1. TUGAS
MANAJEMEN KONSTRUKSI II
DISUSUN OLEH :
NAMA : MUHAMMAD FARKHAN
KELAS : T. SIPIL C
NIM : 171003222010702
DOSEN PENGAMPU : M. AFIF SALIM ST., MT.
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2. 1. Langkah yang harus dilakukan apabila terjadi penambahan item pekerjaan di proyek, jika :
a. Sebagai Konsultan akan meminta persetujuan dari pemilik proyek (owner) atau pihak
terkait bahwa ada item pekerjaan yang perlu ditambahkan atau di addendum karena tidak
sesuai dengan kebutuhan lapangan atau tidak sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan.
b. Sebagai Kontraktor akan melaporkan kepada konsultan pengawas / konsultas supervisi dan
melaporkan juga kepada pemilik proyek (owner) bahwa ada item pekerjaan baru yang
tidak ada di RAB karena tidak sesuai dengan keadaan kenyataannya di lapangan. akan
meminta persetujuan kepada konsultan pengawas / konsultas supervise dan pemilik proyek
(owner) supaya RAB yang sudah ada untuk dibuat addendum.
c. Sebagai pemilik Pekerjaan akan memutuskan supaya dibuat addendum dan ditambahkan
item pekerjaan baru yang sesuai dengan keadaan lapangan karena item pekerjaan yang ada
di RAB tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.
2. a. Pengertian Pre Contruction Meeting (PCM)
Rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (pre construction meeting) merupakan
pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis
sebagai pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, wakil masyarakat
setempat dan instansi terkait guna menyamakan persepsi tersebut seluruh dokumen kontrak
dan membuat kesepakatan tersebut, hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen
kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan. Pelaksanaan PCM harus diselengarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SPMK / Surat Perintah Mulai Kerja. Rapat PCM dituangkan dalam Berita
Acara dan ditanda tangani oleh 3 (tiga) pihak; Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi Pekerjaan
dan Penyedia jasa. Berita Acara Rapat Persiapan Pekerjaan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari Dokumen Kontrak yang berlaku.
b. Pengertian PHO (Progress Hand Over)
PHO merupakan penyerahan pertama ketika pekerjaan selesai 100 % sesuai desain,
kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan. Setelah seluruh item pekerjaan telah selesai
dilaksanakan, dimana tidak ada lagi kekurangan volume lapangan (Progress fisik sudah
100 %) dan seluruh administrasi sampai proses fisik lapangangan telah dilengkapi, maka
bersama surat pengajuan ke PPHP, seluruh administrasi tersebut dilampirkan seperti
3. kontrak, addendum (jika ada), Back Up data final, As built drawing, photo dokumentasi
dan dakumen lain yang diperlukan oleh PPHP).
c. Pengertian FHO (Final Hand Over)
Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) adalah suatu kegiatan serah
terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi
pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa
pemeliharan.
3. Apabila SKA namanya sama dan keahliannya berbeda dipakai di beberapa paket pekerjaan
penunjukan langsung maupun lelang tender maka tidak dipermasalahkan oleh pejabat Unit
Pengadaan Barang dan Jasa. Begitu pula sebaliknya apabila SKA yang dipakai namanya sama
dan keahliannya sama dipakai di beberapa paket pekerjaan penunjukan langsung maupun
lelang tender maka penyedia jasa tersebut tidak akan menang dalam proses lelang tender
tersebut.
4. a. Pengertian SPMK
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak.
SPMK merupakan pengganti surat pesanan di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan
kata lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak
pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi. Berikut ini contoh Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK).
b. Pengertian Addendum
Addendum adalah tambahan dari suatau kontrak atau perjanjian. Addendum pada
umumnya berisi ketentuan yang berubah, memperbaiki atau merinci lebih lanjut dari suatu
perjanjian. Addendum muncul karena adanya perubahan dari isi perjanjian (adanya tambah
kurang pekerjaan yang belum ada dalam item pekerjaan di RAB), atau karena adanya hal-
hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.
5. a. Pengertian RMK
Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen pelaporan
administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali ditiadakan oleh Kontraktor
Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan membebani. Bagi Konsultan Supervisi, RMK
merupakan salah satu alat pengendali yang jitu. Nah dengan latar belakang yang saling
4. tolak belakang antara Kontraktor Pelaksana vs Konsultan Supervisi ini, RMK tetaplah
harus disiapkan demi Pengendalian Proyek agar sesuai jadual yang telah ditetapkan, tidak
menyalahi spesifikasi dan kualitas, serta mengacu pada kuantitas yang telah dianggarkan.
b. Bab – Bab yang ada dalam RMK
DAFTAR ISI
a. Bab I
a. Pendahuluan
b. Bab II
a. Umum
- Informasi Pemilik
- Identitas Pekerjaan
- Diskripsi Pekerjaan
c. Bab III
a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Struktur Organisasi
- Uraian Tanggung Jawab
d. Bab IV
a. Rencana Mutu Kontrak
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik teknik
- Jadwal pelasanaan
- Metode pelaksanaan
- Kriteria penerimaan
- Ringkasan pemeriksaan dan pengetesan
- Daftar monitoring kerja
- Daftar peralatan
- Check List
- Audit mutu pekerjaan
e. Bab IV
a. Penutup
5. b. Lampiran-lampiran
6. a. Tanggapan
Makalah tersebut menjelaskan tentang sengketa yang terjadi pada jasa
konstruksi yang sering terjadi di lapangan pada sebuah proyek konstruksi. Menurut saya
makalah ini isinya cukup lengkap, karena dilengkapi dengan jenis-jenis sengketanya dan
juga terdapat cara penyelesaian sengketa tersebut.
b. - sengketa yang terjadi di kawasan kalijodo (Jakarta)
- Sengketa yang terjadi di gang dolly (Surabaya)
c. Sengketa yang terjadi di pinggiran sungai ciliwung (Jakarta) untuk program normalisasi
sungai
d. Sengketa yang terjadi di kawasan Kalijodo (Jakarta) termasuk dalam sengketa pasca
precontractual
e. Kesimpulan
a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi.
b. Sengketa jasa konstruksi terdiri dari Precontractual, contractual, pascacontractual
c. Penyelesaian Sengketa jasa konstruksi dapat melalui jalur Konsultasi, Jalur Negosiasi,
Jalur Mediasi, Jalur Perdamaian, Jalur Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase.
d. Tanggung jawab pelaku sengketa jasa konstruksi terdiri dari : Tanggung jawab secara
Perdata dan Tanggung Jawab Secara Pidana.
