Kode Etik Bimbingan dan Konseling sesuai dengan hasil Kongres XII Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) yang dilaksanakan di Pekanbaru, 27 – 29 April 2018

1. 0

2. PENGURUS BESAR
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
Sekretariat: Lab. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Yogyakarta; Alamat: Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281,Telepon :0812-2707-448 dan 0812-5297-599; email:
pengurusbesar@abkin.org
KEPUTUSAN PENGURUS BESAR
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
NOMOR 009/SK/PB ABKIN/VIII/2018
tentang
PENETAPAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS BESAR ABKIN
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakandan
program Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN), maka
perlu disusun Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia.
b. Bahwa Kongres XIII ABKIN di Pekanbaru pada tanggal 27-
29 April 2018 telah menyepakati perubahan Kode Etik
Bimbingan dan Konseling Indonesia, ABKIN.
c. Bahwa dipadang perlu untuk menetapkan Kode Etik
Bimbingan dan Konseling Indonesia melalui Keputusan PB
ABKIN.
Mengingat : 1. Kongres XIII ABKIN padatanggal 27-29 April 2018 di
Pekanbaru, Riau.
Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pegurus Harian PB ABKIN pada tanggal 12-13
April 2018 di UNJ DKI Jakarta.
2. Hasil Rapat Kerja PB ABKIN tanggal 27 Mei 2018 di UNY
Yogyakarta
3. Hasil Sidang Komisi Kode Etik pada Rapat Kerja Nasional
ABKIN tanggal 10-11 Juli 2018 di Hotel Grand Keisha, Jl.
Afandi no 9 Yogyakarta.
MEMUTUSKAN
Pertama : Menetapkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia,
Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) yang naskah
selengkapnya terlampir dalam keputusan ini.
Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.
Ketiga Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian dan apabila terjadi kekeliruan akan segera diperbaiki.
Ditetapkan di : Yogyakarta
Padatanggal : 9 Agustus 2018
Ketua Umum
Dr. Muh Farozin, M.Pd.
NA 34231554112312017
Sekretaris Jenderal
Dr. Triyono, M.Pd.
NA 35265156012812018

3. 1
MUKADIMAH
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merupakan
organisasi yang bersifat keilmuan, profesional, dan independen yang
anggotanya para sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan
konseling.Mereka bekerja dalam berbagai setting, khususnya
pendidikan.Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral sistem
pendidikan nasional bertujuan untuk menghantarkan peserta didik mencapai
perkembangan yang optimal.Artinya mereka mampu menavigasi perjalanan
hidupnya melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan
keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karier untuk
mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi
warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum.Peserta didik mampu
untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan
karier itu yang ditumbuhkan secara isi-mengisi atau komplementer antara
guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pendidik lain dalam
setting pendidikan.
Nilai-nilai etika professional merupakan hal yang sangat penting
dalam profesi pembantuan (helping profession). Inti dari nilai bimbingan
dan konseling adalah 1) meningkatkan pencapaian tugas-tugas
perkembangan manusia di seluruh rentang kehidupannya; 2) menghormati
keragaman dan menggunakan pendekatan multikultural untuk mendukung
nilai, martabat, potensi, dan keunikan setiap individu dalam konteks sosial
dan budaya mereka; 3) mempromosikan keadilan sosial melalui layanan
advokasi; 4) menjaga integritas pribadi dalam hubungan konselor-konseli;
dan 5) mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling dengan cara yang
kompeten dan dilandasi perilaku etis.
Nilai-nilai profesional akan menjadi landasan perilaku etis dan dalam
pengambilan keputusan. Prinsip dasar dari perilaku etis profesional antara
lain otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, kejujuran. Sikap-sikap dasar
tersebut harus dijunjung tinggi dan diiamalkan oleh setiap guru bimbingan
dan konseling atau konselor dalam menavigasi perkembangan konseli secara
optimal.Atas dasar pemikiran di atas, maka diaturlah perilaku etis tersebut
dalam sebuak Kode Etik Bimbingan dan Konseling dalam naskah ini.

4. 2
KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA)
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN
Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui tahapan asesmen
kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, evalusi, pelaporan,
dan tindak lanjut bimbingan dan konselingserta dilakukan dalam suatu
kolaborasi dengan pendidik lain serta pemangku kepentingan layanan yang
dapat menciptakan peluang kemandirian dan kesetaraan dalam meraih
kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip dasar
profesionalitas berikut.
1. Setiap individu dilayani atas dasar kemuliaan harkat dan martabat
kemanusiaannya.
2. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan
hormat dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan
bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional.
3. Profesi bimbingan dan konseling memberikan pelayanan bagi individu
atau kelompok dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam
dalam budaya, etnis, agama dan keyakinan, usia, status sosial dan
ekonomi, individu dengan berkebutuhan khusus, individu yang
mengalami kendala bahasa, dan identitas gender.
4. Setiap individu berhak memperoleh informasi dan layanan yang
mendukung pemenuhan kebutuhan mereka untuk mengembangkan diri.
5. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari
pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa
depan yang membahagiakan.
6. Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan dirinya sesuai
dengan hak-hak pribadinya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika
pelayanan.
Kode etik profesi adalah norma-norma, sistem nilai dan moral yang
merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh
dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam
bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap tenaga profesi dalam
menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam
rangkaian budaya tertentu.
Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai
dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam

