Makalah berisi tentang pertanggungjawaban dalam bimbingan dan konseling

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntabilitas dalam Bimbingan dan Konseling adalah perwujudan
kewajiban konselor untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam pertanggungjawaban
tersebut, konselor perlu terlebih dahulu melaksanakan evaluasi terhadap
Bimbingan dan Konseling. Evaluasi berguna untuk melihat apakah pelaksanaan
Bimbingan dan Konseling telah berjalan sebagaimana apa yang direncanakan.
Saat ini isu tentang akuntabilitas merupakan isu yang hangat dibicarakan
pada dialog atau diskusi profesional. Pada bidang Bimbingan dan Konseling
kebutuhan tentang akuntabilitas sangat diperlukan. Konselor sekolah bekerja
dalam kerangka kerja dari suatu program BK yang komprehensif secara
meningkat akan diminta untuk menunjukkan bahwa pekerjaannya memberikan
kontribusi pada kesuksesan siswa.
Pertanyaan yang sering muncul dalam akuntabilitas ini adalah : “Apakah
pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling dapat memberikan pencapaian
prestasi akademik siswa? Apakah pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling
dapat memberikan perubahan pada siswa?” Tentunya hal ini merupakan tantangan
tersendiri bagi konselor dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Hal ini
berkaitan dengan apakah hasil pertanggungjawaban konselor dapat diterima oleh
semua pihak yang terkait, sehingga pada akhirnya Bimbingan dan Konseling
mendapat dukungan secara penuh dari pihak sekolah dan orang tua. Dalam
makalah ini akan dibahas mengenai akuntabilitas Bimbingan dan Konseling serta
implikasi pelaksanaannya.

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling
Stone & Dahir mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan untuk
menyediakan dokumentasi tentang efektivitas hasil kegiatan profesional. Myrick
(dalam diltz and kimberly, 2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai jawaban
atas tindakan seseorang, terutama dalam hal menetapkan tujuan, melaksanakan
prosedur, dan menggunakan hasil untuk perbaikan program. Ini melibatkan
pengaturan tujuan, mendefinisikan apa yang sedang dilakukan, dan
mengumpulkan informasi yang mendukung setiap hasil prestasi yang diklaim.
Studer dan Sommers (dalam diltz and kimberly, 2010) mendefinisikan
akuntabilitas dengan tiga jenis evaluasi: (a) program yang meliputi survei untuk
menilai tujuan, dan kegiatan program, (b) personil, yang mencakup daftar periksa
pada portofolio untuk menentukan kinerja konselor sekolah untuk
mempertahankan pekerjaannya, dan (c) evaluasi pelayanan individual, yang
meliputi penilaian obyektif berdasarkan pada indikator dari siswa atau perubahan
perilaku kelompok yang baru.
Evaluasi program BK secara komprehesif, menurut Gysbers dan
Henderson (2006) meliputi evaluasi program, pelaksanaan dan hasil. Evaluasi
program BK merupakan isu profesional penting yang dibahas sejak tahun
1920-an (Gysbers, 2004). Tahap evaluasi merupakan hal yang sangat penting
untuk menunjukkan bahwa konselor sekolah telah bekerja maksimal memberikan
kontribusi bagi keberhasilan siswa, terutama prestasi akademik. Terdapat tiga
jenis evaluasi yang diperlukan konselor sekolah untuk menunjukkan bahwa
mereka bekerja dalam kerangka kerja program BK yang komprehensif untuk
memberikan kontribusi bagi keberhasilan siswa secara keseluruhan. Ketiga jenis
evaluasi tersebut adalah : evaluasi personil, evaluasi program, dan evaluasi hasil.
1. Evaluasi Kinerja Konselor Sekolah
Evaluasi kinerja personil atau konselor merupakan prosedur yang
digunakan untuk menilai efektivitas pekerjaan konselor sekolah dalam

