Kondisi Perekonomian Indonesia dari masa ke masa

1. 1
Sejarah Perekonomian Indonesia
Oleh :
Eris Hariyanto

2. Sejarah Perekonomian Indonesia
2
Orde Lama1
Orde Baru2
Transisi3
Reformasi - SBY4

3. 1. Pemerintahan Orde Lama
 Dekade 1950-1965
Dilanda gejolak politik dan pemberontakan di beberapa daerah
 Keadaan perekonomian sangat buruk
 Pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 1958
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 1951-1966
Tahun Indeks
(1951=100)
%
Pertumbuhan
Tahun Indeks
(1951=100)
%
Pertumbuhan
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
100
103,8
126,8
128,6
133,4
136,4
144,4
152,0
-
3,8
22,1
1,4
3,7
2,2
5,8
5,3
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
149,1
146,8
149,4
145,3
141,4
144,7
145,5
146,4
-1,9
-1,5
1,7
-2,7
-2,7
2,4
0,5
0,6
Sumber: Tambunan (2001)
3

4.  Defisit saldo neraca pembayaran (BOP)
 Defisit anggaran pendapatan
 Belanja Pemerintah yang terus membesar
Tabel 1.2
Saldo APBN: 1955-1965 (juta rupiah)
Tahun Pendapatan Pengeluaran Saldo
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
14
18
21
23
30
50
62
75
162
283
923
16
21
26
35
44
58
88
122
330
681
2526
-2
-3
-5
-12
-14
-8
-26
-47
-168
-398
-1603
4

5.  Kegiatan produksi di sektor pertanian dan manufaktur pada tingkat yang
rendah  keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
(fisik dan non fisik)
 Tingginya tingkat inflasi  JUB naik vs rendahnya tk produksi
Tabel 1.3. Perkembangan Inflasi dan JUB: 1955-1966
Tahun Indeks Harga
(1954=100)
Jumlah uang beredar (juta Rp)
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
135
133
206
243
275
330
644
1648
3770
8870
61400
152200
12,20
13,40
18,90
29,40
34,90
47,90
67,60
135,90
263,40
675,10
2582
5593,4
5

6.  Kabinet Hatta
Reformasi Moneter  Devaluasi mata uang
nasional & Pemotongan uang 50% atas
semua uang kertas yang beredar
 Kabinet Natsir
Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
RUP (Rencana Urgensi Perekonomian)
 Kabinet Sukiman
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia dan penghapusan kurs
berganda
 Kabinet Wilopo
Konsep anggaran berimbang APBN,
perketat impor, modernisasi &
pengurangan jumlah personil, pengiritan
pengeluaran pemerintah
 Kabinet Ali I
pembatasan impor & kebijakan uang ketat
 Kabinet Burhanuddin
Liberalisasi impor, kebijakan uang ketat,
penyempurnaan program benteng,
kebijakan modal asing masuk ke Indonesia,
bantuan kepada pengusaha pribumi,
menghilangkan dominansi perusahaan
Belanda
 Kabinet Ali II
 Kabinet Djuanda
Periode Orde Lama6

7. 2. Pemerintahan Orde Baru
 Maret 1966
Perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi
dan sosial
Menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi ideologi komunis
 Kembali menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF
 Pemulihan Stabilitas ekonomi, sosial dan politik
Tujuan: Menekan inflasi, mengurangi defisit keuangan, menghidupkan kembali
kegiatan produksi
 Penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Tujuan Jangka Panjang:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar
7

8.  Repelita
 Program Penghijauan (Revolusi Hijau)  Penerapan teknologi baru (pengadaan
sistem irigasi, pupuk dan tata cara menanam)
 Hasil:
Proses pembangunan berlangsung cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun cukup
tinggi bila dibandingkan dengan Orde Lama.
 Keberhasilan pembangunan ekonomi masa Orde Baru:
 Kemampuan kabinet yang solid
 Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak
 Pengaruh PMA
8

