Sejarah Perkembangan Ilmu administrasi 1

1. Governance
DR. Irwan Noor, MA
1

2. 2
Governance
Christopher C. Hood
New Public Management
Public Management
NPS Era
1856 - 1924 PM Era
NPM Era
1815 - 1890
Cameralist Era 1970-an 1990-an 2000-an
Old Administration

3. 3
Sejarah Governance
Tahap I : dilalui dengan konsolidasi pemerintahan yang demokratis didunia
barat pada abad 20,
Tahap II : pasca perang dunia yang justru peran Negara semakin kuat,
basis-basis politik, ekonomi dan control terhadap masyarakat
begitu kuatnya, program-program welfare state menjadi semakin
luas. Negara menjadi omnipotent. Bahkan bukan sesuatu yang
baru Negara menjadi kendaraan tangguh dalam membawa
perubahan social
Tahap III : kekuatan Negara yang tidak diragukan dalam memanajerial
masyarakat, membawa barat kepada orientasi yang lain yaitu
Negara-negara dunia ketiga, Negara dunia ke III menjadi perhatian
perluasan devlopmentalisme atau moderenisme, namun sangat
disayangkan karena disisi lain kawasan-kawasan Asia, Afrika dan
Amerika Latin justru muncul rezim otoritarian, sehingga konsep
modernisasi yang ditawarkan sebagai pendorong birokrasi yang
rasional ditolak mentah karena mereka ditopang oleh aliansi
birokrasi sipil, militer dan masyarakat bisnis internasional.

4. 4
Tahap IV : Dekade 1980-an menjadi angin segar bagi perkembangan demokratisasi dan
modernisme, karena kenyataan pahit diterima oleh Amerika ketika reagen
naik dan di inggris Margaret naik harus mengahadpi problem serius yaitu
krisis ekonomi dan financial. Kepercayaan masyarakat terhadap Negara
akhirnya menjadi sirna karena Negara bukan sebagai solusi tapi akar dari
masalah krisis. Akhirnya perkembangan pesat terhadap “penyesuaian
struktural”, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi,
pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini
menandai kemenangan pandangan modernisme yang sejak lama
menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan
pasar dan swasta.
Tahap V atau tahap finishing tahun 1990-an proyek demokratisasi yang sudah diperjuangkan
masa lalu berkembang luas ke santero negeri yang ditandai dengan cara
pandang baru terhadap pemerintahan yakni ditandai munculnya governance
dan GOOD GOVERNANCE

5. 5
Governance: Sisi Perkembangan
• Pandangan ini dipengaruhi al., oleh kaum pro-pasar yg menghendaki
pengurangan peran negara, sbg reaksi atas bentuk etatisme
• Kaum liberal, sbgmana paket Konsensus Washington mengintrodusir
alternatif deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan semacamnya, yang
intinya memangkas intervensi ekenomi negara.
• Konsep yang mewakili al., Neoliberalisme (Rodrick, 1997), Reinventing
Government (Osborne & Gaebler, 1999), Banishing Bureaucracy
(Osborne & Plastrik, 1998).
• King & Stivers (1998) menyebut era tersebut sabagai Anti Government
Era.

6. 6
GOVERNANCE
 Anti government era mrpkn jargon yg menggambarkan turunnya
tingkat kepercayaan publik kpd pemerintah pd titik nadir dan konsep
governance adalah antidote (penawar racun) yg ampuh melukiskan
perubahan.
 Problema administrasi publik di AS (1990an) yg gagal menjalankan
perannya dgn pelayanan berbelit-belit (red tape), KKN, big
bureaucracy.
 Sumber teori Governance adalah Teori Kelembagaan dan Teori
Jaringan (Frederickson, 1997; Osborne & Gaebler, 1992; Landou,
1991); Pye, 1992).
 Intinya, koordinasi, kolaborasi, penyebaran kekuasaan kpd aktor2 di
luar negara (swata, masyarakat sipil).

