IPBI
ABKIN
MGBKN
Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama.
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut kealian dari para pekerja nya.
Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
14. Divis-Divisi
• IPBI membentuk divisi-divisi menurut cabang spesialisasi
dan bidang profesi BK, antara lain :
1. Divisi Pendidik Konselor Indonesia (IPKON)
2. Divis Guru Pembimbing Indonesia (IGPI)
3. Divisi Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN)
4. Divisi Dosen Pembimbing Indonesia (IDPI)
5. Divisi Instrumental Bimbingan dan Konseling Indonesia
(IIBKI)
Antara petugas IPBI dan petugas divisi saling
melengkapi dan menunjang, semua petugas memiliki
tugas dan aturan kerja masing-masing.
15. ABKIN
• Tahun 2001 terjadi perubahan nama
organisasi Ikatan Petugas Bimbingan
Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi
Bimbingan dan Konseling Indonesia
(ABKIN).
16. • Pemunculan nama ini dilandasi oleh
pemikiran bahwa bimbingan dan konseling
harus tampil sebagai profesi yang mendapat
pengakuan dan kepercayaan publik.
• Organisasi ABKIN berasaskan Pancasila
17. Tujuan ABKIN
a. Turut aktif dalam upaya menyukseskan
pembangunan nasional, khususnya di
bidang pendidikan dgn jalan memberikan
sumbangan pemikiran dan menunjang
pelaksanaan program yang menjadi garis
kebijakan pemerintah.
18. b. Mengembangkan serta memajukan BK sebagai
ilmu dan profesi yang dalam rangka ikut
mempersiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi.
c. Mempertinggi kesadaran, sikap dan
kemampuan profesional konselor agar
berhasilguna dan berdayaguna dalam
menjalankan tugasnya.
19. Sifat dan Fungsi
• ABKIN bersifat keilmuan, profesional, dan
mandiri.
• Fungsi ABKIN:
(1) Sebagai wadah persatuan, pembinaan
dan pengembangan anggota dalam upaya
mencapai tujuan organisasi.
20. Fungsi
(2) Sebagai wadah peran serta profesional BK
dalam usaha mensukseskan pembangunan
nasional.
(3) Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota
serta sarana komunikasi sosial timbal balik
antar organisasi kemasyarakatan dan
pemerintah.
21. KODE ETIK
BIMBINGAN DAN KONSELING
1. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
memiliki dan menegakkan Kode Etik Bimbingan
dan Konseling Indonesia.
2. Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia
tercantum dalam naskah tersendiri yang
ditetapkan dalam kongres.
22. KEGIATAN
a. Penelitian dan pengembangan ilmu dan
teknologi dalam bidang bimbingan dan
konseling
b. Peningkatan mutu layanan bimbingan
dan konseling
c. Penegakan kode etik bimbingan dan
konseling Indonesia
23. d. Pendidikan dan latihan keterampilan
profesional
e. Pengembangan dan pembinaan
organisasi
f. Pertemuan organisasi dan pertemuan-
pertemuan ilmiah
24. g. Publikasi dan pengabdian masyarakat
h. Advokasi layanan profesi
• Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan
dalam program kerja pengurus
25. SUSUNAN ORGANISASI
1. Di tingkat nasional :Pengurus Besar
2. Di tingkat provinsi : Pengurus Daerah
3. Di tingkat Kabupaten/Kota: Pengurus
Cabang
26. KEANGGOTAAN
1. Anggota Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia terdiri atas:
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
27. 2. Keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia untuk Anggota Biasa
diperoleh melalui keanggotaan aktif yang
didasarkan pada latar belakang pendidikan dan
jenis jabatan/pekerjaan.
3. Hak, kewajiban, dan syarat-syarat anggota
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
28. Pertemuan Organisasi
Pertemuan organisasi terdiri dari :
a. Kongres
b. Kongres Luar Biasa
c. Konvensi Nasional
d. Rapat Kerja Nasional
e. Konferensi Daerah
f. Rapat Kerja Daerah
g. Konferensi Cabang
h. Rapat Kerja Cabang
29. Prosedur menjadi anggota
1. Keanggotaan Biasa didasarkan pada
keanggotaan aktif, artinya setiap anggota
diharuskan mendaftarkan diri dan
memperbaharui keanggotaannya, setiap dua
tahun pada Pengurus Cabang setempat.
2. Keanggotaan Luar Biasa didasarkan pada
keanggotaan aktif, artinya setiap anggota
diharuskan mendaftarkan diri dan
memperbaharui keanggotaannya, setiap dua
tahun pada Pengurus Cabang setempat dan
devisi
30. 3. Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan
dengan surat keputusan Pengurus Besar
ABKIN.
4. Pengurus Cabang ABKIN berkewajiban
mencatat keanggotaan ABKIN ke dalam Daftar
Registrasi Anggota dengan mencatumkan
Kode Propinsi dan Tahun.
5. Apabila dalam suatu kabupaten/kota belum
terbentuk Pengurus Cabang ABKIN, maka
registrasi anggota dilakukan pada Pengurus
Daerah.
31. KEWAJIBAN ANGGOTA
a. menjunjung tinggi Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Indonesia,
b. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga ABKIN,serta peraturan dan ketentuan
organisasi lainnya,
c. melaksanakan disiplin organisasi,
d. memelihara dan mejaga nama baik dan kehormatan
organisasi,
e. melaksanakan program, tugas dan misi organisasi,
f. membayar iuran anggota.
32. Hak Anggota
• Hak Anggota Biasa yaitu :
a.Hak Pilih ialah hak untuk memilih dan dipilih
menjadi pengurus organisasi.
b.Hak Suara ialah hak untuk memberikan suara
waktu pemungutan suara untuk mengambil suatu
keputusan.
c. Hak Bicara ialah hak untuk mengeluarkan
pendapat baik lisan maupun tulisan.
