penyuluhan hukum pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa

1. PIDSUS KEJARI KUTIM -
PENYULUHAN HUKUM
PENCEGAHAN KORUPSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. PIDSUS KEJARI KUTIM -
PERMASALAHAN
 Meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia,
dimana Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan
oleh Kepala Desa yang berdampak pada tidak optimalnya
perwujudan program pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan di desa.
SASARAN dan TUJUAN
 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya para Kepala Desa
dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 Pengelolaan Keuangan Desa/ APB Desa yang berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 Masyarakat lebih mengenal Institusi Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan
Negeri Kutai Timur serta mewujudkan peran serta Kejari Kutai Timur
dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur

3. PIDSUS KEJARI KUTIM -
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN
PASAL30 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN jo. PASAL30A, PASAL30B
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHANATAS UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
DI BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
UMUM
 Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat
DI BIDANG PIDANA
 Melakukan penuntutan
 Melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
 Melakukan kegiatan penelusuran,
perampasan dan pengembalian asset
perolehan tindak pidana dan asset
lainnya kepada negara, korban atau
yang berhak
DI BIDANG PERDATADAN TATAUSAHANEGARA
 Bertindak baik di dalam maupun di luar
Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau
Pemerintah dengan kuasa khusus
DI BIDANG INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM
 Melaksanakan pencegahan korupsi,
kolusi dan nepotisme

4. DASAR HUKUM PENGELOLAAN APB DESA
PIDSUS KEJARI KUTIM -
Undang-
Undang
Nomor 6
Tahun
2014
tentang
Desa
Peraturan
Pemerintah
Nomor 11
Tahun 2019
tentang
Perubahan
Kedua atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 43
Tahun 2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-
undang
Nomor 6
Tahun 2014
Tentang Desa
Peraturan
Pemerintah
Nomor 8
Tahun 2016
tentang
Perubahan
Kedua atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 60
Tahun 2014
tentang Dana
Desa yang
bersumber
dari APBN
Permendagri
Nomor 20
Tahun 2018
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Desa
Peraturan
Bupati,
Peraturan
Menteri
Keuangan,
Kepala LKPP
dan
Peraturan
lainnya

5. PIDSUS KEJARI KUTIM -
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PASAL2AYAT (1) PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
ASAS PERWUJUDAN MENGAPA PENTING
TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES WARGA TERHADAP
INFORMASI
• PENYEBARAN INFORMASI TERKAIT
PENGELOLAAN APB DESA
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT
• MENGHINDARI TERJADINYA
KONFLIK
AKUNTABEL • SESUAI DENGAN KETENTUAN
• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
• INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
• MEMPEROLEH LEGITIMASI
MASYARAKAT
• MENDAPAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT
PARTISIPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT
• MEMBUKA RUANG BAGI PERAN SERTA
MASYARAKAT
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT
• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI
• MENINGKATKAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT
TERTIB & • TAAT HUKUM • MENGHINDARI PENYIMPANGAN

6. PIDSUS KEJARI KUTIM-
ASPEK YANG
PERLU
DIPERHATIKA
N DALAM
PENGELOLAA
N
APB DESA
• DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN
• PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT antara lain PRODUK UNGGULAN KAWASAN
PERDESAAN; BUMDES; EMBUNG DESA DAN SARANA OLAHRAGA DESA.
PRIORITAS
• SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI
PELAKSANAAN KEGIATAN
• SWAKELOLAATAU MELALUI PENYEDIA BARANG dan JASA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
• TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN
ASAS PENGELOLAAN
• OLEH MASYARAKAT DAN INSTITUSI YANG BERWENANG
PENGAWASAN
• BENAR SESUAI DENGAN KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU
LAPORAN/LPJ

7. PIDSUS KEJARI KUTIM -
MODUS DAN PENYIMPANGAN
DALAM PENGELOLAAN APB DESA

8. PIDSUS KEJARI KUTIM-
UMLAH KASUS KORUPSI DANADESADI INDONESIA2016-202
Sumber: Indonesia Corruption Watch

9. PIDSUS KEJARI KUTIM -
Sumber: Indonesia Corruption Watch
JUMLAH KERUGIAN NEGARA DARI KASUS KORUPSI DANA DESA DI IND

10. PIDSUS KEJARI KUTIM -
B E N T U K P O T E N S I P E N YA L A H G U N A A N D A N A D E S A
PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN
PEMBUKUAN/
PELAPORAN
• Proses Musdes yang
menyimpang ;
• Penyusunan RPJM
• APB Desa yang tidak
melibatkan masyarakat
atau diborongkan;
• Pungli/suap pada proses
Reviu/persetujuan;
• dan lain lain.
• Menunda penyaluran
Dana Desa;
• Menetapkan syarat
tertentu tanpa dasar
hukum;
• dan lain lain.
• Pungli pada saat
pencairan;
• Penyimpanan uang
pada rekening/kas
pribadi;
• Buku tabungan
“dianggunkan”;
• dan lain lain.
• Tidak sesuai APB Desa;
• Mark-up harga;
• Kegiatan fiktif dan
pembebanan biaya ganda;
• Suap/pungli;
• Konflik kepentingan;
• Gratifikasi;
• dan lain lain.
• Tidak sesuai dengan
realisasinya;
• Pembukuan tidak
tertib (tidak ada bukti
pengeluaran);
• Diborongkan kepada
pendamping desa/
pihak lain;
• dan lain lain.