7. 7
New institutionalism atau neoinstitutionalism
• perspektif institusionalisme Baru (New institutionalism atau
neoinstitutionalism), awalnya berkembang sebagai pisau analisis ilmu politik,
tetapi saat ini perspektif kelembagaan dipergunakan secara luas dalam berbagai
disiplin ilmu, perspektif institusionalisme Baru (New institutionalism atau
neoinstitutionalism),
• Munculnya institusionalisme baru dapat dilihat sebagai modifikasi perspektif
pilihan rasional (Rational Choice) yang menjadi mode di ilmu-ilmu sosial pada
tahun 1970-an, yang sangat erat kaitannya dengan "revolusi perilaku" dari satu
dekade sebelumnya.
• Adapun perspektif institusionalis-baru dirumuskan oleh John Meyer dan
rekan-rekannya seperti Brian Rowan pada 1977 dan Richard Scott pada 1983,
dan oleh Lynne Zucker pada 1977.
• Orientasi perspektif ini mengusulkan bahwa organisasi formal yang tercermin
pada struktur tidak hanya berisi tuntutan dan ketergantungan pada sumber
daya teknis belaka, tetapi juga dibentuk oleh kekuatan-kekuatan kelembagaan,
termasuk mitos rasional, pengetahuan melalui sistem pendidikan dan profesi,
opini publik, dan hukum. “Gagasan inti organisasi yang berada dalam
lingkungan sosial dan politik harus dibangun dalam lingkungan yang lebih
luas”.

8. 8
Perspektif institusionalisme baru menjelaskan
perubahan kelembagaan dalam dua cara.
• Pertama, perubahan institusi sebagai
reaksi terhadap faktor-faktor ekonomi
baru, tercermin dalam perubahan relatif.
• Kedua, pengusaha (yang dapat berupa
organisasi atau individu) mengeksploitasi
celah di dalam sistem kelembagaan,
mengakibatkan perubahan inovatif.

9. 9
Definisi GOVERNANCE
Frederickson, konsep generik, dalam arti tidak hanya dipakai dalam
terminologi pemerintah saja ttp sebagai methapor yang diterima untuk
mendeskripsikn pola interaksi antar berbagai organisasi atau network.
Kooiman, serangkaian proses interaksi sosial-politik antara pemerintah
dgn masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dgn kepentingan
msyrkt dan interpretasi pemerintah atas kepentingan tersebut.
UNDP, pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik &
administrasi utk mengelola urusan negara pd setiap tingkatan & mrpkn
instrumen kebijakan negara utk mendorong terciptanya kesejahteraan,
integritas dan kohesivitas sosial dlm masyarakat.

10. 10
Perbedaan Perspektif NPM & ‘Governance
NPM Governance
Corporate Value + Public Sector
Public Need + Democracy
MNG
Process (the how of policy)
Outcome (the how much of results)
Institutionalism and Public Choice Relationship government + society
(economic) (politic)
Replace bureau with corporate Retain government capacity to
management control public sector resource
Cooperative arrangements with
Market based cultural revolution
private sector

11. 11
Good Governance
• Bank Dunia (1992): transformasi informasi, akuntabilitas publik, kerangka legal yang pro
pembangunan untuk masyarakat, dan manajemen yang efesien-efektif dalam merespon
pelayanan publik
• Bappenas (2005) menyebutkan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance),
yaitu:
1. wawasan ke depan (visionary);
2. keterbukaan dan transparansi (opennes and transparancy);
3. partisipasi masyarakat (participation);
4. tanggung gugat (accountability);
5. supremasi hukum (rule of law);
6. demokrasi (democracy)
7. profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency)
8. daya tanggap (responsiveness)
9. keefesienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)
10. desentralisasi (decentralization)
11. kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private and civil society patnership)
12. komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality)
13. komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection)
14. komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market)

