Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelatihan kades tasikmalaya

143 views

Published on

Pelatihan Kepala Desa Kecamatan Leuwisari

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pelatihan kades tasikmalaya

  1. 1. LOGO
  2. 2. 2 LATAR BELAKANG UU DESA  SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL- BUDAYA DAN LINGKUNGAN  SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
  3. 3. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA
  4. 4. 4 Dana Desa Akan Masuk dalam RAPBN 2015 Jumat, 30 Mei 2014 | 18:15 WIB CIANJUR, KOMPAS.com — Pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah PP disahkan, maka alokasi dana desa yang ada di dalamnya akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Rencananya, dengan PP yang dibuat ini, kemungkinan akan dimasukkan ke dalam APBN 2015. Soal detailnya, nanti setelah ditandatangani Presiden, baru nanti kita bicara lagi," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Cipanas, Jumat (30/5/2014).
  5. 5.  Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.  Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud. KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA
  6. 6. 6 DEFINISI DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. 7. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN 7 TUJUAN PENGATURAN
  8. 8. 8 UNDANG-UNDANG DESA 16 BAB 122 PASAL
  9. 9. LOGO MUATAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Menimbang, Mengingat dan Menetapkan 2/17/2016 • XV BAB • 112 Pasal  Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, • Draft Permendagri Pedoman Pembangunan Desa • Draft Pedoman Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN • Draft Musyawarah Desa • Draft Pedoman Teknis Peraturan di Desa 9 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB XI KERJA SAMA DESA BAB XII: EMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA BAB XIII: KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
  10. 10. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA  KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA) KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWENANGAN DESA
  11. 11. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS . MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN. KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  12. 12. KEPALA DESA MENYELENGGARAKAN PEMDES, MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. WEWENANG KADES : MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DENGAN KONSULTASI CAMAT KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA MENETAPKAN PERDES, APBDES MEMBINA KEHIDUPAN DAN TATIB MASYARAKAT MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA MEGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPALA DESA
  13. 13. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MENGOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF MEWAKILI DESA DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN ATAU MENUNJUK KUASA UNTUK MEWAKILINYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANJUTAN WEWENANG KEPALA DESA
  14. 14. MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD 1945, KEUTUHAN NKRI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MEMELIHARA TRANTIB MENTAATI DAN MENEGAKAN PERATUTAN PERUNDANG UNDANGAN DEMOKRASI DAN BERKEADILAN GENDER TATA PEMDES AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN, BERSIH, BEBAS KKN KERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDER MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI DESA MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA MELAKSANAKAN URUSAN PEM YANG MENJADI KEWENANG DESA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DESA, MENGEMBANGAKAN PEREKONOMIAN, MELESTARIKAN SOSBUD, MENGEMBANGKAN POTENSI SDA DAN LINGKUNGAN SERTA MEMBERIKAN INFORMASI KEPADAMASYARAKAT DESA. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWAJIBAN KEPALA DESA
  15. 15. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1 TAHUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MUSYAWARAH DESA
  16. 16. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA PE JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG. KETENTUAN LEBIH LJT MENGENAI BPD DIATUR PERDA KAB/KOTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
  17. 17.  HAK DAN KEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK 1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD 2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN > DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
