INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
SINKRONISASI PERENCANAAN
1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RKP 2023
Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Temu Konsultasi Bappenas-Bappeda Provinsi Se-Indonesia Tahun 2023
Jakarta, 15 Februari 2022
3. Gambaran Umum Prospek 2022-2023
• Tahun 2022 menentukan pola pemulihan, tetapi masih
banyak ketidakpastian.
• Risiko varian baru vs transisi dari status pandemi
menjadi endemik.
• Pola pemulihan di negara-negara maju sejauh ini belum
Sumber: McKinsey & Co. (2021)
4. Identifikasi Isu Strategis
Isu Global
• Varian COVID-19
• Pasokan Pangan dan Energi
• Inflasi
• Mobilitas Terbatas
• Investasi Terhambat
Isu Nasional
• Varian COVID-19
• Defisit APBN dan Investasi
• Rantai Nilai
• Inflasi dan Daya Beli
Isu Lokal
• Bencana dan Daya
dukung Lingkungan
• Pemantapan Pemulihan
Ekonomi
• Daya beli
• Pengangguran
• Pemerataan
Paradigma Sehat Nasional
Integrasi Ekonomi Domestik
(Major Project, Proyek Strategis
Nasional dan PEN)
Paradigma
Berkelanjutan
Paradigma Tangguh
Paradigma Tumbuh
Paradigma
Berkeadilan
Kenormalan Baru
(New Normal)
Strategi dan Arah
Kebijakan
Prioritas
Pembangunan
Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan dan Desa
Pengembangan Kawasan dan
Penguatan Rantai Nilai (Value
Chain)
Inovasi Daerah, Upgrading dan
Standar Baru
Revitalisasi Kecamatan dan
Inovasi Desa
5. Identifikasi Keterkaitan Ekonomi Domestik
2010 Sumatera Jawa-Bali
Nusa
Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Sumatera 94,25 3,01 2,65 4,43 2,88 1,22 3,57
Jawa-Bali 5,41 94,85 8,88 17,06 15,34 5,43 13,07
Nusa
Tenggara
0,01 0,27 86,29 0,22 0,03 0,06 0,04
Kalimantan 0,30 1,10 1,22 77,69 1,87 0,44 2,24
Sulawesi 0,02 0,36 0,81 0,52 79,69 0,12 0,33
Maluku 0,00 0,04 0,11 0,03 0,14 92,57 0,01
Papua 0,01 0,37 0,05 0,04 0,04 0,16 80,74
• Menguatnya keterkaitan antarwilayah dalam
rantai nilai (value chains) yang ditunjukkan
meningkatnya proporsi penggunaan input antara
2016 Sumatera Jawa-Bali
Nusa
Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Sumatera 85,02 4,28 1,92 1,36 2,18 3,59 6,39
Jawa-Bali 13,60 90,77 13,62 16,38 14,02 24,49 19,46
Nusa
Tenggara
0,09 0,70 80,86 0,58 0,73 0,84 0,07
Kalimantan 0,78 2,00 1,98 77,32 3,38 3,10 0,36
Sulawesi 0,32 1,54 1,28 3,51 78,22 3,39 0,49
Maluku 0,06 0,23 0,10 0,16 0,54 63,17 0,22
Papua 0,14 0,49 0,25 0,69 0,92 1,41 73,00
7. Kebijakan Penyusunan RKPD 2023
• Konsekuensi Pilkada Serentak Tahun 2024 (UU 10/2016)
• Sejumlah daerah akan tidak memiliki kepala daerah dikarenakan
masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023
• Sejumlah daerah akan tidak memiliki dokumen rencana
pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan
dalam penyusunan RKPD
• Kebijakan Penyusunan RKPD 2023
• Gubernur yang masa jabatannya berakhir 2022 atau 2023 melakukan
penyusunan RKPD 2023 dan 2024 berpedoman pada RPJPD Provinsi
2005-2025, RPJMN 2020-2024 serta RKP 2023 atau RKP 2024.
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026
• Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
• Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 dan
Renstra PD Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan
teknokratis
• Diperlukan keselarasan RPJMD dan RPJMN, serta keselarasan sasaran
pokok dan arah kebijakan dalam RKPD dengan RKP.
8. Tidak ada visi misi Menteri dan semua mengacu
pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden
dan Wakil Presiden
Sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak
langkah
RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target
yang sudah ditetapkan
RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam
melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
Semua rancangan perencanaan betul-betul
tersambung dengan penganggaran dan juga
tersampaikan dengan baik oleh kementerian
Pentingnya Penyelarasan
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelarasan RPJMD
dengan RPJMN 2020-2024
SEB Menteri Dalam Negeri dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
sebagai pedoman penyelarasan
perencanaan pusat dan daerah:
• Diwujudkan melalui integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara
Pusat dan Daerah.
• Sinergi pembangunan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan mulai
dari perencanaan sampai dengan
pelaksanaan (termasuk kebijakan).