12. 12
Tiga pilar good governance
• Good public governance, yang
merujuk pada lembaga
 State, berfungsi menciptakan
pemerintahan (legislatif, eksekutif, lingkungan politik & hukum
dan yudikatif), sehingga dapat yg kondusif.
diartikan sebagai tata  Sektor swasta, berfungsi
kepemerintahan yang baik di menciptakan pekerjaan &
lembaga-lembaga pemerintahan. pendapatan.
• Good corporate governance. yang
merujuk pada dunia usaha  Society, berperan positif dlm
swasta, sehingga dapat diartikan interaksi sosial, ekonomi &
sebagai tata kelola perusahaan politik termasuk mengajak
yang baik. kelompok2 dlm masyarakat
• Civil society, atau masyarakat sipil utk berpartisipasi dlm
yang dapat mendukung aktivitas ekonomi, sosial &
terwujudnya good governance dan
politik.
terutama good public governance.

13. 13

14. 14
ASUMSI GOVERNANCE
Banyak aktor yang terlibat, tetapi tidak ada yang
sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.
Governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara
chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan
main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda.
Salah satu aturan main yang penting adalah adanya
wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus
diingat, dalam konsep governance wewenang
diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak,
melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-
pelaku yang berbeda.

15. 15
akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip
Governance
 Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan
dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh
para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
 Prinsip ini menuntut dua hal yaitu:
1) kemampuan menjawab (answerability). berhubungan dengan
tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana
mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya
telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan
menggunakan sumber daya tersebut
(2) konsekuensi (consequences)

16. 16
Empat (4) prinsip yg memberi gambaran administrasi
publik yg berciri kepemerintahan yg baik:
 Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah utk
bertindak selaku penanggungjawab & penanggung gugat atas
segala tindakan & kebijakan yang ditetapkan.
 Transparansi, kepemerintahan yg baik akan terbuka thdp
rakyatnya baik di pusat maupun di daerah
 Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan & kritik thdp pemerintah yang
dinilai tidak transparan
 Aturan hukum, kepemerintahan yang baik memiliki ciri berupa
jaminan kepastian hukum & rasa keadilan masyarakat thdp
setiap kebijakan publik yg ditetapkan.

17. 17
Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas
INDIKATOR ALAT UKUR
 Proses pembuatan sebuah keputusan yang  Visi & misi
dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga  Job description (acuan pelayanan)
yang membutuhkan, dengan setiap  pilihan metode pelayanan
keputusan yang diambil sudah memenuhi  informasi tentang tingkat pelayanan
standar etika dan nilai-nilai yang berlaku,  mekanisme / standar pelayanan
dan sesuai dengan prinsip-prinsip  standar efisiensi
administrasi yang benar  Kapasitas yg memadai
 Akurasi dan kelengkapan informasi yang  kualitas Yang memadai
berhubungan dengan cara-cara mencapai  produk-produk kebijakan daerah (proses
sasaran suatu program pembuatan keputusan) :
 Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah  Pola dasar
diambil dan dikomunikasikan  Propeda
 Kelayakan dan konsistensi dari target  Renstra
operasional maupun prioritas  APBD
 Penyebarluasan informasi mengenai suatu  Sistem & mekanisme Perencanaan,
keputusan melalui media massa pengendalian pembangunan daerah
 Akses publik pada informasi atas suatu  SK
keputusan setelah keputusan dibuat dan  Anggaran tahunan
mekanisme pengaduan masyarakat  Perda

18. 18
Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas
INDIKATOR ALAT UKUR
 sistem informasi manajemen dan  Annual report (Laporan
monitoring hasil Pertanggung-jawaban)
 Laporan keuangan (sistem
pengelolaan keuangan)
 Kebijakan daerah dalam :
 Pengadaan barang dan jasa
 pajak dan retribusi
 demokratisasi – keuangan
daerah
 Penanganan pengaduan
 kotak pos pengaduan
 berita-berita di media massa
 pengaduan melalui ornop (LSM)
 hasil studi & penelitian
 monitoring independen
 Penetapan kriteria untuk mengukur
Performansi aparat

