OPTIMALKAN KEUANGAN DAERAH
•
0 likes•28 views
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah: 1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. 2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah. 3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMALKAN KEUANGAN DAERAH
Similar to OPTIMALKAN KEUANGAN DAERAH (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
OPTIMALKAN KEUANGAN DAERAH
- 1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Deddy S Bratakusumah, PhD 2014
- 2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2 BIODATA Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA. He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington, DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta, 2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University, Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12) Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.
- 3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3 His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance, and (6) Senior Planner and Trainer in Governace. During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”. Email Address: deddys@bappenas.go.id pakbrata@gmail.com Mobile: +62 816968367
- 4. 1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah. Money Follows Fuction UU 32/2004 Pemerintahan Daerah HAK Pasal 21 KEWAJIBAN Pasal 22 KELO LA & IMPL EMEN TASI Masyarakat 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Demokratisasi 3. Otonomi 4. Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5. Pemberdayaan masyarakat RKPD • Pend apat an • Bela nja • Pem biaya an REVISI PP 105 (PP 58) Pasal 23 (1) (2) PengelolaanKeuda Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial Pasal 167 ayat (3): • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent 4 Dasar Pemikiran (Sumber: Kemdagri 2013)
- 5. URUSAN Pemerintahan Daerah HAK KEWAJIBAN • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan • Wajib • Pilihan • Concurrent KELOLARKP D PP 58/2005 PP 38/2007 PP 41/2007 PMDN 13/2006 PMDN 59/2007 PMDN 21/2011 PMDN 16/2013 1. Memungut Pajak & Retribusi 2. Memperoleh Dana Perimbangan 3. Melakukan Pinjaman 1. Sinkronisasi program pusat & daerah 2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif 3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos dan fasum, jaminan sosial................ Tujuan OTDA, al: • Efisiensi dan efektivitas sumber daya daya daerah • Pelibatan masyarakat dlm penyusunan kebijakan daerah • Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 5 Esensi Kebijakan (Sumber: Kemdagri 2013)
- 6. KMDN 29/02 Omnibus Regulation 6 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 UU 5/74 PP 105/00 UU 22/99 PP 41/07 PP 38/07 PERMENDAGRI 21/11 PERMENDAGRI 32/11 PERMENDAGRI 39/12 Landasan Kebijakan (Sumber: Kemdagri 2013)
- 7. APBN Belanja Untuk Daerah DAK DAU Dana Penyesuaian DBH Dekon / TP Belanja Pusat Di Daerah PEMERINTAH PUSAT Dana Vertikal Melalui K/L APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah Operasional Surplus / Defisit Daerah Pembiayaan Daerah Desentralisasi Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) • Pajak • Retribusi • Bag. Laba BUMD • Lain-PAD Penggunaan SILPA PEMERINTAH DAERAH •B. Pegawai •B. Barang •B. Lainnya Dana Otsus 6 Urusan Di luar 6 Urusan Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG 1 2 3 4 Pembiayaan Lainnya Modal 7 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Sumber: Kemdagri 2013)
- 8. 8 PASAL 6 (UU No 17/2003, tentang Keuangan Negara) Ayat (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan Ayat (2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang Ketentuan Keuangan Negara (Sumber: Kemdagri 2013)
- 9. SKPKD PPKD selaku BUD Entitas Pelaporan dilimpahkan PRESIDEN selaku PKPKN selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan selaku PA/PB MENKEU MENTERI/ KEPALA LPND dikuasakan SKPD Selaku PA/PB Entitas Akuntansi GUBERNUR BUPATI / WLKT selaku PKPKD: mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan diserahkan Selaku koordinatorSEKDA 9 Ketentuan Keuangan Negara (Sumber: Kemdagri 2013)
- 10. APBD GUB/BUP/WLKT selaku PKPKD MENGELOLA keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Siapa yang melaksanakan?MELAKSANAKAN Kepada Siapa di PJ kan? Apa yg di PJ kan? Apa bentuk PJ?? Kapan di PJ kan? Oleh Siapa di PJ kan? Bagaimana mekannisme PJ? MEMPERTANGGUNGJAWABKAN MENETAPKAN Bersama siapa?Bentuknya apa? MEMBAHAS Bersama siapa? MENYUSUN & MERENCANAKAN Bersama siapa? 10 Ketentuan Keuangan Negara (Sumber: Kemdagri 2013)
- 11. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah 11 Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN 11