Pemegang Saham dan Perusahaan

1. PEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN
Pengertian Pemegang Saham
Pemegang saham (bahasa Inggris: shareholder atau stockholder), adalah seseorang atau
badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para
pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar
dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham
adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para
pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka
Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk
memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti
pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk
membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap asetperusahaan
pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan
berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham
(pesaham)biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi
setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar
kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham
dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang
perusahaan akan direstrukturisasi.Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan secara
individu tidak punya kekuasaan yang berarti kecuali dapat menggugat Komisaris, Direksi dan
Pemegang Saham lainya jika keputusan mereka merugikannya (lihat Pasal 61 ayat 1 dan
Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas/UUPT). Pemegang saham baru punya kekuatan atas Komisaris dan Direksi bila ia
merupakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan forum dan organ
tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas (lihat Pasal 1 butir 4 dan Pasal 75 ayat 1 UUPT).
Konkretnya, RUPS merupakan sebuah forum, di mana para pemegang saham punya
kewenangan untuk mendapat keterangan-keterangan mengenai Perseroan baik dari
Komisaris maupun dari Direktur. Dari keterangan atau informasi tersebut lalu RUPS
menentukan langkah atau kebijakan yang akan diambil perseroan kedepannya guna
keberlangsungan Perseroan. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

2. Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, RUPS punya wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang ini
dan/atau anggaran dasar.Sehingga peran RUPS sesungguhnya adalah memastikan bahwa
Komisaris dan Direksi betul-betul menaati UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan dalam
menjalankan tugasnya guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan Perseroan.
Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
Adapun hak pemegang saham adalah sebagai berikut:
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk memilih Direksi dan/atau Komisaris.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Hak - hak lainnya yang tercatat di Anggaran Dasar.
Kewajiban pemegang saham adalah memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana
kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba. Pemegang saham tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan diatas tidak
berlaku apabila:
1. Persyaratan Perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan
itikad buruk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan, yang mengakibatkan
kekayaan perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan.
Kendali Pemegang Saham di Perusahaan

3. Pada hakekatnya, tanggung jawab pemegang saham sebatas pada jumlah nilai saham yang
disetornya. Dia akan bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas) bila memenuhi salah
satu kondisi:
1. melakukan satu atau lebih hal yang mengakibatkan terjadinya pengungkapan tabir
perusahaan (piercing corporate veil; lihat Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas); atau
2. menjadi penanggung pribadi (personal guarantor) berdasarkan perjanjian
penanggungan pribadi sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh
bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau
pinjaman tertentu.
Bila dia diwajibkan untuk membayar, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib
membayar lunas seluruh dan setiap hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Bila ada
pemegang saham lain yang mempunyai kewajiban yang sama, maka pelaksanaan kewajiban
pembayaran tersebut dilakukan secara tanggung renteng di antara para pemegang saham
tersebut. Pihak kreditor sebagai pihak ketiga hanya berkepentingan dalam hal hutangnya
lunas (dibayar), sedangkan urusan internal sehubungan dengan pertanggung jawaban
secara tanggung renteng itu sewajarnya hanya menjadi urusan di antara para pemegang
saham pada perusahaan yang bersangkutan.
Kewajiban pembayaran oleh pemegang saham yang dimaksud di atas dapat timbul dari titik
atau sudut pandang yang berlainan, yaitu dari salah satu dari kondisi butir (a) dan (b) di atas,
atau bahkan keduanya. Dalam hal butir (a), pendekatan (baca: sudut pandang) yang
dilakukan adalah pertanggung jawaban dilihat dari sisi ketentuan hukum perusahaan.
Sedangkan, dalam hal butir (b), pendekatan yang kedua adalah pertanggung jawaban yang
dilihat dari sisi struktur transaksi pemberian fasilitas kredit. Yang perlu diperhatikan disini
adalah bahwa setiap dari kedua pendekatan tersebut tidak ada yang paling benar, karena
hanya merupakan pendekatan dalam melakukan analisa apakah pemegang saham dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Jadi, kondisi dimana/bila pemegang
saham harus atau dapat bertanggung jawab secara pribadi tersebut lah yang harus lebih
diperhatikan daripada sejauh mana kewajiban dia itu dapat dimintakan.