19. 19
SOUND GOVERNANCE
Dr. Ali Farazmand
 Bila GG telah berhasil mengurangi kesenjangan di tingkat domestik, lantas
bagaimana dengan kesenjangan internasional? Bila GG telah berhasil
mengadilkan distribusi kekuasaan dan dana di tingkat lokal, apakah hal
yang sama juga telah terjadi di tingkatan global? Bila orang miskin di negara
berkembang telah memiliki media untuk bernegosiasi dengan orang kaya,
apakah negara-negara miskin telah memiliki media yang sama? Berbagai
prinsip ideal GG apakah juga sudah diimplementasikan dalam tataran
internasional?
 Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebutlah yang mengilhami Ali
Farazmand (2004) dalam menggagas konsep Sound Governance (SG) yang
sekaligus membuka arah baru bagi pembangunan global ke depan. Setelah
GG berhasil menginklusifkan hubungan si kaya dan si miskin di tingkat
nasional, maka fase berikutnya adalah menginklusifkan hubungan negara
kaya dengan negara miskin melalui agenda SG.

20. 20
Formula dasar Sound Governance
 Formula dasar Sound Governance adalah empat aktor lima
komponen.
 Empat aktor, yaitu membangun inklusifitas relasi politik antara:
 negara,
 civil society, bisnis dan
 kekuatan internasional (Kekuatan internasional di sini mencakup
korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional)
 Sedangkan lima komponen adalah mencakup:
 reformasi struktur,
 proses,
 nilai,kebijakan dan
 manajemen.
 SG pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau
inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintahan harus
ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal.

21. 21
HUMAN GOVERNANCE
The Evolution of Human Governance
• The concept of governance is not new, according
the historians it had been present since 400 B.C,
however, it’s the concept of Human Governance,
that had only emerged recently.
• Huq (2001) introduced the concept of “Humane
Governance” and argued that there are three
components to governance, namely
- “economic governance”
- “Political governance”
- “Civic governance”
Huq also emphasized on the equal importance of
each element.

22. 22
Dimension of Humane Governance
Good political governance include:
• decentralization power
• accountability and transparency,
• full access of all citizen to justice
• the elimination of all forms of discrimination
• maintance of peace and social cohesion
Economic governance, include:
• measures of fiscal policy,
• monetary policy
• trade openness
• social priority spending
• liberalization of the economy
Good civic governance
• protect the basuc human rights and freedoms of people so they can
improve their capacities

23. 23
Humane Governance

24. 24
The principles for the “Declaration on
Human Governance”
• are social accountability,
• education of citizens,
• equality of freedoms,
• participation,
• sustainability,
• subsidiarity,
• competitiveness at international level,
• use of results and reliability

25. 25
However the question that rises at this
point is:
• Is there really an urge to go beyond governance into
human governance and how to do so? Yet we still have to
ask, will it benefit us?
• According to the World Bank, “the main challenge that
often confronts countries attempting to undertake
governance reforms is not “what” ( what is the problem
and what are the remedies for it?) but “why” (why does
the problem persist?) and “How” ( how to manage the
often complex process of change that accompanies any
reform).
• In order to find a solution for the why question, we have
to look into the countries’ political classification as well
as citizens’ classification according to their strata .

26. 26
How to manage the complications that
accompany the change towards reform?
 Huq argued that human governance is derived from economic, civic
and political perspectives. Although social governance is embedded
in civil governance
 I do believe that it should be more emphasized clearly and
separately, to shed the light on issues related to obstacles that
prevent and limit governance at all forms and levels on one hand,
 and on the other hand, to raise the awareness of all stakeholders to
the fact that they can’t perform in a good manner towards human
governance without tackling issues related to social governance.
 That refers to the social system and include the issue of poverty,
marginalized groups ,disabled citizens ,disadvantaged groups ,aged
people which are considered to be a big strata in the society and are
the majority in certain cases.
 Noting that the UNDP also emphasized this social concept and the
urge for it