CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME IN INDONESIA

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2014

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
• DAERAH HARUS MEMPUNYAI SUMBER-SUMBER
KEUANGAN YANG MEMADAI DALAM MENJALANKAN
OTONOMI
• TERUTAMA UNTUK MENJALANKAN FUNGSI:
- PELAYANAN
- PEMERINTAHAN UMUM
- PEMBANGUNAN

5. KONSEP PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
UU
PEMERINTAHAN
DAERAH
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUDA
(BAB VIII Psl 155 s.d Psl 194)
PELAYANAN
PUBLIK
(Psl 13, 14 & 22)
UU PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
(Psl 163 ayat 2)
UU PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
POWER SHARING MONEY FOLLOWS
FUNCTION

6. BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja Pusat
di Daerah
6 Urusan Mutlak
Selain 6 Urusan
Kanwil di
Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke
Gubernur
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/ Walikota
PUSAT DAERAH
Dana
Dekonsentrasi
Dana Tugas
Pembantuan
APBD
BELANJA UNTUK DAERAH
1. Dana Perimbangan
(DAU,DAK,DBH)
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian
4. Hibah
5. Dana Darurat
DANA
DESENTRALISASI
Dana Sektoral
di Daerah
K/L
APBN
ALIRAN DANA

7. KRITERIA HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• PEMBAGIAN DISTRIBUSI KEWENANGAN YANG
RASIONAL
• MEMADAI UNTUK MENJALANKAN KEWENANGAN
• ALAT UNTUK DISTRIBUSI PENGELUARAN
PEMERINTAH
• ATAS BEBAN MASYARAKAT PEMBAYAR PAJAK

8. MASALAH HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• APAKAH DAERAH CUKUP DIBERI SUMBER-SUMBER
KEUANGAN
• AKSES TERHADAP BAGI HASI PAJAK
• HIBAH DAN BANTUAN YANG ADIL ANTAR DAERAH

9. PENDEKATAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
• KAPITALISASI
• PEMBERIAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN
• PENGELUARAN DAERAH
• PERPADUAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

10. SEJARAH PENGATURAN HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
1. UU NOMOR 32 TAHUN 1956 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH DAERAH
YANG BERHAK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI
2. UU NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
3. UU NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

11. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN
DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENGATURAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM KEUANGAN
NEGARA, DAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGATUR SISTEM
PENDANAAN ATAS KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN, DILIMPAHKAN, DAN DITUGASBANTUKAN
KEPADA DAERAH.

12. PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN DILAKSANAKAN SEJALAN DENGAN
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
DENGAN DEMIKIAN, PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN
TIDAK HANYA MENCAKUP ASPEK PENDAPATAN DAERAH
TETAPI JUGA MENGATUR ASPEK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

13. PERKEMBANGAN PENYALURAN KEUANGAN DARI
PUSAT KE DAERAH
• 1965: SUBSIDI DAERAH OTONOM (SDO)
• 1968: ALOKASI DEVISA OTOMATIS (ADO)
• 1969: - PROGRAM INPRES
- BANTUAN UANG MUKA (BUM) IPEDA
• 1970: SUMBANGAN PENGGANTI ALOKASI
DEVISA OTOMATIS (SADO)
• 1974: INPRES DT I
• 1976: INPRES PASAR
• 1978: REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
• 1999: DANA ALOKASI UMUM

14. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
1. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN
PUNGUTAN DILUAR YANG TELAH DITETAPKAN UU
2. ALOKASI / USULAN DAK DIKOORDINASIKAN OLEH
GUBERNUR
3. PEDOMAN PENGGUNAAN, SUPERVISI, MONITORING
DAN EVALUASI ATAS BH-SDA, DAU DAN DAK DIATUR
DALAM PERMENDAGRI

15. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
4. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENERBITKAN
OBLIGASI DAERAH
5. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBENTUK DANA
CADANGAN
6. MENDAGRI MELAKUKAN PENGENDALIAN DEFISIT
ANGGARAN SETIAP DAERAH
7. PEMERINTAH MENGEVALUASI RAPERDA APBD YANG
TELAH DIBAHAS OLEH DPRD

16. PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
8. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RAPERDA
APBD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH
DIPERIKSA BPK SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN
SETELAH TA BERAKHIR
9. RAPERDA LAPORAN KEUANGAN YANG TIDAK
DISETUJUI DPRD DISAMPAIKAN KE PUSAT

17. 1. PENATAAN SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH
2. PENATAAN STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN
KWALIFIKASI SDM APARATUR DAERAH DI BIDANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. PENATAAN SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN DAERAH
4. PERLUNYA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DI
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI TERHADAP
PERUNDANG-UNDANGAN
6. KOORDINASI SECARA SINERGIS DENGAN K/L /
KOMPONEN TERKAIT
IMPLIKASI PENGATURAN KEUANGAN

18. TERIMA KASIH