Hanya untuk referensi!

1. Adnan Kusuma Putra
M Faiz Fadhilah
Sunday, July 19, 2015 1
EVALUASI KONTRAK KERJA
MANAJEMEN KONSTRUKSI
Makalah UTS

2. Sunday, July 19, 2015 2
BAB 1 - Pendahuluan
BAB 2 – Kajian Pustaka
BAB 3 – Data dan Analisis
BAB 4 - ISI
BAB 5 – Permasalahan dan Studi Kasus
BAB 6- Kesimpulan

3. Latar Belakang adanya kontrak konstruksi :
1. Perkembangan hidup manusia
2. Kebutuhan akan tempat tinggal
3. Berkembang industri jasa konstruksi
4. Muncul Kontrak Konstruksi
Pendahuluan

4. • Untuk mengetahui isi-isi Kontrak Kerja Jasa Konsultansi
Manajemen Konstruksi
• Untuk mengetahui implementasi dan permasalahan yang terjadi
di Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
• Untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang terjadi di
Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
Pendahuluan

5. • Yang dimaksud dengan Kontrak Konstruksi adalah Perjanjian tertulis
antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai suatu pekerjaan
konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
• Yang dimaksud dengan dokumen kontrak adalah kumpulan dari
dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang
sekurang-kurangnya berisi ketentuan tercantum PP no.29/2000 pasal
2 yaitu :
a. Surat Perjanjian,
b. Dokumen Tender,
c. Penawaran,
d. Berita Acara,
e. Surat Pernyataan pengguna jasa,
f. Surat Pernyataan penyedia jasa.
Kajian Pustaka

6. • Perjanjian/Kontrak,
• Syarat-syarat (Umum),
• Syarat-syarat (khusus),
• Spesifikasi Teknis,
• Lampiran-lampiran,
• Gambar-gambar (kontrak).
Kajian Pustaka

7. 1. UU No.18/1999 dan PP No.29/2000
2. FIDIC(Federation Internationake Des Ingenieurs Counsels)
3. SIA (Singapore Institute of Architects)
4. JCT (Joint Contract Tribunal)
5. American Institute of Architects (AIA)
Kajian Pustaka

8. • Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara
dengan narasumber yaitu Rully Andhika selaku Direktur Utama
Lembaga Teknologi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia,
terkait dengan kontrak manajemen konstruksi yang dijadikan
sebagai studi kasus.
Data dan Analisis

9. Pada umumnya pemakaian jasa manajemen konstruksi dilakukan
pada proyek-proyek pemerintah yang kompleks seperti PU,
Kepolisian, ataupun TNI. Kelebihan menggunakan jasa
manajemen konstruksi yaitu proyek yang sedang berlangsung
senantiasa diawasi oleh MK mulai dari tahap perencanaan dan
pembangunan. Beda dengan konsultan pengawas adalah pada
konsultan pengawas hanya melakukan pengawasan dan tidak
bisa memberikan intervensi.
Data dan Analisis

10. • Dari hasil survey ke Lembaga Teknologi Fakultas Teknik
Universitas Indonesia, didapatkan satu contoh kontrak yaitu
“Kontrak Kerja Manajemen Konstruksi” dengan pekerjaan “Jasa
Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMP P) TNI di
Sentul Bogor Jawa Barat”.
Data dan Analisis

11. • Kontrak kerja Manajemen Konstruksi dilakukan oleh Mayor
Jendral TNI Ediwan Prabowo sebagai Owner dengan Direktur
utama PT. Lemtek Konsultan Indonesia, Ir. Wisnu Isvara, MT
sebagai penyedia jasa. Dengan aturan dasar meliputi
Peraturan presiden, peraturan menteri, dan surat-surat lainnya,
kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju
untuk mengikatkan diri dalam kontak kerja jasa konstruksi
manajemen konstruksi.
Data dan Analisis

12. Data dan Analisis

13. Data dan Analisis

14. Data dan Analisis

15. Data dan Analisis

16. Data dan Analisis

17. Data dan Analisis

18. Data dan Analisis

19. Data dan Analisis

20. Data dan Analisis

21. Data dan Analisis

22. Data dan Analisis

23. Data dan Analisis

24. Data dan Analisis
Pasal 1 Tugas Penyedia Jasa Konsultasi manajemen konstruksi
Lingkup pekerjaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
• Kegiatan jasa konstruksi MK
• Rincian tahap pekerjaan
• Tahap pelelangan proyek
• Tahap pelaksanaan konstruksi
• Tahap pemeliharaan
• Rincian pekerjaan
Pasal 2 Pengawasan Pekerjaan

25. Data dan Analisis
Pasal 3 Jangka waktu dan pelaksanaan
Dilakukan selama 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak
dikeluarkannya surat perintah kerja.
Pasal 4 Besarnya Imbalan Jasa
Imbalan jasa untuk pekerjaan jasa konsultansi MK sebesar Rp 4.163.115.000,00
(empat miliar seratus enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah)
Pasal 5 Cara Pembayaran
Dilakukan berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Pembayarannya
yaitu:
• 15% angsuran pertama
• 20% angsuran kedua
• 15% angsuran ketiga
• 15% angsuran keempat
• 15% angsuran kelima
• 20% angsuran keenam

