1. KONTRUKSI DESA KEDEPAN :
DIHARAPKAN DESA MENJADI MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA :
BEBERAPA ASPEK YANG PERLU DIPERKUAT :
A. Revisi Struktur Pemerintahan Desa.
B. Penyediaan Dana ke Desa.
C. Penyerahan Kewenangan ke Desa.
D. Pengaturan Tentang Pemekaran,
Penggabungan dan Penghapusan desa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI UU DESA No. 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA
DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA
TUJUAN PENATAAN DESA:
a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES
b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA
c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES
e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
PENATAAN DESA, meliputi:
a. PEMBENTUKAN
b. PENGHAPUSAN
c. PENGGABUNGAN
d. PERUBAHAN STATUS
e. PENETAPAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENATAAN DESA
3. LANJUTAN………
PEMBENTUKAN DESA MERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA BARU
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT DESA, ASAL USUL, ADAT
ISTIADAT, KONDISI SOSIAL BUDAYA, KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA
MEMENUHI SYARAT (a.l. JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN
PRASARANA PEMERINTAHAN DESA, dll).
PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN, DENGAN JANGKA
WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK DITETAPKAN MENJADI DESA
DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU KEPENTINGAN
PROGRAM NASIONAL
PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI KAWASAN YANG
BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. LANJUTAN………
PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN
DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN SESUAI
PERSYARATAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN PRAKARSA
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN
MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI
SYARAT UNTUK MENJADI KELURAHAN
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PRAKARSA
MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA.
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI DESA DIATUR DALAM
PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT
NOMOR REGISTRASI DARI GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI
TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT,
KELEMBAGAAN MASY).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN
IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU, PERPUSTAKAAN DESA).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV,
PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH
PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN
CATATAN:
KEWENANGAN NO. 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
KEWENANGAN NO. 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. (PENUGASAN DISERTAI BIAYA)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN DESA
6. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA,
PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS .
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
7. KEPALA DESA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK TANGGAL
PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA)
KALI MASA JABATAN.
KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN
MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN,
TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA DESA
8. PERANGKAT DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA
PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DESA
SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI
PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG MEMENUHI SYARAT
PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ;
TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERANGKAT DESA
9. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR
MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT
STRATEGIS
HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA,
KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA,
PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA,
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1
TAHUN
MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MUSYAWARAH DESA
10. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA
PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA
BPD MEMPUNYAI FUNGSI;
1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA
3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
11. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN
TETAP SETIAP BULAN, BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN DALAM
APBN YANG DITERIMA KAB/KOTA DAN DITETAPKAN DALAM APBD
KAB/KOTA.
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA TUNJANGAN YANG
BERSUMBER DARI APB-DESA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH JAMINAN
KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
12. JENIS PERATURAN DI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA
PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN
UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI
BERSAMA BPD
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PUNGUTAN, TATA
RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA HARUS MENDAPAT EVALUASI
DARI BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA OLEH SEKRETARIS DESA
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA DARI
2 DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN DESA
13. PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :
1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA,
SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN
2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA.
6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA
7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA
PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN
DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEUANGAN DAN ASET DESA
14. ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT
DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA
MERATA DAN BERKEADILAN.
BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE
DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER
DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP
ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN,
LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
>>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT
DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALOKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
15. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PALING SEDIKIT 10%
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
16. ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA
PERIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD
SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS
> KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD),
PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU
PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE
DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
17. PEMBANGUNAN DESA:
1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA.
