SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
BADAN USAHA DALAM
PEREKONOMIAN
INDONESIA
B a d a n U s a h a
p e ra n d a la m
p e re k o n o m ia n
B U M N
S w a s ta
te rd iri a ta s
m e n y u m b a n g k e u n tu n g a n
fu n g s i s o s ia l
p e n c ip ta a n la p a n g a n k e rja
te rd iri a ta s m e m b u k a k e s e m p a ta n k e rja
m e n in g k a tk a n / m e n a m b a h
k o p e ra s i
d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n la p a n g a n u s a h a
E k s tra k tif
A g ra ris
M a n u fa k tu r
P e rd a g a n g a n
J a s a
d ib e d a k a n
b e rd a s a rk a n
m o d a l
B U M N
B a d a n U s a h a
S w a s ta
B a d a n U s a h a
C a m p u ra n
B U M D
te rd iri a ta s
B a d a n U s a h a
P e rs e o ra n g a n
P e rs e k u tu a n F irm a
P e rs e k u tu a n
K o m a n d ite r (C V )
P e rs e ro a n
T e rb a ta s (P T )
Y a y a s a n
K o p e ra s i
Pengertian Badan Usaha
• Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal
dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau
kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencapai laba.
• Untuk dapat mencapai tujuannya (mendapatkan laba), badan
usaha harus mempunyai perusahaan.
• Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut
kriteria sebagai berikut :
1. Kepemilikan modal
2. Lapangan usaha
• Kepemilikan Modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal maka
badan usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Struktur modal pada
BUMN baik secara keseluruhan atau sebagian di miliki oleh
negara. BUMN antara lain terdiri dari Perusahaan Jawatan
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara
Perseroan (Persero).
2. Badan Usaha Swasta. Seluruh modal pada badan usaha
swasta, baik dari seseorang maupun kelompok.
3. Badan Usaha Campuran. Sebagai modal pada badan usaha
campuran berasal dari pihak swasta, dan sebagian lagi berasal
dari pemerintah.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal BUMD berasal dari
kekayaan daerah yang disisihkan.
• Lapangan Usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha maka dapat
dibedakan menjadi :
1. Badan Usaha Ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak
dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia
tanpa mengubah sifatnya.
2. Badan Usaha Agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam
bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha
perkebunan, dan usaha perikanan.
3. Badan Usaha Manufaktur. Badan usaha industri bergerak
dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, atau
bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
4. Badan Usaha Perdagangan. Badan usaha perdagangan
melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa
merubah bentuknya.
5. Badan Usaha Jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan
memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum.
Badan Usaha Swasta
Jenis Badan Usaha :
1. Badan Usaha Perseorangan. Badan usaha perseorangan
merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus
merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum.
Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga
tanggung jawab dan pelaksanannya dipikul oleh satu orang
tersebut, sebagai pemiliknya. Contoh : pemilik wartel, warung, dan
lain-lain.
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
2. Persekutuan Firma (Fa). Persekutuan firma atau biasa disebut
firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau
lebih, dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama.
Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh
akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar
kecilnya modal yang disertakan.
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
3. Persekutuan Komanditer (CV). CV adalah badan usaha yang
didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang membedakan CV dengan
Firma adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan
anggotanya.
CV mempunyai 2 jenis anggota yaitu anggota aktif dan anggota
pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang bertindak sebagai
pengelola perusahaan. Sedangkan anggota pasif berperan sebagai
penanam modal CV.
4. Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah badan
usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang, dan
modalnya terdiri dari saham-saham (surat sero).
• Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Kekuasaan tertinggi
dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
dengan ketentuan 1 lembar saham memiliki satu suara.
• Jadi pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara
terbanyak.
• Pendirian PT harus dengan akta notaris dan meminta persetujuan
kepada menteri kehakiman dan dipimpin oleh seorang direksi
(direktur)
Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan
 (Klik di sini)
5. Yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang dibentuk untuk
menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama dan jasa
non bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah
pelayanan masyarakat, bukan keuntungan.
6. Koperasi. Sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.
PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut :
1. PT Terbuka. Saham PT terbuka bebas dimiliki oleh masyarakat
umum. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui pasar modal
(bursa saham).
2. PT Tertutup. Saham-saham pada PT tertutup hanya boleh
dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dengan kata lain,
saham ini tidak dijual secara umum.
3. PT Kosong. Pada PT Kosong, aktivitas perusahaan sudah tidak
berjalan lagi (tinggal namanya saja). PT Kosong bisa
diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat menghemat biaya
pendirian.
4. PT Negara (Persero). Persero adalah PT yang sahamnya
dimiliki oleh negara.
• Supaya dapat terus berkembang, suatu PT akan membangun
pabrik baru, membeli mesin lebih banyak, menyewa lebih banyak
tenaga kerja, dsbnya.
• Tidak semua PT memiliki dana sendiri yang cukup besar untuk
membangun hal-hal tersebut. Apabila suatu PT membutuhkan
dana untuk mengembangkan perusahaannya, ia dapat
mengeluarkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat umum.
• Saham (stock) adalah surat bukti atau tanda peyertaan bagian
modal pada suatu perseroan terbatas.
• Untuk dapat menerbitkan saham melalui pasar modal, perusahaan
tersebut haruslah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pelaksana
Pasar Modal).
• Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock)
dan saham preferen (preferred stock).
Perbedaan Antara Saham Biasa dan Saham Preferen
Saham Biasa (Common Stock) Saham Preferen (Preferred Stock)
a. Dividen dibayarkan sepanjang
perusahaan memperoleh laba.
b. Memiliki hak suara.
c. Hak memperoleh pembagian
kekayaan perusahaan apabila
bangkrut. Namun, setelah semua
kewajiban perusahaan dilunasi.
a. Memiliki hak paling dahulu
memperoleh dividen.
b. Tidak memiliki hak suara.
c. Dapat mempengaruhi manajemen
perusahaan terutama dalam
pencalonan pengurus.
d. Memilii hak pembayaran
maksimum sebesar nilai nominal
saham, apabila perusahaan
dilikuidasi , namun setelah
kewajiban (hutang) dilunasi.
e. Kemungkinan daat memperoleh
tambahan dari pembagian laba
perusahaan, di samping
penghasilan yang diterima secara
tetap.
Peran Badan Usaha Swasta dalam
Perekonomian Indonesia
• Swasta memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.
Ini dikarenakan pemerintah tidak dapat sendirian membangun
perekonomian. Pihak swasta lebih fleksibel dalam hal birokrasi,
memiliki dana berlebih, dan mungkin memahami pasar daripada
pemerintah, dapat bergerak dengan mudah.
• Peranan badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, antara
lain :
1. Membantu membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah
kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan
ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi yang melakukannya.
Tersedianya kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan
masyarakat.
2. Membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara.
Melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, banyak sekali
barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga akan menambah produksi
nasional.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Pada Pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pelaku kegiatan
perekonomian Indonesia adalah pemerintah dan swasta. Itulah
mengapa BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian di
Indonesia.
• BUMN adalah badan usaha dengna struktur modal baik secara
keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN bergerak dalam
bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat (public service)
dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada
menteri.
• Pegawai BUMN diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Bentuk-bentuk BUMN
• Perusahaan Negara Jawatan (Perjan). Perjan disebut juga
dengan departement agency. Pada perjan, modal serta
penyelenggaraan setiap tahun ditetapkan oleh APBN. Seluruh modal
Perjan berasal dari pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang
tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham.
Perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah.
3. Dipimpin oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian
atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah).
4. Memperoleh fasilitas negara.
5. Status pegawai Perjan adalah pegawai negeri.
6. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional
seperti bagian-bagian dari suatu Departemen/ Pemerintah Daerah.
Contoh : RSCM, RRI, TVRI
• Perusahaan Negara Umum (Perum). Perum disebut juga public
corporation. Pada perum, modal berasal dari kekayaan negara yang
telah dipisahkan. Perum bergerak di bidang usaha yang dianggap vital,
karena swasta belum mampu menjalankannya, atau karena sifatnya
sangat rahasia sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta.
Perum memiliki curi-ciri sebagai berikut :
1. Melayani kepentingan umum.
2. Memupuk keuntungan.
3. Berstatus badan hukum.
4. Umumnya bergerak di bidang jasa vital (public utilities).
5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak
seperti perusahaan swasta.
6. Hubungan hukum diatur secara perdata.
7. Seluruh modal dimiliki oleh negara berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
8. Dipimpin oleh suatu direksi.
9. Status pegawai adalah pegawai pemerintah negara.
10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah.
Contoh : Perum Percetakan Uang Negara, Perum Pegadaian, Perum Jasa
Tirta, dll.
• Perusahaan Negara Perseroan (Persero). Persero disebut juga
public state company. Struktur modal Persero terdiri dari saham-
saham yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
Status hukum Persero diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum
Dagang.
Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memupuk keuntungan.
2. Sebagai badan hukum perdata (berbentuk perseroan terbatas).
3. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata.
4. Seluruh atau sebagian modal merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan (kemungkinan joint atau mixed enterprise dengan swasta
nasional atau asing)
5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara.
6. Dipimpin oleh suatu direksi.
7. Status pegawai adalah pegawai perusahaan swasta.
8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham.
Contoh : PT. Sucifindo, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Jamsostek,PT. Kimia
Farma, dll.
Peran BUMN dalam Perekonomian
• Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan negara memainkan
peranan penting dalam perekonomian. Secara global di negara-negara
berkembang, BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GDP.
• Namun, selain mendukung peningkatan total output serta
pembentukan modal nasional, perusahaan-perusahaan juga banyak
menghabiskan sumber-sumber daya, dan dalam beberapa kasus
mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah.
• BUMN yang efisien, mendatangkan devisa dan pajak lebih banyaak
bagi negara sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja.
Namun tidak semua BUMN bisa bekerja dengan efektif dan
menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara.
• Pada tahun 2003, sebanyak 10 BUMN mendominasi total kerugian
yang dialami oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di
bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN.
Sepuluh BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003
Nama BUMN Total Kerugian
PLN
Perusahaan Perdagangan
Indonesia
Pelni
PANN Multifinance
Indofarma
Industri Sandang Nusantara
Kertas Kraft Aceh
PT Perkebunan Nusantara II
Inhutani I
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
(Prognosa)
Rp. 3,558 miliar
Rp. 418,224 miliar
Rp. 382,336 miliar
Rp. 152,258 miliar
Rp. 129,570 miliar
Rp. 114,772 miliar
Rp. 108,442 miliar
Rp. 96,166 miliar
Rp. 90,972 miliar
Rp. 81,221 miliar
• Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan buruknya kinerja
perusahaan-perusahaan negara dipandang dari segi probabilitas dan
efisiensi. Barangkali, faktor penyebab paling penting adalah fakta
bahwa hakekat BUMN berbeda dengan badan usaha swasta.
• Alasan-alasan lain yang membuat BUMN seringkali rugi adalah :
1. Selain diharapkan menghasilkan keuntungan, BUMN diwajibkan
melaksanakan fungsi sosial. BUMN seringkali dipaksa menerapkan
harga di bawah harga produksi untuk memberi subsidi kepada
masyarakat.
2. Banyak BUMN yang harus menerima tambahan pekerja hanya untuk
memenuhi sasaran penciptaan lapangan kerja atau mengurangi
pengangguran. Hal ini bisa mengurangi laba dan efisiensi BUMN
tersebut.
3. Seringkali keputusan penting diambil oleh pemerintah, sehingga
manajer atau pengelola BUMN tidak bisa berbuat banyak.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
• BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah badan usaha
yang diatur melalui Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
• Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan
dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional
pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya.
• Kegiatan BUMD antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
mungkin berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,
dan disahkan oleh instansi atasannya.
• Mengingat sifat, maksud, dan tujuan pendirian BUMD hampir serupa
dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan atau
pun kelemahan yang hampir serupa.
Kelemahan dan Kebaikan BUMD
Kebaikan Kelemahan
1. Melayani kepentingan umum (public
service)
2. Kelangsungan hidup terjamin.
3. Tidak mengalami kesulitan modal
karena modal berasal dari kekayaan
negara atau daerah yang dipisahkan.
4. Status pegawai diatur oleh Peraturan
Pemerintah atau Daerah sehingga
menimbulkan rasa aman bagi para
karyawan.
5. Jika menderita kerugian, yang
menanggung adalah pemerintah.
6. Menjalankan usaha vital yang jarang
digarap oleh pihak swasta.
7. Pengawasan disalurkan terhadap
semua anggota organisasi secara
berjenjang dn berkesinambungan
sehingga tujuan BUMN dan BUMD
akan dapat berwujud.
1. Pegawai kurang disiplin karena banyak
mendapat fasilitas negara.
2. Birokrasi pemerintah yang panjang
membuat BUMN dan BUMD tidak
efisien dalam melakukan tugas.
3. Keterbatasan kemampuan dan
keahlian dalam mengelola BUMN dan
BUMD, sehingga sering menderita
kerugian.
Pendirian Usaha
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan badan
usaha, antara lain :
1.Bentuk hukum badan usaha yang akan dipilih. Pemilihan badan
usaha sangat penting karena berkaitan dengan masalah tanggung jawab
pemilik terhadap risiko yang terjadi dalam badan usaha.
2.Jenis jasa yang akan dijalankan badan usaha. Jenis usaha yang
dipilih tentu berdasarkan berbagai pertimbangan mana yang paling banyak
memberikan keuntungan.
3.Sarana produksi (faktor-faktor produksi). Faktor produksi
diperlukan untuk menghasilkan barang.
4.Kemungkinan pemasaran hasil produksi. Pemasaran barang
merupakan kegiatan penting bagi sebuah badan usaha, karena barang-
barang yang telah dibuat harus dijual.
5.Lokasi badan usaha. Supaya kegiatan badan usaha bisa berjalan
dengan lancar, maka lokasi badan usaha harus strategis.
Pemilihan Lokasi Badan Usaha
Pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut pada saat menentukan lokasi
badan usaha.
1.Pertimbangan alam (faktor alam). Jika badan usaha bergerak di bidang
ekstraktif maka letak badan usaha harus terletak berada di sekitar sumber
alam tersebut. Contoh : pertambangan minyak bumi.
2.Pertimbangan sejarah (faktor sejarah). Jika badan usaha bergerak di
bidang yang sifat usahanya turun temurun maka harus dicari daerah yang
sudah menjadi trademark bagi masyarakat. Contoh : usaha ukir jepara,
usaha batik pekalongan.
3.Pertimbangan ketetapan pemerintah (faktor pemerintah). Untuk usaha-
usaha tertentu letak perusahaan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini
dilakukan oleh pemerintah adalah demi keamanan masyarakat. Contoh :
pabrik senjata.
4.Pertimbangan ekonomi (faktor ekonomi). Supaya barang-barang yang
dihasilkan harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat, maka letak
badan usaha diusahakan dekat dengan bahan bakar, tenaga kerja, dan
pasar sehingga biaya produksi rendah.

