Tugas ini membahas tentang penambahan item pekerja pada proyek konstruksi yang tidak termasuk dalam RAB, perbedaan antara pre contract meeting dan progress hand over serta final hand over, dampak penggunaan satu nama SKA untuk beberapa proyek, penjelasan mengenai surat perintah mulai kerja, dan tujuan dibuatnya rencana mutu proyek. Juga dibahas contoh sengketa pra kontrak, pasca kontrak, dan upaya yang dapat dilakukan untuk

1. Manajemen Konstruksi II
Dosen Pengampu : M. Afif .,S.T M.T M.M.
Disusun Oleh :
Ridho Sebastian R.
17.1003.222.01.0635
Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2020

2. Jawaban tugas pertemuan ke-VI
1. Jika ada penambahan item pekerja pada proyek dan tidak masuk ke dalam
RAB rencana apa yang harus dilakukan jika
a) Konsultan : Jika saya menanggapi masalah ini ketika posisi saya sebagai
konsultan saya akan beepacu pada Pasal 9 ayat (3) Permen PU Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerja
Kontruksi dan Jasa Konsultansi JO Permen PUPR Nomor
31/PRT/M/2015.
b) Kontraktor : sebagai kontraktor dengan menambahkan pekerja yang tidak
sesuai dalam RAB meninjau lagi pada faktor yang terjadi di lapangan, jika
penambahan pekerja dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan di
lapangan dari batas di tentukan dan tidak melanggar perjanjian dan hukum
yang berlaku saya akan menambah pekerja dan faktor di lapangan
terkadang juga tidak sesuai dengan perkiraan yang sangat dah di susun
seperti di jelaskan pada aspek teknik, aspek waktu dan aspek biaya.
c) Pemilik Pekerjaan (BWS pemali juana) : yah jika memang perlu di
tambahkan dan tidak membuat pembengkakan RAB dan meninjau kembali
kepada faktor pontesial penyebab permasalahan hukum/perselisihan dalam
pelaksanaan pekerjaan tambahkan saja.
2. Perbedaan
Pre contract meeting merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh
unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti pihak
Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis sebagai
pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, wakil
masyarakat setempat dan instansi terkai guna menyamakan presepsi
tersebut seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan tersebut
halhal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun
kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan.

3. Progress Hand Over dan Final Hand Over PHO dan FHO hanya terdapat
pada pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan untuk pengadaan barang hanya
dikenal dengan istilah serah terima pertama atau penyerahan pertama.
Dilakukannya tahapan pelaksanaan PHO dan FHO
bertujuan untuk Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC dari
manajemen mutu pekerjaan konstruksi. Serah Terima Sementara
Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) adalah suatu kegiatan serah
terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa
kepada direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai
Hasil Pekerjaan. Sedangkan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand
OverFHO) adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang
dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah
penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa
pemeliharan.
3. Dampak dari penggunaan satu nama SKA dalam beberapa proyek
 Korupsi
 Tidak fokusnya dalam satu Pekerjaan
 Terbaginya waktu menjadi pekerja tidak efektif
 Di perjual belikan
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen
kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan
di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau
konstruksi.
5. Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen pelaporan
administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali ditiadakan oleh
Kontraktor Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan membebani. Bagi
Konsultan Supervisi, RMK merupakan salah satu alat pengendali yang jitu.
Nah dengan latar belakang yang saling tolak belakang antara Kontraktor
Pelaksana vs Konsultan Supervisi ini, RMK tetaplah harus disiapkan demi

4. Pengendalian Proyek agar sesuai jadual yang telah ditetapkan, tidak menyalahi
spesifikasi dan kualitas, serta mengacu pada kuantitas yang telah dianggarkan.
 BAB I: PENDAHULUAN
 BABII: UMUM,Tujuan, Informasi Pemilik, Identitas Pekerjaan, Diskripsi
Pekerjaan
 BAB III: STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
 BAB IV: RENCANA MUTU KONTRAK
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik Teknik
- Jadwal Pelaksanaan
- Metode Pelaksanaan
- Kriteria Penerimaan
- Rencana Pemeriksaan dan Pengetesan
- Daftar Monitoring Kerja
- Daftar Peralatan
- Check List
- Audit Mutu Pekerjaan
 BAB V : PENUTUP
6. Tanggapan saya mengenai makalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa
konttruksi:
a. Tanggapan mengenai makalah
Makalah tersebut sangat bagus, karena dapat membantu para penuntut
ilmu atau para pelaku jasa kontruksi bisa mengatahui hal hal yang bakal
terjadi dalam melakukan pembangunan proyek. Dan dapat mengantisipasi
terjadinya masalah yang bakal terjadi dalam proses pembangunan, dan tau

5. cara menyelesaikan saat terjadi masalah sengketa sesuai jalur-jalur yang di
tetapkan.
b. Contoh sengketa Precontractual, misalnya pembangunan di tanah yang
masih sengketa, yang menjadi perdebatan antara warga sekitar atau pihak
yg berhubungan. Atau pembangunan bangunan yang di tentang warga
sekitar (seperti pembangunan pabrik semen di rembang)
c. Pembangunan penataan Kawasan kalijodo di Jakarta termasuk sengketa,
karna dulu di Kawasan kalijodo sudah pernah di bubarkan oleh pemerintah
setempat, dan sekarang di dirikan lagi. Hal tersebut menjadikan penataan
Kawasan kalijodo termasuk dalam sengketa yang terjadi setelah bangunan
beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 (sepuluh)tahun. (pascacontractual).
d. maka didapat kesimpulan bahwa sebaiknya terjadinya sengketa pada suatu
proyek konstruksi se-dapat mungkin dihindari karena selain akan memberi
dampak buruk bagi kelangsungan proyek tetapi juga akan menimbulkan
ketidakefisien-an dalam hal waktu dan biaya. Setiap potensi sengketa yang
muncul dapat dideteksi sejak dini melalui Dewan Sengketa (Dispute Board)
sehingga potensi – potensi sengketa tersebut tidak akan berkembang
menjadi sebuah sengketa konstruksi yang normatif, kompleks, dan
merugikan banyak pihak tentunya.