Local Revenues in Indonesia

1. SUMBER KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2014

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
• DAERAH HARUS MEMPUNYAI SUMBER-SUMBER
KEUANGAN YANG MEMADAI DALAM MENJALANKAN
OTONOMI
• TERUTAMA UNTUK MENJALANKAN FUNGSI:
- PELAYANAN
- PEMERINTAHAN UMUM
- PEMBANGUNAN

5. KONSEP PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
UU
PEMERINTAHAN
DAERAH
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUDA
(BAB VIII Psl 155 s.d Psl 194)
PELAYANAN
PUBLIK
(Psl 13, 14 & 22)
UU PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
(Psl 163 ayat 2)
UU PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
POWER SHARING MONEY FOLLOWS
FUNCTION

6. BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja Pusat
di Daerah
6 Urusan Mutlak
Selain 6 Urusan
Kanwil di
Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke
Gubernur
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/ Walikota
PUSAT DAERAH
Dana
Dekonsentrasi
Dana Tugas
Pembantuan
APBD
BELANJA UNTUK DAERAH
1. Dana Perimbangan
(DAU,DAK,DBH)
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian
4. Dana Desa
5. Hibah
6. Dana Darurat
DANA
DESENTRALISASI
Dana Sektoral
di Daerah
K/L
APBN
ALIRAN DANA

7. KRITERIA HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• PEMBAGIAN DISTRIBUSI KEWENANGAN YANG
RASIONAL
• MEMADAI UNTUK MENJALANKAN KEWENANGAN
• ALAT UNTUK DISTRIBUSI PENGELUARAN
PEMERINTAH
• ATAS BEBAN MASYARAKAT PEMBAYAR PAJAK

8. MASALAH HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• APAKAH DAERAH CUKUP DIBERI SUMBER-SUMBER
KEUANGAN
• AKSES TERHADAP BAGI HASI PAJAK
• HIBAH DAN BANTUAN YANG ADIL ANTAR DAERAH

9. PENDEKATAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• KAPITALISASI
• PEMBERIAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN
• PENGELUARAN DAERAH
• PERPADUAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

10. SEJARAH PENGATURAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
1. UU NOMOR 32 TAHUN 1956 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH DAERAH
YANG BERHAK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI
2. UU NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
3. UU NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

11. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN
DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENGATURAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM KEUANGAN
NEGARA, DAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGATUR SISTEM
PENDANAAN ATAS KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN, DILIMPAHKAN, DAN DITUGASBANTUKAN
KEPADA DAERAH.

12. PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN DILAKSANAKAN SEJALAN DENGAN
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
DENGAN DEMIKIAN, PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN
TIDAK HANYA MENCAKUP ASPEK PENDAPATAN DAERAH
TETAPI JUGA MENGATUR ASPEK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

13. PERKEMBANGAN PENYALURAN KEUANGAN DARI
PUSAT KE DAERAH
• 1965: SUBSIDI DAERAH OTONOM (SDO)
• 1968: ALOKASI DEVISA OTOMATIS (ADO)
• 1969: - PROGRAM INPRES
- BANTUAN UANG MUKA (BUM) IPEDA
• 1970: SUMBANGAN PENGGANTI ALOKASI
DEVISA OTOMATIS (SADO)
• 1974: INPRES DT I
• 1976: INPRES PASAR
• 1978: REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
• 1999: DANA ALOKASI UMUM

14. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
1. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN
PUNGUTAN DILUAR YANG TELAH DITETAPKAN UU
2. ALOKASI / USULAN DAK DIKOORDINASIKAN OLEH
GUBERNUR
3. PEDOMAN PENGGUNAAN, SUPERVISI, MONITORING
DAN EVALUASI ATAS BH-SDA, DAU DAN DAK DIATUR
DALAM PERMENDAGRI

15. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
4. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENERBITKAN
OBLIGASI DAERAH
5. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBENTUK DANA
CADANGAN
6. MENDAGRI MELAKUKAN PENGENDALIAN DEFISIT
ANGGARAN SETIAP DAERAH
7. PEMERINTAH MENGEVALUASI RAPERDA APBD YANG
TELAH DIBAHAS OLEH DPRD

16. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
8. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RAPERDA
APBD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH
DIPERIKSA BPK SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN
SETELAH TA BERAKHIR
9. RAPERDA LAPORAN KEUANGAN YANG TIDAK
DISETUJUI DPRD DISAMPAIKAN KE PUSAT

17. 1. PENATAAN SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH
2. PENATAAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN
KWALIFIKASI SDM APARATUR DAERAH DI BIDANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. PENATAAN SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN DAERAH
4. PERLUNYA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DI
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI TERHADAP
PERUNDANG-UNDANGAN
6. KOORDINASI SECARA SINERGIS DENGAN K/L /
KOMPONEN TERKAIT
IMPLIKASI PENGATURAN KEUANGAN

18. SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENERIMAAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
DANA BAGI HASIL
DANA ALOKASI
UMUM
DANA ALOKASI
KHUSUS
HIBAH
DANA DARURAT
PEMBIAYAANPENDAPATAN DAERAH
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
PENERIMAAN
PINJAMAN DAERAH
DANA CADANGAN
DAERAH
HASIL PENJUALAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN

19. I. PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD
ADALAH PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERDIRI DARI: - PAJAK DAERAH
- RETRIBUSI
- PENGELOLAAN ASET DAERAH
- LAIN-LAIN (MISALNYA: JASA GIRO)

20. II. DANA PERIMBANGAN
1. BERSUMBER DARI APBN UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI
2. UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTARA
PUSAT DAN DAERAH (VERTICAL IMBALANCE) SERTA
ANTAR DAERAH (HORIZONTAL IMBALANCE)
3. MELIPUTI: - DANA BAGI HASIL
- DANA ALOKASI UMUM (DAU)
- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

21. 1. DANA BAGI HASIL
DANA BAGI HASIL, SELANJUTNYA DISEBUT DBH,
ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN
APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH
BERDASARKAN ANGKA PERSENTASE UNTUK
MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DESENTRALISASI.

22. SUMBER DANA BAGI HASIL
SUMBER DANA BAGI HASIL:
1. PAJAK:
A. PBB
B. BPHTB
C. PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21
2. SUMBER DAYA ALAM:
A. KEHUTANAN
B. PERTAMBANGAN UMUM
C. PERIKANAN
D. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
E. PERTAMBANGAN GAS BUMI
F. PERTAMBANGAN PANAS BUMI

23. 2. DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI UMUM, SELANJUTNYA DISEBUT DAU,
ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN
APBN YANG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN
PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR
DAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI.
DIALOKASIKAN UNTUK: 1. PROPINSI
2. KABUPATEN/KOTA

24. KETENTUAN DANA ALOKASI UMUM
1. JUMLAH KESELURUHAN DAU DITETAPKAN
SEKURANG-KURANGNYA 26% (DUA PULUH ENAM
PERSEN) DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI NETO
2. PROPORSI DAU ANTARA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DIHITUNG DARI PERBANDINGAN
ANTARA BOBOT URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA.

25. FORMULA DAU
DAU = CF + AD
DIMANA: DAU: DANA ALOKASI UMUM
AD: JUMLAH GAJI PEGAWAI DAERAH
CF: KEBUTUHAN FISKAL (KbF) DIKURANGI
KAPASITAS FISKAL (KpF)

26. KETENTUAN PENERIMA DAU
1. DAERAH YANG MEMILIKI NILAI CELAH FISKAL LEBIH BESAR DARI 0
(NOL), MENERIMA DAU SEBESAR ALOKASI DASAR DITAMBAH
CELAH FISKAL (DAU=AD+CF)
2. DAERAH YANG MEMILIKI NILAI CELAH FISKAL SAMA DENGAN 0
(NOL), MENERIMA DAU SEBESAR ALOKASI DASAR (DAU=AD)
3. DAERAH YANG MEMILIKI NILAI CELAH FISKAL NEGATIF DAN NILAI
NEGATIF TERSEBUT LEBIH KECIL DARI ALOKASI DASAR,
MENERIMA DAU SEBESAR ALOKASI DASAR SETELAH
DIPERHITUNGKAN NILAI CELAH FISKAL (DAU=AD-CF)
4. DAERAH YANG MEMILIKI NILAI CELAH FISKAL NEGATIF DAN NILAI
NEGATIF TERSEBUT SAMA ATAU LEBIH BESAR DARI ALOKASI
DASAR, TIDAK MENERIMA DAU (DAU=0)

