Dokumen ini membahas langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi penambahan item pekerjaan yang tidak tercantum dalam RAB, perbedaan pre contract meeting, progress hand over, dan final hand over, dampak pemakaian SKA yang sama di lebih dari satu proyek, pengertian SPMK dan addendum, bab-bab yang terdapat pada rencana mutu kontrak, serta penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang dapat dilakukan melalui jalur konsultasi, neg

1. TUGAS
MANAJEMEN KONSTRUKSI II
DISUSUN OLEH :
RIZAL KHOIRUL ANAM
17.1003.222.010.689
Dosen Pengampu :
M. AFIF SALIM, ST. MT. MM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TAHUN AKADEMIK
2020

2. 1. Apabila terjadi penambahan item pekerjaan pada sebuah proyek, sedangkan item
tersebut tidak ada dalam RAB rencana, langkah apa yang harus anda lakukan jika
anda sebagai (a) konsultan, (b) kontraktor, (c) pemilik pekerjaan ( BBWS Pemali
Juana).
a. Konsultan
a) Dalam keadaan mendesak, PPK dapat memberikan perintah perubahan secara
lisan dan kontraktor harus memenuhi perintah tersebut. Namun demikian,
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari semua perintah lisan tersebut harus telah
ditindak lanjuti dengan perintah tertulis.
b) Dalam hal melampaui kontrak, pekerjaan tambah/ kurang agar segera diajukan
untuk mendapatkan persetujuan penetapan harga sesuai kebutuhan dan
ditindaklanjuti dengan addendum. Pembuatan addendum dapat dilakukan
beberapa kali tanpa harus menunggu sampai proyek mendekati selesai.
c) Apabila pada pekerjaan utama (major item) terjadi kenaikan volume pekerjaan
melebihi 20% (dua puluh persen), atau tidak sesuai dokumen kontrak maka
pihak proyek/ PPK akan meninjau kembali harga satuan yang telah disepakati
bersama didalam kontrak.
d) Apabila dijumpai tambahan yang berupa kenaikan volume pada pay item
tertentu yang sedemikian besar, agar dipikirkan kemungkinan perlunya
tambahan peralatan dan tambahan waktu. Demikian pula tambahan pekerjaan
untuk pay item baru (diluar kontrak), agar dipikirkan kemungkinan perlunya
tambahan peralatan dan tambahan waktu.
e) Apabila ada percepatan waktu pelaksanaan, baik yang disebabkan perlunya
segera pekerjaan selesai karena sesuatu hal, maupun volume yang meningkat
sedemikian besar, dengan waktu pelaksanaan tetap, yang menyebabkan
kenaikan nilai kontrak, agar segera dilaporkan kepada Atasan Langsung untuk
mendapatkan penyelesaian.
f) Variation Order dan Change Order dapat diselesaikan di tingkat PPK, jika
tidak menyebabkan bertambahnya nilai kontrak pekerjaan dan mengurangi
percepatan target pekerjaan. Jika sebaliknya maka harus dikonsultasikan/
didiskusikan ditingkat Satker.
b. Kontraktor
Yang harus dilakukan adalah dengan membuat perjanjian Form kerja tambah baru
anatara konsultan pengawas, owner dan kontraktor dengan mengisi item kerja

3. tamabah beserta gambar, volume dan harga penawaran pekerjaan tambah tersebut,
dan ditanda tangani oleh konsultan pengawas dan owner.
c. Pemilik Pekerjaan ( BBWS Pemali Juana)
Melakukan Review Ulang dan Mengajukan penambahan/perubahan dokumen
dengan melakukan ADDENDUM pekerjaan.
2. Apa perbedaan Pre Contract Meeting, Progress Hand Over dan Final Hand Over ?
Rapat persiapan perjanjian pekerjaan (pre Contract meeting) merupakan
pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan perjanjian
kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis
sebagai pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan,
Serah Terima Sementara Pekerjaan (Progress Hand Over-PHO) adalah suatu
kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia
jasa kepada direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil
Pekerjaan.
Sedangkan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) adalah
suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia
jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua
kewajibannya selama masa pemeliharan.
3. Salah satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah pemakaian SKA dengan nama
yang sama di lebih dari satu proyek. Sebutkan dampak yang terjadi!
"pinjam tenaga ahli" untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana
yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan "SKT/SKA tenaga
ahli ", dan akhirnya akan berujung penjara karena melampirkan tenaga ahli fiktif.
4. Apa yang anda ketahui tentang SPMK, addendum
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian
Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan di dalam Kontrak pengadaan
barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada

4. kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi. Berikut ini contoh Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK).
Addendum adalah penambahan/perubahan dokumen pada saat lelang atau sebelum
kontrak ditandatangani,
5. Apa yang anda ketahui tentang Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebuah proyek, dan
sebutkan bab-bab yang ada pada RMK !
Rencana Mutu Kontrak adalah suatu pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan
pekerjaan, agar produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum
dalam kontrak.
Adapun Dokumen-dokumen acuan yang digunakan untuk pengendalian mutu
pekerjaan agar sesuai dengan yang diinginkan adalah antara lain : Dokumen
pengadaan, Dokumen kontrak, Berita Acara, dan kesepakan-kesepakatan perubahan
yang disetujui bersama antara [PPK], Kontraktor pelaksana, dan Konsultan
pengawas/supervisi (jika ada).
6. a. Sengketa jasa konstruksi dapat saja terjadi pada tingkat perencanaan konstruksi,
pelaksanaan konstruksi, juga pada tingkat perngawasan konstruksi itu sendiri.
dan yang sering terjadi adalah pada saat pelaksanaan konstruksi dilapangan
tidak sesuai bestek, baik bestek tertulis (kontrak kerja) dan atau bestek gambar
(lampiran-lampiran kontrak), maka dari itu untuk mengatasi permasalahan
tersebut peran konsultan pengawas lapangan sangat penting dalam pelaksanaan
suatu proyek.
b. Pembangunan penataan kawasan Kalijodo (Jakarta)
c. Proyek sengketa Precontractual
d. Kesimpulan
1. Sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada masa precontractual, masa
contractual, dan masa pascacontractual.
2. Pada masa contractual, dapat saja terjadi sengketa pada saat Perencanaan
Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi, dan Pengawasan Konstruksi.
3. Alternatif penyelesain sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur
konsultasi, negosisi, mediasi, konsiliasi, pendapat hukum oleh lembaga
arbitrase, atau gabungan kelima jalur tersebut sesuai tingkat kebutuhan.