4. Dan Kecuali dibatasi atau ditetapkan dalam akte pendirian perseroan atau oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, setiap jenis saham memberikan hak-hak dasar kepada
para pemiliknya sebagai berikut:
1. Hak untuk ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Termasuk memilih anggota
direksi dengan hak suara yang proporsional dengan hak kepemilikan sahamnya di
dalam perusahaan, dan hak untuk memperoleh laporan keuangan
perusahaan dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan.
2. Hak untuk mendapatkan pembagian aktiva bersih perusahaan. Meliputi hak untuk
membagi dividen dan hak memperoleh pembayaran kembali atas penyertaan
modalnya apabila perusahaan harus dibubarkan atau dilikuidasi.
3. Hak untuk mendapatkan pembagian laba dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh
perusahaan.
4. Hak untuk dapat mempertahankan jumlah relative saham yang dimiliki melalui
pembelian saham-saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan yang
disebut preemptive right. Yang memungkinkan seorang pemegang saham untuk
membeli sejumlah saham tambahan dalam hal perusahaan melakukan emisi atau
menerbitkan saham baru. Sebagai akibatnya, rasio kepemilikan saham tidak bisa
dikurangi sebagai akibat dari penerbitan saham-saham baru yang dilakukan oleh
perusahaan, kecuali pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli
saham baru
5. Hak untuk mengubah akte pendirian. Anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan,
meliputi hak untuk memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan akte
pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan, dan hak untuk
mempertahankan rasio kepemilikan sahamnya diperusahaan.
Tidak setiap pemegang saham memperoleh hak-hak dasar sebagaimana dikemukakan
diatas. Sebagai contoh, preemptive right seringkali sudah dieliminasi melalui perubahan
akta pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan. Disamping itu, memang
sengaja tidak setiap pemegang saham diberikan hak-hak yang sama. Banyak perusahaan
besar menerbitkan beberapa jenis sekuritas saham, dengan karakteristik dan hak-hak yang

5. berbeda (hak suara dalam rapat umum pemegang saham, hak prioritas untuk
memperolah pembayaran dividen, hak atas jumlah minimum dividen).
Sedangkan, untuk kewajiban dari pemegang saham itu sendiri adalah sebagai berikut :
Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab
pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (?strong>Perseroan?
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan
tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan
di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya
bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan
pribadinya.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga
menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan
bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan
itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang
saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan
jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa
kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal

6. sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan
kreditor yang belum mengajukan tagihannya.
Penjualan Sebagian Besar Saham Indosat ke Asing
Pada tahun 2002 aset penting negara, PT Indosat dijual oleh Presiden Megawati dengan
harga USD 627 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs pada saat itu USD 1 = Rp 8.940). Pada
tanggal 30 Maret 2014, Megawati pernah menjelaskan melalui akun twitter tentang
keputusannya penjualan aset Indosat, sebagai berikut:
“Indosat diswastakan untuk menutupi kekurangan APBN, agar investor terpancing kembali
ke Indonesia. Krisis sudah terlalu lama, sejak ’98 membebani ekonomi setiap keluarga.
Tekad kabinet agar hutang LN tidak bertambah lagi. Keputusan yang sulit disaat yang sulit,
tapi pemimpin harus berani ambil keputusan. Meski menuai kecaman dan hujatan dari
dalam negeri. Ibarat seorang ibu yang merelakan perhiasan kesayangannya demi membeli
beras untuk keluarga karena suami sudah lama menganggur. Ibarat seorang ibu, jual
perhiasannya demi bayar uang sekolah atau menebus ijazah anaknya. Para ahli ekonomi
tidak punya solusi yang lebih baik atau hanya bisa teriak dijalanan tanpa solusi. Semua
hanya bisa bicara pesimis. Indosat, dan lain-lain saat itu adalah solusi yang bagi negara yang
sedang sakit parah. Karena saya yakin dalam 10 tahun harusnya kita dapat membeli
kembali.”
Untuk menanggapi hal tersebut, Kwik Kian Gie seorang ahli ekonomi dan politikus
berpendapat bahwa penjualan Indosat karena keadaan krisis keuangan adalah suatu hal
yang salah, karena pada saat itu Indonesia banyak mendapat bantuan dana dari lembaga
keuangan dunia. Menurutnya, Indosat adalah industri yang strategis dan kurang tepat jika
perusahan tersebut dijual, karena masih banyak BUMN di sektor lain yang dapat dijual.
Menurut Marwan Batubara seorang pendiri Serikat Pekerja Indosat dan mantan GM
Indosat, mengatakan bahwa penjualan Indosat tidak hanya penuh dengan keganjilan
melainkan telah melanggar UU, merugikan n negara, dan sarat dengan praktik korupsi. Ia
menduga bahwa adanya kepentingan asing yang bergabung dalam penjualan Indosat.
Dapat disimpulkan bahwa dijualnya sebagian besar saham Indosat ke pihak asing adalah dari
motif ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, pemerintahan Megawati menganggap