27. KEBUTUHAN FISKAL
KbF = TBR (α1 IP + α2IW + α3IKK + α4IPM + α5IPDRB)
DIMANA: TBR: TOTAL BELANJA RATA-RATA APBD
IP: INDEKS JUMLAH PENDUDUK
IW: INDEKS LUAS WILAYAH
IKK: INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
IPM: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPDRB: INDEKS PDRB PER KAPITA
BOBOT α DITENTUKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN PERTIMBANGAN TINGKAT
EQUALISASI TERBAIK BERDASARKAN COEFFICIENT OF VARIATION ATAU
WILLIAMSON INDEX

28. KAPASITAS FISKAL
KPF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak
DIMANA: PAD: PENDAPATAN ASLI DAERAH
DBH SDA: BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
DBH PAJAK: BAGI HASIL PAJAK

29. 3. DANA ALOKASI KHUSUS
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) ADALAH DANA YANG
BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN
KEPADA DAERAH TERTENTU DENGAN TUJUAN UNTUK
MEMBANTU MENDANAI KEGIATAN KHUSUS YANG
MERUPAKAN URUSAN DAERAH DAN SESUAI DENGAN
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG-BIDANG: PENDIDIKAN
KESEHATAN
INFRASTRUKTUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN
PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
LINGKUNGAN HIDUP

30. III. SUMBER LAIN-LAIN
LAIN-LAIN PENDAPATAN TERDIRI ATAS:
1. PENDAPATAN HIBAH
MERUPAKAN BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT
2. PENDAPATAN DANA DARURAT
(1) DANA DARURAT BERASAL DARI APBN UNTUK KEPERLUAN
MENDESAK YANG DIAKIBATKAN OLEH BENCANA NASIONAL
DAN/ATAU PERISTIWA LUAR BIASA YANG TIDAK DAPAT
DITANGGULANGI OLEH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER
APBD.
(2) KEADAAN YANG DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI BENCANA
NASIONAL DAN/ATAU PERISTIWA LUAR BIASA DITETAPKAN
OLEH PRESIDEN.

31. HIBAH
• HIBAH DAPAT BERUPA UANG, BARANG DAN/ATAU JASA
• HIBAH DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN, ANTARA
MENTERI ATAU PEJABAT YANG DIBERI KUASA DAN GUBERNUR
ATAU BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DIBERI KUASA.
• ASAL HIBAH: - PEMERINTAH PUSAT
- BADAN, LEMBAGA, ATAU
ORGANISASI DALAM NEGERI
- KELOMPOK MASYARAKAT ATAU
PERORANGAN DALAM NEGERI.

32. HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
• HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT BERASAL DARI APBN
• HIBAH MELIPUTI: - PENERIMAAN DALAM NEGERI
- HIBAH LUAR NEGERI
- PINJAMAN LUAR NEGERI
• HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER
DARI LUAR NEGERI DILAKUKAN MELALUI PEMERINTAH

33. HIBAH DARI DAERAH
• HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN AZAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• HIBAH KEPADA: - PEMERINTAH PUSAT
- PEMERINTAH DAERAH LAIN
- BUMN ATAU BUMD
- BADAN, LEMBAGA, ORMAS YANG
BERBADAN HUKUM INDONESIA
• HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT, SEBAGAI PENERIMAAN
NEGARA, UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN ATAU PENGADAAN
BARANG YANG TIDAK DIDANAI APBN

34. TERIMA KASIH