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN,
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA
DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA
3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN
INFORMASI YANG AKURAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
18. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU
MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU DIDELEGASIKAN
PELAKSANAANNYA KEPADA DESA
6. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS
DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK DIINTEGRASIKAN DENGAN
PEMBANGUNAN DESA
7. PEMBANGUNAN DESA MENGEDEPANKAN KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN
DAN KEGOTONGROYONGAN GUNA MEWUJUDKAN PENGARUSTAMAAN DAN
KEADILAN SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANJUTAN
19. PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA DAN
PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERDES
BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI DAN PELAYANAN
UMUM
HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN
PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN, HIBAH, BANSOS DAN KEG. DANA
BERGULIR
PEMERINTAH, PEMPROV, PEMKAB/KOTA DAN PEMDES MENDORONG
PERKEMBANGAN BUM DESA DENGAN : PEMBERIAN HIBAH, AKSES
PERMODALAN, PENDAMPINGAN TEKNIS DAN AKSES KE PASAR DAN
PENGELOLAAN SDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN
USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT
DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
20. PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI
EKONOMI YANG BERDAYA SAING
KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA
KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA SAMA ANTAR
DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK
BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH
KERJA SAMA DESA
21. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
1. DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG ADA
DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI PENYELANGGARAAN PEMERINTAH
DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES
3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT SERTA
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN SERTA
MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA
4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH, PROVINSI,
KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB MEMBERDAYAKAN DAN
MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA
22. LEMBAGA ADAT DESA
1. PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT MEMBENTUK
LEMBAGA ADAT DESA
2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN
MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YG TUMBUH DAN
BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA
DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN
ADAT ISTIADAT SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN TERHADAP ADAT
ISTIADAT MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANJUTAN
23. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MELAKUKAN PENATAAN
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DITETAPKAN MENJADI DESA
ADAT (PENETAPAN DESA ADAT DILAKUKAN HANYA 1 KALI)
DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DAN SESUAI
PERSYARATAN YANG DITETAPKAN
SYARAT DESA ADAT, a.l : KESATUAN MASY HUKUM ADAT BESRTA HAK
TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH HIDUP, BAIK YG BERSIFAT
TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN FUNGSIONAL
PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA,
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KETENTUAN KHUSUS
DESA ADAT
24. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA DAN
MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT, DENGAN :
1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK,
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN
2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN
MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN
PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PEMANTAUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
26. Transformasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemenuhan 5 Asset Penghidupan dan Linkage ke KUR, Lembaga Keuangan (Financial
Inclusion)
26
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan 2015
Sistem Perlindungan
Sosial
• SJSN
• PKH
Peningkatan
Pelayanan Dasar
Penghidupan
Berkelanjutan
PNPM
K/L PNPM
K/L
Pelayanan
Dasar
• Lintas desa
(Skema
PNPM)
• K/L
Sarpras Ekonomi
Pendukung
Kegiatan
Penghidupan
Berkelanjutan Pengembangan
Penghidupan
Berkelanjutan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan serta
Peningkatan Pemerataan
Existing
Strategi
Utama
Pengembangan Penghidupan
Berkelanjutan (P2B):
-Peningkatan kapasitas SDM
-Memerluas akses modal
-Pengembangan aspek sosial
melebur
menjadi satu
program
• Meningkatkan kualitas
hidup yang lebih baik
• Reduce vulnerability
• Meningkatkan
pendapatan
• Pemanfaatan potensi
sumber daya lokal
secara berkelanjutan.
