Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan

113 views

Published on

Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta

30 Oktober 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

GG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan

  1. 1. Good Governance &Good Governance &Good Governance &Good Governance & ParadigmaParadigmaParadigmaParadigma BaruBaruBaruBaru ManajemenManajemenManajemenManajemen PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan” Program DoktorTerapan, STIA LAN Jakarta 30 Oktober 2019 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Dosen Luar Biasa STIA LAN Jakarta Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Admi. Negara LAN
  2. 2. FILSAFAT ADMINISTRASI Ontologi Epistemologi Aksiologi “Ke-apa-an”:ilmu tentang keberadaan,untuk memahami hakikat sesuatu (cq.Administrasi). “Ke-bagaimana-an”:ilmu tentang asal-usul, sifat, dan metode,ATAU pengetahuan tentang pengetahuan. “Ke-guna-an”:ilmu tentang nilai / makna dari aktualisasi pengetahuan (cq.Administrasi).
  3. 3. AKSIOLOGI ADMINISTRASI Aksiologi:terdiri dari dua gabungan kata yaitu axios dan logos. Axios berarti nilai, sedangkan logos bermakna ilmu atau teori. Aksiologi Administrasi:nilai (makna, manfaat) apa yang ingin disampaikan oleh Ilmu Administrasi, dan kepada siapa nilai itu ditujukan? Esensi ilmu (dan sistem) administrasi adalah untuk melayani dan melindungi warga negara (to serve and to preserve) – ADB.
  4. 4. AKSIOLOGI ADMINISTRASI “Raison d’etre atau alasan satu-satunya bagi eksistensi (administrasi) negara adalah kepentingan umum (publik)” Frans Magnis Suseno Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia, Cet. Kedua, 1988, hlm.305
  5. 5. “PUBLIK” SEBAGAI INTI AKSIOLOGI ADM. PEMBANGUNAN The Public • Who is public? • Individualism vs communalism. Public Needs • Social needs; • Political needs; • Economic needs; • Safety and security needs. PublicValues • Standard values for society; • Code of conduct; • Common principle that guide behavior of people.
  6. 6. AKSIOLOGI ADMINISTRASI: PUBLIK SEBAGAI INTI “The true and fundamental principles eventually form the common value system generally nurtured by the people. The common values emanating from this process should form the basis of public administration acceptable by all” (i.e. citizen or ‘public’). – J. S. H. Gildenhuys,2004,The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach, Sun Press –
  7. 7. GOVERNANCE SEBAGAI MODEL PELIBATAN CITIZEN
  8. 8. KONSTRUKSI GG: FROM GOVERNMENT TO GOVERNANCE State: Kemenpora, KONI, wasit, petugas keamanan, dll; Private: pemilik klub, sponsor, agen, broadcaster, pemasang iklan, pedagang, dll; Civil Society: pemain, pelatih, penonton, petaruh, petugas kebersihan, dll; Values: sportivitas, kerjasama tim, persahabatan, kebahagiaan, dll.
  9. 9. KONSTRUKSI GG: GOVERNMENT TO GOVERNANCE State: Dinas/PD Pasar, pemungut retribusi; BPD; dll. Private: pedagang, Distributor, kreditor, dll; Civil Society: Asosiasi pedagang, pembeli, kuli angkut, abang becak, dll; Values: sistem retribusi, negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara penjual & pembeli, standar harga, mutual trust, dll.
  10. 10. STATE FAILURE SEBAGAI PEMANTIK PERUBAHAN PARADIGMA Prinsip Omnipresence Mekanisme Negara Banyak Keterbatasan Mekanisme Pasar Prinsip Liberalisme Banyak Distorsi Mekanisme Warga o Mekanisme Pasar bukan untuk menggantikan Mekanisme Negara, namun untuk melengkapinya (PPP). o Mekanisme Warga-pun bertujuan memperkuat dan melengkapi Mekanisme Pasar dan Mekanisme Negara (Penta Helix). State Failure Market Failure