More Related Content

What's hot

Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negaraabdul kodir
 
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiPerbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiYendi Desyandi
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas Xsupono3
 
Bumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan NasionalBumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan Nasionalpssdm
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaRajabul Gufron
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaKasmadi Rais
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiRivai Anas Amirul Huda
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hayyu Safitri
 
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)maghfiraputeri
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian IndonesiaPelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesiawindase
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018indah kayani
 

What's hot (20)

Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan KoperasiPerbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas XKonsep badan usaha Ekonomi Kelas X
Konsep badan usaha Ekonomi Kelas X
 
Bumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan NasionalBumn dan Pembangunan Nasional
Bumn dan Pembangunan Nasional
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Modul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan UsahaModul 2 : Badan Usaha
Modul 2 : Badan Usaha
 
Bab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ipsBab 8 badan usaha xii ips
Bab 8 badan usaha xii ips
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, KoperasiDefinis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
Definis, Peran, Fungsi BUMN, BUMS, Koperasi
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, univers...
 
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
Ekonomi - BUMN, BUMD, dan BUMS (Kelas X)
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian IndonesiaPelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Ekonomi
EkonomiEkonomi
Ekonomi
 
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,20183. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
3. hbl, indah kayani, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,2018
 

Similar to Hukum bumn dan perusahaan negara

Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfRayyanStudio
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...SINDINALURITA1
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptIilMuntaha
 
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.pptBADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.pptKazaHumairo
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxsmansabongomeme
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...Ferdy123456789
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...WennaSustiany
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.pptRusdiRustandi6
 
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxBADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxBangkitRioPasaribuSE
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...Novi Siti
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...DignaAdyaPratiwi
 
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...lenianggr
 
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdf
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdfKelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdf
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdfputriekas1
 
perusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaperusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaAdi Rachmanto
 

Similar to Hukum bumn dan perusahaan negara (20)

Bab 8 badan usaha
Bab 8 badan usahaBab 8 badan usaha
Bab 8 badan usaha
 
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
 
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
3, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbatas ...
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.pptBADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
BADAN_USAHA_DALAM_PEREKONOMIAN_INDONESIA.ppt
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
 
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
3, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universits ...
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , mak...
 
bentuk badan usaha
bentuk badan usahabentuk badan usaha
bentuk badan usaha
 
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
3-bentuk-bentuk-badan-usaha_angga_angga.ppt
 
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxBADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
3. hbl, novi siti sholekah, hapzi ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas,...
 
Modul 5 KB 2
Modul 5 KB 2Modul 5 KB 2
Modul 5 KB 2
 
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
3, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha , universitas m...
 
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
3, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha ,Universita...
 
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdf
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdfKelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdf
Kelompok 6 Hukbis_Manajemen 6 A3.pdf
 
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
 
perusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usahaperusahaan dan badan usaha
perusahaan dan badan usaha
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 

More from mailinursal

Kontrak dalam bisnis
Kontrak dalam bisnisKontrak dalam bisnis
Kontrak dalam bisnismailinursal
 
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)Hukum persaingan usaha (anti monopoli)
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)mailinursal
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahamailinursal
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiamailinursal
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenmailinursal
 

More from mailinursal (8)

Kontrak dalam bisnis
Kontrak dalam bisnisKontrak dalam bisnis
Kontrak dalam bisnis
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)Hukum persaingan usaha (anti monopoli)
Hukum persaingan usaha (anti monopoli)
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum haki
Hukum hakiHukum haki
Hukum haki
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Aspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesiaAspek hukum koperasi indonesia
Aspek hukum koperasi indonesia
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
 

