Materi Kuliah Manajemen Aset dan Keuangan Publik

1. Keuangan Negara
Rahmawati, M.Si

2. 1. Kebijakan fiskal adalah perubahan yang disengaja dalam
pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan atau penerimaan-
penerimaan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi
nasional, seperti penurunan tingkat pengangguran, stabilisasi
harga, pertumbuhan ekonomi atau perbaikan neraca
pembayaran.
2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan
fiskal tercermin pada anggaran yaitu APBN dan APBD

3.  Kebijakan fiskal diasosiasikan dgn teori ekonomi yang dikemukakan
oleh John Maynard Keynes, yang pertama kali menyarankan bahwa
untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang depresi, kebijakan
fiskal yang ekspansif dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk
menaikkan permintaan agregat.
 Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap
sebagai alat untuk membiayai kegiatan2 pemerintah dan dinilai
berdasarkan manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa
melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional.
 Pajak juga hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan pengeluaran
Negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan
nasional
 Akibatnya dlm masa depresi, dmn penerimaan pemerintah menurun,
maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini berakibat
pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya
perekonomian.
 ketika timbul deflasi atau inflasi. Kebijakan yang dipercayai untuk
menanggulanginya adalah kebijakan moneter lewat Bank Sentral

4. 1. Kerangka kebijakan fiskal = berupa asumsi-
asumsi makro ekonomi, tingkat likuiditas
pemerintah, tingkat hutang pemerintah, tingkat
deficit dan sumber pembiayaan.
2. Kebijakan anggaran = berupa cakupan penerimaan
dan pengeluaran Negara.
3. Kebijakan penerimaan pajak dan bukan pajak, =
berupa rangkaian kebijakan pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai, tariff layanan khusus
dan penerimaan pajak dan bukan pajak lainnya.
4. Kebijakan penerimaan bea masuk, yang produknya
berupa rangkaian kebijakan berkenaan dengan
tariff bea masuk dan aturan-aturan bea masuk
lainnya.

5. 1. pertumbuhan ekonomi 5,6 %.
2. Inflasi diperkirakan 4,4 %.
3. nilai tukar rupiah diperkirakan pada kisaran
Rp11.900per dolar AS.
4. uku bunga SPN 3 bulan diperkirkan 6,2 persen.
5. harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per
barel.
6. lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan
lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak
per hari.

6.  Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang
Berkeadilan
 Ringkas RAPBN 2015 mengalokasikan:
a. belanja negara sebesar Rp2.019,9 triliun
atau 18,2 persen terhadap PDB,
b. pendapatan negara dan hibah sebesar
Rp1.762,3 triliun atau 15,8 persen terhadap
PDB
c. pembiayaan anggaran sebesar Rp257,6
triliun atau 2,3 persen terhadap PDB.

7. 1) Pencapaian target penerimaan perpajakan yang berpotensi
terpengaruh oleh melambatnya pertumbuhan investasi,
serta pertumbuhan ekspor dan impor;
2) Penerimaan SDA migas yang berpotensi terpengaruh
negatif oleh fluktuasi lifting migas dan perkembangan
harga Indonesia Crude Oil Price (ICP);
3) meningkatnya belanja wajib sebagai dampak dari adanya
pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang
tertentu sehingga membatasi ruang gerak fiskal
Pemerintah;
4) Rendahnya potensi belanja infrastruktur sebagai akibat
masih relatif besarnya beban subsidi energi yang juga
dapat berdampak pada kesinambungan fiskal;
5) belum optimalnya penyerapan anggaran yang berpotensi
membatasi penciptaan nilai tambah yang diharapkan

8. 1. Mencegah Pengangguran
Tercapainya kesempatan kerja penuh yaitu
keadaan dimana semua pemilik factor
produksi yang ingin memperkerjakannya
pada tingkat harga atau upah yang
berlaku dapat memperoleh pekerja bagi
factor-faktor produksi tersebut

9. 2. Stabilisasi Harga
a. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan
mendorong timbulnya pengangguran karena sektor swasta
akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan
b. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja
penuh dan memberikan keuntungan kepada beberapa
kelompok orang, tetapi juga mempersulit kehidupan orang-
orang yang berpenghasilan tetap dan rendah dan terutama
juga sektor usaha swasta karena investasi produktifnya
umumnya berubah menjadi investasi dalam barang-barang
tahan lama seperti rumah, tanah dan sebagainya.

