dibuat dengan dedikasi demi mendapatkan nilai yang tinggi

1. Tugas Uas Governance Dan Kemitraan
Peran Negara Dan Pasar Dalam Keberhasilan Pemerintahan Di Indonesia
Oleh : Sidik Aryono
NPM : 1316041066
Jurusan ilmu administrasi negara
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas lampung
2016

2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup luas yang terletak di Benua Asia lebih
tepatnya di Asia Tenggara. Sejak tahun 1945 merdeka, lepas dari penjajahan Jepang hingga
kini terus melakukan perbaikan dan pembangunan baik itu dari segi infrastruktur, pendidikan,
ekonomi, dan sistem pemerintahan. Selepas kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi
sistem pemerintahan peninggalan zaman Belanda dan Jepang. Namun seiring berjalanya
waktu dan pergantian pemimpin maka sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan terus
mengalami penyesuaian dengan zamanya.
Pada masa pemerintahan Soekarno kekuasaaan mutlak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah
atau presiden. Pada saat itu pidato kepresidenan menjadi garis besar haluan negara atau
GHBN, yang artinya pidato presiden menjadi acuan dalam menjalankan sistem pemerintahan
dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Meskipun demikian
Soekarno tidak bersifat otoriter namun lebih kepada bersifat tegas tanpa pandang bulu, baik
itu terhadap internal Indonesia maupun terhadap pihak asing. Sehingga pada masa
pemerintahan Soekarno Indonesia menjadi negara yang disegani oleh negara – negara
tetangga. Dengan kata lain sistem pemerintahan saat itu sepenuhnya dimotori oleh negara
atau identik dengan sistem pemerintahan sosialis. Memang pada saat itu segala bentuk barang
dan kekayaan negara mayoritas dikuasai dan dikelola oleh negara seperti yang ada dalam
teori sosialis.
Lalu bagaimana dengan pemerintahan orde baru ? Pada masa ini yaitu pemerintahan yang
dipegang oleh presiden Soeharto mengalami kemajuan yang cukup pesat terutama dalam
pembangunan. Memang tidak dapat dipungkiri pada masa orde baru Soeharto dikenal sebagai
bapak pembangunan karena keberhasilanya dalam membangun berbagai sarana dan prasarana
serta memajukan perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Pemerintahan pada saat itu
masih sama dimotori oleh pemerintah yang lebih bersifat otoriter dimana hak – hak
masyarakat sangat dibatasi sehingga pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun itu
mengalami klimaks yang cukup memprihatinkan dengan adanya berbagai konflik tahun 1998
yang berujung pada mundurnya Soeharto dan runtuhnya rezim orde baru.
Reformasi, itulah zaman yang kita kenal setelah masa orde baru dimana semua sistem
pemerintahan Indonesia mengalami pembaharuan, baik dari pemimpin, hak – hak rakyat,
ekonomi, pendidikan dan politik. Dari otoriter beralih ke demokrasi dimana partisipasi
masyarakat yang diartikan sebagai kebebasan sangat dijunjung tinggi. Kepala negara atau
presiden dipilih langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Begitu pula kebebasan
dalam berpendapat, masyarakat berhak berpendapat terhadap pemerintahan yang ada,
masyarakat bebas berorganisasi dan berkumpul membentuk organisasi masa tertentu asalkan
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian bukan berarti peran pemerintah
tidak ada, pemerintah atau negara tetap mengambil peran dalam pemerintahan namun
mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam menjalankanya.
Dari sekilas sejarah pemerintahan di Indonesia kita tahu bahwa pemerintahan di Indonesia
lebih banyak dimotori oleh negara atau cenderung kepada pemerintahan sosialis. Lain halnya
dengan negara – negara barat saat itu yang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
pasar atau cenderung kepada sistem pemerintahan kapitalis. Pada dasarnya kaum kapitalis
adalah mereka yang memiliki modal untuk menjalankan operasi pasar. Ditangan para pemilik
modal inilah pemerintahan negara – negara barat dijalankan. Hak – hak atas kepemilikan
barang dan kekayaan negara juga dimiliki oleh perseorangan sehingga dalam pengelolaanya
sangat optimal karena adanya rasa memiliki yang tinggi. Pemerintahan di tangan kaum
kapitalis mengalami keberhasilan yang cukup pesat pada saat itu. Revolusi industri dikenal
sebagai momentum meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan laba di kalangan negara

3. – negara barat pada saat itu. Sehingga bagaimanapun caranya harus menhasilkan keuntungan
untuk kemajuan negaranya. Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan adalah keserakahan
sehingga kaum – kaum kapitalis negara barat banyak berkelana ke penjuru dunia untuk terus
mencari kekayaan yang menimbulkan penjajahan di berbagai negara di dunia.
Jika kita lihat kedua sistem tersebut seperti berlawanan arah dimana ada kekuasaan yang
dipegang oleh negara dan kekuasaan yang dipeganag oleh para kaum pemilik modal.
