Peran Legislatif Daerah
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•1,458 views
Local Parliamentary
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Peran Legislatif Daerah
Similar to Peran Legislatif Daerah (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Peran Legislatif Daerah
- 1. PERAN LEGISLATIF DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD (STAF AHLI MENPAN&RB BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) deddys@bappenas.go.id 0816968367 2010
- 2. UPAYA NEGARA (GOVERNANCE) CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEHENDAK RAKYAT UUD 1945 PEMERINTAH MASYARAKAT SWASTA RENCANA ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT
- 3. PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH MPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN PRINSIP
- 4. DEFINISI “PERWAKILAN” REPRESENTATION IS: A RELATIONSHIP THROUGH WHICH AN INDIVIDUAL OR GROUP STANDS FOR, OR ACTS ON BEHALF OF, A LARGER BODY OF PEOPLE (HEYWOOD, 2002)
- 5. (1) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT DALAM SATU PAKET, (2) MPR TERDIRI DARI ANGGOTA DPD DAN DPR, (3) JABATAN PRES DAN WAPRES BERSIFAT TETAP WAKTU (FIXED TERM),SEHINGGA TIDAK BISA DIBERHENTIKAN DITENGAH JALAN, KECUALI MELANGGAR HUKUM DAN BERHIANAT, (4) MPR TIDAK LAGI MEMBUAT GBHN, (5) SITEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MURNI. PERUBAHAN PERUBAHAN DALAM UUD 45
- 6. MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 PASAL 18 AYAT (1) NEGARA KESATUAN R.I DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN
- 7. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM PROPINSI KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
- 8. KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN 1. EXTERNALITAS SIAPA KENA DAMPAK (MANFAAT DAN BIAYA) 2. AKUNTABILITAS YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT 3. EFISIENSI MEMEPERHATIKAN SKALA EKONOMI DAN CAKUPAN PELAYANAN
- 9. (1) PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KAB, DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT AZAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN, (2) PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KAB, DAN KOTA MEMILIKI DPRD YANG ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU, (3) GUB, BUPATI DAN WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROV, KAB, DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, (4) PEMERINTAHAN DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS- LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UU DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT, (5) PEMERINTAHAN DAERAH BERHAK MENETAPKAN PERDA DAN PERATURAN PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN, (4) SUSUNAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMDA DIATUR DALAM UU PERUBAHAN PASAL 18 UUD 45
- 10. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN
- 11. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH 1. DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH 2. PERANGKAT DAERAH - PROVINSI: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA - KAB/KOTA: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA, KECAMATAN, KELURAHAN
- 12. • LEGISLASI MEMBENTUK PERATURAN DAERAH BERSAMA KEPALA DAERAH • ANGGARAN MENYUSUN DAN MENETAPKAN APBD BERSAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH • PENGAWASAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAERAH, DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH FUNGSI DPRD
- 13. • MEMBENTUK PERDA YANG DIBAHAS DENGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA • MEMBAHAS DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERDA TENTANG APBD BERSAMA DENGAN KEPALA DAERAH • MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH, APBD, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN KERJASAMA INTERNATIONAL DI DAERAH • MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH • MEMILIH WAKIL KEPALA DAERAH DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH TUGAS DAN WEWENANG DPRD
- 14. • MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA PERJANJIAN INTERNATIONAL DI DAERAH • MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA INTERNATIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA • MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH • MEMBENTUK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH • MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMINTA LAPORAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH • MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MEMBEBANI MASYARAKAT DAN DAERAH
- 15. PROSES PERATURAN DAERAH KEBIJAKAN DARI SISI TEKNOKRATIS KEBIJAKAN DARI SISI POLITIS KESEPAKATAN DISTORSI PERATURAN DAERAH
- 16. PERDA YANG BAIK * SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN * SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA * SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN * SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
