REGULASI DI DESA
•Download as PPTX, PDF•
9 likes•870 views
Pembentukan Produk Hukum di Desa, Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to REGULASI DI DESA
Similar to REGULASI DI DESA (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
REGULASI DI DESA
- 1. REGULASI DI DESA 1 ARDI SUSANTO, SH KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM, SETDA BARRU 081355555453
- 2. FILOSOFI PANCASILA SILA KEEMPAT : “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN” 1. KERAKYATAN : DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT 2. HIKMAT KEBIJAKSANAAN : PENGGUNAAN AKAL FIKIRAN DAN MORAL UNTUK INTEGRITAS BANGSA, KEPENTINGAN RAKYAT, DAN SESUAI NURANI. 3. PERMUSYAWARATAN : CARA KHAS BANGSA DALAM MENYELSAIKAN MASALAH UNTUK MUFAKAT 4. PERWAKILAN : METODE PELIBATAN RAKYAT TURUT SERTA DALAM BERBANGSA/BERNEGARA.
- 3. DASAR KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 1 (2). KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR. PASAL 18B (2). “NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”
- 4. KEDUDUKAN PERDES MENURUT PER-UU-AN UU 10/2004 TTG PEM PER-UU-AN • SELURUH MATERI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN DESA SERTA PENJABARAN LEBIH LANJUT PERATURAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI (PASAL 13) UU 12/2011 TTG PEM PER-UU-AN • TIDAK ADA SAMA SEKALI MALAHAN PERDES JUSTRU TIDAK LAGI DITEMPATKAN DALAM HIERARKI PERATURAN PER-UU-AN • (HAL INI SANGAT BERDAMPAK TERHADAP KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERDES) 4
- 5. JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PER-UU-AN DI REPUBLIK INDONESIA • 1. UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 • 2. TAP MPR • 3. UNDANG-UNDANG/ PERPU • 4. PP • 5. PERPRES • 6. PERDA PROVINSI • 7. PERDA KABUPATEN/KOTA 5
- 6. KEDUDUKAN PERDES MENURUT UU 12/2011 TTG PEM. PER-UU-AN (PASAL 7) • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA ATAU YANG SETINGKAT DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN. 6
- 7. PETUNJUK 1 DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI 7
- 8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 8
- 9. BEBERAPA PERMENDAGRI YANG BERKENAAN DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA • PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA • PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA • PERMENDAGRI LAINNYA • PERMENDES PDT&T LAINNYA 9
- 10. PERATURAN DESA YANG MUNGKIN TERBIT PER-DESA • APB DESA • LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA • RPJM DESA • RKP DESA • TATA RUANG DESA • PEMBENTUKAN DANA CADANGAN • PERUBAHAN APB DESA, RPJM DESA, RKP DESA. • PENDIRIAN BUMDES • PENDIRIAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN • PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN DESA • PENERTIBAN TERNAK • KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL & KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA • PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA (KHUSUSNYA ASSET DESA) 10
- 11. PETUNJUK 2 “.... ATAU DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN.” 11
- 12. KEWENANGAN DESA (PASAL 33 S/D PASAL 37 PP 43/2014) DIATUR DAN DIURUS 1. KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL DESA; 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA; DIURUS 1. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV, ATAU PEMDA KAB/KOTA; DAN 2. KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI, ATAU PEMDA KAB/KOTA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 12
- 13. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 1. SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT ADAT; 2. PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT; 3. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA; DAN 4. PENGEMBANGAN PERAN MASYARAKAT DESA. 13
- 14. KEWENANGAN LOKAL BER SKALA DESA • PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU • PENGELOLAAN PASAR DESA • PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM • PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI • PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DESA • PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU • PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI DAN BELAJAR • PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA DAN TAMAN BACA • PENGELOLAAN EMBUNG DESA • PENGELOLAAN AIR MINUM BERSKALA DESA • PEMBUATAN JALAN DESA ANTAR PERMUKIMAN KE WILAYAH PERTANIAN Pasal 34 PP 43/2014 14
- 15. AMANAH PASAL 37 PP 43/2014 • PEMDA KAB/KOTA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 DENGAN MELIBATKAN DESA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DESA DENGAN MENETAPKAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA SESUAI DENGAN SIKON DAN KEBUTUHAN LOKAL. 15
- 16. JENIS REGULASI DI DESA MENGATUR 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (DALAM RANGKA KERJA SAMA DESA) 3. PERATURAN KEPALA DESA 4. PERATURAN BPD (INTERNAL BPD) MENETAPKAN 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA 2. KEPUTUSAN BPD (INTERNAL PEMERINTAHAN DESA) 16
- 17. SUBSTANSI REGULASI PERATURAN DESA • MATERI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI PERATURAN KEPALA DESA • MATERI PELAKSANAAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN TINDAK LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI 17
