Desentralisasi masa orba dan reformasi di Indonesia

1. PERKEMBANGAN DESENTRALISASI
DI INDONESIA PADA MASA
ORDE BARU-REFORMASI
(1968-2010)
Oleh : Dr. Frans Dione

2. KARAKTERISTIK UU NO. 5 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH:
• Kedudukan Dan Peranan Kepala
Daerah/Kepala Wilayah Menurut UU No.
5/1974 :
– Mempunyai kedudukan rangkap : sebagai
alat pusat dan alat daerah.
– Wakil pemerintah pusat di daerah.
– Penguasa tunggal di wilayahnya.
– Administrator pemerintahan, administrator
pembangunan dan administrator
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
– KDH Ex-officio adalah kepala wilayah.
11/12/2019 2Pertemuan Ke-5-6

3. • Pemerintah daerah terdiri dari kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD).
• Sekretariat daerah adalah unsur staf yang
membantu kepala daerah dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya
sehari-hari sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
• Badan pertimbangan daerah
keanggotaannya terdiri dari pimpinan
DPRD dan unsur fraksi yang belum
terwakili dalam pimpinan DPRD.
• Titik berat otonomi daerah pada daerah
tingkat II.
11/12/2019 3Pertemuan Ke-5-6

4. • Sumber Pendapatan Daerah :
– Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari :
• Hasil pajak derah.
• Hasil retribusi daerah.
• Hasil perusahaan daerah.
– Pendapatan yang berasal dari pemberian
pemerintah yang terdiri dari :
• Sumbangan dari pemerintah pusat.
• Sumbangan-sumbangan lain.
– Lain-lain pendapatan yang sah.
• Uang daerah disimpan pada kas daerah atau bank
pembangunan daerah.
11/12/2019 4Pertemuan Ke-5-6

5. • Pembagian wilayah negara RI :
• Daerah-daerah otonom :
• Setingkat propinsi :
» Daerah tingkati.
» Daerah istimewa.
» Daerah khusus ibukota.
• Daerah yang lebih rendah dari propinsi:
» Dati ii kabupaten.
» Dati ii kotamadya.
• Daerah-daerah administrasi :
• Wilayah administrasi propinsi.
• Wilayah adm daerah istimewa.
• Wilayah adm daerah khusus ibukota.
• Wilayah administrasi di bawah propinsi :
» Wil adm kabupaten.
» Wil adm kotamadya.
» Kabupaten adm.
» Kodya adm.
» Kota adm.
» Kecamatan.
11/12/2019 5Pertemuan Ke-5-6

6. PERGESERAN PARADIGMA UU 5/74 KE UU 22/1999
UU 5/74 (ORBA)
• Penyeragaman
• Sentralisasi
• Mobilisasi
• Totaliter
• Depowering
UU 22/99 (ORREF)
• Keanekaragaman
• Desentralisasi
• Partisipasi
• Demokrasi
• Empowering
11/12/2019 Pertemuan Ke-4 6

7. PERBEDAAN PRINSIP DARI UU 5/74 KEPADA UU 22/99
:
• UU 5/74 Disebut UU Tentang “Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah”.
•Penyelenggaraan. Otda Dilaksanakan
Berdasarkan Asas Desentralisasi
Bersama-sama Dgn Asas Dekonsentrasi.
• Menganut Structural Efficiency Model.
• Prinsip “ Otonomi Nyata Dan
Bertanggung Jawab”.
• Meletakkan Titik Berat Otonomi Pada
Dati II, Dan Dati I Tetap Sebagai Daerah
Otonom Yang Utuh.
• UU 22/99 Disebut UU Tentang
“Pemerintahan Daerah”
• Penyel. Otda Dilaksanakan Berdasar
Asas Desntralisasi Yang Mengarah
Kepada Prinsip Devolusi.
• Menganut Local Democratic Model.
• Prinsip “Otonomi Luas Nyata Dan
Bertanggung Jawab”.
• Meletakkan Otonomi Yang Luas Dan
Utuh Pada Daerah Kabupaten Dan Kota.
11/12/2019 7Pertemuan Ke-5-6