5. 3
melaksanakan tugas, atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan
pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan
landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi,
diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi
Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Oleh karena itu, kode etik
wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota
organisasi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Kode etik dinyatakan dalam bentuk seperangkat standar, peraturan, dan
atau pedoman yang mengatur dan mengarahkan ucapan, tindakan, dan/atau
perilaku guru bimbingan dan konseling, konselor, dosen bimbingan dan
konseling anggota ABKIN sebagai pemegang kode etik yang bekerja pada
berbagai sektor dan dalam interaksi mereka dengan mitra kerja serta sasaran
layanan atau konseli dan anggota masyarakat pada umumnya.
Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki lima tujuan,
yaitu:
1. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi
anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang
profesional.
3. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (ABKIN) dan divisi-divisinya.
4. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi.
5. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan (konseli).
B. LANDASAN LEGAL
Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN, serta landasan legal
yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

6. 4
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang
Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Konselor.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014
tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah.

7. 5
BAB II
KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KEGIATAN
A. KUALIFIKASI
1. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi
akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan
dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan
Konseling.
2. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik
minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan
Konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan
Konseling dan/atau Pendidikan Profesi Konselor.
3. Magister bimbingan dan konseling adalah pendidik professional dan ahli
bimbingan dan konseling yang berkualifikasi pendidikan S2 bimbingan
dan konseling.
4. Doctor bimbingan dan konseling adalah pendidik professional dan ahli
pengembang ilmu bimbingan dan konseling yang berkualifikasi
pendidikan S3 bimbingan dan konseling.
B. KOMPETENSI
Sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan
doktor bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sikap,
pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kompetensi
sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. 6
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; dan
10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan dan
konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
Untuk kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan
umum berlaku berbeda pada setiap jenjang pendidikan.Secara berturut-turut
diuraikan sebagai berikut.
Kompetensi Pengetahuan Sarjana
1. Menguasai konsep teoretis tentang bimbingan dan konseling, pendidikan,
psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi;
2. Menguasai karakteristik sasaran pelayanan bimbingan dan konseling secara
mendalam dengan menggunakan prosedur keilmuan, memperhatikan kode
etik dan batas-batas kewenangan layanan bimbingan dan konseling;
3. Menguasai prinsip, konsep, prosedur dan teknik bimbingan bidang pribadi,
sosial, belajar dan karir;
4. Menguasai prinsip, konsep, prosedur dan teknik konseling psikodinamik,
humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif;
5. Menguasai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif bidang bimbingan
dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah;
6. Menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam
kehidupan masyarakat;
7. Menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan metode dalam evaluasi dan
supervisi layanan bimbingan dan konseling;
8. Menguasai prinsip, konsep, prosedur dan teknik komunikasi termasuk
penggunaan Teknologi Iinformasi dan Komunikasi dalam rangka
menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling; dan
9. Menguasai prinsip, konsep, prosedur dan teknik dalam pengembangan
kewirausahaan jasa profesi di bidang bimbingan dan konseling.
Kompetensi Keterampilan Khusus Sarjana
1. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan pada berbagai sasaran layanan
dengan menggunakan instrumen tes dan non tes berdasarkan prinsip-
prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip penyusunan instrumen;
2. Mampu menyusun program bimbingan dan konseling yang komprehensif,
memandirikan, dan berwawasan perkembangan yang bersifat

9. 7
pencegahan, pengembangan, pemulihan, dan pemeliharaan pada jenis,
jalur dan jenjang satuan pendidikan;
3. Mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan
individual dan peminatan, dan dukungan sistem dengan menggunakan
pendekatan, setting,metode, teknik, dan multimedia yang relevan serta
memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari
keberagaman sosial budaya pada jenis, jalur dan jenjang satuan
pendidikan;
4. Mampu melaksanakan konseling individual dan kelompok dengan
menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik,
humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif
berdasarkan kebutuhan sasaran layanan;
5. Mampu melaksanakan evaluasi program, proses, dan hasil
penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta melaporkan
hasilnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
kepada pengambil kebijakan.
Kompetensi Keterampilan Umum Sarjana
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahlian pendidikan,bimbingan dan konseling;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam
pelayanan bimbingan dan konseling;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau
kritik seni dalam bidang bimbingan dan konseling;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bidang
pendidikan,bimbingan dan konseling dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang pendidikan,bimbingan dan konseling berdasarkan
hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja bidang
pendidikan,bimbingan dan konseling (dengan pengawas, kepala sekolah,
koordinator, sejawat, dan lain-lain);
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kelompok dan
melakukan refleksi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