26. Data dan Analisis
Pasal 6 Penyelesaian perselisihan
Mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi
selama penyelenggaraan jasa konsultansi MK
Pasal 7 Alamat Tetap
Pihak pertama dan kedua memilih domisili yang sah dan tidak
berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 8 Pajak dan Bea Materai
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

27. Data dan Analisis
Pasal 9 Denda dan Sanksi
Terdapat dua poin yaitu denda keterlambatan dan kegagalan
bangunan.
Pasal 10 Pekerjaan tambah dan kurang
Dapat terjadi penambahan atau pengurangan biaya harga
pengerjaan.
Pasal 11 Pemutusan kontrak (penghentian kontrak)
Menjelaskan mekanisme pemberhentian kontrak
Pasal 12 Penutup

28. • Untuk beberapa pekerjaan
proyek yang sangat
kompleks, para pelaku jasa
konstruksi diatur dalam
manajemen konstruksi
professional yang
menciptakan hubungan
pekerjaan konstruksi baik
hubungan kontraktual,
hubungan fungsional maupun
struktural secara sinergis.
Isi dan Pembahasan

29. • Contract Management
• Risk Management
• Operation Management
• Time Management
• Cost Management
• Quality Management
• Information Management
• Human Aspect Management
Isi dan Pembahasan

30. • Meminta laporan dan penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan kepada
pelaksana proyek baik secara lisan maupun tulisan.
• Menghentikan atau menolak hasil pekerjaan apabila dalam pelaksanaan
menyimpang dari spek yang telah ditentukan.
• Mengesahkan adanya perubahan baik didalam desain maupun pekerjaan.
• Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan dengan
mempertimbangan segala resiko yang akan dihadapi.
• Mengarahkan, mengelola, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kontraktor
dalam aspek mutu, biaya, waktu, dan keselamatan dalam pekerjaan.
• Mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh konsultan perencana dan
kontraktor. Rapat diadakan seminggu sekali.
• Memeriksa gambar detail pelaksanaan (shop drawing).
• Membuat laporan kemajuan pekerjaan di lapangan.
Isi dan Pembahasan

31. • Melakukan pengawasan terhadap cara kerja kontraktor dalam bidang
struktur.
• Mengawasi serta mengontrol surveyor dan supervisor kontraktor pada
pekerjaan struktur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
• Memeriksa dan memberikan persetujuan ijin kerja, penggunaan/
pengetesan material, schedule kerja dan berita acara kemajuan
pekerjaan kontraktor dibidang struktur, jika sudah sesuai dengan yang
telah ditetapkan.
• Menghadiri rapat mingguan yang diadakan oleh kontraktor.
• Memeriksa rencana kerja kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang
struktur.
• Memberikan teguran kepada supervisor kontraktor pada pekerjaan
struktur bila terjadi penyimpangan pekerjaan struktur.
Isi dan Pembahasan

32. • Mengontrol kesesuaian gambar kerja dan spesifikasi yang
berkaitan dengan rancangan arsitek dari pekerjaan
kontraktor/sub kontraktor di lapangan.
• Mencatat dan melaporkan pekerjaan kontraktor/sub kontraktor
yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi arsitek.
• Memberikan/membuat laporan hasil kerja kontraktor/sub
kontraktor dalam bidang arsitek.
• Memerintahkan supervisor kontraktor untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi arsitek yang
telah ditentukan bila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai
dengan gambar dan spesifikasi.
Isi dan Pembahasan

33. • Pengguna jasa konsultan perencana sebagai penyedia jasa
merencanakan proyek
• Pengguna jasa konsultan perencana sebagai penyedia jasa
mengawasi jalannya proyek
• Pengguna jasa dan penyedia jasa mengerjakan proyek
Isi dan Pembahasan

34. • Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cara berangsur-
angsur (progressif/payment) yang terdiri dari enam angsuran
• Pasal ini mengacu pada PP No. 29/2000 Pasal 20 ayat 5 :
Pengaturan hasil pekerjaan dibayarkan berdasarkan kemajuan
pekerjaan selain dilakukan dalam beberapa tahapan juga
dapat sekaligus saat pekerjaan fisik selesai. Tujuannya bagi
kepengtingan penyedia jasa dalam hal ini yaitu ingin
pembayaran dalam waktu sesingkat mungkin walau ada
kepentingan dan risiko pengguna jasa yang menonjol. 3 landasan
dimana pembayaran sebagian dapat dilakukan yaitu biaya,
waktu dan kemajuan pekerjaan.
Isi dan Pembahasan

35. Terdapat tiga akar permasalahan penyebab persengketaan dalam
penyelenggaraan proyek konstruksi yaitu:
1). Adanya faktor ketidakpastian dalam setiap proyek konstruksi
2). Masalah yang berhubungan dengan kontrak konstruksi
3) Perilaku oportunis dari para pihak yang terlibat dalam suatu
proyek konstruksi.
(Mitropoulos dan Howell, 2001)
Permasalahan/Sengketa