3. 3
kerangka kerja program BK komprehensif (Gysbers & Henderson, 2006).
Evaluasi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan layanan yang
dibutuhkan oleh siswa. Penilaian yang diberikan berkaitan dengan
efektivitas konselor sekolah dalam mencapai standar evaluasi kinerja konselor
profesional yang terdiri dari 6 standar kompetensi dan 15 Kriteria. Standar
kinerja personil merupakan pengukuran yang digunakan untuk membuat
penilaian tentang ruang lingkup kinerja konselor sekolah dalam program
BK komprehensif. Setelah sejumlah/ beberapa standar kinerja personil
dispesifikasikan, dimana standar-standar kinerja tersebut sepenuhnya
mewakili program komprehensif secara lengkap, maka dibuatlah (secara
tertulis) beberapa kriteria dan deskriptor untuk tiap-tiap standar yang
mencerminkan spesifikasi tiap aspek penting dari standar tersebut. Diperlukan
kriteria dan deskriptor dalam jumlah yang memadai/ cukup untuk memastikan
para evaluator bahwa seluruh aspek penting dari tiap standar kinerja personil
telah teridentifikasi dan dapat dievaluasi.
Seperti apakah standar-standar, kriteria, dan deskriptor kinerja
personil? Untuk menggambarkan hal tersebut, berikut ini sebuah contoh
standar yang terdiri dari dua kriteria dan beberapa deskriptor.
Standar 4: Guru BK professional mengimplementasikan komponen dukungan
sistem melalui manajemen program bimbingan efektif dan dukungan dari
program bimbingan lainnya.
Kriteria 8: Guru BK profesional memberikan program bimbingan
komprehensif dan seimbang komponennya bersama dengan staf sekolah
lainnya, meliputi :
a. Berkonsultasi dengan guru dan staf lain mengenai program BK.
b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan bimbingan
konseling.
Kriteria 9: Konselor Profesional memberikan dukungan terhadap program
sekolah lainnya, meliputi:
a. Ikut terlibat struktur kepanitian sekolah.
b. Mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi
akademik siswa.

4. 4
c. Mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi non
akademik siswa.
2. Evaluasi Program BK
Evaluasi program adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan
sejauh mana program bimbingan dan konseling komprehensif berfungsi
sepenuhnya. Penilaian yang diberikan terletak pada kondisi suatu program
tertentu dengan menggunakan standar dan kriteria evaluasi program yang
ada didalam kerangka kerja program BK komprehensif (Gysbers &
Henderson, 2006). Jumlah standar dan kriteria evaluasi program yang
digunakan haruslah memadai untuk memastikan bahwa program BK
komprehensif tersebut benar-benar lengkap.
Kapan dan seberapa sering kita harus melakukan evaluasi program
bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kita dapat menggunakan evaluasi
program untuk menentukan apakah program bimbingan dan konseling sekolah
kita telah memenuhi standar dan kriteria sebagaimana telah ditetapkan.
Evaluasi program dilakukan secara berkala, akan mampu melihat apakah
program yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan dengan baik. Hasil
evaluasi program menunjukkan di mana kemajuan telah dibuat atau aspek
apakah yang kurang menunjukkan kemajuan dari keseluruhan program dan
pelaksanaan bimbingan dan konseling komprehensif.
3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan BK
Evaluasi hasil merupakan prosedur yang digunakan untuk
mengetahui dampak dari program dan pelaksanaan (kegiatan serta
layanan) BK komprehensif bagi keberhasilan/prestasi siswa, terutama
pada prestasi akademik siswa. Hasil yang diharapkan dari evaluasi hasil
meliputi: kehadiran di kelas, kedisiplinan, nilai rata-rata kelas, dan tingkah
laku siswa. Perubahan-perubahan positif seperti yang telah disebutkan di
atas lebih diharapkan sebagai akibat dari partisipasi siswa dalam kegiatan
program BK komprehensif.
Dalam merancang rencana evaluasi hasil, beberapa jenis data dapat
digunakan. Jenis pertama adalah data proses yang menggambarkan kegiatan
bimbingan dan konseling dan layanan apa, kapan diberikan, dan untuk siapa

5. 5
diberikan. Data proses memberikan bukti bahwa kegiatan dan layanan
bimbingan dan konseling benar-benar disediakan. Jenis yang kedua adalah
data persepsi, yang memberitahu kita apa yang siswa, orang tua, guru, kepala
sekolah, atau orang lain pikirkan atau rasakan tentang kegiatan dan layanan
serta pekerjaan konselor. Data hasil merupakan jenis ketiga, yaitu perilaku
sebenarnya dari siswa yang diukur dengan tingkat kehadiran, tingkat
kedisiplinan, nilai rata-rata di kelas, dan skor tes prestasi. Semua jenis data
berguna dalam memastikan dampak program bimbingan dan konseling
komprehensif terhadap perilaku siswa (Nur Hidayah & Elia Flurentin, 2013).
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, maka akan diketahui apakah
kegiatan Bimbingan dan Konseling yang telah dilakukan dapat memberikan
perubahan yang lebih baik pada diri siswa. Konselor harus
mempertanggungjawabkan kegiatan Bimbingan dan Konseling yang telah
dilaksanakannya. Kegiatan pertanggungjawaban ini disebut dengan Akuntabilitas
Bimbingan dan Konseling. Akuntabilitas dalam Bimbingan dan Konseling adalah
perwujudan kewajiban konselor untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam hal ini konselor
berkewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakannya atau
badan yang membawahinya kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta
jawaban atas kewenangan yang telah diberikan untuk mengelola sumber daya
tertentu.
Sumber daya yang dimaksud di atas adalah terfokus kepada prestasi
akademik, perkembangan pribadi atau sosial, dan karir konseli. Prinsip ini
mengandung arti bahwa rumusan perilaku yang hendak dicapai, sistem intervensi
psikoedukatif dan assessment merupakan komponen yang terkait dalam
akuntabilitas bimbingan dan konseling (Sunaryo Kartadinata, 2004).
Dalam akuntabilitas Bimbingan dan Konseling terdapat beberapa kriteria.
Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
Krumboltz, 1974 (dalam Gibson & Mitchell, 1981) mengidentifikasi tujuh kriteria