9. Kondisi Utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat
berjalan baik:
1. Kemauan Politik yang kuat
Orde Lama: emosi nasionalisme yang tinggi  tidak menerima bantuan dr manapun 
pembangunan stagnan
2. Stabilitas politik & ekonomi
Orde Baru: menekan tingkat inflasi  pembangunan ekonomi&sosial menjadi lebih
mudah
3. SDM yang lebih baik
Kemampuan menyusun program & strategi pembangunan, mengatur ekonomi makro
lebih baik
4. Sistem politik dan ekonomi terbuka (orientasi ke Barat)
kemudahan mendapatkan pinjaman LN, PMA, transfer teknologi dan ilmu pengetauan
5. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Selain karena periode Oil Boom, Ekonomi dan Politik di Indonesia juga semakin
membaik daripada Orde Lama setelah perang dingin dan perang Vietnam sudah berakhir.
9

10. 3. Pemerintahan Transisi
 Juli 1997
Krisis Keuangan di Asia, yang merembet juga ke Indonesia  posisi mata uang
Indonesia thp US$ tidak stabil
Juli 1997-Februari 1998  1US $ = Rp 2500 - Rp 11.000
 Kebijakan Pemerintah:
 Pemerintah minta bantuan kepada IMF
Paket bantuan mencapai 23 miliar US$
 Pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat
 Hasil !!
Rp terus melemah, kepercayaan masyarakat LN&DN merosot
 Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF
pencairan pinjaman angsuran 2 diundur
10

11.  Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerjasama sepenuhnya
dengan IMF, terutama karena hal-hal berikut:
 Krisis Indonesia berubah menjadi krisis kepercayaan dari masyarakat dunia
usaha DN&LN  sulit mendapat bantuan
Satu2nya yang bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap
Indonesia  “kemitraan usaha” sepenuhnya dengan IMF
 Indonesia sangat membutuhkan US$ untuk membiayai ULN jangka pendek,
bayar bunga pinjaman jangka panjang, memacu laju pertumbuhan ekonomi
 Maka, dilakukan kesepakatan baru  Memorandum Tambahan
1. Program stabilisasi  pasar uang stabil, mencegah hyperinflasi
2. Restrukturisasi perbankan
3. Restrukturisasi struktural
4. Penyelesaian ULN swasta
5. Bantuan bagi rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah)
11

12.  Krisis Rupiah  Krisis Ekonomi  Krisis Politik
Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Pendudukan DPR oleh mahasiswa
 Mundurnya Presiden Soeharto  Pemerintahan Transisi (B.J. Habibie)
Dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak ada perubahan
yang nyata & orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru
12

13. 4. Pemerintahan Reformasi
 Awal pemerintahan reformasi  Gus Dur
 Masyarakat umum, kalangan usaha& investor menaruh harapan besar dalam meningkatkan kembali
perekonomian nasional & menuntaskan masalah rezim Orde Baru (KKN, supremasi hukum dll)
 Perekonomian mulai menunjukkan perbaikan
Pertumbuhan PDB mulai positif
Laju inflasi & tingkat suku bunga menurun  kondisi moneter mulai stabil
 Rezim Gus Dur:
Gus Dur sering menunjukkan sikap & ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku bisnis
Tidak ada masalah Dalam Negeri yang dapat diselesaikan dengan baik
Hubungan pemerintah dengan IMF tidak baik.
13

14.  Indikator ekonomi saat rezim Gus Dur:
Pergerakan IHSG menunjukkan tren pertumbuhan negatif
Pergerakan nilai Rupiah terhadap US$
14

15. 5. Pemerintahan Gotong Royong
 Pemerintahan Megawati
Kondisi Perekonomian lebih buruk daripada pemerintah Gus Dur, beban pemerintah sangat
berat:
 Tingkat suku bunga tinggi
 Inflasi tinggi (mencapai 2 digit)
Juli 2000-Juli 2001: target inflasi 9,4% vs kenyataan 13,5%
 Saldo neraca pembayaran
 Defisit APBN
15

16.  Masa Kepemimpinan SBY
Kebijakan:
 Mengurangi subsidi BBM/Menaikkkan harga BBM
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya
menimbulkan berbagai masalah sosial.
 Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
 Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
16

17. 17
Terimakasih
Atas Perhatianya