8. • Ada Hubungan Hirarkis Dan Subordinasi
Antara Dati I Dan Dati II.
• Strong Executive System.
• Pembiayaan Pemerintahan Daerah
Menganut Model Functions Follow
Money Melalui SDO Dan Bantuan
Pembangunan (Inpres). Menganut
Model Functions Follow Money Melalui
SDO Dan Bantuan Pembangunan
(Inpres).
• Propinsi Sebagai Derah Otonom
Terbatas, Merangkap Sbg Daerah
Adminitratif. Tidak Ada Hubungan
Hirarkis Dan Subordinasi Dgn Daerah
Kab. Dan Kota.
• Strong Legislative System.
• Money Follow Functions (Uang
Mengikuti Fungsi) Melalui UU
Perimbangan Keuangan Pusat Dan
Daerah.
11/12/2019 8Pertemuan Ke-5-6

9. PRINSIP-PRINSIP DEVOLUTION
• KONSEKUENSI DARI DEVOLUTION : PEMERINTAH PUSAT MEMBENTUK
UNIT-UNIT PEMERINTAHAN DI LUAR PEMERINTAH PUSAT, DENGAN
MENYERAHKAN SEBAGIAN FUNGSI-FUNGSI TERTENTU UNTUK
DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI (INDEPENDENT).
• KARAKTERISTIK BENTUK DEVOLUTION :
– UNIT PEMERINTAHAN BERSIFAT OTONOM, MANDIRI (INDEPENDENT) DAN
TERPISAH DARI TINGKAT-TINGAKAT PEMERINTAHAN.
– PEMERINTAH PUSAT TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN LANGSUNG.
– MEMPUNYAI BATAS WILAYAH YANG JELAS DANLEGAL, DAN MEMPUNYAI
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.
– BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM, DAN BERWENANG UNTUK
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGASNYA.
– DIAKUI OLEH WARGANYA SEBAGAI SUATU LEMBAGA YANG AKAN
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN KARENANYA
MEMPUNYAI PENGARUH DAN KEWIBAWAAN TERHADAP WARGANYA.
– TERDAPAT HUBUNGAN KEMITRAAN YANG SALING MENGUNTUNGKAN
MELALUI KOORDINASI ANTARA PEMEINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN UNIT-
UNIT ORGANISASI LAINNYA DALAM SUATU SISTEM PEMERINTAHAN.
• 11/12/2019 Pertemuan Ke-4 9

10. Devolusi
• TRANSFER OF AUTHORITY
DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA LEMBAGA/BADAN
POLITIK;
• BADAN TERSEBUT
BERSTATUS SEBAGAI
DAERAH OTONOM, TERPISAH
DARI HIRARKI-
PEMERINTAHAN;
• MEMPUNYAI BATAS
TERITORIAL YANG JELAS
DAN LEGAL SEBAGAI BADAN
HUKUM;
• DISCRETIONARY-POWER
POLITICAL &
ADMINISTRATION
Dekonsentrasi
• DELEGATION OF
AUTHORITY KEPADA FIELD-
OFFICES (PEJABAT PUSAT
DI DAERAH);
• ADMINISTRASI BIROKRASI;
• TIDAK MENGAMBIL
KEPUTUSAN POLITIK;
• HUBUNGAN HIRARKI DAN
SUBORDINASI;
• PERWAKILAN PUSAT DI
DAERAH;
• SHIFTING OF ADM-
WORKLOAD
11/12/2019 Pertemuan Ke-5-6 10

11. Dekonsentrasi
• DELEGASI KEPADA
PEJABAT PUSAT DI
DAERAH;
• DELEGASI BERSIFAT ADM
DAN BUKAN POLITICAL;
• HUBUNGAN HIRARKI DAN
SUBORDINASI;
• BERADA DI BAWAH DAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA PEJABAT YANG
MELIMPAHKAN;
• BIAYA DARI APBN;
Tugas Pembantuan
• PENYERAHAN WEWENANG
DIBERIKAN KEPADA
LEMBAGA PEMDA;
• DILAKSANAKAN OLEH
PERANGKAT PEMDA YBS;
• BERADA DI BAWAH DAN
BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA YANG
MENUGASKANNYA;
• BIAYA APBN DAN
DITRANSFER KEDALAM
APBD DAERAH YBS, ATAU
BIAYA APBD DAERAH
TINGKAT ATASNYA;
11/12/2019 Pertemuan Ke-5-6 11