10. 1. Untuk meningkatkan laju investasi
- Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan dan
memacu laju investasi di sector swasta dan sector publik.
- Ini dapat dicapai dengan mengendalikan konsumsi baik
actual maupun potensial dan dengan meningkatkan rasio
tabungan marginal.
- Kebijakan fiskal juga harus dipergunakan untuk
mendorong atau memperlambat bentuk investasi tertentu.
- Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah
pertama harus menerapkan kebijaksanaan investasi
berencana di sector publik. Tindakan ini akan berdampak
meningkatkan volume investasi di sector swasta.
- Tetapi permasalahannya adalah dalam mendapatkan
sumber-sumber keuangan untuk tujuan investasi di
tengah rendahnya/langkanya tabungan sukarela.

11.  Dr. R.N Tripahty : enam metode yang dapat diterapkan oleh
pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan inkrimental
bagi mobilisasi volume keuangan pembanguan yang diperlukan,
yaitu :
1) control fisik langsung,
2) peningkatan tariff pajak yang ada,
3) penerapan pajak baru,
4) suprlus dari perusahaan Negara/BUMN,
5) pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner
6) keuangan deficit.
• Langkah tindakan yang membatasi konsumsi : pajak pendapatan
progresif, pembatasan inpor barang mewah, bea masuk tinggi
pada impor barang mewah, larangan pembuatan barang mewah
dan setengah mewah di dalam negeri atau membatasi
penggunaannya melalui perizinan atau pengenaan pajak yang
besar

12. 2. Untuk mendorong investasi optimal secara social
- mendorong investasi pada overhead social dan ekonomi.
Seperti investasi di bidang transport, perhubungan,
pengembangan tenaga dan sungai, konservasi lahan untuk
overhead ekonomi. Sedangkan investasi di bidang
pendidikan, kesehatan masyarakat dan fasilitas latihan
teknik untuk overhead social.
- Kedua kategori investasi ini menghasilkan ekonomi
eksternal. Keduanya cenderung memperluas pasar,
meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya
produksi.
3. Untuk menanggulangi inflasi
* Cara dgn Pajak langsung progresif yang dilengkapai
dengan pajak komoditi merupakan salah satu tindakan
fiskal yang efektif untuk menanggulangai tekanan
inflasioner di dalam perkeonomian. Pajak-pajak seperti itu
cenderung menyedot sebagian besar tambahan
pendapatan yang yang tercipta dalam proses inflasi. Akan
tetapi, struktur pajak harus dimanipulasi sedemikian rupa
sehingga tidak berpengaruh buruk pada investasi swasta.

13. 4. Untuk meningkatkan kesempatan kerja dan
mengurangi pengangguran/ ½ pengangguran
• Untuk itu pengeluaran pemerintah harus diarahkan
keapda penyediaan overhead social dan ekonomi.
Pengeluaran seperti itu menciptakan lebih banyak
pekerjaan dan menaiikan efisiensi produktif
perekonomian dalam jangka pendek.
• Di Negara berkembang yang bagian terbesar
penduduknya berada di pedesaan, pemerintah
harus menyelenggarakan pekerjaan umum local
pembangunan masyarakat yang melibatkan banyak
buruh dan sedikit modal per kepala.

14. • Di samping mendirikan perusahaan Negara, pemerintah juga harus
mendorong perusahaan swasta tumbuh lewat tax holiday, konsesi,
pinjaman murah, subsidi dan sebagainya. Di daerah-daerah
pedesaab harus dilakukan usaha untuk mendorong industry rumah
tangga dengan menyediakan latihan, keuangan dan mesin-mesin
yang berkaitan dengan keperluan tersebut.
 Permasalahannya adl laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi/cepat. maka tujuan meningkatkan lapangan kerja agar
behrimpit dengan tujuan menstabilkan laju pertumbuhan penduduk.
 Pembangunan ekonomi hanya mungkin jika kenaikan kesempatan
kerja dan pendapatan lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk.
Karena itu kebijakan fiskal harus menydiakan lebih banyak fasilitas
social dengan tekanan utama pada keluarga berencana. Apabila
penduduk tidak dikendalikan, tujuan meningkatkan kesempatan
kerja tidak akan dapat tercapai.