7. penjualan Indosat ke pihak asing diperlukan guna menyelamatkan ekonomi negara. Disisi
lain, banyak yang berpendapat bahwa penjualan Indosat ke pihak asing tidak diperlukan
karena keadaan ekonomi di Indonesia pada saat itu masih dapat dibantu dengan pinjaman
dari lembaga keuangan. Ditambah dengan kenyataan, yang dimana Indosat hanya dihargai
senilai IDR 5,7 Triliun, harga yang cenderung rendah untuk industry yang sangat strategis.
Dari keganjilan-keganjilan aspek ekonomi tersebut, menyebabkan munculnya kemungkinan
motif dari aspek politik yaitu terdapatnya manipulasi untuk menguntungkan beberapa pihak
yang berkepentingan saja.
Kejadian pada penjualan Indosat itu seharusnya dapat menyadarkan pemerintah sekarang,
bahwa menjual BUMN strategis bukanlah pekerjaan mendesak apalagi sebuah keharusan.
Banyak pemerintah di dunia ini memiliki BUMN yang strategis dan bagus karena memang
ada kemauan dari pemerintahannya untuk membuat bagus. Negara ini butuh BUMN yang
meminjam istilah Renald Kasali, bisa menjadi powerhouse, seperti halnya setiap negara
memilikinya. Bagi profesional yang bekerja BUMN, kasus Indosat seharusnya juga menjadi
cambuk, untuk dapat mengelola BUMN secara profesional, tidak bersedia diintervensi oleh
pemerintah dan parlemen, dan memangkas biaya ekonomi tinggi dan perilaku tidak efisien.
Maka apabila BUMN strategis yang didirikan untuk kemajuan dan kebangsaan bangsa dijual
satu demi satu karena alasan ekonomi dan politik segelintir orang dan kelompok, negara ini
sebetulnya sedang meluncur kepada kebangkrutan.
Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia oleh Freeport
Merupakan fakta sejarah jika di awal kekuasaan Suharto, kekayaan alam Indonesia yang
melimpah-ruah digadaikan kepada blok imperialisme Barat yang dipimpin Amerika Serikat.
Sebelumnya Suharto dan Washington agaknya telah memiliki “MOU” bahwa jika Soekarno
berhasil dikudeta maka Harto yang menggantikannya akan “membalas budi” kepada
Washington berupa penyerahan negara dan bangsa ini tanpa syarat agar bisa dieksploitasi
sepuasnya oleh para tuan bule di Washington. Berikut ringkasan mengenai sejarah Freeport
masuk ke Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana membentuk holding BUMN tambang
untuk menyerap pelepasan (divestasi) saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51 persen.