Hukum bumn dan perusahaan negara

  • 2. B a d a n U s a h a p e ra n d a la m p e re k o n o m ia n B U M N S w a s ta te rd iri a ta s m e n y u m b a n g k e u n tu n g a n fu n g s i s o s ia l p e n c ip ta a n la p a n g a n k e rja te rd iri a ta s m e m b u k a k e s e m p a ta n k e rja m e n in g k a tk a n / m e n a m b a h k o p e ra s i d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n la p a n g a n u s a h a E k s tra k tif A g ra ris M a n u fa k tu r P e rd a g a n g a n J a s a d ib e d a k a n b e rd a s a rk a n m o d a l B U M N B a d a n U s a h a S w a s ta B a d a n U s a h a C a m p u ra n B U M D te rd iri a ta s B a d a n U s a h a P e rs e o ra n g a n P e rs e k u tu a n F irm a P e rs e k u tu a n K o m a n d ite r (C V ) P e rs e ro a n T e rb a ta s (P T ) Y a y a s a n K o p e ra s i
  • 3. Pengertian Badan Usaha • Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencapai laba. • Untuk dapat mencapai tujuannya (mendapatkan laba), badan usaha harus mempunyai perusahaan. • Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut : 1. Kepemilikan modal 2. Lapangan usaha
  • 4. • Kepemilikan Modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal maka badan usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Struktur modal pada BUMN baik secara keseluruhan atau sebagian di miliki oleh negara. BUMN antara lain terdiri dari Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara Perseroan (Persero). 2. Badan Usaha Swasta. Seluruh modal pada badan usaha swasta, baik dari seseorang maupun kelompok. 3. Badan Usaha Campuran. Sebagai modal pada badan usaha campuran berasal dari pihak swasta, dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan.
  • 5. • Lapangan Usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha maka dapat dibedakan menjadi : 1. Badan Usaha Ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. 2. Badan Usaha Agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. 3. Badan Usaha Manufaktur. Badan usaha industri bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. 4. Badan Usaha Perdagangan. Badan usaha perdagangan melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. 5. Badan Usaha Jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum.
  • 6. Badan Usaha Swasta Jenis Badan Usaha : 1. Badan Usaha Perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus merupakan bentuk usaha yang paling tua dan paling umum. Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawab dan pelaksanannya dipikul oleh satu orang tersebut, sebagai pemiliknya. Contoh : pemilik wartel, warung, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini)
  • 7. 2. Persekutuan Firma (Fa). Persekutuan firma atau biasa disebut firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama. Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini) 3. Persekutuan Komanditer (CV). CV adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang membedakan CV dengan Firma adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan anggotanya. CV mempunyai 2 jenis anggota yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Sedangkan anggota pasif berperan sebagai penanam modal CV.
  • 8. 4. Perseroan Terbatas (PT). Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang, dan modalnya terdiri dari saham-saham (surat sero). • Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ketentuan 1 lembar saham memiliki satu suara. • Jadi pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara terbanyak. • Pendirian PT harus dengan akta notaris dan meminta persetujuan kepada menteri kehakiman dan dipimpin oleh seorang direksi (direktur) Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan  (Klik di sini)
  • 9. 5. Yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang dibentuk untuk menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama dan jasa non bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah pelayanan masyarakat, bukan keuntungan. 6. Koperasi. Sesuai dengan UU RI No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
  • 10. PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut : 1. PT Terbuka. Saham PT terbuka bebas dimiliki oleh masyarakat umum. Transaksi jual beli saham dilakukan melalui pasar modal (bursa saham). 2. PT Tertutup. Saham-saham pada PT tertutup hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dengan kata lain, saham ini tidak dijual secara umum. 3. PT Kosong. Pada PT Kosong, aktivitas perusahaan sudah tidak berjalan lagi (tinggal namanya saja). PT Kosong bisa diperjualbelikan dengan pertimbangan dapat menghemat biaya pendirian. 4. PT Negara (Persero). Persero adalah PT yang sahamnya dimiliki oleh negara.
  • 11. • Supaya dapat terus berkembang, suatu PT akan membangun pabrik baru, membeli mesin lebih banyak, menyewa lebih banyak tenaga kerja, dsbnya. • Tidak semua PT memiliki dana sendiri yang cukup besar untuk membangun hal-hal tersebut. Apabila suatu PT membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaannya, ia dapat mengeluarkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat umum. • Saham (stock) adalah surat bukti atau tanda peyertaan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. • Untuk dapat menerbitkan saham melalui pasar modal, perusahaan tersebut haruslah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal). • Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock).
