Dokumen tersebut berisi daftar 17 nama. Pemerintah bisa diartikan sebagai orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah atau memberikan perintah, serta badan publik yang menjalankan fungsi dan tujuan negara. Pemerintahan yang baik ditandai dengan partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, berorientasi musyawarah, keadilan, efektif dan efisien, serta dapat dipertang

1. 1. Inas dzakirah
2. Arifah Afkar Fadilah
3. M. Sultan Fadel Ganie
4. Christ Fourta Hutagol
5. Zakiah Nur Rohmah
6. Nadya Gantarialda
7. Ayu Assyifa Hamka D
8. Muhamad Naufal A
9. Okki Muhamad Fajar M
10. Kaltihennah Oktavia F
11. NI Putu Swastini
12. Nikita Pramesti
13. Rahmat Tridhandy S
14. Falahdila Rebika Kirana
15. Fifi Nurliza Aini Tibar
16. Afrianza Dafi Ramadhan
17. Stevani Febeline

2. 
 Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang
yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi
adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah.
Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa
definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau
badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula
yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang
mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan
dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari
lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pengertian
( Pemerintahan yang baik )

3. 
 Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah
yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah
didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan
tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti
sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang
memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,memanage,serta
mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
 Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup kita dari sejak
dalam kandungan hingga setelah meninggalpun. Pemerintahan, secara
awan bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang didalamya
terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan yg bersumber dari
pemerintah, atau lebih simpel lagi yaitu pemerintahan adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

4. 
 Seperti halnya pemerintah, pemerintahan juga memiliki definisi secara
keilmuan menurut Prof. Ermana Suradinata (Dosen abay waktu kuliah
) Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam
menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Klo menurut
C.F Strong gini, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan
badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan
yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam
ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya
meliputi kekuasaan eksekutif.

5. 
 Tata laksana pemerintahan yang baik walaupun tidak menjamin
kesempurnaan dalam pelaksanaan pemerintahan, namun dapat
dijadikan petunjuk untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan
korupsi. Pemerintahan yang baik juga dapat terwujud untuk mewakili
pandangan minoritas maupun kaum yang lemah.
 Di Indonesia, prinsip ini mulai berkembang sejak era reformasi
dimana terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut
demokrasi yang lebih bersih walaupun penerapannya selama 17 tahun
ini belum bisa berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi yang telah
disusun
Pemerintahan yang baik,

6. 
 1. Partisipasi aktif
 2. Tegaknya hukum
 3. Transparansi
 4. Responsif
 5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan
mufakat
 6. Keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua
orang
 7. Efektif dan ekonomis
 8. Dapat dipertanggungjawabkan
Karakteristik Dasar

7.  Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang
berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di
Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan
yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu
pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya,
politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang
dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah
pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertanggung
jawab.
Pemerintahan yang bersih

8.  . Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila
unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat
sectorswasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan
bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak
saling berbenturan atau berlawanandan mendapat dukungan dari
rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam
hal biaya dan waktu
 UUD 1945 yang mengandung tata cara dasar yang mengatur
kehidupankebangsaan dan kenegaraan, memberi kesempatan yang
paling besar bagi kelancarandan kelangsungan pembangunan bangsa
Indonesia. Penghormatan dan pengamalanUUD sesungguhnya
merupakan syarat mutlak bagi kekukuhan suatu bangsa
Pemerintahan yang bersih

9. 
 Lebih sedikit konfrontasi antara eksekutif dan legislatif
 Menteri-menteri bertanggung jawab kepada menteri sehingga jalannya
pemerintahan dijaga tetap ‘bersih’
 Opini secara signifikan mempengaruhi pemerintahan
 Pengambilan keputusan secara cepat
 Pembagian beban kerja karena adanya kepala pemerintahan dan
kepala negara sekaligus
 Adanya oposisi resmi sehingga menjaga pemerintahan tetap dalam
pengawasan
SISTEM
PARLEMENTER