Memang benar seperti itu adanya, namun dari masa ke masa tidak ada yang berjalan secara
murni baik kapitalis maupun sosialis. Keduanya sama – sama memiliki kelemahan dan
kekuatan sehingga tidak jarang suatu negara mengkolaborasikanya ke dalam satu sistem
pemerintahan atau yang dikenal dengan sistem pemerintahan campuran. Seiring bergantinya
masa, sistem yang ada terus mengalami pembaharuan menyesuaikan dengan masanya untuk
menyelaraskan tujuan dari pemerintahan tersebut.
Bagaimana dengan Indonesia sekarang ini ? Di era globalisasi seperti sekarang ini Indonesia
masih berada di posisi Negara target pasar, diamana berbagai produk asing menjamur di
Indonesia. Akses informasi dan mobilisasi di era globalisasi ini tidak dapat terbendung lagi.
Manusia bergerak bebas baik secara nyata maupun secara maya melintasi berbagai daerah di
penjuru dunia. Indonesia sebagai Negara berkembang memang menjadi sasaran pasar namun
bukan berarti hanya diam sebagai sasaran pasar saja. Masyarakat perlu selektif dalam
berbagai hal, baik dalam mengkonsumsi barang dan jasa dari luar maupun budaya yang
masuk dari luar. Masyarakat yang masih cenderung konsumtif mengakibatkan dengan
mudahnya barang dari luar itu masuk, sehingga produk dari dalam negeri tidak mampu
bersaing. Jika dilihat dari segi kualitas dan harga memang sangat miris perbandinganya.
Maka di sinilah Negara dan pemerintah berperan untuk menyeimbangkan hal tersebut guna
menstabilkan perekonomian Negara dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.
Pada masa sekarang ini seiring dengan adanya globalisasi pemerintahan lebih bersifat fleksibel
dimana sering kita temui pemerintah berkolaborasi dengan para pemilik modal untuk menjalankan
sistem pemerintahan. Hal ini memang sesuai dengan teori good governance yang didalamnya terdapat
peran pemerintah (Negara),swasta (pasar) dan masyarakat untuk mensukseskan jalanya pemerintahan
yang baik. Pemerintah berperan sebagai policy maker atau pembuat kebijakan terhadap berbagai
aspek yang ada sesuai peraturan perundang – undangan guna mensukseskan jalanya sistem. Swasta
atau pasar sebagai actor dlam menjalankan sistem tersebut dalam mensukseskan tujuan pemerintah
yang dalam hal ini berkolaborasi dalam pelaksananaanya, kemudian masyarakat sebagai partisipan
dan target dari sistem yang berlaku akan merasakan langsung baik buruknya sistem yang diterapkan.
Di sini kita jumpai pemerintah atau Negara tidak berdiri sendiri, begitu juga dengan pasar atau swasta,
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keduanya saling membutuhkan dalam mencapai tujuan masing –
masing ataupun tujuan bersama.
Pemerintah sebagai stakeholder membuat klebijakan baik yang bersifat politik, ekonomi, budaya dan
sebagainya. Dalam pelaksanaanya yaitu program kerja yang merupakan turunan dari kebijakan
tersebut. Di sisi lain kolaborasi antara Negara dan pasar yaitu saat pembuatan sarana pelayanan public
sebagai implementasi dari kebijakan public. Sektor swasta bertindak langsung di lapangan dalam
menangani proyek pembangunan sarana pelayanan public seperti jalan, jembatan, rumah sakit, flyover
dan lain sebagainya di sekitar kita. Maka sudah jelas bahwa dalam hal ini pihak atau actor pasar atau
swasta juga turut ambil alih dalam mewujudkan keberhasilan pemerintahan di Indonesia. Kemudian
kita masyarakat sebagai objek yang merasakan langsung dari peran keduanya memiliki peran sebagai
pengawas dan penilai keberhasilan peran pemerintah dan swasta dalam berkolaborasi menjalankan
sistem pemerintahan. Di era demokrasi ini masyarakat berperan langsung dalam mengawasi
pelaksanaan program pemerintah, jika sistem pemerintahanya sukses maka masyarakatnya sejahtera ,
namun jika sistem pemerintahanya belum sukses akan didapati keluhan masyarakat mengenai kinerja
sistem pemerintahan.

4. Jika diatas kita banyak berbicara mengenai peran Negara dan pasar dalam berbagai sistem
pemerintahan, sekarang kita akan melihat lebih jauh ke dalam birokrasi pemerintahanya. Salah satu
penentu keberhasilan sistem pemerintahan terletak pada aparatur publiknya sebagai para pembuat
kebijakan. Jika selama ini pola pikir kita tergiring memandang birokrasi merupakan sekumpulan actor
dari partai politik itu benar, namun jika ada aparat yang backgroundya bukan dari partai politik itu
juga tidak salah. Pasalnya demokrasi yang bebas ini membuka peluang yang begitu luas bagi seluruh
lapisan masyarakat untuk berperan dalam menjalankan pemerintahan sebagai aparat dan birokrat.