33. d. Hak Pembelaan ialah hak untuk membela diri
sendiri terhadap organisasi dan/atau hak
pembelaan yang diberikan oleh organisasi atas
dirinya yang berkaitan dengan tugasnya.
e. Hak memperolah kesejahteraan dan
perlindungan hukum dalam pelaksaan
tugasnya
34. • Hak Anggota Luar Biasa, yaitu :
a. Hak Suara
b. Hak Bicara
c. Hak Pembelaan
d. Hak memperoleh kesejahteraan dan
perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas.
• Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara
dan hak pembelaan.
• Sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran
yang terkait dengan kewajiban dan hak
keanggotaan diatur dalam kode etik dan
peraturan tersendiri.
35. Divisi-Divisi
1. ABKIN dapat membentuk DIVISI-DIVISI
menurut cabang spesialisasi dan/atau bidang
profesi bimbingan dan konseling.
2. Divisi-divisi tersebut merupakan bagian integral
dari organisasi ABKIN di tingkat nasional, dan
propinsi.
3. Divisi dibentuk atas dasar kebutuhan
pengembangan keilmuan/ profesi
4. Pembentukan divisi diusulkan dan ditetapkan
dalam kongres.
36. 5. Divisi-divisi yang telah terbentuk adalah :
a. Divisi Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konseling
(IPSIKON)
b. Divisi Ikatan Konseling Industri dan Organisasi
(IKIO)
c. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah
(IBKS)
d. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan
Tinggi (IPKOPTI)
e. Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (IIBKIN)
f. Divisi Ikatan Konselor Indonesia (IKI)
38. • MGBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan
meningkatkan kualifikasi guru Bimbingan Konseling.
• MGBK ini diikuti oleh seluruh guru BK swasta maupun
negeri.
• MGBK diadakan di tiap-tiap provinsi/kota dengan target
pertemuan minimal 3 kali tiap semesternya.
• MGBK membahas mengenai permasalahan guru-guru
BK di tiap-tiap sekolah. Bidang IT yang meliputi
pembuatan web, blog, e-mail atau sekadar acces
internet, menjadi masalah utama yang dihadapi para
guru tersebut.
39. Program Kerja MGBK
• Program kerja Pengurus MGBK akan menitik
beratkan pada upaya di dalam meningkatkan
keterampilan proses pelaksanaan bimbingan
dan konseling di sekolah maupun di luar
sekolah.
• Salah satu contoh program yang akan
dilaksanakan yaitu melakukan sharing informasi
antar guru bimbingan dan konseling / konselor
sekolah tentang bagaimana kegiatan praktek
bimbingan dan konseling yang selama ini
dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan
teori-teori konseling.
40. • Dengan adanya MGBK, para guru BK dapat
saling berinteraksi guna meningkatkan
pelayanan terhadap siswa.
• Dengan adanya MGBK diharapkan dapat
melucurkan inovasi baru untuk untuk
diaplikasikan di sekolah masing-masing,
tentunya inovasi yang berkaitan dengan
bimbingan konseling siswa.
41. IMABKIN
• Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan
Konseling Indonesia (IMABKIN) adalah
suatu organisasi mahasiswa bimbingan
dan konseling satu-satunya di Indonesia
yang sudah terdaftar secara resmi di
DIKTI.
• Resmi terbentuk melalui Kongres I
IMABKIN pada bulan 9 Desember 2007 di
Jakarta.
42. Fungsi
1. IMABKIN berfungsi sebagai wadah
aspirasi perjuangan mahasiswa
Bimbingan dan Konseling
2. IMABKIN berfungsi sebagai forum
silaturahmi Mahasiswa BK se-Indonesia
43. TUJUAN
1. Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar
mahasiswa BK se-Indonesia.
2. Menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa
Bimbingan dan konseling Indonesia sebagai
lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif.
3. Mengambil peranan dalam upaya
mensukseskan pembangunan nasional
khususnya bidang profesi BK
44. • KEANGGOTAAN
Anggota IMABKIN adalah mahasiswa
Bimbingan dan Konseling yang terdaftar sebagai
Mahasiswa aktif di perguruan tinggi seluruh
Indonesia
• KEDAULATAN TERTINGGI
Kedaulatan tertinggi dipegang oleh kongres
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling
Indonesia (IMABKIN).
45. • SYARAT KEANGGOTAAN
Secara administratif masih tercatat sebagai
mahasiswa aktif Bimbingan dan Konseling di
perguruan tinggi se-Indonesia
• KEHILANGAN KEANGGOTAAN
Anggota kehilangan keanggotanya apabila:
a. Telah menyelesaikan studinya.
b. Meninggal Dunia.
46. HAK DAN KEWAJIBAN
• Hak Anggota
Setiap anggota mempunyai hak suara,
hak bicara dan hak pilih sesuai dengan
tata peraturan organisasi yang berlaku
• Kewajiban Anggota
Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan
dan keputusan yang tercantum dalam
AD/ART
47. b. Berpartisipasi aktif dalam setiap program
Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling
Indonesia (IMABKIN).
c. Memperjuangkan dan menjaga nama baik
organisasi dan tidak menyalahgunakan
organisasi sebagai alat untuk mencapai
tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi
48. HSBKI
• Himpunan Sarjana Bimbingan dan
Konseling Indonesia disingkat menjadi
HSBKI.
• HSBKI berdiri pada tahun 2010
• Organisasi ini menginduk dari ISPI (Ikatan
Sarjana Pendidikan Indonesia)
• ISPI melantik HSBKI
• HSBKI belum memiliki pemimpin daerah
• Prof. Furqon, PhD merupakan ketua
HSBKI