10. 8
layanan bimbingan dan konseling yang ditugaskan kepada kelompok
atau pimpinan;
8. Mampu melakukan evaluasi diri terhadap kinerja layanan bimbingan
dan konseling yang berada dibawah tanggung jawabnya;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data pendidikan, bimbingan dan konseling untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Kompetensi Pengetahuan Profesi
1. Menguasai prosedur praksis pendidikan, bimbingan dan konseling, serta
substansi keilmuan pendukungnya;
2. Menguasai prosedur asesmen karakteristik sasaran pelayanan bimbingan
dan konseling dengan menggunakan prosedur keilmuan, dan
memperhatikan kode etik dan batas-batas kewenangan layanan
bimbingan dan konseling;
3. Menguasai prosedur dan teknik bimbingan bidang pribadi, sosial, belajar
dan karir;
4. Menguasai prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik,
behavioristik, kognitif, postmodern dan integratif;
5. Menguasai prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif bidang
bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah;
6. Menguasai prosedur dan metode penanganan isu-isu problematika dalam
kehidupan masyarakat;
7. Menguasai prosedur dan teknik evaluasi dan supervisi layanan bimbingan
dan konseling;
8. Menguasai prosedurteknik komunikasi termasuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam rangka layanan bimbingan dan
konseling;
9. Menguasai prosedur pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan jasa
profesi di bidang bimbingan dan konseling.
Kompetensi Keterampilan Khusus Profesi
1. Mampu merancang, melaksanakan dan melaporkan analisis kebutuhan
sasaran layanan dengan menggunakan instrumen tes dan non tes
berdasarkan prinsip-prinsip perilaku manusia serta prinsip-prinsip
penyusunan instrumen;
2. Mampu mengelola (merancang, menyusun, mengorganisasi,
melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi) program bimbingan dan
konseling yang komprehensif, memandirikan, dan berwawasan

11. 9
perkembangan yang bersifat pencegahan, pengembangan, pemulihan,
dan pemeliharaan pada jenis, jalur dan jenjang satuan pendidikan;
3. Mampu mengelola (merancang, menyusun, mengorganisasi,
melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi) layanan dasar, layanan
responsif, perencanaan individual dan peminatan, dan dukungan sistem
secara individual, kelompok, klasikal, dan kelas besar/lintas kelas dengan
menggunakan metode, teknik, dan multimedia yang relevan serta
memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari
keberagaman sosial budaya pada jenis, jalur dan jenjang satuan
pendidikan;
4. Mampu mengelola (merancang, menyusun, mengorganisasi,
melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi) konseling individual dan
kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik
konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern
dan integratif berdasarkan kebutuhan sasaran layanan; dan
5. Mampu mengelola (merancang, menyusun, mengorganisasi,
melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi) evaluasi program, proses,
dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta
melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi.
Kompetensi Keterampilan Umum Profesi
1. Melaksanakan kolaborasi dengan pihak terkait di tempat kerja, lembaga,
dan profesi lain sebagai sumber referal dan sumber informasi dalam
kerangka layanan pendidikan, bimbingan dan konseling;
2. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik,
kognitif, sosial, emosi, moral dan religius individu, serta manajemen
pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan dan
pengembangan kehidupan efektif pada umumnya, dan penanganan
kehidupan efektif yang terganggu;
3. Mampu mengambil keputusan yang independen dalam menjalankan
profesinya sebagai konselor berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, kreatif, dan hasil-hasil riset, serta nilai-nilai sosial budaya
yang positif;
4. Mampu menyusun laporan kinerja profesi di bawah tanggung jawabnya
sebagai bentuk akuntabilitas yang dapat diakses oleh masyarakat profesi;
5. Mampu menghasilkan dan mempublikasikan karya aplikatif di bidang
bimbingan dan konseling berdasarkan riset dan kode etik profesi;
6. Mampu membangun kewirausahaan melalui jejaring dan pemangku
kepentingan terkait bimbingan dan konseling sesuai dengan kode etik
profesi;

12. 10
7. Mampu melakukan evaluasi diri dan evaluasi sejawat terhadapkinerja
dan keputusan yang telah diambil;
8. Mampu menggunakan keahlian layanan pendidikan, bimbingan dan
konseling untuk meningkatkan mutu sumber daya dalam rangka
pengembangan organisasi;
9. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada
bidang profesi konselor;
10. Mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
profesi konselor dan pengembangan kebijakan nasional dalam bidang
profesi konselor;
11. Mampu mendokumentasikan, memeriksa, menyimpan, mengamankan,
menemukan kembali, dan menggunakan data/informasi untuk keperluan
layanan pendidikan, bimbingan dan konseling.
12. Mampu mengambil inisiasi secara aktif dan menyesuaikan diri dengan
perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga tempat bekerja;
13. Mampu mengadvokasi sasaran layanan pendidikan, bimbingan dan
konseling dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia;
14. Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk
kelancaran pelaksanaan layanan pendidikan, bimbingan dan konseling.
Kompetensi Pengetahuan Magister
1. Menguasai ilmu pendidikan, bimbingan dan konseling sebagai paradigma
dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah bangsa, masyarakat
dan peserta didik;
2. Menguasai berbagai teori, konsep serta hasil penelitian yang relevan
dengan paradigma atau kerangka kerja penelitian dalam bidang
pendidikan, bimbingan dan konseling;
3. Menguasai metodologi penelitian dalam bidang pendidikan, bimbingan
dan konseling untuk menguatkan teori berbasis evidence dan landasan
bagi praktik bimbingan dan bonseling; dan
4. Menguasai pengetahuan dan pendekatan pembelajaran yang mampu
memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan pada jenjang S1 dan
profesi bimbingan dan konseling.
Kompetensi Keterampilan Khusus Magister
1. Mengembangkan instrumen untuk keperluan asesmen dalam bimbingan
dan konseling;
2. Mengembangkan strategi dan media layanan bimbingan dan konseling;