36. Aspek waktu penyelesaian pekerjaan merupakan bagian penting
pada suatu kontrak konstruksi, karena pengguna jasa biasanya
membutuhkan bangunan konstruksi untuk keperluan tertentu pada
waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Banyak hal yang dapat
mempengaruhi penyelesaian pekerjaan tetap waktu, misalnya
faktor cuaca. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
konstruksi yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi
umumnya dapat berakibat pengenaan denda oleh pengguna jasa
sesuai dengan lamanya keterlambatan dengan batas maksimal
denda tertentu.
Permasalahan/Sengketa

37. Berbagai faktor potensial penyebab perselisihan dalam
penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut dapat dikelompokkan
dalam tiga aspek yaitu aspek teknis/mutu, aspek waktu, dan aspek
biaya
Permasalahan/Sengketa

38. Kategori aspek penyebab Faktor-faktor penyebab
1 Aspek teknis/mutu
 faktor perubahan lingkup pekerjaan
 faktor perbedaan kondisi lapangan
 faktor kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis
 faktor keterbatasan peralatan
 faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya
 gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis
2 Aspek waktu
 faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan
• faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan
 faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan
3 Aspek biaya
 faktor penambahan biaya pengadaan sumber daya proyek
 faktor penambahan biaya atas hilangnya produktivitas
 faktor penambahan biaya atas biaya overhead dan keuntungan.
Permasalahan/Sengketa

39. Permasalahan/Sengketa
• Permasalahan dan perselisihan yang timbul selama proyek ini
berlangsung adalah sebagai diantaranaya ada ketentuan
dalam kontrak yang khusus memberikan hak kepada penyedia
jasa untuk menerima pembayaran termin. Namun tidak
dijelaskan detail progress yang harus tercapai seperti apa
untuk keseluruhan angsuran. Hanya dijelaskan pada angsuran
15% pertama beserta evaluasi, angsuran lainnya tidak
dijelaskan.

40. Permasalahan/Sengketa
• Di Indonesia, berdasarkan UUJK 18/1999 dan PP 29/2000,
terdapat beberapa hal yang masih menyisakan pertanyaan,
misalnya ada kesan tumpang tindih dalam hal istilah mediasi
dan konsiliasi, serta fungsi mediator dan konsiliator. Istilah-
istilah tersebut dibedakan secara tegas definisinya dalam UUJK
18/1999 dan PP 29/2000, namun sebenarnya sering merujuk
kepada definisi yang sama dalam istilah yang umum dijumpai
dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

41. Permasalahan/Sengketa

42. Kesimpulan
• Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian (PMP P) TNI di Sentul Bogor Jawa
Barat tergolong proyek kompleks sehingga menggunakan jasa
MK
• Bentuk kontrak yang dipakai pada contoh kontrak “Jasa
Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMP P) TNI di
Sentul Bogor Jawa Barat” menggunakan bentuk konvensional.

43. Kesimpulan
Keuntungan yang didapat jika menggunakan bentuk ini, sesuai dengan
isi perjanjian kontrak tersebut adalah:
• Pihak pertama sebagai penyedia jasa yaitu TNI dapat memilih
perencana/kontraktor pelaksana/QS/MK yang murah
• Setiap tahapan pekerjaan dapat diamati langsung oleh si pemberi
tugas (pihak pertama)
• Pihak pertama sebagai pemberi tugas dapat menekan biaya jika
menggunakan kontraktor spesialis, ini dapat dilihat dari rincian biaya
yang dikeluarkan dalam pasal 4
• Pihak kedua selaku Penerima tugas tidak perlu menyediakan dana
yang cukup besar untuk membangun karena telah terjadi
kesepakatan pembayaran di awal kontrak.
• Pihak kedua sebagai Penerima Tugas tak perlu menanggung besar
biaya uang {cost of money).
• Mengurangi risiko kerugian pada Pihak Kedua/pengguna
jasa/penerima tugas.

44. Kesimpulan
Selain keuntungan, terdapat pula kerugiannya yaitu:
• Kemungkinan MK/ QS kurang berkualitas sehingga
menguntungkan si pelaksana pekerjaan
• Pihak Pertama sebagai Penyedia jasa secara tidak langsung
menanggung cost of money
• Kelancaran pekerjaan si pelaksana tugas dapat terhambat
karena birokarasi.

45. • Kontrak Kerja Manajemen Konstruksi pekerjaan Jasa Konstruksi
Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMP P) TNI di Sentul
Bogor Jawa Barat, Lembaga Teknologi, Fakultas Teknik
Universitas Indonesia
• M Nazarkhan Yasin “Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia”
Edisi 2
• Undang-Undang Jasa Konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999)
• Mitropoulos, P. and Howell, G. (2001). “Model for Project
Disputes,” American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal
of Construction Engineering and Management, Vol. 127, No. 3,
2001, hal 223-231.