Dokumen ini membahas tentang organisasi profesi dalam bidang bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang berubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), serta organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling (IMABKIN) dan himpunan sarjana bimbingan dan konseling (HSBKI). Tujuan organisasi-organisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling, mendukung pembangunan nasional, dan mengembangkan profesionalisme anggotanya melalui berbagai kegiatan dan kode etik. Struktur keanggotaan dalam organisasi ini mencakup anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan, dengan berbagai hak serta kewajiban yang diatur dalam anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

1. Oleh:
Asmidayati Henny Prasetyawati
Agus Girianto Rian Ardi P
Deviana Maharani
Organisasi Profesi
Bimbingan dan Konseling

2. • Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-
orang yang memiliki tujuan bersama.
• Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang
menuntut kealian dari para pekerja nya.
• Organisasi profesi merupakan organisasi yang
anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri
mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk
melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat
mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai
individu.

3. Organisasi Profesi BK
• IPBI
• ABKIN
• MGBKN
• IMABKIN
• HSBKI

4. IPBI
• IPBI singkatan dari Ikatan Petugas Bimbingan
Indonesia.
• IPBI didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal
17 Desember 1975.
• Organisasi IPBI merupakan himpunan para
petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan
mengembangkan serta memajukan bimbingan
sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan
mutu layanannya.

5. Asas dan Tujuan IPBI
• IPBI berasaskan pancasila
• Tujuan IPBI antara lain :
1. Turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional
khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan
sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang
menjadi garis kebijaksanaan pemerintah.
2. Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling
sebagai ilmu dan profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumber
daya manusia yang berkualitas tinggi.
3. mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional
petugas bimbingan dan konseling agar lebih terarah, berhasil guna
dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya.

6. Sifat dan Fungsi IPBI
1. sebagai wadah persatuan, pembinaan dan
pengembangan anggota dalam upaya mencapai
tujuan organisasi.
2. sebagai wadah peran serta profesional bimbingan
dan konseling dalam usaha mensukseskan
pembangunan nasional.
3. sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta
sarana komunikasi sosial antar organisasi
kemasyarakatan dan pemerintah.

7. • Kode Etik  IPBI memiliki dan
menegakkan Kode Etik Bimbingan dan
Konseling Indonesia
• Atribut  IPBI memiliki atribut organisasi
yang terdiri dari lambang, logo, bendera,
dan Mars IPBI.

8. Kegiatan dan Usaha IPBI
a. Penelitian dan pengembangan ilmu dnan teknologi
dalam bidang bimbingan dnan konseling
b. Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling
c. Pendidikan dan latihan keterampilan profesional
d. Memperkuat kedudukan dan pelayanan BK dalam
bidang pendidikan dan pengembangan kemanusiaan
pada umumnya.
e. Membina hubungan dengan organisasi profesi dan
lembaga-lembaga lain di dalam negeri maupun luar
negeri

9. Susunan Organisasi
1. Organisasi Tingkat Nasional dibentuk oleh
pengurus besar
2. Organisasi Tingkst Propinsi  dibentuk oleh
pengurus daerah
3. Organisasi Tingkat Cabang  dibentuk oleh
pengurus cabang

10. Keanggotaan
1. Anggota Biasa
a. Mereka yang mempunyai ijazah di bidang bimbingan dan konseling dan menjalankan
tugas/jabatan sebagai pembimbing/konselor di sekolah atau lembaga pendidikan ataupun
di luar sekolah.
b. Mereka yang memiliki ijazah bidang bimbingan dan konseling tetapi tidak bekerja
dibidang bimbingan dan konseling.
c. Mereka yang mempunyai ijazah di luar bidang bimbingan dan konseling tetapi
menjalankan tugas/jabatan sebagai pembimbing/konselor di sekolah atau lembaga
pendidikan.
2. Anggota Luar biasa
a. Mereka yang masih mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa program studi bimbingan
dan konseling.
b. Mereka yang memiliki ijazah bidang profesi lain yang langsung menunjang kegiatan
bimbingan dan konseling, misalnya psikolog, psikiater, ahli psikoterapi, dsb.
3. Anggota Kehormatan
a. Mereka yang memili keahlian, sifat, pekerjaan atau kedudukannya dinilai dapat
memberikan partisipasi bagi perkembangan dan kemajuan IPBI.
b. Mereka yang memiliki minat dan kegiatannya telah berjasa terhadap perkembangan ilmu
dan profesi bimbingan dan konseling di tanah air.