  • 12. Perbedaan Antara Saham Biasa dan Saham Preferen Saham Biasa (Common Stock) Saham Preferen (Preferred Stock) a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. b. Memiliki hak suara. c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut. Namun, setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. b. Tidak memiliki hak suara. c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. d. Memilii hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham, apabila perusahaan dilikuidasi , namun setelah kewajiban (hutang) dilunasi. e. Kemungkinan daat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan, di samping penghasilan yang diterima secara tetap.
  • 13. Peran Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian Indonesia • Swasta memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Ini dikarenakan pemerintah tidak dapat sendirian membangun perekonomian. Pihak swasta lebih fleksibel dalam hal birokrasi, memiliki dana berlebih, dan mungkin memahami pasar daripada pemerintah, dapat bergerak dengan mudah. • Peranan badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, antara lain : 1. Membantu membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi yang melakukannya. Tersedianya kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara. Melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, banyak sekali barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga akan menambah produksi nasional.
  • 14. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • Pada Pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pelaku kegiatan perekonomian Indonesia adalah pemerintah dan swasta. Itulah mengapa BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. • BUMN adalah badan usaha dengna struktur modal baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN bergerak dalam bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat (public service) dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada menteri. • Pegawai BUMN diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  • 15. Bentuk-bentuk BUMN • Perusahaan Negara Jawatan (Perjan). Perjan disebut juga dengan departement agency. Pada perjan, modal serta penyelenggaraan setiap tahun ditetapkan oleh APBN. Seluruh modal Perjan berasal dari pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. 2. Suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian atau Departemen/ Dirjen/ Direktorat/ Pemerintah Daerah). 4. Memperoleh fasilitas negara. 5. Status pegawai Perjan adalah pegawai negeri. 6. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian dari suatu Departemen/ Pemerintah Daerah. Contoh : RSCM, RRI, TVRI
  • 16. • Perusahaan Negara Umum (Perum). Perum disebut juga public corporation. Pada perum, modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Perum bergerak di bidang usaha yang dianggap vital, karena swasta belum mampu menjalankannya, atau karena sifatnya sangat rahasia sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta. Perum memiliki curi-ciri sebagai berikut : 1. Melayani kepentingan umum. 2. Memupuk keuntungan. 3. Berstatus badan hukum. 4. Umumnya bergerak di bidang jasa vital (public utilities). 5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. 6. Hubungan hukum diatur secara perdata. 7. Seluruh modal dimiliki oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Dipimpin oleh suatu direksi. 9. Status pegawai adalah pegawai pemerintah negara. 10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Contoh : Perum Percetakan Uang Negara, Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, dll.
  • 17. • Perusahaan Negara Perseroan (Persero). Persero disebut juga public state company. Struktur modal Persero terdiri dari saham- saham yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Status hukum Persero diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Memupuk keuntungan. 2. Sebagai badan hukum perdata (berbentuk perseroan terbatas). 3. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. 4. Seluruh atau sebagian modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (kemungkinan joint atau mixed enterprise dengan swasta nasional atau asing) 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh suatu direksi. 7. Status pegawai adalah pegawai perusahaan swasta. 8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Contoh : PT. Sucifindo, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Jamsostek,PT. Kimia Farma, dll.