13. Dasar Hukum Penyelarasan Perencanaan
DAERAH
PROGRAM/
KEGIATAN
PUSAT
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
RUJUKAN
USULAN
UU 23/2014
Pembangunan Daerah bagian integral dari pembangunan nasional;
Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari
kebijakan nasional
UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah
INDIKATOR - TARGET
14. Substansi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah
Dalam Surat Edaran Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Perencanaan Daerah Perencanaan Pusat
Sasaran Makro Nasional
Sasaran Makro Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Nasional
Program/Kegiatan Daerah
LPE IPM
TPT
TK GINI LPE IPM
TPT
TK GINI
Major Project
LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi
TK Tingkat Kemiskinan
TPT Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM Indeks Pembangunan Manusia
GINI Rasio Gini
Keterangan:
15. 15
Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah:
Penguatan Rantai Nilai Produksi dan Pengolahan
Input
produksi Produksi Pasar
Ekspor
Pengolahan Distribusi Logistik dan
Transportasi
Lokal
1. UMKM
2. Swasta
3. Kemeperin
4. Kemenristek/BPPT
5. Kemen BUMN
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perindustrian
1. Pergudangan
2. Jalan dan Jembatan
3. Angkutan Kapal
4. Angkutan Udara
5. Angkutan Sungai,
Laut dan Danau
1. Pergudangan
2. Bandara dan
Angkutan Udara
3. Pelabuhan dan
Angkutan Laut
1. Informasi pasar
2. Promosi
3. Kerjasama
Pembiayaan dan
Pemasaran
1. Air Bersih
2. Listrik
3. Tenaga Terdidik dan
Terlatih
4. Peralatan dan Mesin
5. Teknologi
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
1.Lahan
2. Benih/Bibit
3. Pupuk
4. Pestisida
5. Tenaga Kerja
6. Peralatan
7. Teknologi
1. Petani
2. Nelayan
3. UMKM
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Kelautan
6. Dinas Tata Ruang
7. Kementan
8. KemenKelautan
9. Kemen ATR/BPN
10.BUMN
11.Perusahaan
1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. Kemendag
4. BUMN
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perdagangan
1. KemenPUPera
2. Kemenhub
3. Dinas Perhubungan
1. Kemenhub
2. Kemendag
3. Kemenlu
4. Bea Cukai
5. BUMN
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perdagangan
Transformasi Digital
1. Satu Data Satu
Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta
Risiko Bencana
5. Kajian Neraca
Air
6. Kajian dan Peta
Sosial Budaya
Reforma
Agraria
Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk
mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan kerangka regulasi, organisasi dan investasi.
Komoditas Unggulan:
Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll
Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll
Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dll
Industri: IRT, Industri Pengolahan
Pertambangan: migas dan non migas
Pariwisata: wisata alam, budaya, religi, kuliner, dll
16. 16
Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah:
Penguatan Rantai Nilai Pariwisata
Rencana
Wisata
Transportasi Transportasi
Internasional
Akomodasi
Destinasi
dan Atraksi
Pasar dan
Pusat
Perbelanjaan
Domestik
1. UMKM
2. Swasta
3. Kemenpar
4. Kemen BUMN
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas ESDM
7. Dinas PU
8. Dinas Kominfo
1. Festival Seni dan Budaya
2. Festival Keagamaan
3. Festival Kuliner
4. Atraksi Wisata
5. Kompetisi Olah Raga
1. Intermoda
2. Angkutan Darat
3. Bandara dan
Angkutan Udara
4. Pelabuhan dan
Angkutan Laut
1. Industri Kerajjinan
2. Industri Rumah
Tangga
3. Industri Tekstil
4. Industri Makanan
dan Minumamn
1. Hotel dan Motel
2. Air Bersih
3. Listrik
4. Internet
5. Tenaga Terdidik dan
Terlatih
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. BUMN
4. BUMD
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas PU
8. Dinas Perdagangan
Pariwisata Unggulan:
1.Wisata Alam
2.Wisata Bahari
3.Wisata Kuliner
4.Wisata Religi
5.Wisata Budaya
6.Wisata Sejarah
7.Wisata Olah Raga
1. UMKM
2. Pelaku Usaha
3. Dinas Perindag
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan
6. Kemendag
7. Bea Cukai
8. BUMN
Transformasi Digital
Amenitas:
Kuliner dan
Hiburan
1. Wisata Alama
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Olah Raga
1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata
1. Pemerintah Desa
2. UMKM
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata
1. Satu Data Satu
Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta
Risiko Bencana
5. Kajian Neraca
Air
6. Kajian dan Peta
Sosial Budaya
Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk
mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan kerangka regulasi, organisasi dan investasi.
18. Penegasan Sinergi Pusat dan Daerah
Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Optmalisasi berbagai sumber pendanaan kegiatan dan proyek baik melalui APBN, APBD,
Dana Transfer Daerah, Dana Desa, Skema KBPU, swasta dan sumber lainnya, serta sinergi
kebijakan dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4
Penguatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagai safeguarding pelaksanaan
RKPD dan RAPBD Tahun 2023 agar kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan berkelanjutan.
3
Penyusunan RKPD Tahun 2023 menjadi instrumen percepatan pemulihan perekonomian
daerah dan reformasi struktural terutama dalam mendorong pemulihan daya beli dan
usaha khususnya UMKM, diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital
dan penguatan rantai nilai di daerah, dan transformasi sosial ekonomi daerah yang
berkelanjutan.
1
Belanja daerah Pemerintah Daerah tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas,
meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka
kemiskinan dan mempercepat pemerataan antarkelompok masyarakat dan antardaerah.
2
