SlideShare a Scribd company logo

IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

•
•
Deddy Supriady Bratakusumah
Deddy Supriady Bratakusumah

Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. DPD memiliki fungsi mengajukan usul dan memberikan pertimbangan terkait legislasi tertentu yang berhubungan dengan otonomi daerah, sumber daya alam, dan keuangan pusat-daerah. DPD juga dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu. Dokumen ini juga membahas hak DPD untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan memb

Government & Nonprofit
1 of 8
IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2005
TATANAN KETATANEGARAAN BPK DP R MPR UUD 1945 PRESIDEN -------------- WK PRES MA MK KY KEKUASAAN KEHAKIMAN LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIFAUDITOR DPD SUMBER UUD 1945
FUNGSI DPD • PENGAJUAN USUL, IKUT DALAM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU • PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TERTENTU LEGISLASI, PENGAWASAN DAN BUDGETING TERBATAS SUMBER UU 22 TAHUN 2003
LEGISLASI TERTENTU USUL DAN BAHAS • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTIMBANGAN • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
LEGISLASI TERTENTU PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
HAK DPD 1. PENGAJUAN RUU • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 2. MEMBAHAS RUU TERSEBUT DIATAS BAIK USULAN DPD MAUPUN DPR SUMBER UU 22 TAHUN 2003
CONGRESS DI USA STATE PEOPLE SENATOR REPRESENTATIV E SENAT -MASA KEANGGOTAAN 6 TAHUN -WAKIL DARI STATE -100 ANGGOTA HOUSE -MASA KEANGGOTAAN 2 TAHUN -WAKIL DARI RAKYAT -435 ANGOTA -EQUAL POSITION -BILL HAVE TO BE APPROVED BY SENAT AND HOUSE
TERIMA KASIH

Recommended

Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Otda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRIOtda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRITri Widodo W. UTOMO
 
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...sekolahbatasnegeri
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
 
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRI
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRIJembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRI
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRIsuryawanhidayat2
 
Profil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoProfil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoBPDASHL Bone Bolango
 
Uu 25 2000
Uu 25 2000Uu 25 2000
Uu 25 2000People Power
 
Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Armida Share
 

Recommended

Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Otda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRIOtda Dalam Kerangka NKRI
Otda Dalam Kerangka NKRITri Widodo W. UTOMO
 
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...
BNPP - ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERBASIS TATA RUA...sekolahbatasnegeri
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
 
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRI
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRIJembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRI
Jembatan Urusan Pemerintahan Untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Menjaga NKRIsuryawanhidayat2
 
Profil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoProfil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoBPDASHL Bone Bolango
 
Uu 25 2000
Uu 25 2000Uu 25 2000
Uu 25 2000People Power
 
Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Hierarki uujk rev nov12
Hierarki uujk rev nov12Armida Share
 
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Penataan Ruang
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rubepandirambo900
 
Dinas pu dan pr
Dinas pu dan prDinas pu dan pr
Dinas pu dan prpandirambo900
 
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehekabupaten_pakpakbharat
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwanpandirambo900
 
Pemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruPemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruaakkiittaa
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisatapandirambo900
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ joihot
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemdaadi verond
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionaltrianita hermawati
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkPp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkapotek agam farma
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalPerda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalIdnJournal
 
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinhoyin rizmu
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIMJoseRizal53
 

More Related Content

What's hot

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Penataan Ruang
 
Pemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruPemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruaakkiittaa
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ joihot
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemdaadi verond
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionaltrianita hermawati
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkPp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkapotek agam farma
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalPerda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalIdnJournal
 

What's hot (18)

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rube
 
Dinas pu dan pr
Dinas pu dan prDinas pu dan pr
Dinas pu dan pr
 
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Pemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baruPemerintahaan sesudah orde baru
Pemerintahaan sesudah orde baru
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
2014 10 06_10_32_20_perppu 2 tahun 2014 pemda
 
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasionalKepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
Kepres pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional
 
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agkPp 78 2007 konten dan konteks agk
Pp 78 2007 konten dan konteks agk
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journalPerda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
Perda kab. gresik no. 22 tahun 2004 idn journal
 

Similar to IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinhoyin rizmu
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGhoyin rizmu
 

Similar to IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH (6)

Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif DaerahPeran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
Peran Tenagaahli dan Pakar pada Lembaga Legislatif Daerah
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (14)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

  • 1. IHWAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2005
  • 2. TATANAN KETATANEGARAAN BPK DP R MPR UUD 1945 PRESIDEN -------------- WK PRES MA MK KY KEKUASAAN KEHAKIMAN LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIFAUDITOR DPD SUMBER UUD 1945
  • 3. FUNGSI DPD • PENGAJUAN USUL, IKUT DALAM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU • PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TERTENTU LEGISLASI, PENGAWASAN DAN BUDGETING TERBATAS SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 4. LEGISLASI TERTENTU USUL DAN BAHAS • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTIMBANGAN • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 5. LEGISLASI TERTENTU PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH • APBN • PAJAK • PENDIDIKAN • AGAMA SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 6. HAK DPD 1. PENGAJUAN RUU • OTONOMI DAERAH • HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH • PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH • PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA • PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 2. MEMBAHAS RUU TERSEBUT DIATAS BAIK USULAN DPD MAUPUN DPR SUMBER UU 22 TAHUN 2003
  • 7. CONGRESS DI USA STATE PEOPLE SENATOR REPRESENTATIV E SENAT -MASA KEANGGOTAAN 6 TAHUN -WAKIL DARI STATE -100 ANGGOTA HOUSE -MASA KEANGGOTAAN 2 TAHUN -WAKIL DARI RAKYAT -435 ANGOTA -EQUAL POSITION -BILL HAVE TO BE APPROVED BY SENAT AND HOUSE