Dokumen tersebut berisi laporan tugas pertemuan ke-6 seorang mahasiswa. Laporan tersebut membahas tentang penambahan item kerja yang tidak tercantum dalam RAB, perbedaan pre contract meeting, progress hand over, dan final hand over, dampak penggunaan satu nama SKA untuk beberapa proyek, pengertian surat perintah mulai kerja dan rencana mutu proyek, serta tanggapan terhadap makalah mengenai sengketa dalam penyelenggaraan jasa kontruk

1. Nama : Prama Pamungkas Tri Atmaja
Kelas : A2
Nim : 17.1003.222.01.0648
Jawaban tugas pertemuan ke-VI
1.Jika terjadi penambahan item kerjaan pada sebuah proyek, sedang tidak
ada dalam RAB, yang saya lakukan sebagai:
A. Konsultan, yaitu jika saya menanggapi masalah ini ketika
posisi saya sebagai konsultan saya akan beepacu pada Pasal 9
ayat (3) Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standard
dan Pedoman Pengadaan Pekerja Kontruksi dan Jasa
Konsultansi JO Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015.
B. Kontraktor : sebagai kontraktor dengan menambahkan pekerja
yang tidak sesuai dalam RAB meninjau lagi pada faktor yang
terjadi di lapangan, jika penambahan pekerja dapat
mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan dari batas di
tentukan dan tidak melanggar perjanjian dan hukum yang
berlaku saya akan menambah pekerja dan faktor di lapangan
terkadang juga tidak sesuai dengan perkiraan yang sangat dah
di susun seperti di jelaskan pada aspek teknik, aspek waktu
dan aspek biaya.
C. Pemilik Pekerjaan : yah jika memang perlu di tambahkan dan
tidak membuat pembengkakan RAB dan meninjau kembali
kepada faktor pontesial penyebab permasalahan
hukum/perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan tambahkan
saja.
2. Perbedaan Pre contract meeting, Progress Hand Over dan Final Hand
Over.
A. Pre contract meeting merupakan pertemuan yang
diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai
unsur pengendalian, Direksi Teknis sebagai pengawas teknis,
dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, wakil
masyarakat setempat dan instansi terkai guna menyamakan
presepsi tersebut seluruh dokumen kontrak dan membuat
kesepakatan tersebut hal-hal penting yang belum terdapat

2. dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan
kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan.
B. Progress Hand Over dan Final Hand Over PHO dan FHO
hanya terdapat pada pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan
untuk pengadaan barang hanya dikenal dengan istilah serah
terima pertama atau penyerahan pertama. Dilakukannya
tahapan pelaksanaan PHO dan FHO bertujuan untuk Quality
Control dan Quality Assurance/QA-QC dari manajemen mutu
pekerjaan konstruksi.
Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-
PHO) adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan
yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi
pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai
Hasil Pekerjaan.
Sedangkan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-
FHO) adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang
dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi
pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua
kewajibannya selama masa pemeliharan.
3. Dampak dari penggunaan satu nama SKA dalam beberapa proyek
A. Korupsi
B. Tidak fokusnya dalam satu Pekerjaan
C. Terbaginya waktu menjadi pekerja tidak efektif
D. Di perjual belikan
E. Pekerjaan bisa di manipulasi
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen
kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat
pesanan di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak
pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi.
5. Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen
pelaporan administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali
ditiadakan oleh Kontraktor Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan
membebani. Bagi Konsultan Supervisi, RMK merupakan salah satu
alat pengendali yang jitu. Nah dengan latar belakang yang saling tolak
belakang antara Kontraktor Pelaksana vs Konsultan Supervisi ini,

3. RMK tetaplah harus disiapkan demi Pengendalian Proyek agar sesuai
jadual yang telah ditetapkan, tidak menyalahi spesifikasi dan kualitas,
serta mengacu pada kuantitas yang telah dianggarkan.
• BAB I: PENDAHULUAN
• BAB II: UMUM,Tujuan, Informasi Pemilik, Identitas Pekerjaan,
Diskripsi Pekerjaan
• BAB III: STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
• BAB IV: RENCANA MUTU KONTRAK
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik Teknik
- Jadwal Pelaksanaan
- Metode Pelaksanaan
- Kriteria Penerimaan
- Rencana Pemeriksaan dan Pengetesan
- Daftar Monitoring Kerja
- Daftar Peralatan
- Check List
- Audit Mutu Pekerjaan
• BAB V: PENUTUP
6. Tanggapan saya tentang makalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa
konttruksi,
a. Tanggapan tentang makalah:
Makalah tersebut sangat bagus, karena dapat membantu para
penuntut ilmu atau para pelaku jasa kontruksi bisa mengatahui hal
hal yang bakal terjadi dalam melakukan pembangunan proyek. Dan
dapat mengantisipasi terjadinya masalah yang bakal terjadi dalam
proses pembangunan, dan tau cara menyelesaikan saat terjadi
masalah sengketa sesuai jalur-jalur yang di tetapkan.
b. Contoh sengketa Precontractual, misalnya pembangunan di tanah
yang masih sengketa, yang menjadi perdebatan antara warga
sekitar atau pihak yg berhubungan. Atau pembangunan bangunan
yang di tentang warga sekitar (seperti pembangunan pabrik semen
di rembang)
c. Pembangunan penataan Kawasan kalijodo di Jakarta termasuk
sengketa, karna dulu di Kawasan kalijodo sudah pernah di
bubarkan oleh pemerintah setempat, dan sekarang di dirikan lagi.
Hal tersebut menjadikan penataan Kawasan kalijodo termasuk
dalam sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau
dimanfaatkan selama 10 (sepuluh)tahun. (pascacontractual)
d. maka didapat kesimpulan bahwa sebaiknya terjadinya sengketa
pada suatu proyek konstruksi se-dapat mungkin dihindari karena

4. selain akan memberi dampak buruk bagi kelangsungan proyek
tetapi juga akan menimbulkan ketidakefisien-an dalam hal waktu
dan biaya. Setiap potensi sengketa yang muncul dapat dideteksi
sejak dini melalui Dewan Sengketa (Dispute Board) sehingga
potensi – potensi sengketa tersebut tidak akan berkembang menjadi
sebuah sengketa konstruksi yang normatif, kompleks, dan
merugikan banyak pihak tentunya.
Dalam melaksanakan pembangunan proyek sekarang banyak
orang yang melibatkan perusahaan-perusahaan jasa kontruksi. Dan
dalam melakukan pembangunan tidak sedikit juga yang timbul
masalah dalam proses berjalannya pembangunan. Contohnya
sengketa, banyak sekali kasus sengketa dalam pelasanaan proyek
misalnya: sengketa sebelum, proses, maupun setelah pembangunan
selesai. Dan cara-cara menghindari kasus sengketa tersebut ialah,
➢ perjanjian-perjanjian sebelum terlaksananya proyek harus
jelas dan kesepakatan Bersama dan mengetahui banyak
pihak-pihak penting lainya, biar bisa jadi saksi nantinya.
➢ Ijin-ijin semua pihak di selesaikan, agar tidak menjadikan
masalah nantiya.
➢ Di pihak jasa kontruksi juga harus melakukan pekerjaan
sesuai perjanjian dan kesepakan Bersama.