- 17. • INTERPELASI MEMINTA KETERANGAN KEPADA KEPALA DAERAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMDA YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH, DAN NEGARA • ANGKET MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DAERAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH, DAN NEGARA YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • MENYATAKAN PENDAPAT MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA DAERAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DIDAERAH DISERTAI DENGAN REKOMENDASI PENYELESAIANNYA ATAU SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET HAK DPRD
- 18. • MENGAJUKAN RANCANGAN PERDA, • MENGAJUKAN PERTANYAAN, • MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT, • MEMILIH DAN DIPILIH, • MEMBELA DIRI, • IMUNITAS, • PROTOKOLER, • KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF HAK ANGGOTA DPRD
- 19. • MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945, DAN MENAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • MELAKSANAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH • MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI • MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIDAERAH • MENYERAP, MENAMPUNG, MENGHIMPUN, DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
- 20. • MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATS KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, DAN GOLONGAN • MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TUGAS DAN KINERJANYA SELAKU ANGGOTA DPRD SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB MORAL DAN POLITIS TERHADAP DAERAH PEMILIHANNYA • MENAATI PERATURAN TATA TERTIB, KODE ETIK, SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD • MENJAGA NORMA DAN ETIKA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA TERKAIT
- 21. LARANGAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD LARANGAN PEMBERHENTIAN DILARANG RANGKAP JABATAN: PJ LAINNYA, HAKIM, PNS, TNI/POLRI/PJ BUMN/BUMD DILARANG MELAKUKAN PEKERJAAN: PJ STRUKTURAL, AK PUBLIK, ADVOKAT, NOTARIS, DOKTER PRAKTEK DILARANG KKN BERHENTI DIBERHENTIKAN 1. MENINGGAL DUNIA 2. MENGUNDURKAN DIRI 3. DIUSULKAN OLEH PARPOL YANG BERSANGKUTAN 1. BERHALANGAN TETAP 2. TIDAK LG MEMENH SYARAT 3. MELANGGAR SUMPAH/JANJI 4. TAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN 5. MELANGGAR LARANGAN DINYATAKAN BERSALAH TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MELALUI BADAN KEHORMATAN PARIPURNA DPRDPIMPINAN DPRD PERESMIAN PEMBERHENTIAN MENDAGRI/GUB LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN
- 22. BAGAN PERENCANAAN DAERAH MULAI 2005 20 TAHUN 5 TAHUN TAHUNAN VISI/MISI/ PROGRAM KEPDA RPJP DAERAH RPJMD RKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD APBD RPJP RPJM RKP
- 23. LATAR BELAKANG PENGATURAN KEUANGAN DAERAH UU PEMERINTAHAN DAERAH TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUDA (BAB VIII Psl 155 s.d Psl 194) PELAYANAN PUBLIK (Psl 13, 14 & 22) UU PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (Psl 163 ayat 2) UU PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH POWER SHARING MONEY FOLLOWS FUNCTION
- 24. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH 1. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DILUAR YANG TELAH DITETAPKAN UU (Psl 157 ayat (2)) 2. ALOKASI / USULAN DAK DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR (Psl 162) 3. PEDOMAN PENGGUNAAN, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI ATAS BH-SDA, DAU DAN DAK DIATUR DALAM PERMENDAGRI (Psl 163 (1))
- 25. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH 4. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH (Psl 169 (2)) 5. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (Psl 72) 6. MENDAGRI MELAKUKAN PENGENDALIAN DEFISIT ANGGARAN SETIAP DAERAH (Psl 175) 7. PEMERINTAH MENGEVALUASI RAPERDA APBD YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD (Psl 185)
- 26. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH 8. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RAPERDA APBD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA BPK SELAMBAT- LAMBATNYA 6 BULAN SETELAH TA BERAKHIR (Psl 184 (1)) 9. PENGATURAN TENTANG RAPERDA YANG TIDAK DISETUJUI DPRD
- 27. 1. PENATAAN SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 2. PENATAAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KWALIFIKASI SDM APARATUR DAERAH DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3. PENATAAN SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH 4. PERLUNYA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 5. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI TERHADAPA PERUNDANG- UNDANGAN 6. KOORDINASI SECARA SINERGIS DENGAN DEPARTEMEN / KOMPONEN TERKAIT IMPLIKASI PENGATURAN
- 28. KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS HIBAH DANA DARURAT PINJAMAN
- 29. PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW) 2. BERTINDAK EFISIEN - MENINGKATKAN PELAYANAN - MENINGKATKAN AKUNTABILITAS - MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI 3. BERSIKAP TERBUKA
- 30. PENUTUP 1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN 2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN DEMOKRATIS 3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB
- 31. TERIMA KASIH