6. 6
yang harus dipenuhi jika sistem akuntabilitas adalah untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan
umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan
perilaku yang diamati dan dirasakan oleh konseli.
3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
4. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan
yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk
melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan
dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam
perancangan.
7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka akan diketahui apakah kegiatan
Bimbingan dan Konseling yang dilakukan telah sesuai dalam membantu perubahan
siswa ke arah yang lebih positif.
Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling merupakan kesempatan bagi
konselor sekolah untuk memberikan bukti nyata dari kualitas mereka bekerja.
Krumboltz (1974, dalam Gibson & Mitchell) mencatat bahwa kemampuan
melakukan akuntabilitas menjamin upaya konselor untuk membangun sistem
akuntabilitas yang memiliki kontribusi untuk diri mereka sendiri. Sebuah sistem
akuntabilitas akan memungkinkan konselor untuk:
1. Mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka.
2. Metode konseling dapat dipilih berdasarkan keberhasilan yang telah
ditunjukkan.
3. Melakukan identifikasi konseli yang selama ini kebutuhannya belum
terpenuhi.
4. Merancang metode yang singkat untuk operasional kegiatan rutin.

7. 7
5. Melakukan tukar pendapat dengan staf untuk meningkatkan pencapaian
tujuan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang
(Gibson & Mitchell, 1981).
Lebih lanjut Gibson & Mitchell (1981), mengungkapkan bahwa dengan
melaksanakan akuntabilitas, konselor belajar bagaimana untuk membantu konseli
lebih efektif dan efisien, konselor akan mendapatkan:
1. Banyak masalah yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
kecakapan/kompetensi yang mendorong adanya pengakuan dari penerima
layanan
2. Meningkatnya dukungan keuangan
3. Lebih baik dalam hubungan kerja dengan profesional lainnya
4. Diakui berdiri professional, dan
5. Tingkat kepuasan terhadap layanan terus-menerus dilakukan yang
diarahkan kepada sasaran perbaikan (baik program maupun
implementasinya) dan adanya penghargaan yang lebih mantap.
B. Implikasi Pelaksanaan Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling
Pelaksanaan akuntabilitas yang baik akan menciptakan implikasi yang
positif berkenaan dengan konselor (sebagai orang yang menjadi penyelenggara
layanan) dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Hal itu tercermin dalam
penatalaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.
Akuntabilitas berarti bahwa konselor sekolah dapat mempertanggungjawabkan
dokumen pekerjaan yang dilakukannya bagi para mitra dalam proses pendidikan
siswa, orang tua dan pengasuh, rekan-rekan di sekolah, dan rekan di masyarakat.
Bentuk pertanggungjawaban oleh konselor, diantanya: (a) pelaksanaan
bimbingan konseling harus bisa memberikan perubahan siswa ke arah yang lebih
baik, misalkan: konselor mampu membantu siswa untuk mengubah kebiasaan yang
sering terlambat datang ke sekolah; (b) pelaksanaan bimbingan konseling harus bisa
membuat personil sekolah dan masyarakat mengakui keberadaan BK, sehingga
konselor mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan program selanjutnya; (c)
pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling harus bisa menumbuhkan
kepercayaan kepala sekolah dan seluruh personil sekolah, serta orangtua siswa