- 18. KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBAGAI KTUN • KONKRIT : TIDAK ABSTRAK TETAPI BERWUJUD, TERTENTU ATAU DAPAT DITENTUKAN MENGENAI SUATU OBJEK TERTENTU • INDIVIDUAL : TIDAK DITUJUKAN UNTUK UMUM TETAPI TERTENTU BAIK SIAPA MAUPUN DIMANA DAN UNTUK APA • FINAL : DEFENITIF DAN DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM. 18
- 19. LARANGAN DALAM REGULASI DESA BERTENTANGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI • SESUAI ATURAN YANG LEBIH TINGGI BERDASARKAN HIERARKI. BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM a. KERUKUNAN ANTAR WARGA MASYARAKAT b. AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIK c. KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM d. KEGIATAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT e. DISKRIMINASI SARA, ANTAR GOLONGAN, ATAU GENDER 19
- 20. PERATURAN DESA MENGENAI PUNGUTAN DI DESA BOLEHKAH....?! 20
- 21. BUNYI PASAL 69 AYAT (4) UU 6/2014 DESA • RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PUNGUTAN, TATA RUANG, DAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA HARUS MENDAPATKAN EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA SEBELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA. 21
- 22. PERATURAN JAMAN OLD (PERMENDAGRI 2/1982 PUNGUTAN DESA) • PUNGUTAN KARENA MENDAPATKAN JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DESA • PUNGUTAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL TERTENTU • PUNGUTAN UNTUK KEGIATAN MENDESAK • PUNGUTAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN 22 HARAM
- 23. PERATURAN JAMAN NOW (PERMENDES PDT&T 1/2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA) • BATASAN PUNGUTAN DESA DESA DILARANG : MELAKUKAN PUNGUTAN ATAS JASA PELAYANAN ADMINISTRASI YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA DESA BERWENANG : 1. MELAKUKAN PUNGUTAN ATAS JASA USAHA YANG DISEDIAKAN; DAN 2. MENGEMBANGKAN DAN MEMPEROLEH BAGI HASIL USAHA. 23
- 24. PRINSIP PUNGUTAN DI DESA 1. SYSTEM CLOSED LIST (DAFTAR TERTUTUP) SESUAI PERDES SAJA. 2. LARANGAN DOUBLE TASK (PUNGUTAN GANDA). 3. DI LUAR ATURAN HANYA BERSIFAT SUMBANGAN, PARTISIPASI, DONASI, ATAU SWADAYA. 4. PERATURAN DESA HARUS MENDAPATKAN EVALUASI TERLEBIH DAHULU DARI BUPATI. 5. TIDAK MENGHALANGI PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, ATAU MOBILITAS BARANG/EKONOMI. 6. DIPUNGUT BAGI “JASA LAYANAN YANG DISEDIAKAN”. 7. TERADMINISTRASI DALAM KEUANGAN DESA. 24
- 25. DESA DILARANG MENGATUR KETENTUAN SANKSI DENDA MAUPUN SANKSI PIDANA 25
- 26. PENYELESAIAN MASALAH DI DESA UU 6/2014 DESA • KEBERAGAMAN, YAITU PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP SISTEM NILAI YANG BERLAKU DI MASYARAKAT DESA, TETAPI DENGAN TETAP MENGINDAHKAN SISTEM NILAI BERSAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA; • KEBERSAMAAN, YAITU SEMANGAT UNTUK BERPERAN AKTIF DAN BEKERJA SAMA DENGAN PRINSIP SALING MENGHARGAI ANTARA KELEMBAGAAN DI TINGKAT DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA DALAM MEMBANGUN DESA; • KEKELUARGAAN, YAITU KEBIASAAN WARGA MASYARAKAT DESA SEBAGAI BAGIAN DARI SATU KESATUAN KELUARGA BESAR MASYARAKAT DESA; • MUSYAWARAH, YAITU PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA MELALUI DISKUSI DENGAN BERBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN; • DEMOKRASI, YAITU SISTEM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DESA DALAM SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA ATAU DENGAN PERSETUJUAN MASYARAKAT DESA SERTA KELUHURAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YANG MAHA ESA DIAKUI, DITATA, DAN DIJAMIN; 26
- 27. PENYELESAIAN MASALAH DI DESA UU 30/1999 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ADALAH LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT MELALUI PROSEDUR YANG DISEPAKATI PARA PIHAK, YAKNI PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN DENGAN CARA KONSULTASI, NEGOSIASI, MEDIASI, KONSILIASI, ATAU PENILAIAN AHLI 27
- 28. PENYELESAIAN MASALAH DI DESA UU 30/2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BATAL DEMI HUKUM, DAPAT DIBATALKAN, SANKSI ADMINISTRASI UU 16/2011 BANTUAN HUKUM ADVOKAT, PARALEGAL DI DESA 28
- 29. PENYELESAIAN MASALAH DI DESA UU 25/2009 PELAYANAN PUBLIK PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN 29
- 31. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. KEJELASAN TUJUAN; 2. KELEMBAGAAN / ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT; 3. KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN; 4. DAPAT DILAKSANAKAN; 5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN; 6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN 7. KETERBUKAAN. 31
- 32. ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. PENGAYOMAN; 2. KEMANUSIAAN; 3. KEBANGSAAN; 4. KEKELUARGAAN; 5. KENUSANTARAAN; 6. BHINNEKA TUNGGAL IKA; 7. KEADILAN; 8. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN; 9. KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM ; 10. KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN. 32
- 33. 33 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERDES 1. SDM (LEGAL DRAFTER/LD) 2. PROSEDUR PENYUSUNAN 3. TEKNIK PENYUSUNAN MATERI 4. PENGGUNAAN BAHASA PER- UUAN
- 34. Regulasi Penetapan Uang Panaik adalah contoh Regulasi Bukan wewenang, Melampaui Kewenangan, dan sewenang-wenang. Heeeheehe... 34
- 35. 35