Dokumen tersebut merupakan tugas Manajemen Konstruksi II yang berisi soal-soal dan jawaban mengenai konsep-konsep dasar manajemen konstruksi seperti Pre Contract Meeting, Progress Hand Over, Final Hand Over, SKA, SPMK, addendum, dan Rencana Mutu Kontrak.

1. MANAJEMEN KONSTRUKSI II
NAMA
NIMN
KELAS
DOSEN PENGAMPU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TUGAS
MANAJEMEN KONSTRUKSI II
NAMA : IRAWAN SAPUTRA
N : 17.1003.222.01.0687
KELAS : TEKNIK SIPIL B
DOSEN PENGAMPU : M. AFIF SALIM ST., MT.
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
M. AFIF SALIM ST., MT.
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2. TUGAS
MANAJEMEN KONSTRUKSI II
Soal !
1. Apabila terjadi penambahan item pekerjaan pada sebuah proyek, sedangkan
item tersebut tidak ada dalam RAB rencana, langkah apa yang harus anda
lakukan jika anda sebagai (a) konsultan, (b) kontraktor, (c) pemilik pekerjaan (
BBWS Pemali Juana).
2. Apa perbedaan Pre Contract Meeting, Progress Hand Over dan Final Hand
Over ?
3. Salah satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah pemakaian SKA
dengan nama yang sama di lebih dari satu proyek. Sebutkan dampak yang
terjadi!
4. Apa yang anda ketahui tentang SPMK, addendum
5. Apa yang anda ketahui tentang Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebuah proyek,
dan sebutkan bab-bab yang ada pada RMK !
6. Bacalah jurnal dari link dibawah ini :
https://www.academia.edu/35598253/MASALAH_SENGKETA_DALAM_PE
NYELENGGARAAN_JASA_KONSTRUKSI
a. Berikan tanggapan terhadap makalah tersebut !
b. Sebutkan contoh proyek sengketa Precontractual !
c. Pembangunan penataan kawasan Kalijodo (Jakarta) termasuk dalam
sengketa apa?
d. Berikan kesimpulan terhadap makalah tersebut !

3. Jawab !
1. Langkah yang harus dilakukan apabila ada item pekerjaan baru, jika :
a. Sebagai Konsultan akan meminta persetujuan dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) atau pemilik proyek (owner) bahwa ada item pekerjaan
yang perlu ditambahkan atau di addendum karena tidak sesuai dengan
kebutuhan lapangan atau tidak sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan.
b. Sebagai Kontraktor akan melaporkan kepada konsultan pengawas /
konsultas supervisi dan melaporkan juga kepada PPKom / pemilik proyek
(owner) bahwa ada item pekerjaan baru yang tidak ada di RAB karena tidak
sesuai dengan keadaan kenyataannya di lapangan. akan meminta
persetujuan kepada konsultan pengawas / konsultas supervise dan PPKom /
pemilik proyek (owner) supaya RAB yang sudah ada untuk dibuat
addendum.
c. Sebagai pemilik Pekerjaan akan memutuskan supaya dibuat addendum dan
ditambahkan item pekerjaan baru yang sesuai dengan keadaan lapangan
karena item pekerjaan yang ada di RAB tidak sesuai dengan keadaan di
lapangan.
2. a. Pengertian Pre Contruction Meeting (PCM)
Rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (pre construction meeting)
merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur
pengendalian, Direksi Teknis sebagai pengawas teknis, dan penyedia jasa
sebagai pelaksana pekerjaan, wakil masyarakat setempat dan instansi terkai
guna menyamakan presepsi tersebut seluruh dokumen kontrak dan membuat
kesepakatan tersebut hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen
kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi
dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan PCM harus diselengarakan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK / Surat Perintah
Mulai Kerja. Rapat PCM dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda
tangani oleh 3 (tiga) pihak; Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi Pekerjaan dan
Penyedia jasa. Berita Acara Rapat Persiapan Pekerjaan menjadi bagian yang
tak terpisahkan dari Dokumen Kontrak yang berlaku.