  • 18. Peran BUMN dalam Perekonomian • Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan negara memainkan peranan penting dalam perekonomian. Secara global di negara-negara berkembang, BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GDP. • Namun, selain mendukung peningkatan total output serta pembentukan modal nasional, perusahaan-perusahaan juga banyak menghabiskan sumber-sumber daya, dan dalam beberapa kasus mereka bahkan menjadi beban fiskal bagi pemerintah. • BUMN yang efisien, mendatangkan devisa dan pajak lebih banyaak bagi negara sehingga pada akhirnya mendatangkan kesempatan kerja. Namun tidak semua BUMN bisa bekerja dengan efektif dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara. • Pada tahun 2003, sebanyak 10 BUMN mendominasi total kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN.
  • 19. Sepuluh BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003 Nama BUMN Total Kerugian PLN Perusahaan Perdagangan Indonesia Pelni PANN Multifinance Indofarma Industri Sandang Nusantara Kertas Kraft Aceh PT Perkebunan Nusantara II Inhutani I Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Prognosa) Rp. 3,558 miliar Rp. 418,224 miliar Rp. 382,336 miliar Rp. 152,258 miliar Rp. 129,570 miliar Rp. 114,772 miliar Rp. 108,442 miliar Rp. 96,166 miliar Rp. 90,972 miliar Rp. 81,221 miliar
  • 20. • Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan-perusahaan negara dipandang dari segi probabilitas dan efisiensi. Barangkali, faktor penyebab paling penting adalah fakta bahwa hakekat BUMN berbeda dengan badan usaha swasta. • Alasan-alasan lain yang membuat BUMN seringkali rugi adalah : 1. Selain diharapkan menghasilkan keuntungan, BUMN diwajibkan melaksanakan fungsi sosial. BUMN seringkali dipaksa menerapkan harga di bawah harga produksi untuk memberi subsidi kepada masyarakat. 2. Banyak BUMN yang harus menerima tambahan pekerja hanya untuk memenuhi sasaran penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Hal ini bisa mengurangi laba dan efisiensi BUMN tersebut. 3. Seringkali keputusan penting diambil oleh pemerintah, sehingga manajer atau pengelola BUMN tidak bisa berbuat banyak.
  • 21. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) • BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah badan usaha yang diatur melalui Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. • Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya. • Kegiatan BUMD antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mungkin berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dan disahkan oleh instansi atasannya. • Mengingat sifat, maksud, dan tujuan pendirian BUMD hampir serupa dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan atau pun kelemahan yang hampir serupa.
  • 22. Kelemahan dan Kebaikan BUMD Kebaikan Kelemahan 1. Melayani kepentingan umum (public service) 2. Kelangsungan hidup terjamin. 3. Tidak mengalami kesulitan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. 4. Status pegawai diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Daerah sehingga menimbulkan rasa aman bagi para karyawan. 5. Jika menderita kerugian, yang menanggung adalah pemerintah. 6. Menjalankan usaha vital yang jarang digarap oleh pihak swasta. 7. Pengawasan disalurkan terhadap semua anggota organisasi secara berjenjang dn berkesinambungan sehingga tujuan BUMN dan BUMD akan dapat berwujud. 1. Pegawai kurang disiplin karena banyak mendapat fasilitas negara. 2. Birokrasi pemerintah yang panjang membuat BUMN dan BUMD tidak efisien dalam melakukan tugas. 3. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN dan BUMD, sehingga sering menderita kerugian.
  • 23. Pendirian Usaha Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan badan usaha, antara lain : 1.Bentuk hukum badan usaha yang akan dipilih. Pemilihan badan usaha sangat penting karena berkaitan dengan masalah tanggung jawab pemilik terhadap risiko yang terjadi dalam badan usaha. 2.Jenis jasa yang akan dijalankan badan usaha. Jenis usaha yang dipilih tentu berdasarkan berbagai pertimbangan mana yang paling banyak memberikan keuntungan. 3.Sarana produksi (faktor-faktor produksi). Faktor produksi diperlukan untuk menghasilkan barang. 4.Kemungkinan pemasaran hasil produksi. Pemasaran barang merupakan kegiatan penting bagi sebuah badan usaha, karena barang- barang yang telah dibuat harus dijual. 5.Lokasi badan usaha. Supaya kegiatan badan usaha bisa berjalan dengan lancar, maka lokasi badan usaha harus strategis.
  • 24. Pemilihan Lokasi Badan Usaha Pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut pada saat menentukan lokasi badan usaha. 1.Pertimbangan alam (faktor alam). Jika badan usaha bergerak di bidang ekstraktif maka letak badan usaha harus terletak berada di sekitar sumber alam tersebut. Contoh : pertambangan minyak bumi. 2.Pertimbangan sejarah (faktor sejarah). Jika badan usaha bergerak di bidang yang sifat usahanya turun temurun maka harus dicari daerah yang sudah menjadi trademark bagi masyarakat. Contoh : usaha ukir jepara, usaha batik pekalongan. 3.Pertimbangan ketetapan pemerintah (faktor pemerintah). Untuk usaha- usaha tertentu letak perusahaan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah adalah demi keamanan masyarakat. Contoh : pabrik senjata. 4.Pertimbangan ekonomi (faktor ekonomi). Supaya barang-barang yang dihasilkan harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat, maka letak badan usaha diusahakan dekat dengan bahan bakar, tenaga kerja, dan pasar sehingga biaya produksi rendah.