PNPM Kedepan
27. No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja/Kegiatan Perdesaan Perkotaan
1. Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan
Target (kecamatan/ Kota) 577 144
Alokasi 721,00 180,25
2. Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (Dengan pendekatan
PNPM)
Target (kecamatan/ Kota) 577 144
Alokasi 2.523,50 630,88
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan/
Perkotaan
Target (kecamatan* / Kota**) 4.723 1.189
Alokasi 6.278,09 1.198,88
4. PNPM Generasi
Target (kecamatan) 500
Alokasi 716,7
27
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN BERBASIS
MASYARAKAT DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2015
(Dalam Milyar Rupiah)
*Terdiri 1.816 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 2.907 kecamatan tidak miskin (IKW)
**Terdiri 454 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 735 kecamatan tidak miskin (ditentukan
menggunakan IKW)
28. Hal –Hal yang Menjadi Pertimbangan
28
o Mulai tahun 2015 pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
berbasis kawasan sepenuhnya bersumber dari rupiah murni;
o Efektifitas program pemberdayaan masyarakat dalam penurunan
kemiskinan lebih tinggi pada lokasi-lokasi miskin/termiskin sehing-ga
prioritas diberikan kepada kecamatan kantong-kantong kemiskinan;
o Pada tahun 2014, sedang dikembangkan dan diujicobakan kegiatan
pengembangan penghidupan masyarakat miskin sebagai upaya untuk
percepatan penurunan kemiskinan. Pada tahun 2015 kegiatan
pengembangan penghidupan berkelanjutan dan pendukungnya akan
menyasar kecamatan kantong-kantong kemiskinan dan kecamatan
yang telah melalui tahap resertifikasi program PKH sejumlah 80
kecamatan (fokus kepada kecamatan-kecamatan miskin);
o Fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan di tahun
2015 adalah menggunakan pola khusus PNPM percepatan dan
penguatan yang mulai dilaksanakan tahun 2014;
29. Hal –Hal Yang Menjadi Pertimbangan (Lanjutan)
29
o Untuk tahun 2015, BLM untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan
hanya dialokasikan BLM sebesar 20%,karena masih difokuskan pada
proses pembentukan kelompok termasuk pelatihan untuk
peningkatan kapasitas masyarakat;
o Kecamatan yang belum mendapatkan kegiatan pengembangan
penghidupan berkelanjutan akan terbagi dua kelompok kecamatan
miskin dan tidak miskin. Untuk kecamatan miskin akan
mendapatkan kegiatan penghidupan pada tahun-tahun berikutnya
(secara bertahap) dan untuk tahun 2015 akan diberlakukan PNPM
pola khusus Penguatan. Untuk kecamatan tidak miskin akan tetap
mendapatkan PNPM Reguler pada tahun 2015.
o Untuk kecamatan yang tidak mendapatkan kegiatan pengembangan
penghidupan berkelanjutan, akan tetap diberikan pendampingan
untuk penguatan pengelolaan dana amanah pemberdayaan
masyarakat hingga tahun 2019;
30. Pengendalian Pencapaian
KPI dan SKN 2014
• SKN 2014 yang telah diterbitkan oleh NMC
hendaknya disosialisasikan kepada seluruh jajaran
fasilitator dan pelaku PNPM MPd Tingkat
Kecamatan.
• SKN 2014 harus menjadi acuan kerja konsultan dan
fasilitator, dan perlu diuraikan menjadi rencana kerja
tahunan 2014.
• Realisasi pencapaian SKN harus tetap dievaluasi.
Perlu diterbitkan EWS apabila target SKN tidak
terpenuhi.
31. Strategi Pelembagaan Untuk Keberlanjutan
Sistim Pengelolaan Kader Teknik
• Kader Teknik (KT) adalah merupakan bagian dari
KPMD atau Kader Desa.
• Perlu diorganisir secara sistimatis dan berkelanjutan
dalam rangka membangun ikatan emosional,
soliditas, saling memperkuat dan punya kebanggaan
sebagai KT.
• Harus ada proses spesialisasi di antara KT.
• Basis penguatan dan pembinaan melalui “sekolah
lapang”.
• Akan dibuat Lab-Site Pengelolaan Kader Teknik di
tingkat kecamatan terpilih setiap kabupaten.
32. Penilaian Pemeliharaan Prasarana
• Implementasi dari amanat KPI.
• Penilaian merujuk pada prosedur dan
instrumen yang telah disiapkan oleh NMC.
• Dikendalikan oleh Spesialis Infrastruktur.
• Harus diawali dengan pembekalan secara
berjenjang sampai tingkat FT.
33. Penguatan Pengawasan Pengelolaan
Dana PNPM MPd
• Dana PNPM MPd (Utamanya dana bergulir) sangat
rentan terjadi penyelewengan.
• Pengawasan oleh fasilitator dinilai sangat lemah,
terutama pengawasan pengelolaan dana di
kelompok dan anggota.
• Peran BP-UPK, BKAD, dan TV masih belum optimal
dalam mengawasi pengelolaan dana oleh UPK.
• Perlu dibangun suatu sistim pengawasan yang lebih
efektif untuk menghindari terjadinya
penyelewengan dana bergulir dan dana kegiatan.