13 presentasi

1. Nama : Firman Sahari
Kelas : 5P.Ak
Nim : 12140049
MK : Perekonomian Indonesia

2. Sejarah Perekonomian Indonesia
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
2. Masa Orde Lama
3. Masa Orde Baru
4. Masa Reformasi
5. Masa Pemerintahan SBY

3. 1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia,
diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak
banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis
menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda
untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat
diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan
berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda
memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan
menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi,
yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

4. Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau
demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan
pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan
Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai
diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den
Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai
komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem
tersebut sangat menguntungkan Belanda namun
semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan
pengganti sistem landrent dalam rangka
memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat
pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman
komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-
gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan
harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi
karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda
yang menginginkan perubahan nasib warga
pribumi kearah yang lebih baik dengan
mendorong pemerintah Belanda mengubah
kebijakkan ekonominya. Dibuatlah peraturan-
peraturan agrarian yang baru, yang antara lain
mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak
swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan
kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah
penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang
tidak diperlakukan layak

5. Masa Pemerintah Jajahan Jepang.
Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak
maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi
perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi
masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi
bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan
makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi
minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama.
Masa Penjajahan Inggris .
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua
abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak
tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan
memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor
dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan
tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

6. 2. Masa Pemerintahan Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-
1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa
awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi
yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari
satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu
perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas negara.
Setelah itu laju pertumbuhan turun
drastis menjadi rata2 per tahun
hanya 1,9 % bahkan nyaris stagflasi
selama 1965-1966 msg2 sekitar
0,5% dan 0,6%
Pd masa thn 1958 –1965, yg lbh dikenal dgn Masa Ekonomi Ter
pimpin, nuansa semangat anti penjajahan diaktualisasikan dgn
dihapusnya unsur2 kapitalisme dlm perekonomian Indonesia
(Nasionalisasi Persh2 Asing).

7.  Faktor Penyebab Rusaknya Perekonomian Indonesia
di Era Soekarno :
o Sistem sentralisasi yg sgt ketat
o Permusuhan dgn pihak barat
o Ketidakstabilan politik di DN
o Perhatian Soekarno lbh terpusatkan pd ge rakan2
nasionalisme ketimbang pd pem bangunan ekonomi nasional
Sbg akibatnya tingkat pendapatan per kapita Indonesia
termasuk yg paling rendah di antara negara2 berkembang
lainnya pd masa itu

8. 3. Masa Pemerintahan Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam
8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi
muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan
pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima
tahunan yang disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi
pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat
pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB.

9. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan
dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang
luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang
sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
 Secara ringkas dpt disimpulkan bhw pd masa Orde Baru (Era
Presiden Suharto), terjadi perubahan yg sgt drastis dlm
perekonomian nasional Indonesia
 Inflasi dpt diturunkan dlm wkt singkat hingga ke satu
digit
 Pertumbuhan ekonomi yg tinggi yg membuat pendapatan per
kapita meningkat hingga di atas US $ 1.000 pd awal tahun
1997
 Jumlah penduduk miskin menurun drastis
 Perubahan ini membuat Indonesia pd dekade 1980 an sd
terjadinya krisis ekonomi 1997/1998 disebut sbg “Macan Asia”
yg baru

10. 4. Masa reformasi
Tahun 1998 – 1999
 Pemerintahan presiden BJ. Habibie yg mengawali masa
reformasi blm melakukan manuver-manuver yg cukup
tajam dlm bidang ekonomi.
 Kebijakan-ke bijakannya diutama kan utk
mengendalikan stabilitas politik.
 Pd masa pemerintahan Habibie Indonesia membangun
Industri pesawat terbang IPTN di Bdg
 Produk nya pesawat CN 2350
 Pd masa Habibie Timor Timur terlepas dari NKRI

11. Tahun 1999 – 2001
 Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum
ada tindakan yg cukup berarti utk menyelamatkan neg dari
keterpurukan.
 Pdhal, ada berbagai persoalan ekonomi yg di wariskan Orde
Baru hrs dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
pengendalian inflasi, dan mempertahan kan kurs rupiah.
 Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yg menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat.
 Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

12. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yg mendesak utk dipecahkan adalah pemulih an ekonomi dan penegakan
hukum. Kebijakan2 yg ditempuh utk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pd pertemuan Paris Club ke-
3 dan mengalokasikan pembayaran Utang LN sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dlm periode
krisis dgn tujuan me lindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan2 politik dan
mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yg
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi blm
ada gebrakan konkrit dlm pemberantasan korupsi. Pdhal keberadaan korupsi membuat
banyak investor berpikir dua kali utk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.

13. Masa kepemimpinan Bapak Susilo BambangYudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama PresidenYudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke
subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang
kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan
masalah sosial.

14. Selama masa kepemerintahan Presiden SBY yang berlansung pada periode kedua
ini*beberapa keberhasikan yang diberitakan oleh pemerintah kepada masyarakatsebagai
keberhasilan dari proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan.
Keberhasilan yang dianggap baik oleh pemerintah itu antara lain :
1. Pendapat perkapita meningkat. tidak hanya kemiskinan, pengangguran,
pemerintahpun berperan dalam pendapatan perkapita masyarakat dari USD 1.100
menjadi USD 4.000
2. Berantas kemiskinan pada tahun 2004, kemiskinan di Indonesia masih sebanyak 14%
berkurang menjadi 11.6% pada tahun 2013
3. Jumlah pengangguran di Indonesia pun mengalami penurunan yang jika pada tahun
2004 sekitar 10% menjadi 5.4% pada tahun 2013
4. Investasi tinggi. Salah satu indikator kekuatan ekonomi Indonesia adalah keinginan
investor meningkatkan investasi di Indonesia