11. Pertemuan Organisasi
a. Kongres  rapat organisasi pemegang kedaulatan tertinggi (5
tahun sekali)
b. Kongres Luar Biasa  kongres yang diadakan sewaktu-waktu (sebelum
kongres 5 tahunan)
c. Konvensi Nasional  pertemuan organisasi yang bersifat keilmuan (3
tahun sekali)
d. Rapat Kerja Nasional  rapat organisasi yang diadakan oelh pengurus
besar (2 tahun sekali)
e. Konferensi Daerah rapat organisasi pemegang kekuasaan yang
dipimpin oleh pengurus daerah ( 5 tahun sekali)
f. Rapat Kerja Daerah  rapat organisasi yg diadakan pengurus daerah
(2 tahun sekali)
g. Rapat Kerja Cabang  rapat organisasi pemegang kekuasaan tertinggi
ditingkat kabupaten/kotamadya (5 taun sekali)

12. Kewajiban dan Hak
Kewajiban :
1. Menjunjung tinggi kode etik bimbingan dan konseling indonesia
2. Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan
dan ketentuan organisasi lainnya.
3. Melaksanakan disiplin organisasi.
4. Memelihara dan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi.
5. Melaksanakan program, tugas dan misi organisasi.
6. Membayar iuran anggota.

13. Hak
Anggota biasa antara lain :
1. Hak Pilih : hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus organisasi.
2. Hak suara : hak untuk memberikan suaranya waktu pemungutan suara untuk
mengambil keputusan.
3. Hak bicara : hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun
tulisan.
4. Hak pembelaan : hak untuk membela dirinya sendiri terhadap organisasi
dan/atau hak pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas dirinya yang
berkaitan dengan tugasnya.
5. Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam
pelaksanaan tugasnya.
Anggota luar biasa : Hak suara, hak bicara, hak pembelaan, hak memperoleh
kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.
Anggota kehormatan : Hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum
dalam pelaksanaan tugasnya

14. Divis-Divisi
• IPBI membentuk divisi-divisi menurut cabang spesialisasi
dan bidang profesi BK, antara lain :
1. Divisi Pendidik Konselor Indonesia (IPKON)
2. Divis Guru Pembimbing Indonesia (IGPI)
3. Divisi Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN)
4. Divisi Dosen Pembimbing Indonesia (IDPI)
5. Divisi Instrumental Bimbingan dan Konseling Indonesia
(IIBKI)
Antara petugas IPBI dan petugas divisi saling
melengkapi dan menunjang, semua petugas memiliki
tugas dan aturan kerja masing-masing.

15. ABKIN
• Tahun 2001 terjadi perubahan nama
organisasi Ikatan Petugas Bimbingan
Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi
Bimbingan dan Konseling Indonesia
(ABKIN).

16. • Pemunculan nama ini dilandasi oleh
pemikiran bahwa bimbingan dan konseling
harus tampil sebagai profesi yang mendapat
pengakuan dan kepercayaan publik.
• Organisasi ABKIN berasaskan Pancasila

17. Tujuan ABKIN
a. Turut aktif dalam upaya menyukseskan
pembangunan nasional, khususnya di
bidang pendidikan dgn jalan memberikan
sumbangan pemikiran dan menunjang
pelaksanaan program yang menjadi garis
kebijakan pemerintah.

18. b. Mengembangkan serta memajukan BK sebagai
ilmu dan profesi yang dalam rangka ikut
mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi.
c. Mempertinggi kesadaran, sikap dan
kemampuan profesional konselor agar
berhasilguna dan berdayaguna dalam
menjalankan tugasnya.

19. Sifat dan Fungsi
• ABKIN bersifat keilmuan, profesional, dan
mandiri.
• Fungsi ABKIN:
(1) Sebagai wadah persatuan, pembinaan
dan pengembangan anggota dalam upaya
mencapai tujuan organisasi.

20. Fungsi
(2) Sebagai wadah peran serta profesional BK
dalam usaha mensukseskan pembangunan
nasional.
(3) Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota
serta sarana komunikasi sosial timbal balik
antar organisasi kemasyarakatan dan
pemerintah.

21. KODE ETIK
BIMBINGAN DAN KONSELING
1. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
memiliki dan menegakkan Kode Etik Bimbingan
dan Konseling Indonesia.
2. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia
tercantum dalam naskah tersendiri yang
ditetapkan dalam kongres.