  18. 18.  HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK 1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA 2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN ) > MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM 4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG 5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  19. 19. JENIS PERATURAN DI DESA ; 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA 3. PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA  RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN DESA
  20. 20. LOGO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  21. 21. 2. Amanah Otonomi Daerah • Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif dan pelibatan masyarakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan • Desa memang memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya 1. AMANAH REGULASI • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004) • Regulasi tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 212 UU No 32/2004) • UU Nmr 6/2014 tentang Desa • PP 43 / 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nmr 6 / 2014 • Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa • Surat dari Kemendagri 414.2/1408/PMD : Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. PERENCANAAN REGULER (MEKANISME MUSRENBANG)
  22. 22. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • Ketaatan dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melaksanakan sesuai regulasi Amanat Regulasi (UU Desa) • Melaksanakan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan • Sesuai kewenangannya, desa mengelola pembangunan secara mandiri Amanat Otonomi Daerah
  23. 23. LOGO UU Desa Bab IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
  24. 24. Isu Pembangunan Desa dalam UU Desa BAB I: KETENTUAN UMUM, Pasal 1 pada Penjelasan 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  25. 25. Isu-Isu Kawasan Perdesaan dalam UU Desa  BAB I  KETENTUAN UMUM, Pasal 1, Penjelasan 9  Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  26. 26. PEMBANGUNAN DESA Pasal 78 : 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  27. 27. Paragraf 1: Perencanaan Pasal 79 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
  28. 28. Pasal 80 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 5) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; b. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan d. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
  29. 29. Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 83 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar- Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  30. 30. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 84 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  31. 31. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 85 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
  32. 32.  PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING  KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA KERJA SAMA DESA
  33. 33. PENTINGNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA :
  34. 34. PERENCA NAAN PENGANGG ARAN PENATA USAHA AN PELAPO RAN PERTANG GUNG JAWABAN RPJMDesa Penganggaran •PADesa •APBN •Bagi Hasil Pajak •ADD •Bantuan •Hibah •Lain-lain pendapatan PELAKSAN AAN KEGIATAN  Bukti- bukti pengelua ran yang sah  Bukti Penyetor an PPN/PPH  Perde s  SK Kade s Pengelolaan Keuangan Desa •Buku Kas Umum •Buku Kas Perincian Objek Penerimaan •Buku kas Perincian Objek Pengeluaran •Buku Kas Harian Pembantu •Buku Kas Pembantu Pajak Rancangan APBDesa Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawa ban RKP Desa P A R T I S I P A T I F
  35. 35. CATATAN PENTING PENTINGNYA PPD : Pembangunan Desa •Pembangunan kawasan Perdesaan RPJMDesa •RKPDesa APBDesa •Pengelolaan Keuangan Desa •LKPJ Kades Partisipatif; PNPM PERDESAAN TA 2014
  36. 36. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERSAMA PNPM PERDESAAN TA 2014
  37. 37. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 I. 1. Revieu RPJMDesa/RKPDesa : - Pemetaan status terkini RPJMDesa - Penilaian RPJMDesa dan RKPDesa 2. Persiapan Mater Sosialisasi : - Perencanaan Pembangunan Desa partisipatif - Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan II. III. IV. V. VI. a. RPJMDesa, RKPDesa TA 2015 dan TA 2016 b. Perdes RKPDesa TA 2015 VII. a. Musyawarah Desa Khusus Perempuan b. c. Penyusunan dan Penetapan : - Perdes RPJMDesa - Perdes APBDesa sesuai RKPDesa TA 2015 VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MEKANISME MUSRENBANG) PERSIAPAN PROSES PERENCANAAN PPD MUSYARAH ANTAR DESA SOSIALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA REVIEU RPJM/RKP DESA dan PKD (bagi RPJM Desa baru) No Tahapan Kegiatan Desember RAPAT FASILITASI ANCAR2 USULAN BERBASIS KAWASAN ATAU ANTAR DESA Oktober Nopember RAPAT PEMBAHASAN TIM 11 MAD Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa PENYEMPURNAAN HASIL RAPAT TIM 11 LOKAKARYA DESA Lokakarya Desa / Musde Perencanaan / Musrenbang RPJMDesa