10. 
 Lebih sedikit konfrontasi antara eksekutif dan legislatif
 Menteri-menteri bertanggung jawab kepada menteri sehingga jalannya
pemerintahan dijaga tetap ‘bersih’
 Opini secara signifikan mempengaruhi pemerintahan
 Pengambilan keputusan secara cepat
 Pembagian beban kerja karena adanya kepala pemerintahan dan
kepala negara sekaligus
 Adanya oposisi resmi sehingga menjaga pemerintahan tetap dalam
pengawasan
Kelebihan Sistem
Parlementer

11. 
 Menteri mendominasi pembuatan kebijakan yang seharusnya
merupakan wewenang utama legislatif
 Dewan menteri cenderung otoriter
 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membujuk legislatif untuk
mengambil keputusan yang cepat dalam kondisi kritis memerlukan
upaya yang lebih banyak
 Cenderung tidak stabil
Kelemahan Sistem
Parlementer

12. 
 Sistem presidensial di sebut juga sistem kongresional adalah suatu
sistem pemerintahan dimana memiliki ciri – ciri antara lain :
- presiden menjadi kepala pemerintahan & kepala negara
- presiden memiliki hak prerogratif (istimewa) hingga dapat mengangkat
dan memeberhentikan menteri menteri yang hanya bertanggung jawab
pada kekuasaan eksekutif
- Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif
- Kekuasaan eksekutif terpisah jelas dengan legislatif
SISTEM PRESIDENSIAL

13.  Prinsip dari pemerintahan yang terbaik terbagi menjadi 9 yaitu :
A. Prinsip Partisipasi ( Participation)
Pada partisipasi masyarakat diharapkan warga masyarakat mempunyai suara
dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung
(Lembaga Perwakilan).Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector kehidupan sosial, selain
kehidupan politik, maka regulasi birokrasi harus diminamalisasi.
Tujuannya adalah agar dunia usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efesien,
efesiensi pelayanan publik meliputi layanan yang tepat waktu dan biaya
murah.Perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang
melayani masyarakat .
Prinsip Dari Pemerintah
Yang Baik

14. 
 Penegakan hukum, menyatakan bahwa pengelolaan pemerintahan
yang profesional harus didukung oleh penegakan secara konsukuen,
maka partisipasi masyarakat berubah jadi anarkis. Unsur- unsur yang
diperlukan pemerintahan:
 Supremasi hukum
 Kepastian hukum
 Hukum yang responsif
 Konsisten dan non diskriminatif
 Independensi peradilan
B. Prinsip Penegakan
Hukum

15. 
 Transparansi ( transparency) Asas ini merupakan unsur lain
yang menopang terwujudnya good and cleangovernance .
 Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu :
 1. Penetapan posisi / jabatan / kedudukan
 2. Kekayaan pejabat public
 3. Pemberian penghargaan
 4. Penetapan kebijaka
 5. Kesehatan
 6. Moralitas pejabat
 7. Aparatur pelayanan masyarakat keamanan dan ketertiban
 8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
C. (Prinsip Transparansi ( transparency )

16. 
 . Penegakan hukum, menyatakan bahwa pengelolaan pemerintahan
yang profesional harus didukung oleh penegakan secara konsukuen,
maka partisipasi masyarakat berubah jadi anarkis. Unsur- unsur yang
diperlukan pemerintahan:
 Supremasi hukum
 Kepastian hukum
 Hukum yang responsif
 Konsisten dan non diskriminatif
 Independensi peradilan
D. Prinsip Penegakan
Hukum

17. 
 Semua negara di dunia memiliki sebuah responsif atau daya tanggap
yang cukup baik untuk menanggapi segala keluhan yang ada di dalam
masyarakatnya yang menyangkut persoalan dalam pelayanan publik
sehingga mendukung akan terjadinya good governance.
 Responsiveness (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam
memberikan pelayanan yang dibutuhkan
 dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang
diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian
pelayanan yang dibutuhkan.
 Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang
ditunjukkan pada pelanggan
E. Prinsip Responsif