8. Holding tambang tersebut terdiri dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), PT Aneka
Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1/2017, pemerintah mendesak divestasi
tersebut dengan mewajibkan Freeport, yang menguasai "gunung emas" di Papua,
mengubah kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK). IUPK menerapkan pajak yang presentasenya berubah dari waktu ke waktu
(prevailing). Sementara KK, menerapkan pajak tetap (nail down)-- pajak yang tak akan
berubah hingga masa kontrak berakhir. Intinya, KK memposisikan pemerintah dan Freeport
sebagai dua pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Hal inilah yang membuat Freeport,
dengan alasan pertimbangan bisnis dan stabilitas investasi, menolak mentah-mentah
perubahan kontrak tersebut. Freeport juga mengancam akan membawa masalah ini ke
arbitrase internasional.
Menurut Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, peluang untuk mencapai win-win solution
masih besar, asal semua kembali mengingat tujuan hakiki. Para penentu kebijakan publik
perlu merenung sejenak dan bertanya pada nuraninya: sesungguhnya kita sedang bekerja
untuk siapa? Setiap kebijakan publik, aspeknya pasti tidak linier, dan mustahil
menyenangkan semua pihak. Tetapi kebijakan publik yang baik selalu berpihak pada yang
paling lemah, yaitu rakyat banyak. Melayani yang lemah, memperhatikan kepentingan
rakyat banyak, itulah sebab diadakannya Negara. Kalau para penentu kebijakan publik tidak
punya agenda lain, selain memikirkan kepentingan rakyat, jalan akan terbuka. Ada hal
mendasar yang harus terus dikelola, yaitu aspek kemanusiaan. Mungkin bagi pemegang
sahamnya, atau bagi peminat saham PT Freeport, tambang Grasberg di kabupaten Mimika
hanyalah portofolio dan unit bisnis yang bisa saja mereka matikan, atau mereka jual-belikan
setiap saat. Tapi bagi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu keluarga, tambang Grasberg adalah
kehidupan. Tidak penting berapa jumlahnya, tetapi mereka sudah puluhan tahun hidup,
memajukan ekonomi keluarga, sekolah, membangun usaha, dan seterusnya. Aspek
kemanusiaan ini, terutama kehidupan warga Papua tetap harus jadi yang utama.
Daftar Pustaka
Kumparan . 2017. Sudirman Said: Penyelesaian Freeport Mudah, asal Gunakan Hati
Nurani. Diambil dari:https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sudirman-said-penyelesaian-
freeport-mudah-asal-gunakan-hati-nurani (4 Oktober 2017)

9. Tirto. 2017. Freeport di Papua ialah Warisan Daripada Soeharto. Diambil
dari https://tirto.id/freeport-di-papua-ialah-warisan-daripada-soeharto-cjrC (4 Oktober
2017)
Kumparan. 2017. Mampukah Pemerintah Mengambil Alih 'Gunung Emas' Freeport? Diambil
dari https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/mampukah-pemerintah-mengambil-alih-
gunung-emas-freeport (4 Oktober 2017)
Tempo. 2015. Ini Penyebab Pemerintah Sulit Ambil Alih Tambang Freeport. Diambil
dari https://bisnis.tempo.co/read/720768/ini-penyebab-pemerintah-sulit-ambil-alih-
tambang-freeport (4 Oktober 2017)
Wordpress. 2014. Pembohongan Publik dalam Alasan Penjualan Indosat. Diambil
dari https://iwanyuliyanto.co/2014/06/28/pembohongan-publik-dalam-alasan-
penjualan-indosat/ (4 Oktober 2017)
Wordpress. 2014. Kenapa Indosat di Jual pada Asing ? Diambil
dari https://pojanwibawa.wordpress.com/tag/awal-mula-indosat-di-jual/(4 Okober
2017)
Blogspot. 2014. Motif Penjualan Indosat. Diambil
dari http://pencerahanbangsa.blogspot.co.id/2014/06/motif-penjualan-indosat.html
(4 Oktober 2017)
http://ekonomi-management-bisnis.blogspot.co.id/2016/05/hak-hak-yang-dimiliki-oleh-
pemegang.html
http://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/pengendalian-perseroan-
terbatas/
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl209/tanggung-jawab-pemegang-saham
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54c3459ddd84e/komposisi-pemegang-saham-
dalam-pt
http://www.gresnews.com/berita/tips/1035299-hak-dan-kewajiban-pemegang-saham-
perusahaan/0/
https://konsultanhukum.web.id/peran-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/
ACADEMIA :
https://www.academia.edu/34841785/BE_GCG_Annisa_Nurlestari_PEMEGANG_SAHAM
_DAN_PERUSAHAAN_Universitas_Mercu_Buana_2017