  11. 11. PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI o Penataan risorsis (kelembagaan, anggaran, SDM) o Tata kelola (business process) o Pengembangan kapasitas internal Administration of the Public Administration for the Public Administration by the Public o Service delivery (administratif, barang, dan jasa) o Orientasi kepuasan publik (masyarakat sbg obyek) o People-centric public service (pemberdayaan masyarakat) o Masyarakat lebih dari sekedar subyek (pilar utama dalam governance) “In the 1980s, the drivers of change, particularly the financial pressures, pushed most Western countries towards a focus on making the public sector lean and more competitive while, at the same time, trying to make public administration more responsive to citizens” “… the level of co-production activities in all countries tends to be high, and many citizens are willing to do more than they currently do” Tony Bovaird & Elke Loeffler, ed., 2016, Public Management and Governance, 3rd Edition, Routledge London , pp 19 Jacob Torfing & Peter Triantafillou, ed., 2016, Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance, Cambridge UP, pp 160 “Characteristic of bureaucracy: 1) it covers a fixed area of activity, which is governed by rules; 2) it is organized as a hierarchy; 3) action undertaken is based on written documents; 4) expert training is needed; 5) officials devote their full activity to their work; 6) the management of the offices follows general rules which can be learned” Richard Swedberg & Ola Agevall, 2016, The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, Stanford UP, pp 19
  12. 12. GOVERNMENT AS A PLATFORM (GAAP) What People Want, 2017, Accenture PS Citizen Survey February. Definisi GAAP: These include: o a route to better public services; o the breaking down of organizational silos; o as a toolkit for civil servants; o an open platform to build upon; o as new public infrastructure; o a short-hand for co-production of policy; o and paving the way for new institutions that are fit for the digital age. https://medium.com/digitalhks/a-working-definition-of- government-as-a-platform-1fa6ff2f8e8d
  13. 13. Layanan Penyediaan Darah (PMI) o Penyediaan darah tidak dapat dikelola dengan mekanisme pasar, karena darah memiliki fungsi sosial. Jika diperdagangkan, apa yang akan terjadi? o Tidak juga bisa dikelola dengan mekanisme state / organisasi, karena keterbatasan anggaran negara serta tidak mungkin membuat aturan tentang kewajiban donor darah. o Maka, mekanisme altruism (kesetiakawanan sosial) yang paling efektif. Negara hanya memfasilitasi dalam wujud kelembagaan PMI beserta fungsi penunjangnya.
  14. 14. Layanan Pemantauan Lalu Lintas (Polri) o Berapa jumlah CCTV yang dimiliki pemerintah (Polri & Dishub)? Mampukah meng-cover seluruh ruas jalan protokol hingga perumahan? o Mengapa tidak mencoba menggunakan “CCTV” pribadi pemilik smartphone (publik)? Mereka bersifat mobile, abundant, tersebar, dan bisa melaporkan secara live situasi di sekitarnya lewat kamera hp. o Bukan hanya kemacetan yang bisa dilaporkan, namun juga tindak kriminal, kerusakan jalan, dll citizen-centered police management.
  15. 15. Layanan Ambulans (Dinas Kesehatan Daerah) o Apakah pengadaan ambulans selalu harus oleh pemerintah melalui APBD/N? Apakah sudah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat? o Kendaraan pribadi milik warga (publik) di pelosok sangat potensial diberi fungsi ganda sebagai “ambulans cadangan”. Syaratnya: petugas Dinkes menilai kelayakannya, kemudian memberi pelatihan dasar bagi pengemudinya dan menyediakan sarana kesehatan dasar di mobil tsb.
  16. 16. Layanan Pendidikan o Pemerintah yang wajib menyediakan sarana pendidikan, seringkali gagal kewajibannya. o Swasta juga kurang tertarik jika tidak ada prospek keuntungan dari usaha jasa pendidikan. o Mekanisme altruistik bisa menjadi jawaban terhadap state failure dan market failure tersebut.
  17. 17. Agenda Pembelajaran Lanjutan Dari sumber-sumber yang terbuka (open sources), coba uraikan lebih dalam pemahaman Anda tentang konsep Government as a Platform, sebagai paradigma paling kontemporer dari Administrasi Publik / Pembangunan. Coba kontekstualisasikan GAAP dengan ruang lingkup tugas instansi saudara, adakah layanan publik yang bisa dikembangkan dengan prinsip “Administration by the Public”?.
  18. 18. TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih Semoga Bermanfaat … !!
  19. 19. What then if politicians and public administrators have deliberately corrupted the public’s minds with false propaganda, disinformation and feeble election promises which they cannot fulfil? What then if a government devised positive laws not conforming to rational moral principles based on natural law? TANTANGAN

×