13. 11
3. Mengembangkan disain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran
pada program S1 dan profesi bimbingan dan konseling;
4. Menyelia pembelajaran, praktikum, magang, dan pelaksanaan program
bimbingan dan konseling;
5. Mengembangkan model-model evaluasi dalam bidang bimbingan dan
konseling;
6. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik bimbingan kelompok dan
klasikal;
7. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik konseling individual dan
kelompok;
8. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik layanan konsultasi, mediasi
dan advokasi;
9. Melaksanakan penelitian pendidikan dalam bidang bimbingan dan
konseling yang bersifat analitik;
10.Menyusun dan mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam forum dan atau
jurnal ilmiah;
11. Mengembangkan sistem manajemen bimbingan dan konseling; dan
12.Menelaah isu-isu multikultur yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial,
dan budaya dalam konteks pendidikan untuk layanan bimbingan dan
konseling.
Kompetensi Keterampilan Umum Magister
1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau seni dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan, bimbingan dan konseling
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora;
2. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah,
tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang abstraknya diunggah
dalam laman perguruan tinggi, proceeding dipresentasikan dalam forum
ilmiah, serta artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah baik nasional
maupun internasional;
3. Mampu melakukan validasi akademik dan kajian bimbingan dan
konseling dalam menyelesaikan masalah pendidikan melalui
pengembangan pengetahuan dan keahlian bimbingan dan konseling;
4. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara
bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik di bidang
pendidikan, bimbingan dan konseling, serta mengkomunikasikannya
melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

14. 12
5. Mampu mengidentifikasi obyek penelitian pada bidang pendidikan,
bimbingan dan konseling dan memposisikannya ke dalam suatu peta
penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau
multidisiplin yang terkait bimbingan dan konseling;
6. Mampu membuat keputusan dalam konteks penyelesaian masalah dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan,
bimbingan dan konseling yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora berdasarkan kajian ilmiah, informasi dan data akurat, dan
hasil-hasil riset;
7. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat di dalam lembaga, masyarakat, dan komunitas
penelitian yang lebih luas;
8. Mampu meningkatkan kapasitas belajar secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemu-
kan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
termasuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil penelitiannya.
Kompetensi Pengetahuan Doktor
1. Memiliki wawasan pendidikan dan keilmuan yang relevan dengan
pendidikan, dan bimbingan dan konseling sehingga mampu mengenali,
memahami, mengantisipasi, merumuskan alternaif solusi masalah-
masalah pendidikan, dan bimbingan dan konseling, melalui pendekatan
inter, multi atau transdisiplin;
2. Memiliki pengetahuan yang mendukung kemampuan berinovasi dalam
pengembangan teori, praktik, keilmuan, dan teknologi bidang pendidikan,
bimbingan dan konseling;
3. Menguasai filsafat keilmuan secara inter, multi, dan transdisiplin untuk
membangun paradigma dan kebaruan (novelty) keilmuan dan kerangka
kerja penelitian pendidikan, bimbingan dan konseling;
4. Menguasai metodologi penelitian dalam pendidikan, bimbingan dan
konseling dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin untuk
membangun inovasi dan kebaruan ilmu, teknologi, dan seni yang terkait
dengan bimbingan dan konseling; dan
5. Menguasai pengetahuan dan pendekatan pembelajaran yang mampu
memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan pada jenjang S1,
profesi, S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling.
6. Menguasai pengetahuan dan pendekatan manajemen dan supervisi
pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling

15. 13
Kompetensi Keterampilan Khusus Doktor
1. Melaksanakan tugas sebagai seorang ahli bidang pendidikan, bimbingan
dan konseling yang mencerminkan kepribadian Pancasila, pendidik dan
ilmuwan, yaitu kemandirian, integritas, sikap dan tanggungjawab
profesional, serta kesadaran akan landasan filosofis dan ilmiah bagi setiap
tindakan profesionalnya;
2. Mengkaji perkembangan dan perubahan masyarakat dan berpartisipasi
dalam memajukan dan mengembangkan masyarakat melalui penelitian,
pendidikan, dan layanan bimbingan dan konseling;
3. Melaksanakan penelitian secara inter, multi, dan/atau transdisiplin
dalam bentuk disertasi yang original dan memberikan sumbangan teoritik
bagi pengembangan ilmu, pemecahan masalah masyarakat, masalah
pendidikan dan terkait dengan bidang bimbingan dan konseling;
4. Mendesiminasikan ilmu bidang bimbingan dan konseling yang berhasil
dikembangkan kepada mahasiswa, rekan sejawat, masyarakat, dan
mampu saling bersumbang saran secara inter, multi, atau transdisiplin
bersama para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dalam rangka
pemecahan masalah-masalah masyarakat khususnya terkait pendidikan;
5. Menganalisis perubahan masyarakat dan berpartisipasi dalam usaha-
usaha memajukan dan/atau memecahkan masalah-masalah masyarakat
melalui paradigma keilmuan bimbingan dan konseling, dan keilmuan
pendidikan;
6. Melaksanakan penelitian dalam bentuk disertasi di bidang bimbingan dan
konseling yakni menyusun proposal, melaksanakan penelitian, dan
menyusun laporan disertasi serta mampu mempertahankan karya ilmiah
tersebut di depan dewan penguji;
7. Mempublikasikasikan hasil penelitiannya yang memiliki nilai original dan
sumbangan pengembangan teori dan pemecahan masalah di jurnal ilmiah
dan berbagai forum ilmiah tingkat regional, nasional dan/atau
internasional; dan
8. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran
bidang bimbingan dan konseling di pendidikan tinggi.
Kompetensi Keterampilan Umum Doktor
1. Menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru,
memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora di bidang pendidikan keahlian bimbingan dan konseling,
dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah,
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

