solusi masalah tersebut, karena gangguan yang dialami ABK adalah
spectrum yang paling cepat pertumbuhannya di dunia dan dalam jangka
panjang berakibat sangat fatal bagi penderitanya. Mengabaikan masalah
tersebut adalah bentuk ketertinggalan pemerintah yang tidak bisaa
dimaklumi.

13. DAFTAR PUSTAKA
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdas,
Kemdikbud, Mujito, saat Deklarasi Kota Depok sebagai kota inklusi, di
Balairung Universitas Indonesia, Depok.
Fathurrohman, Muhammad., Sulistyorini. 2012. Meretas Pendidikan Berkualitas
Dalam Pendidikan Islam: Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan
Berkualitas dalam Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras.
http://inclusiveedu.wordpress.com/tag/education-for-all-2/. Diakses pada 27
Desember 2012.
http://Menunggu.Janji.Pendidikan.untuk.Semua.com. Diakses pada 22 Desember
2012.
Maunah, Binti. 2009. Ilmi Pendidikan. Yogyakarta: Teras.
Nasir, Ridlwan. 2005. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Pembukaan UUD 1945.
Roqib, Mohammad. 2009. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: PT. LkiS.
Suara Merdeka, Edukasia, Sabtu, 22 Desember 2012, hlm. 18.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. III. 2009. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.