Tugas kuliah ini membahas beberapa topik terkait manajemen konstruksi, seperti penambahan item pekerja di luar RAB, perbedaan pre contract meeting, progress hand over dan final hand over, dampak penggunaan satu nama SKA untuk beberapa proyek, pengertian SPMK dan RMK, serta tanggapan mengenai makalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

1. TUGAS KULIAH
MANAJEMEN KONSTRUKSI II
TUGAS PERTEMUAN KE-6
Dosen Pengampu : M. Afif Salim S.T., M.T.
Disusun oleh :
Andry Yudha Pratama (17.1003.222.01.0618/T.Sipil A2)
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Tahun Ajaran 2019-2020

2. JAWABAN
1. Jika ada penambahan item pekerja pada proyek dan tidak masuk ke dalam
RAB rencana apa yang harus dilakukan jika :
A. Konsultan : Jika saya menanggapi masalah ini ketika posisi saya
sebagai konsultan saya akan beepacu pada Pasal 9 ayat (3) Permen PU
Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan
Pekerja Kontruksi dan Jasa Konsultansi JO Permen PUPR Nomor
31/PRT/M/2015.
B. Kontraktor : Sebagai kontraktor dengan menambahkan pekerja
yang tidak sesuai dalam RAB meninjau lagi pada faktor yang terjadi di
lapangan, jika penambahan pekerja dapat mempercepat penyelesaian
pekerjaan di lapangan dari batas di tentukan dan tidak melanggar
perjanjian dan hukum yang berlaku saya akan menambah pekerja dan
faktor di lapangan terkadang juga tidak sesuai dengan perkiraan yang
sangat dah di susun seperti di jelaskan pada aspek teknik, aspek waktu
dan aspek biaya.
C. Pemilik Pekerjaan (BWS pemali juana) : Ya jika memang perlu di
tambahkan dan tidak membuat pembengkakan RAB dan meninjau
kembali kepada faktor pontesial penyebab permasalahan
hukum/perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan tambahkan saja.
2. Perbedaan Pre Contract Meeting, Progress Hand Over dan Final Hand
Over
a. Pre contract meeting merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh
unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti pihak
Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis sebagai
pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, wakil
masyarakat setempat dan instansi terkai guna menyamakan presepsi

3. tersebut seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan tersebut
halhal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun
kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
b. Progress Hand Over dan Final Hand Over PHO dan FHO hanya terdapat
pada pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan untuk pengadaan barang hanya
dikenal dengan istilah serah terima pertama atau penyerahan pertama.
Dilakukannya tahapan pelaksanaan PHO dan FHO bertujuan untuk
Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC dari manajemen mutu
pekerjaan konstruksi. Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional
Hand Over-PHO) adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan
yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan
setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan.
Sedangkan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand OverFHO) adalah
suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi
dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa
menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharan.
3. Dampak dari penggunaan satu nama SKA dalam beberapa proyek
 Korupsi
 Tidak fokusnya dalam satu Pekerjaan
 Terbaginya waktu menjadi pekerja tidak efektif
 Di perjual belikan
4. Pengertian SPMK
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen
kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan

4. di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau
konstruksi.
5. Pengertian RMK
Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen pelaporan
administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali ditiadakan oleh Kontraktor
Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan membebani. Bagi Konsultan Supervisi,
RMK merupakan salah satu alat pengendali yang jitu. Nah dengan latar belakang
yang saling tolak belakang antara Kontraktor Pelaksana vs Konsultan Supervisi
ini, RMK tetaplah harus disiapkan demi Pengendalian Proyek agar sesuai jadual
yang telah ditetapkan, tidak menyalahi spesifikasi dan kualitas, serta mengacu
pada kuantitas yang telah dianggarkan.
6.
 BAB I: PENDAHULUAN
 BABII: UMUM,Tujuan, Informasi Pemilik, Identitas Pekerjaan,
Diskripsi Pekerjaan
 BAB III: STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
 BAB IV: RENCANA MUTU KONTRAK
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik Teknik
- Jadwal Pelaksanaan
- Metode Pelaksanaan

5. - Kriteria Penerimaan
- Rencana Pemeriksaan dan Pengetesan
- Daftar Monitoring Kerja
- Daftar Peralatan
- Check List
- Audit Mutu Pekerjaan
BAB V : PENUTUP
Tanggapan saya mengenai makalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa
konttruksi:
a. Tanggapan mengenai makalah
Makalah tersebut sangat bagus, karena dapat membantu para penuntut ilmu atau
para pelaku jasa kontruksi bisa mengatahui hal hal yang bakal terjadi dalam
melakukan pembangunan proyek. Dan dapat mengantisipasi terjadinya masalah
yang bakal terjadi dalam proses pembangunan, dan tau cara menyelesaikan saat
terjadi masalah sengketa sesuai jalur-jalur yang di tetapkan.
b. Contoh sengketa Precontractual, misalnya pembangunan di tanah
yang masih sengketa, yang menjadi perdebatan antara warga
sekitar atau pihak yg berhubungan. Atau pembangunan bangunan
yang di tentang warga sekitar (seperti pembangunan pabrik semen
di rembang)
c. Pembangunan penataan Kawasan kalijodo di Jakarta termasuk
sengketa, karna dulu di Kawasan kalijodo sudah pernah di
bubarkan oleh pemerintah setempat, dan sekarang di dirikan lagi.
Hal tersebut menjadikan penataan Kawasan kalijodo termasuk
dalam sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau
dimanfaatkan selama 10 (sepuluh)tahun. (pascacontractual).

6. d. maka didapat kesimpulan bahwa sebaiknya terjadinya sengketa
pada suatu proyek konstruksi se-dapat mungkin dihindari karena
selain akan memberi dampak buruk bagi kelangsungan proyek
tetapi juga akan menimbulkan ketidakefisien-an dalam hal waktu
dan biaya. Setiap potensi sengketa yang muncul dapat dideteksi
sejak dini melalui Dewan Sengketa (Dispute Board) sehingga
potensi – potensi sengketa tersebut tidak akan berkembang menjadi
sebuah sengketa konstruksi yang normatif, kompleks, dan
merugikan banyak pihak tentunya.