16. 14
2. Menyusun penelitian inter, multidisipliner atau transdisipliner, termasuk
kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni
dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang
telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
bereputasi;
3. Memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan
kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan inter, multi, atau
transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan
penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau
kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan
sumberdaya internal maupun eksternal yang terkait dengan penidikan,
bimbingan dan konseling;
4. Mengembangkan peta jalan penelitian terkait pendidikan, bimbingan dan
konseling dengan pendekatan inter, multi, atau transdisiplin, berdasarkan
kajian tentang sasaran pokok penelitian pada konstelasi sasaran yang
lebih luas;
5. Menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan
pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada
masyarakat;
6. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan,
pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada
di bawah tanggung jawabnya;
7. Mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di
bawah tanggung jawabnya; dan
8. Mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di
dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan
komunitas peneliti di luar lembaga.
C. KEGIATAN PROFESIONAL
1. Praktik Pelayanan Secara Umum
a. Dinamika Pelayanan
1) Konselor wajib menangani konselisesuai dengan kesepakatan
antara keduanya.
2) Jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan
konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil
konkrit.
3) Konselor tidak melanjutkan hubungan bila konselitidak
memperoleh manfaat dari layanan yang sudah/ sedang
dilaksanakan.

17. 15
4) Untuk kepentingan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat
catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah
dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas
kerahasiaan.
b. Hubungan Konselor dengan Konseli
1) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan
keyakinan konseli.
2) Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas
kepentingan pribadi konselor.
3) Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas
dasar suku, bangsa, ras, agama, atau status sosial dan gender
terhadap konseli.
4) Konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan
pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang
bersangkutan.
5) Konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang
memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau
banyak orang menghendakinya.
6) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas
sebagaimana diperlukan oleh konseli, termasuk kepada orang
yang tidak mampu membayar.
7) Konselor wajib menjelaskan kepada konseli tujuan konseling,
sifat hubungan yang sedang dibina dan tanggung jawab
konselor serta konseli masing-masing dalam hubungan
profesional konseling.
8) Konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan
layanan berlangsung.
9) Konselor tidak boleh memberikan layanan secara professional
kepada konseli yang memiliki hubungan kekerabatan yang
sangat dekat.
2. Praktik pada Unit Kelembagaan
Dalam berpraktik pada unit kelembagaan tertentu, seperti satuan
pendidikan, lembaga pendidikan kedinasan (negeri/swasta), lingkung-
an pendidikan lembaga kerja(perusahaan/industri), atau lembaga
sosial kemasyarakatan:
a. Konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai
yang berlaku di lembaga · yang dimaksud, dengan ketentuan:
1) Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai lembaga
sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai bimbingan dan
konseling dan memandirikan, konselor dianggap layak untuk
berkerja di lembaga yang dimaksud.

18. 16
2) Apabilavisi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang ada di
lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi, misi serta nilai-nilai
bimbingan dan konseling, konselor dianggap tidak layak
bekerja di lembaga tersebut.
b. Konselor menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan,
pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud
melalui pelayanan bimbingan dan konseling.
c. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran layanan
atau konseliyang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tempat
bekerja dan konseli-konseliyang secara langsung meminta konselor
memberikan pelayanan, dengan menerapkan segenap kaidah, kode
etik profesional pelayanan konseling.
3. Praktik Mandiri
Dalam status sebagai Konselor yan melakukan PraktikMandiri
(private) berlaku ketentuan sebagai berikut.
a. Konselor wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi
bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling
Indonesia (ABKIN)
b. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh warga
masyarakat yang memerlukanbantuan dengan menerapkan
segenap kaidah praktik dan kode etik profesional pelayanan
bimbingan dan konseling.
4. Dukungan Sejawat Profesional Konselor
1) Berkenaan dengan status konselor yang bekerja pada unit
kelembagaan dankonselor mandiri, semua konselor saling
menghormati dan mendukung.
2) Jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, sejawat konselor
dengan senang hati dan sekuat tenaga secara profesional
membantu rekan yang bekerja pada unit kelembagaandan praktik
mandiri yang membutuhkan bantuan.
5. Informasi dan Riset
a. Penyimpanan Informasi dan penggunaan
1) Catatan tentang diri konseli seperti: hasil wawancara, testing,
surat-menyurat, rekaman dan data lain merupakan informasi
yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk
kepentingan konseli.
2) Penggunaan data/informasi tersebut pada butir 1)
dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon

19. 17
konselor sepanjang identitas pemiliknya dirahasiakan dan
medapatkanijin dari konseli yang bersangkutan.
3) Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya
atau anggota profesi yang sama atau profesi lain membutuhkan
persetujuan konseli yang bersangkutan dan kepentingan
konseli tidak dirugikan.
4) Informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada orang
yang mampu dan berwenang menafsirkan dan menggunakan-
nya.
b. Riset
Dalam melakukan riset, konselor memperhatikan hal-hal
berikut.
1) Dalam melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal
yang merugikan subjek yang diteliti.
2) Dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib
dijaga kerahasiannya.
6. Assesmen
a. Suatu jenis assesmen tes dan/atau non-tes hanya bisa
diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling, konselor, atau
dosen bimbinan dan konseling yang berwenang menggunakan dan
menafsirkan hasilnya.
1) Assesmen dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas
tentang kondisi diri atau karakteristik kepribadian konseli
untuk kepentingan pelayanan.
2) Konselor memberikan hasil assesmen kepada konseli dan orang
tua untuk kepentingan pelayanan.
3) Penggunaan assesmen wajib mengikuti pedoman atau petunjuk
yang berlaku bagi assesmen yang dimaksud.
4) Data hasil assesmen wajib diintegrasikan ke dalam himpunan
data dan/atau dengan informasi dari sumber lain untuk konseli
yang sama.
5) Hasil assesmen hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain
sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan terhadap
konseli dan tidak menimbulkan kerugian baginya.

20. 18
BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN
Konselor menyadari bahwa kepentingan sasaran layanan atau konseli
terhadap layanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling
utama. Oleh karena itu, konselor menyikapi dan melayani konseli didasari
oleh motif altruistik dan menampilkan karakteristik pribadi seorang konselor
yang hangat, penuh pemahaman yang empatik, tulus, menerima konseli apa
adanya, dan saling percaya.
A. PENGHARGAAN DAN KETERBUKAAN
1. Perhargaan terhadap Sasaran Layanan
a. Konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya.
b. Konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu
dengan hak-hak pribadi dan kondisi mutikultural dirinya.
c. Konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan
memposisikannya sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan
solusi atas masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya, bukan
menjadikan kesalahan yang diperbuat konseli sebagai objek
layanan.
d. Konselor memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek
yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan
yang dialaminya dan mengembangkan dirinya.
2. Kebenaran dan Keterbukaan
a. Dalam melaksanakan pelayanan konseling konselor membahas
dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar
kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak, kecuali
pada kebenaran.
b. Dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan
konseli, konselor mendorong konseli untuk objektif dan terbuka
sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara
mendalam, tuntas dan tepat.
c. Dalam menangani permasalahan konseli, konselor bertindak
secara objektif, konkrit dan menghindari kerancuan peran dan
sesuatu yang tidak jelas.
B. KERAHASIAAN DAN BERBAGI INFORMASI
1. Kerahasiaan

21. 19
a. Konselor menyadari, menghargai dan menempatkan informasi
dari dan mengenai diri konseli, baik yang menyangkut kehidupan
pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat penting
dan harus dirahasiakan sepenuhnya.
b. Konselor berbagi informasi tentang diri dan kondisi konseli
dengan fihak lainhanya atas izin konseli sesuai dengan asas
kerahasiaan,atau pertimbangan etika profesi dan/atau hukum.
2. Berbagi Informasi dengan Pihak Lain
a. Konselor harus memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi
dan data-data tentang konseli yang dilayani dan yang dalam proses
pemberian bantuannya .
b. Dengan Team Konselor
1) Jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain
(dalam satu tim) dengan peranannya masing-masing, maka
konseli terlebih dahulu diberitahu mengenai hal tersebut dan
informasi serta data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi
kepada konselor lain itu.
2) Alih tangan kasus kepada konselor lain atau ahli lain harus
seizin konseli, dan konseli diberitahu informasi apa saja
tentang dirinya yang disampaikan kepada konselor lain atau
ahli lain itu.
3) Dalam diskusi profesional antarkonselor, dalam kegiatan
konferensi kasus, namakonseli yang masalahnya dibahas harus
dirahasian.
4) Dalam konferensi kasus, konselor memastikanbahwa para
peserta itu memang benar-benar merahasiakan
namakonselidan permasalahan yang dibahas, tidak akan
disampaikan kepada siapapun juga.
c. Dengan Atasan Konselor. Konselor akan melaporkan kepada
atasan tentang pelaksanaan program Bimbingan dan konseling
tanpa menyebutkan nama-nama konseli dalam laporan tersebut.
d. Dalam Memindahkan informasi. Informasi data yang bersifat
rahasia yang terekam dalam komputer, melalui surat elektronik,
mesin fax, telepon, dan perlengkapan teknologi komputer lainnya,
dipindahkan oleh konselor dengan memperhatikan serta
memastikan keamanan pemindahan informasi/data-data rahasia
tersebut.
3. Rekaman Data Konseling
a. Kerahasiaan rekaman. Proses perekaman dan tempat
penyimpanan hasilnya hanya ditangani oleh orang-orang yang
memiliki wewenang untuk rekaman tersebut.

