bahan diskusi mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan

1. BIROKRASI
OLEH KELOMPOK 2:
1. Afzal Rahman (16042050)
2. Adilah Ulfah (16042087)
3. Ani Saskia (16042083)
4. Khairun Nisa (16042138)
5. Messy Ani Safitri (16042019)
6. Vrischo Chentari (16042195)

2. 1. Pengertian BIROKRASI
Menurut Michael G. Roskin, Birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar
yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah
untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh
para pengambil keputusan (decision makers).
Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir
yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan
kebijakan publik yang efektif dan efisien. Birokrasi juga dioperasikan oleh
serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando
berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya
mengalir dari atas ke bawah.

3. 1. Pengertian BIROKRASI
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat
rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya
mengalir dari atas ke bawah.
Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service
(pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan
posisi mereka ini datang dan pergi. Artinya, mereka duduk di dalam birokrasi kadang
dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka.

4. 2. Karakteristik BIROKRASI
Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber.
Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:
1.Organisasi yang disusun secara hirarkis
2.Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.
3.Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana
pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian
(examination).
4.Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.
5.Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.
6.Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.
7.Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8.Promosi yang ada didasarkan atas penilaian atasan (superior's judgments)

5. 3. Konsep BIROKRASI Max Weber
Weber terkenal dengan konsepsinya mengenai tipe ideal (ideal typhus) bagi sebuah otoritas legal dapat
diselenggarakan, yaitu:
tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan;
tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-
masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi;
jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan
(complaint);
aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua
kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan;
anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi;
pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya;
administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro)
sebagai pusat organisasi modern; dan
sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem
tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol
atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan
birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh
siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

6. 4. Birokrasi Kontemporer
Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam
suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah :
1. Administrasi
Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan,
dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi
adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas
UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum
suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai
tujuan negara secara keseluruhan.

7. 2. Pelayanan
Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok
khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus
untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang
akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk
batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan
Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.
3. Pengaturan (regulation)
Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan
kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya
dihadapkan antara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat
banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

8. Lanjutan...
4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah
pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah
berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan
kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya,
pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya
mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara,
oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru
untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

9. Kondisi BIROKRASI di Indonesia

10. Kondisi BIROKRASI di Indonesia
Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan birokrasi yang bersih
dan ideal sesuai harapan, bukan tidak mungkin semuanya dapat diselesaikan dengan berbagai proses dan
tahapan melalui reformasi birokrasi. Hal-hal yang dapat terus dilakukan oleh pemerintah antara lain:
Pertama, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan
akses kepada masyarakat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan.
Kedua, meningkatkan komitmen aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat.
Ketiga, membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan publik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, dapat diupayakan dengan memberikan kemudahan akses
bagi masyarakat, memperpendek proses birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, memberikan kenyamanan
tempat pelayanan, dan mengubah budaya pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada pegawai (birokrat)
untuk memberikan pelayanan layaknya kepada konsumen

11. Reformasi Birokrasi
Dasar Hukum : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem Penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan
karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

12. 9 program Reformasi Birokrasi yang diterapkan Kementrian PAN-RB
1. Manajemen perubahan
2. Penataan peraturan perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan ketatalaksanaan
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Reformasi Birokrasi
Tujuan akhir dari keseluruhan 9 program reformasi
birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari
KKN, Akuntabel dan berkinerja serta Pelayanan publik yang
berkualitas.