18. 
 Dalam hal ini sebaiknya pemerintah Indonesia responsif dan
tangkas dalam melakukan atau mengerjakan sebuah pelayanan
sehingga terjadilah suatu pelayanan yang baik dan dapat
dikatakan good governance, Kita dapat melihat sendiri di
lembaga-lembaga pemerintahan yang memilik daya tanggap
dalam pelayanan yang kurang baik:
 Seperti di cacatan sipil dan sebagainya bagaimana keluhan
keluhan masyarakat tentang pembuatan KTP yang sangat lama,
semua masyarakat yang mengeluh pada kotak keluhan yang ada
di kantor camat maupun sebagainya hanyalah menjadi tempat
keluhan biasa tidak ada jaminan semua keluhan kita itu
dijadikan sebuah acuan agar semua keluhan itu tidak akan
terulang lagi nantinya.

19.  Seharusnya pemerintah pusat bisa memberikan sebuah kebijakan
yang mewajibkan suatu instansi pemerintah itu haruslah memiliki
tempat pengaduan bagaimanpun bentuknya adapun beberapa indicator
minimal yang harus ada yaitu, crissis center, Unit Pelayanan
masyarakat (UPM), Kotak saran, dan surat pembaca.
 Dan dibalik itu semua haruslah ada prosedur yang menunjang atau
sebuah standar kebijakan bahwa keluhan dari masyarakat ini akan
ditindaklanjuti jika terbukti benar, solusinya ialah bagaimana jika
pemerintah membuat inovasi baru seperti cara pengaduan melalui
sosial media yang banyak digandrungi masyarakat sehingga
masyarakat tidak perlu susah untuk melakukan pengaduan dan agar
tercipta pelayanan yang baik (service excellence) dan terwujudlah
bentuk dari good governance.

20. 
 Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya
 secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-
kebutuhan masyarakat
 Menyediakan fasilitas untuk menampung keluhan masyarakat
dan secara langsung sigap dalam memperbaikinya.
 Sesuai dengan asas responsive, setiap unsur pemerintah harus
memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial.
Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi
pemerintah agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas
professional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar
memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
Cara Mewujudkan Prinsip
Responsif

21. 
 Kesetaraan
 Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan
public.
 Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan
berperilaku adil dalam hal pelayanan publiktanpa membedakan suku,
jenis keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial
F. Prinsip Kesetaraan

22. 
 EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
Definisi dari efektifitas sendiri yaitu berdaya guna,sedangkan efisiensi
ialah diukur dari hasil produk yang bisa menjangkau beberapa kelompok
masyarakat. Sedangkan efisiensi dapat di ukur dari rasionalitas biaya
pembanguan yang memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
G. Prinsip Good & Clean Governance

23. 
 Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap
masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurusi
kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk
mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral,
maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.
H. Prinsip Akuntabilitas

24. 
 Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas
dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk
mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan
sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
I. Prinsip VISI STRATEGI

25. 
 Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam Good
Governence harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu,
suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketinggalan. visi itu, dapat di
bedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antar 20 samapai 25
tahun, serta visi jangka pendek (short term vision) sekitar 5 tahun

26. 
 Visi instiusi yang jelas, bekerja efisien dan efektif, transparan dalam
pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai tindakan dan keputusan,
menghormati hak asasi manusia, dsb., merupakan nilai-nilai utama yang
perlu mendapatkan perhatian segera. Meskipun demikian, ajakan untuk
melakukan reformasi ini tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintahan di
masa mendatang

27. 
 Kecuali: (1) ada komitmen untuk memperbaiki validitas dari standar
penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan; (2)
menggunakan nilai-nilai “good governance” sebagai indikator utama
dalam standar penilaian kinerja kelembagaan dan aparat
pemerintahan; dan (3) memfokuskan pengukuran kinerja tersebut pada
“capacity building” yaitu kemampuan atau strategi yang dibangun
untuk menangani bidang-bidang strategis.

28. 
TERIMA KASIH