22. 20
b. Izin untuk merekam. Terlebih dahulu konselor meminta izin dari
konseli untukmerekam proses konseling dalam bentuk elektronik
maupun bentuk lain.
c. Izin untuk pengamatan. Terlebih dahulu konselor meminta izin
dari konseli untuk mengamati sesi layanan langsung, sesi
konseling dalam latihan, termasuk meninjau hasil transkrip dan
laporan pelaksanaan layanan.
d. Rekaman bagi konseli. Konselor hanya memberikan salinan
rekaman dan/atau laporan layanan kepada konseli yang memang
memerlukan. Konselor membatasi pemberian salinan rekaman
atau sebagian salinan hanya jika isi rekaman tersebut tidak akan
menggangu atau menyakiti perasaan konseli. Dalam situasi
konseling yang melibatkan banyak konseli, maka konselor hanya
memberikan salinan rekaman data yang menyangkut konseli yang
memintanya dan tidak menyertakan salinan data yang menyangkut
konseli lain.
e. Bantuan dengan rekaman data. Konselor memberikan bantuan
kepada konseli dengan cara memberikan konsultasi dalam
memaknai rekaman dan memanfaatkan secara proaktif data yang
ada.
f. Membuka atau memindahkan rekaman. Terlebih dahulu konselor
meminta persetujuan tertulis dari konseli untuk membuka atau
memindahkanrekaman data kepada pihak ketiga yang memiliki
wewenang.
g. Penyimpanan rekaman setelah konseling berakhir. Jika konselor
perlu menyimpan rekaman data konseling untuk menindaklanjuti
proses konseling, konselor memelihara dan menjaga kerahasiaan
rekaman. Penghapusan data yang sudah using atau terlalu lama
tersimpan boleh dihapus secara aman jika telah tersimpan selaa 10
tahun.
4. Penelitian
a. Persetujuan institusi atau lembaga. Jika konselor akan
menggunakan informasi mengenai konseli sebagai bagian dari
penelitian, maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari lembaga tempat konselor bekerja.
b. Informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian. Konselor
menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseli dengan sebaik-
baiknya jika penelitian yang akan dilakukan melibatkan pihak lain.
C. SETING LAYANAN
1. Suasana dan Sarana Fisik

23. 21
a. Konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat
(seperti ruangan dan kelengkapannya) yang dijamin suasana yang
aman dan nyaman.
b. Pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat diselenggarakan di luar
ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasananya harus
sebagaimana tersebut pada butir a di atas.
c. Tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-
alat seperti tempat relaksasi, persediaan air (untuk cuci tangan dan
cuci muka, serta untuk minum), serta perlengkapan hardware
untuk penayangan media, dan lain-lain.
2. Kondisi Sosio-Psikologis
a. Pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan tempat yang
terjaga konfidensialitasnya, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga
yang dapat mengganggu asas kerahasiaan.
b. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan
sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai/dihormati;
dalam hal ini pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan
kesepakatan antara konseli dan konselor.
c. Jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada
layanan konseling perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan
norma berlaku.
D. TANGGUNG JAWAB
Konselor dalam menjalankan kinerja profesionalnya, konselor
bertanggung jawab kepada lima pihak, yaitu kepada pihak sebagai
berikut.
1. Tanggung Jawab kepada Konseli
Yaitu bahwa konselor telah berbuat sesuatu yang menguntungkan
konseli melalui pelayanan konseling.
a. Konselor menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli
sehingga terwujudkan dengan cara yang baik seiring dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor.
b. Konselor secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan
potensi dan memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang
kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas
permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara
optimal.
c. Konselor mendorong konseli untuk mampu bertanggung jawab
atas diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mandiri
dalam menjalani kehidupan secara efektif dan sukses.
d. Konselor mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya yang
terbaik demi keberhasilankonseli.

24. 22
2. Tanggung Jawab kepada Atasan dan Pemangku Kepentingan
Lainnya
a. Konselor memberikan informasi kepada pimpinan lembaga dan
pihak-pihak terkait tentang peranan konselor terutama tentang
pelayanan terhadap konseli yang menjadi tanggung jawab
konselor di lembaga yang dimaksud dan peran konseling demi
suksesnya lembaga.
b. Konselor mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud
serta pihak-pihak yang terkait agar melalui pelayanan konseling
mereka dapat ikut serta menyukseskan lembaga.
c. Konselor merupakan kepanjangan tangan dari keseruruhan tugas
kelembagaan melalui kerjasama konselor dengan seluruh
perangkat kelembagaan untuk suksesnya visi dan misi lembaga
secara menyeluruh.
d. Konselor menerima masukan, pendapat atau kritikan dari
pimpinan lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan,
memperbaiki dan melaksanakan dengan sukses
programbimbingan dan konseling di lembaga yang dimaksud.
3. Tanggung Jawab kepada Ilmu dan Profesi
a. Konselor menyadari bahwa ilmu dan kemampuan yang telah
dipelajarinya mengandung nilai-nilai luhur yang wajib dijunjung
tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik, sehingga nilai-
nilai luhur itu tidak tercederai.
b. Konselor tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai konselor
untuk kepentingan diluar tujuan dan kemanfaatan ilmu dan
profesi konseling.
c. Dalam kaitannya dengan asosiasi profesi (ABKIN), konselor secara
konsisten tunduk da~ menjalankan aturan dan kode etik profes1,
sepanjang asosiasi profesi tersebut terarah dan menjalankan
kaidah-kaidah keilmuan dan profesi bimbingan dan konseling
dengan benar.
4. Tanggung Jawab kepada DiriSendiri
a. Konselor menyadari bahwa kualitas layanan konseling yang
dilakukannya berdampak pada pribadi konselor sendiri, terutama
dalam hal pandangan pihak lain tentang kemampuan dan kualitas
keprofesian konselor.