4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pre Construction
Meeting) merupakan rapat yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan, yang di hadiri
oleh :
1. Pihak Satuan Kerja sebagai unsur pengendali, diwakili oleh KPA, PPK,
PPHP
2. Konsultan Perencanaan, diwakili oleh Tenaga Ahli Perencanaan
3. Direksi Teknis sebagai pengawas teknis, diwakili oleh Konsultan
Pengawasan, Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang ditunjuk
4. Penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, diwakili oleh Pimpinan
Perusahaan, Team Leader dan personil-personil yang terlibat dalam
pelaksanaan pekerjaan
5. Pengelola Teknis yang ditunjuk
Tujuan PCM ini untuk menyamakan persepsi membahas Syarat-syarat
Umum dan Khusus Dokumen Perikatan dan membuat kesepakatan hal-hal
penting yang belum terdapat dalam Dokumen Kontrak maupun
kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
PCM diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SPMK. Rapat PCM dituangkan dalam Berita Acara dan
ditandatangani minimal oleh 3 (tiga) pihak; Wakil Satker (KPA/PPK),
Penyedia Jasa Konsultan dan Kontraktor. Berita Acara Rapat Persiapan
Pekerjaan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen
Kontrak yang berlaku.
Pembahasan dan kesepakatan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak antara lain :
1. Stuktur organisasi Perusahaan/Proyek
2. Penyamaan presepsi tentang pasal-pasal yang tertuang dalam Dokumen
Kontrak
3. Usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal Dokumen
Kontrak

5. 4. Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat
mengenai rencana kerja.
5. Pembahasan prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan.
6. Presentasi penyedia jasa dalam rencana penanganan pekerjaan melalui
program untuk penyedia jasa (Rencana Mutu Kontrak).
7. Presentasi Konsultan Pengawas tentang prosedur pengawasan pekerjaan
berdasarkan uraian kegiatan pekerjaan penyedia jasa
8. Pembahasan kendala yang diperkirakan akan timbul, dan rencana
penangananya
9. Penetapan masa berlaku ijin kerja (request) dan pemaparan metode kerja
yang akan digunakan
10. Masalah-masalah lapangan terkait metode pekerjaan
11. Rencana pemeliharaan dan pengaturan lalu lintas
12. Pembahasan tentang tanggungjawab masing-masing unsur yang terkait
dalam pelaksanaan pekerjaan
13. Pembahasan tentang pembayaran prestasi pekerjaan dan syarat-syarat
yang diusulkan untuk pelaksanaan pembayaran
14. Fasilitas pendukung yang akan diberikan oleh Pemberi Pekerjaan
(Satker)
15. Hal-hal yang belum jelas tertuang dalam kontrak
Apabila konsultan pengawas memiliki pandangan yang berbeda
dengan hasil Rapat Persiapan Pekerjaan yang telah ditentukan, maka
usulan/persamaan presepsi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi yang
dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Jika PPK dan Pihak Penyedia telah
melaksanakan PCM ini, maka koordinasi dan tahapan pelaksanaan akan
lebih terarah sesuai kesepakatan bersama demi mewujudkan pembangunan.

6. b. Pengertian PHO (Progress Hand Over)
PHO merupakan penyerahan pertama ketika pekerjaan selesai 100 %
sesuai desain, kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan. Setelah seluruh
item pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dimana tidak ada lagi
kekurangan volume lapangan (Progress fisik sudah 100 %) dan seluruh
administrasi sampai proses fisik lapangangan telah dilengkapi, maka
bersama surat pengajuan ke PPHP, seluruh administrasi tersebut
dilampirkan seperti kontrak, addendum (jika ada), Back Up data final, As
built drawing, photo dokumentasi dan dakumen lain yang diperlukan
oleh PPHP).
c. Pengertian FHO (Final Hand Over)
Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) adalah
suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara
resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa
menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharan.
Pada saat penyerahan pekerjaan yang kedua (FHO), langkah-
langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Jasa mengajukan permintaan kepada Penggunan Jasa untuk
Penyerahan setelah masa Pemeliharaan berakhir
2. Pengguna Jasa memerintahkan kepada Panitia Penerima pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeliharaan pekerjaan selambat-
lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat permintaan dari Penyedia Jasa
3. Panitia Penerima pekerjaan memeriksa hasil penyempurnaan dari
checklist Penyerahan I.
4. Pembuatan Daftar cacat hasil pemeliharaan pekerjaan oleh Panitia
Penerima pekerjaan
5. Perbaikan cacat hasil pemeliharaan pekerjaan oleh Panitia Penerima
pekerjaan
6. Pembuatan Berita Acara Penyerahan Akhir / Ke II pekerjaan oleh Panitia
Penerima pekerjaan
7. Penyerahan Akhir Pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa

7. 8. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dan jaminan Pelaksanaan oleh
Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa
9. Pengguna Jasa mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam waktu 7
hari setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan.
3. Apabila SKA namanya sama dan keahliannya berbeda dipakai di beberapa
paket pekerjaan penunjukan langsung maupun lelang tender maka tidak
dipermasalahkan oleh pejabat Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Begitu pula
sebaliknya apabila SKA yang dipakai namanya sama dan keahliannya sama
dipakai di beberapa paket pekerjaan penunjukan langsung maupun lelang
tender maka penyedia jasa tersebut tidak akan menang dalam proses lelang
tender tersebut.
4. a. Pengertian SPMK
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen
kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat
pesanan di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak
pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi. Berikut ini contoh Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK).
b. Pengertian Addendum
Addendum adalah tambahan dari suatau kontrak atau perjanjian.
Addendum pada umumnya berisi ketentuan yang berubah, memperbaiki
atau merinci lebih lanjut dari suatu perjanjian. Addendum muncul karena
adanya perubahan dari isi perjanjian (adanya tambah kurang pekerjaan yang
belum ada dalam item pekerjaan di RAB), atau karena adanya hal-hal yang
belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.
5. a. Pengertian RMK
Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen
pelaporan administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali ditiadakan
oleh Kontraktor Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan membebani. Bagi
Konsultan Supervisi, RMK merupakan salah satu alat pengendali yang jitu.
Nah dengan latar belakang yang saling tolak belakang antara Kontraktor

8. Pelaksana vs Konsultan Supervisi ini, RMK tetaplah harus disiapkan demi
Pengendalian Proyek agar sesuai jadual yang telah ditetapkan, tidak
menyalahi spesifikasi dan kualitas, serta mengacu pada kuantitas yang telah
dianggarkan.
b. Bab – Bab yang ada dalam RMK
DAFTAR ISI
a. Bab I
a. Pendahuluan
b. Bab II
a. Umum
- Informasi Pemilik
- Identitas Pekerjaan
- Diskripsi Pekerjaan
c. Bab III
a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Struktur Organisasi
- Uraian Tanggung Jawab
d. Bab IV
a. Rencana Mutu Kontrak
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik teknik
- Jadwal pelasanaan
- Metode pelaksanaan
- Kriteria penerimaan
- Ringkasan pemeriksaan dan pengetesan
- Daftar monitoring kerja & peralatan
- Check List
- Audit mutu pekerjaan
e. Bab IV
a. Penutup
LAMPIRAN – LAMPIRAN

9. 6. a. Tanggapan
Makalah tersebut menjelaskan tentang sengketa yang terjadi pada jasa
konstruksi yang sering terjadi di lapangan pada proyek kecil maupun proyek
yang besar. Makalah tersebut isinya sudah lumayan lengkap untuk
menjawab permasalahan sengketa yang biasa terjadi di lapangan pada jasa
konstruksi. Semua kasus sengketa dapat diatasi, besar kemungkinan bahwa
kasus – kasus kecil dapat teratasi. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi
yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, diarahkan
pada penyelesaian di luar pengadilan dan bermuara pada penyelesaian
sengketa melalui jalur perdamaian.
b. - sengketa yang terjadi di kawasan kalijodo (Jakarta)
- Sengketa yang terjadi di gang dolly (Surabaya)
- Sengketa yang terjadi di pinggiran sungai ciliwung (Jakarta) untuk
program normalisasi sungai
c. Sengketa yang terjadi di kawasan Kalijodo (Jakarta) termasuk dalam
sengketa pasca precontractual
d. Kesimpulan
- Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan
jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- Sengketa jasa konstruksi terdiri dari Precontractual, contractual,
pascacontractual
- Penyelesaian Sengketa jasa konstruksi dapat melalui jalur Konsultasi,
Jalur Negosiasi, Jalur Mediasi, Jalur Perdamaian, Jalur Pendapat Hukum
oleh Lembaga Arbitrase.