  38. 38. PROSES FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KAWASAN / ANTAR DESA :
  39. 39. TUJUAN KEGIATAN ANTAR Desa Untuk Mengoptimalkan Dana Kegiatan1 Untuk Mengoptimalkan Fungsi dan Manfaat hasil kegiatan2 Menumbuhkan Tanggungjawab Bersama Antar Desa3 •Sebagai media sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka untuk menambah wawasan dalam memutuskan keperluan yang sama secara kolektif. Untuk Percepatan Pertumbuhan Kawasan4 •Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil hasil kegiatan
  40. 40. CONTOH KASUS HASIL KEGIATAN TANPA FASILITASI ANTAR Desa Pembangunan Air bersih perpipaan beberapa desa yang secara geografis berada dalam 1 hamparan , masing-masing desa membangun bangunan Sadap dan pipa transmisi, Padahal lokasi intake yang sama . Pembangunan Jalan Desa, di beberapa Desa Yang sebenarnya bisa dijadikan satu Kesatuan Ruas, namun tidak tersambung karena Titik Awal dan Titik Akhir Tidak saling Memperhatikan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan dan Bidan Desa di Beberapa Desa dilakukan masing-masing Desa, Padahal Pelatih dan Peralatan Yang digunakan Sama.
  41. 41. KETENTUAN KEGIATAN ANTAR Desa Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Terdapatnya Jenis kegiatan yang sama dari hasil perencanaan partisipatifUsulan Kegiatan kegiatan yang secara fungsional saling mendukung dan diperhitungkan secara ekonomis akan lebih effisien jika dapat disinergikan menjadi satu paket kegiatan. Kegiatan kegiatan yang secara teknis dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga pelatih yang sama. Usulan Kegiatan dari beberapa desa yang secara teknis memerlukan sumberdaya pendukung yang sama ( Air Bersih Perpipaan, PLTMH ……) Adanya kerjasama antar Desa
  42. 42. ILUSTRASI FASILITASI Jalan Desa Pasar Air Bersih Desa D Desa E Desa C SINKRONISASI JENIS KEGIATAN ANTAR Desa Jalan Desa Pasar Air Bersih Jalan Desa Saluran Irigasi Dermaga Desa Pelatihan Kader Kesehatan Pembangunan Bangunan Sekolah Desa A Desa B Desa D Desa E Desa C Pelatihan Kader Kesehatan Pembangunan Bangunan SekolahAIR BERSIH PELATIHAN JALAN Desa
  43. 43. ALUR FASILITASI RKP PNPM-MP TA. N+1 SEMUA DES E V A L U A S I RENSTRA KEC RAPAT KADER PELAKSANAAN PEKERJAAN ANTAR Desa JENIS-2 USULAN Desa PENGUSUL PEMBAHASAN KEGIATAN ANTAR Desa SINKRONISA SI USULAN PETA TEMATIK KEGIATAN ANTAR Desa ADA TIDAK ADA JADWAL UMPAN BALIK KE Desa MAD SOS PU/VERIF IKASI MAD Sos Revieu kedalam RPJM/RKP Desa STOP
  44. 44. Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011- 2031 menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah pengembangan wilayah kecamatan. Sebaiknya di inventarisir arah kebijakan dari perda tersebut yang menyangkut peruntukan kawasan di kecamatan masing2. Perencanaan pembangunan antar desa diselaraskan dengan arah kebijakan tersebut
  45. 45. LOGO KEBERLANJUTAN LEGALITAS DAN PENGELOLAAN ASSET PNPM MANDIRI PERDESAAN
  46. 46. TITIK KRITIS PENTINGNYA KEBERLANJUTAN : • Sistem dan Kelembagaan • Dana Bergulir • Sarana & Prasarana Perdesaan Asset PPK dan PNPM Perdesaan : PNPM Perdesaan bersifat ad hoc • Status Kepemilikan • Legalitas • Pemanfaatan dan pelestarian lebih optimal Perlindungan dan pelestarian asset pasca program : Penyelarasan Perlindungan dan pelestarian asset menurut peraturan dan perundang-undangan Penyusunan regulasi daerah yg mendukung perlindungan dan pelestarian asset
  47. 47. KECAMATAN (ANTAR DESA) BLM Ds. A Ds. C Ds. B BKAD Perlindungan dan Pelestarian Asset PPK 1 Ds. D Ds. F Ds. E 2 Alur Bantuan Dana PPK/PNPM dan konstruksi Pembentukan BKAD Pelestarian Asset PPK berdasarkan UU 32/ 2004 dan PP 72/2005 PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
  48. 48. Asset Sistem Perencanaan Partisipatif Adanya regulasi pusat dan daerah (perencanaan partisipatif, serta prinsip dan nilai yg menyertainya) Membangun kekuatan dan mengembangkan dinamika Asset Dana Bergulir Lokus masyarakat & antar desa Subjek hukum refresentatif kepemilikan adalah lembaga antar desa (BKAD) Asset Sapras Perdesaan Lokus masyarakat & Lembaga Desa setelah MDST Subjek hukum status kepemilikan adalah pemerintah desa
  49. 49. UU Nomor 6/2014 tentang Desa nilai-nilai dan pembelajaran sistem PNPM Mandiri Perdesaan peluang untuk menata sistem pelestarian aset dan legalitas kepemilikannya menyangkut regulasi, status kepemilikan dan peluang- peluang pengembangan aset program

×