25. 23
b. Konselor berusaha terus-menerus untuk mengembangkan
kompetensi keprofesionalannya dengan menjaga kualitas diri dan
profesinya.
5. Tanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
a. Konselor, dalam menjalankan pelayanan konseling merasakan
bahwa hal itu merupakan ibadah. Untuk itu setiap kali memohon
petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa demi suksesnya
pelayanan yang dimaksud.
b. Konselor menyadari bahwa apa yang dilaksanakannya dalam
pelayanan konseling wajib terlaksana di jalan yang benar, hanya
untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak serta terhindar
dari kesalahan-kesalahan yang disadari dan disengaja.

26. 24
BAB IV
PELANGGARAN DAN SANKSI
Konselor wajib memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang
tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada
konseli. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan merugikan diri konselor
sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yang terkait, serta profesi Bimbingan
dan Konseling. Pelanggaran Kode Etik akan mendapatkan sanksi, baik secara
moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseli dan pihak
lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi.
A. BENTUK PELANGGARAN
1. Pelanggaran Umum
a. Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi
Bimbingan dan Konseling dan organisasinya, yaitu ABKIN.
b. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi
Bimbingan dan Konseling.
2. Pelanggaran terhadap Konseli
a. Menyebarkan/ membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak
terkait dengan kepentingan konseli.
b. Melakukan perbuatan asusila, seperti pelecehan seksual, penistaan
agama, rasialis terhadap konseli, dan merugikan konseli.
c. Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap
konseli.
d. Melakukan praktik professional yang tidak sesuai standar profesi
e. Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan
konseli untuk mendapatkan pelayanan.
f. Melakukan referal kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan
masalah konseli dan merugikan konseli.
3. Pelanggaran Terkait dengan Lembaga Kerja
a. Melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan
tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang
dimaksudkan.
b. Melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud
yang dikenai sanksi/ hukum yang mencemarkan nama baik profesi
Bimbingan dan Konseling.
4. Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat
a. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat
konselor, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap
arogan.
b. Berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor.
5. Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi

27. 25
a. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh
organisasi profesi.
b. Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.
B. SANKSI PELANGGARAN
Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kade Etik Profesi Bimbingan
dan Konseling maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut.
1. Teguran secara lisan dan tertulis.
2. Peringatan keras secara tertulis.
3. Pencabutan keanggotaan ABKIN.
4. Pencabutan lisensi izin praktik mandiri.
5. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal maka
permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang.
C. MEKANISME PENERAPAN SANKSI
Penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar Kode Etik
dilakukan sebagai berikut.
1. Diperolehnya pengaduan dan/atau informasi tentang adanya
pelanggaran dari konseli dan/atau pihak lain.
2. Pengaduan/informasi disampaikan kepada Dewan Kade Etik, untuk
diverifikasi.
3. Konselor yang bersangkutan dipanggil oleh dewanpertimbangan kode
etik untuk verifikasi pengaduan/ informasi yang disampaikan oleh
konseli dan/atau pihak lain.
4. Konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu
dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh
Dewan Kode Etik Daerah, yang kemudian dikuatkan oleh Pengurus
Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).
6. Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor menciderai profesi
bimbingan dan konseling, Dewan Kade Etik Daerah melimpahkan
penyelesaiannya kepada Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (PB-ABKIN).

28. 26
BAB V
PENUTUP
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai asosiasi
profesi membentuk Dewan Kade Etik Profesi Tingkat Nasional dan Tingkat
Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dewan Kade Etik Profesi tersebut adalah:
1. Menjaga tegaknya Kade Etik profesi Bimbingan dan Konseling sebagai
profesi yang bermartabat.
2. Mengadakan verifikasi tentang kebenaran pelanggaran terhadap Kade
Etik oleh konselor yang dilaporkan oleh pihak tertentu.
3. Menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang
diadukan melanggar Kade Etik.
4. Mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang
nyata-nyata melanggar Kade Etik sesuai dengan besar-kecilnya
pelanggaran yang dilakukan
5. Bertindak sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara
berkenaan dengan permasalahan hukum yang menyangkut anggota
ABKIN dan ABKIN sebagai lembaga.
Konselor sebagai anggota ABKIN maupun anggota divisi-divisi ABKIN
wajib memperhatikan dan menerapkan sepenuhnya semua unsur dan butir
Kade Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) ini.Divisi-divisi
dalam lingkungan ABKIN dapat menyusun kode etik profesi tersendiri
dengan memuat butir-butir pokok dan tidak bertentangan dengan substansi
Kade Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.Dewan Kade Etik Tingkat
Nasional dan Tingkat Daerah secara langsung memantau dan menangani
pelanggaran terhadap Kade Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia
dimaksud.

29. 27