22. KEGIATAN
a. Penelitian dan pengembangan ilmu dan
teknologi dalam bidang bimbingan dan
konseling
b. Peningkatan mutu layanan bimbingan
dan konseling
c. Penegakan kode etik bimbingan dan
konseling Indonesia

23. d. Pendidikan dan latihan keterampilan
profesional
e. Pengembangan dan pembinaan
organisasi
f. Pertemuan organisasi dan pertemuan-
pertemuan ilmiah

24. g. Publikasi dan pengabdian masyarakat
h. Advokasi layanan profesi
• Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan
dalam program kerja pengurus

25. SUSUNAN ORGANISASI
1. Di tingkat nasional :Pengurus Besar
2. Di tingkat provinsi : Pengurus Daerah
3. Di tingkat Kabupaten/Kota: Pengurus
Cabang

26. KEANGGOTAAN
1. Anggota Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia terdiri atas:
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan

27. 2. Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia untuk Anggota Biasa
diperoleh melalui keanggotaan aktif yang
didasarkan pada latar belakang pendidikan dan
jenis jabatan/pekerjaan.
3. Hak, kewajiban, dan syarat-syarat anggota
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

28. Pertemuan Organisasi
Pertemuan organisasi terdiri dari :
a. Kongres
b. Kongres Luar Biasa
c. Konvensi Nasional
d. Rapat Kerja Nasional
e. Konferensi Daerah
f. Rapat Kerja Daerah
g. Konferensi Cabang
h. Rapat Kerja Cabang

29. Prosedur menjadi anggota
1. Keanggotaan Biasa didasarkan pada
keanggotaan aktif, artinya setiap anggota
diharuskan mendaftarkan diri dan
memperbaharui keanggotaannya, setiap dua
tahun pada Pengurus Cabang setempat.
2. Keanggotaan Luar Biasa didasarkan pada
keanggotaan aktif, artinya setiap anggota
diharuskan mendaftarkan diri dan
memperbaharui keanggotaannya, setiap dua
tahun pada Pengurus Cabang setempat dan
devisi

30. 3. Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan
dengan surat keputusan Pengurus Besar
ABKIN.
4. Pengurus Cabang ABKIN berkewajiban
mencatat keanggotaan ABKIN ke dalam Daftar
Registrasi Anggota dengan mencatumkan
Kode Propinsi dan Tahun.
5. Apabila dalam suatu kabupaten/kota belum
terbentuk Pengurus Cabang ABKIN, maka
registrasi anggota dilakukan pada Pengurus
Daerah.

31. KEWAJIBAN ANGGOTA
a. menjunjung tinggi Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia,
b. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga ABKIN,serta peraturan dan ketentuan
organisasi lainnya,
c. melaksanakan disiplin organisasi,
d. memelihara dan mejaga nama baik dan kehormatan
organisasi,
e. melaksanakan program, tugas dan misi organisasi,
f. membayar iuran anggota.

32. Hak Anggota
• Hak Anggota Biasa yaitu :
a.Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih
menjadi pengurus organisasi.
b.Hak Suara ialah hak untuk memberikan suara
waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu
keputusan.
c. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan
pendapat baik lisan maupun tulisan.

33. d. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri
sendiri terhadap organisasi dan/atau hak
pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas
dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
e. Hak memperolah kesejahteraan dan
perlindungan hukum dalam pelaksaan
tugasnya

34. • Hak Anggota Luar Biasa, yaitu :
a. Hak Suara
b. Hak Bicara
c. Hak Pembelaan
d. Hak memperoleh kesejahteraan dan
perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas.
• Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara
dan hak pembelaan.
• Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran
yang terkait dengan kewajiban dan hak
keanggotaan diatur dalam kode etik dan
peraturan tersendiri.

35. Divisi-Divisi
1. ABKIN dapat membentuk DIVISI-DIVISI
menurut cabang spesialisasi dan/atau bidang
profesi bimbingan dan konseling.
2. Divisi-divisi tersebut merupakan bagian integral
dari organisasi ABKIN di tingkat nasional, dan
propinsi.
3. Divisi dibentuk atas dasar kebutuhan
pengembangan keilmuan/ profesi
4. Pembentukan divisi diusulkan dan ditetapkan
dalam kongres.