Bukan mengalami kemunduran atau stagnasi namun kemajuan justru ditunjukan oleh orang – orang
yang bukan berlatar belakang partai politik. Pada dasarnya orang yang berlatarbelakang partai politik
menjadi aparat untuk mendapatkan kekuasaan sehingga pola pikirnya terlalu sempit sebatas
kekuasaan saja sehingga melupakan kewajibanya dalam menjalankan amanah rakyat. Namun tidak
semua demikian, masih ada aparat dari partai politik yang bagus juga kinerjanya. Jika kita melihat
aparat yang non parpol juga demikian, namun orientasi berpikirnya lebih luas karena terbiasa dengan
kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Orientasi berfikir tidak hanya dalam
memperoleh kekuasaan namun kebiasaan dalam dunia berbisnis membawa mereka untuk bagaimana
caranya memenuhi kebutuhan public dengansebaik – baiknya dan seoptimal mungkin atau dengan
kata lain kepuasan pelanggan adalah prioritas utama.
Bukan hanya itu, pemimpin – pemimpin daerah di beberapa kota seperti Bandung dan Surabaya juga
dipegang oleh orang yang bukan tulen dari partai politik namun mereka mampu membawa kemajuan
daerah yang dipimpinya menuju keadaan yang jauh lebih baik dari pemerintah lainya yang berlatar
belakang partai politik. Memang orientasi kekuasaan tidak dapat dihilangkan dalam hal ini, namun
semngat loyalitas dan dedikasi juga telah terinternalisasi dalam diri mereka sehingga apa yang mereka
perbuat untuk daerah yang dipimpinya adalah atas dasar kecintaan dan pengabdian untuk daerahnya.
Selain itu orang – orang yang berasal dari background swasta memiliki ide – ide yang kreatif dan
inovatif untuk mencapai tujuan yang diinginkanya sehingga dalam menjalankan pemerintahanya
mereka meiliki ciri khas yang unik sesuai denga keahlian mereka. Misalnya walikota Bandung yang
basicnya adalah arsitek, mampu mengubah kota Bandung menjadi kota yang indah dan berkarakter
sehingga selain menjadi kota wisata juga mampu menjadi kota yang dijadikan contoh dari
keberhasilan penerapan good governance di Indonesia.
Dalam pengelolaan kekayaan dan pengelolaan BUMN, banyak menteri yang menjabat bukan tulen
dari partai politik namun dari berbagai kalangan terutama kalangan pengusaha. Pengelolaan asset
seperti BUMN ditangan pengusaha mampu membawa kemajuan dalam hal pemberian palayanan
public. pada dasarnya dalam dunia usaha, konsumen diposisikan sebagai pelanggan yang harus
dilayani sebaik – baiknya guna memperoleh keuntungan. Jadi jika ingin memperoleh keuntungan
maka harus memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin. Meskipun pada awalnya hal ini agak
mustahil namun dapat terlaksana secara berkesinambungan, walaupun sbenarnya organisasi public
tidak meletakan profit sebagai prioritas utama namun pelayanan prima adalah prioritas utamanya
sehingga pelayanan prima inilah yang mampu mendorong BUMN dan organisasi public lainya dapat
optimal dalam memberikan pelayanan public secara prima. Masih dari sisi BUMN, sekarang ini
BUMN yang ada tidak sepenuhnya dikelola hanya oleh pemerintah, namunsudah ada campur tangan
swasta di dalamnya. Selain itu kebijakan seperti privatisasi BUMN juga telah diterapkan guna
memajukan dunia perindustrian dalam negeri guna mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. melalui
privatisasi BUMN mampu berkembang cukup pesat, karena adanya rasa memiliki dari orang yang
mengelola, orientasi untuk berkembang juga lebih tinggi, sehingga BUMN yangb ada dapat dikelola
dengan baik. Meskipun demikian bukan berarti pengelolaan sector BUMN oleh pemerintah bukan
berarti tidak baik, namun akan lebih optimal hasilnya jika dikolaborasikan dengan sector swasta,
selain emningkatkan pasrtisipasi actor good governance juga meningkatkan dan mengembangkan
BUMN kea rah yang berbeda menuju keadaan yang lebih baik.
Jadi peran Negara dan pasar di Indonesia sama – sama dibutuhkan guna mensukseskan jalanya sistem
pemerintahan. Tidak cukup oleh Negara atau pemerintah saja atau pasar sebagai swasta saja. Namun
keduanya perlu diseimbangkan melalui proses kerjasama yang baik dan kolaborasi yang
berkesinambungan guna mencapai pemerintahan yang baik atau yang sering kita kenal dengan istilah
good governance.