15.  Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus
pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor.
 Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari
kenaikan harga di pasar dunia. Sedangkan bea impor yang tinggi
pada impor barang konsumsi dan berang mewah juga perlu
untuk mengehambat penggunaan daya beli tambahan.
 Akan tetapi sukses kebijakan fiskal tergantung pada seberapa
jauh pembatasan import barang mewah dan bea impor dan
ekspor dipergunakan untuk tabungan domestic dan
pembentukan modal.
 Di masa resesi di pasar dunia, penerimaan ekspor sangat
merosot sekali dan sektor barang ekspor terpukul keras. Dalam
situasi seperti itu pemerintah harus menyelenggarakan banyak
pekerjaan umum melalui pembelanjaan deficit.
 Akan tetapi suntikan penambahan daya beli akan cenderung
menaikkan harga barang-barang konsumsi karena sifat
penawarannya yang inelastic dalam jangka panjang.

16. 1. Pembiayaan Fungsional
pengeluaran pemerintah
ditentukan dengan melihat
akibat-akibat tidak langsung
terhadap pendapatan nasional
terutama guna meningkatkan
kesempatan kerja.

17. 2. Pengelolaan Anggaran
Pendekatan ini selalu bermaksud untuk
menggunakan anggaran belanja seimbang
tanpa deficit anggaran belanja sehingga pada
masa depresi, pengeluaran pemerintah akan
ditingkatkan dari penerimaan pajak

18. 3. Stabilitas Anggaran Otomatis
Dengan stabilitas otomatis pengeluaran
pemerintah ditentukan berdasarkan
perkiraan manfaat dan biaya relative dari
berbagai macam program dan pajak akan
ditentukan sehingga menimbulkan surplus
dalam periode kesempatan kerja penuh.

19.  Bagi neg maju, Kebijakan fiskal untuk menstabilkan
laju pertumbuhan.
 Bagi Negara berkembang, peranan kebijakan fiskal
adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Ia
dirancang sebagai piranti kebijakan ekonomi.
 Ttp di Negara berkembang dihadapkan pada
masalah yang sama sekali berbeda, dmn
kecenderungan menabung benar2 amat rendah
dan kecenderungan berkonsumsi sangat tinggi.
Yang dibutuhkan adalah mengekang
kecenderungan konsumi dalam rangka
meningkatkan kecenderungan menabung.

20.  Mrt Nurkse, kebijakan fiskal di Negara berkembang
memikul arti penting baru didalam menghadapi
problem pembentukan modal.
 Pendapatan dan tabungan perkapita di Negara
berkembang sangat rendah. Beberapa orang kaya
justru suka pada konsumsi mewah, sebagian besar
dari tabungan disalurkan pada jalur-jalur tidak
produktif seperti perumahan, emas, permata dan
sebagainya.
 Kebijakan fiskal mengalihkan kesemua ini ke
saluran-saluran produktif.

21.  Nurkse : rasio tabungan marginal dpt ditingkat
dgn pengeluaran pemth dlm penciptaan overhead
ekonomi dan social, lembaga perkreditan dan
perbankan dan di dalam mendirikan industry
baru.
 Hal ini akan membantu menaikkan output,
lapangan pekerjaan dan pendapatan negeri itu.
 Oleh karena arus tabungan sukarela di dalam
Negara berkembang amat kecil, maka untuk
menjembatani tabungan wajib, perpajakan
merupakan instrument paling bermanfaat. Pajak
secara efektif membatasi konsumsi mewah dan
pengeluaran lain-lain kelas kaya.

22.  Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian
mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
 Untuk meningkatkan dorongan menabung dan
menanam modal
 Untuk mentransfer dari tangan masyarakat ke
tangan pemerintah sehingga memungkinkan
adanya investasi pemerintah.
 Untuk memodifikasi pola investasi
 Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
 Untuk memobilisasi surplus ekonomi

23.  Di bidang perpajakan, kebijakan dan langkah
penting yang akan ditempuh di tahun 2013,
antara lain:
(1) melanjutkan pokok-pokok kebijakan
perpajakan yang telah dilakukan di tahun
2012;
(2) meningkatkan perbaikan penggalian
potensi perpajakan;
(3) meningkatkan pengawasan dan pelayanan
di bidang kepabeanan dan cukai.