36. 5. Divisi-divisi yang telah terbentuk adalah :
a. Divisi Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konseling
(IPSIKON)
b. Divisi Ikatan Konseling Industri dan Organisasi
(IKIO)
c. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah
(IBKS)
d. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan
Tinggi (IPKOPTI)
e. Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (IIBKIN)
f. Divisi Ikatan Konselor Indonesia (IKI)

37. MGBKN
Musyawarah Guru
Bimbingan dan Konseling Nasional

38. • MGBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan
meningkatkan kualifikasi guru Bimbingan Konseling.
• MGBK ini diikuti oleh seluruh guru BK swasta maupun
negeri.
• MGBK diadakan di tiap-tiap provinsi/kota dengan target
pertemuan minimal 3 kali tiap semesternya.
• MGBK membahas mengenai permasalahan guru-guru
BK di tiap-tiap sekolah. Bidang IT yang meliputi
pembuatan web, blog, e-mail atau sekadar acces
internet, menjadi masalah utama yang dihadapi para
guru tersebut.

39. Program Kerja MGBK
• Program kerja Pengurus MGBK akan menitik
beratkan pada upaya di dalam meningkatkan
keterampilan proses pelaksanaan bimbingan
dan konseling di sekolah maupun di luar
sekolah.
• Salah satu contoh program yang akan
dilaksanakan yaitu melakukan sharing informasi
antar guru bimbingan dan konseling / konselor
sekolah tentang bagaimana kegiatan praktek
bimbingan dan konseling yang selama ini
dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan
teori-teori konseling.

40. • Dengan adanya MGBK, para guru BK dapat
saling berinteraksi guna meningkatkan
pelayanan terhadap siswa.
• Dengan adanya MGBK diharapkan dapat
melucurkan inovasi baru untuk untuk
diaplikasikan di sekolah masing-masing,
tentunya inovasi yang berkaitan dengan
bimbingan konseling siswa.

41. IMABKIN
• Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan
Konseling Indonesia (IMABKIN) adalah
suatu organisasi mahasiswa bimbingan
dan konseling satu-satunya di Indonesia
yang sudah terdaftar secara resmi di
DIKTI.
• Resmi terbentuk melalui Kongres I
IMABKIN pada bulan 9 Desember 2007 di
Jakarta.

42. Fungsi
1. IMABKIN berfungsi sebagai wadah
aspirasi perjuangan mahasiswa
Bimbingan dan Konseling
2. IMABKIN berfungsi sebagai forum
silaturahmi Mahasiswa BK se-Indonesia

43. TUJUAN
1. Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar
mahasiswa BK se-Indonesia.
2. Menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan konseling Indonesia sebagai
lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif.
3. Mengambil peranan dalam upaya
mensukseskan pembangunan nasional
khususnya bidang profesi BK

44. • KEANGGOTAAN
Anggota IMABKIN adalah mahasiswa
Bimbingan dan Konseling yang terdaftar sebagai
Mahasiswa aktif di perguruan tinggi seluruh
Indonesia
• KEDAULATAN TERTINGGI
Kedaulatan tertinggi dipegang oleh kongres
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling
Indonesia (IMABKIN).

45. • SYARAT KEANGGOTAAN
Secara administratif masih tercatat sebagai
mahasiswa aktif Bimbingan dan Konseling di
perguruan tinggi se-Indonesia
• KEHILANGAN KEANGGOTAAN
Anggota kehilangan keanggotanya apabila:
a. Telah menyelesaikan studinya.
b. Meninggal Dunia.

46. HAK DAN KEWAJIBAN
• Hak Anggota
Setiap anggota mempunyai hak suara,
hak bicara dan hak pilih sesuai dengan
tata peraturan organisasi yang berlaku
• Kewajiban Anggota
Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan
dan keputusan yang tercantum dalam
AD/ART

47. b. Berpartisipasi aktif dalam setiap program
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling
Indonesia (IMABKIN).
c. Memperjuangkan dan menjaga nama baik
organisasi dan tidak menyalahgunakan
organisasi sebagai alat untuk mencapai
tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi

48. HSBKI
• Himpunan Sarjana Bimbingan dan
Konseling Indonesia disingkat menjadi
HSBKI.
• HSBKI berdiri pada tahun 2010
• Organisasi ini menginduk dari ISPI (Ikatan
Sarjana Pendidikan Indonesia)
• ISPI melantik HSBKI
• HSBKI belum memiliki pemimpin daerah
• Prof. Furqon, PhD merupakan ketua
HSBKI