8. 8
sehingga adanya peran Bimbingan dan Konseling akan dirasa sangat membantu
proses perkembangan siswa secara optimal.
Di Indonesia Bimbingan dan Konseling mulai dikenal sekitar tahun
1960an, tertinggal sekitar 40 tahun lebih dari negara pencetusnya yaitu Amerika.
Dilihat dari perkembangannya, bisa dimaklumi jika praktik akuntabilitas di
Indonesia belum semaju di Amerika. Umumnya, di Indonesia praktik
akuntabilitas terkendala oleh kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh para
konselor. Hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi BK di sekolah
adalah konselor di sekolah tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kegiatan evaluasi Bimbingan dan Konseling. Hal ini terjadi karena banyak
konselor sekolah yang bukan berasal dari S1 Bimbingan dan Konseling.
Akibatnya mereka tidak bisa menyusun instrumen evaluasi Bimbingan dan
Konseling. Terdapat beberapa implikasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan
Bimbingan dan Konseling di Indonesia:
1. Kompetensi Konselor
Konselor di Indonesia harus memiliki kompetensi untuk bisa
melaksanakan praktik akuntabilitas, seperti yang diamanatkan oleh permendiknas
27 tahun 2008 bahwa kompetensi profesional konselor meliputi berbagai hal yang
berkaitan dengan akuntabilitas diantaranya adalah menilai proses dan hasil
kegiatan BK, melakukan evaluasi proses, hasil, dan program BK,
menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan BK kepada pihak terkait,
menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan
program BK, dan juga menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan
dan konseling. Untuk itu konselor harus aktif untuk mencari dan menambah
pengetahuan yang diperlukan dengan mengikuti workshop, seminar, dan sumber
lain yang bisa meningkatkan keterampilan konselor dan berimplikasi pada kinerja
konselor dan akuntabilitas. Konselor harus mampu menyediakan data hasil
kinerja, tidak ada kata hasil kinerja hanya dilaporkan tanpa berbasis bukti dalam
era data seperti ini. Konselor harus mampu menyediakan data tentang efektifitas
konseling dalam mengubah siswa, dan membuktikan bahwa perubahan positif
siswa memang karena efek dari bimbingan dan konseling.
2. Perguruan Tinggi dan Atau Pendidikan Profesi

9. 9
Perguruan tinggi sedianya harus mempersiapkan kurikulum yang
tepat untuk menyiapkan mahasiswa calon konselor dengan kompetensi untuk
melaksanakan praktik konseling yang akuntabel. Perguruan tinggi juga harus
mampu secara proaktif menyelenggarakan pelatihan, mengadakan penelitian yang
berkaitan dengan akuntabilitas. Harus disadari bahwa saat ini beberapa perguruan
tinggi belum bisa menyediakan model akuntabilitas konseling yang aktual untuk
kondisi di Indonesia.
3. Dukungan Organisasi Profesi
Organisasi konseling atau ABKIN dapat berperan aktif dengan
mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
anggota ABKIN terkait dengan pelaksanaan Konseling yang akuntabel, termasuk
mengadakan pertemuan yang intens untuk bisa memproduksi naskah-naskah yang
lebih produktif, misalnya panduan untuk melaksanakan BK yang akuntabel,
panduan untuk mengevaluasi Program BK, dan sebagainya.
4. Pelaksanaan Penelitian Bagi Praktisi dan Akademisi
Banyak ide yang bisa diambil dari akuntabilitas, karena isu tentang
akuntabilitas akan selalu ada selama profesi ini ada, maka tentunya akan selalu
ada potensi untuk melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas.

10. 10
BAB III
PENUTUP
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban konselor dalam
melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling. Studer dan Sommers (2000)
mendefinisikan akuntabilitas dengan tiga jenis evaluasi: (a) program yang
meliputi survei untuk menilai tujuan, dan kegiatan program, (b) personil, yang
mencakup daftar periksa pada portofolio untuk menentukan kinerja konselor
sekolah untuk mempertahankan pekerjaannya, dan (c) evaluasi pelayanan
individual, yang meliputi penilaian obyektif berdasarkan pada indikator dari siswa
atau perubahan perilaku kelompok yang baru.
Evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam program
bimbingan
dan konseling perkembangan untuk menjamin program itu sendiri. Tujuan
evaluasi
adalah untuk menentukan nilai suatu program, berbagai kegiatan di dalam
program, dan
para staff yang terlibat dalam program tersebut, untuk kemudian mengambil
keputusan
atau tindakan-tindakan di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
akuntabilitas program BK yang dilaksanakan.
Pelaksanaan akuntabilitas yang baik akan menciptakan implikasi yang
positif berkenaan dengan konselor (sebagai orang yang menjadi penyelenggara
layanan) dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Konselor sekolah dapat
mempertanggungjawabkan dokumen pekerjaan yang dilakukannya bagi para mitra
dalam proses pendidikan siswa, orang tua dan pengasuh, rekan-rekan di sekolah,
dan rekan di masyarakat.

11. 11
DAFTAR RUJUKAN
Norman C. Gysbers & Patricia Henderson. 2006. Developing & Managing Your
School Guidance and Counseling Program. Alexandria, LA: ACA.
Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell. 1981. Introduction to Guidance. New
York: Macmillan Publishing Co., Inc.
Hidayah, Nur & Flurentin, Elia. 2013. Pengembangan dan Evaluasi Program
Bimbingan dan Konseling. Makalah disampaikan pada workshop PPG BK
tanggal 04 April 2013.
Gysbers, Norman C., 2004. “Comprehensive Guidance and Counseling
Programs: The Evolution of Accountability”: Jounal of Professional
School Counseling. Vol. 8, Issue1
http://itsarbolo.wordpress.com/2012/06/07/akuntabilitas-bimbingan-dan-
konseling/
http://bkpemula.wordpress.com/2012/02/12/akuntabilitas-bk/