11. PIDSUS KEJARI KUTIM -
Keuangan Desa adalah semua
hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
APB Desa merupakan dasar
pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember
(Pasal 2 Ayat (2))
Kepala Desa adalah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa , dalam melaksanakan kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa , Kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa selaku
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi; dan Kaur
keuangan. (Pasal 3)
Pengelolaan Keuangan Desa
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

12. PIDSUS KEJARI KUTIM -
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
Keuangan Desa merupakan
elemen dari KEUANGAN NEGARA
sehingga perbuatan merugikan
keuangan desa merupakan
perbuatan KORUPSI
Terdapat dua Pasal utama dalam
Undang-Undang tindak pidana
korupsi terkait keuangan desa,
yaitu :

13. PIDSUS KEJARI KUTIM -
SUAP/
GRATIFIKASI
Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya
Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya…
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
TINDAK PIDANA
KORUPSI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA 2

14. PIDSUS KEJARI KUTIM -
TINDAK PIDANA
KORUPSI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA 3
PUNGLI
Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum,
atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar,
atau menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri
PENGGELAPAN
DALAM JABATAN
Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan
uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam

15. PIDSUS KEJARI KUTIM -
MODUS PENYIMPANGAN
PENGELOLAAN APB DESA
UNSUR DISENGAJA (MENS REA)
• PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF;
• PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN/ MARK
UP
• DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI;
• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF
KEPALA DESA DAN JAJARANNYA;
• PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR
DENGAN DANA DESA NAMUN
PERUNTUKKAN PRIBADI;
• KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF YANG
DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA
DESA;
• MARK-UP HARGA BARANG.
UNSUR TIDAK SENGAJA (ALPA)
• KELEMAHAN PENGETAHUAN
DALAM ADMINISTRASI
KEUANGAN;
• KESALAHAN PERENCANAAN;
• KESALAHAN PENYUSUNAN
SPESIFIKASI PEKERJAAN;
• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA.
• KESALAHAN DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN;
MURNI KESALAHAN KEPALA
DESA
TIDAK MURNI KESALAHAN KEPALA
DESA

16. PIDSUS KEJARI KUTIM -
METODE PEMBERANTASAN KORUPSI
KEUANGAN DESA
PREVENTIF
•Penyuluhan Hukum
•Penerangan Hukum
•Zona Integritas, WBK, dan WBBM
REPRESIF
RESTORATIF
• Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara (SESUAI
DENGAN 7 PROGRAM KERJA
PRIORITAS JAKSA AGUNG RI,
POIN KE-6 : PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG BERKUALITAS
DAN BERORIENTASI
• Penjatuhan Hukuman/ Law
Enforcement
• Perampasan Aset

17. PIDSUS KEJARI KUTIM -
PERKARA DANA DESA YANG
DITANGANI KEJARI KUTIM
Sayid Muhdapi Sirja Alias Daping
Desa Kadungan Jaya
Putusan PN Samarinda Nomor:
27/Pid.Sus-TPK/PN Smr, tanggal 31
Agustus 2022
Putusan PT Samarinda Nomor: 30/
PID-TPK/2022/PT Smr, tanggal 19
Oktober 2022
Pidana Penjara 4 (empat) tahun
Denda Rp 100.000.000,00 sub 6
bulan
Uang Pengganti Rp 353.920.522,00
sub 1 tahun
Biaya Perkara Rp 7.500,00
Patori Suyanto
Putusan PN Samarinda Nomor:
42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr,
tanggal 24 Februari 2022
Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
Denda Rp.50.000.000,00 sub 3
bulan
Uang Pengganti Rp.
133.256.283,55 sub 6 bulan
Biaya Perkara Rp.5.000,00
I. Heriansyah alias Heri
Pidana Penjara 6 (enam) tahun ,
denda Rp 500.000.000,- sub 4 (empat)
bulan, UP Rp 1.206.235.920,-
I. Rachmadi bin Dunai
Pidana Penjara 4 (empat) tahun,
denda Rp 200.000.000,- sub 2 (dua)
bulan, UP Rp 225.095.245,-
Kepala Desa dan Bendahara Desa
Kelinjau Ilir

18. PIDSUS KEJARI KUTIM -
KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan keuangan desa/ APB
Desa rawan perbuatan korupsi namun
hal itu dapat dihindari dengan adanya
pengelolaan yang transparan,
akuntabel, parsipatif dan tertib
anggaran oleh Kepala Desa maupun
Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa , serta peran aktif dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) maupun
masyarakat desa
Jika ditemukan bukti
permulaan adanya
penyimpangan yang bersifat
pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada
Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan) untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan (UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001
Jika ditemukan bukti adanya
penyimpangan yang bersifat
administratif, proses lebih lanjut
diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai administrasi pemerintahan

19. PIDSUS KEJARI KUTIM -
T E R I M A K A S I H