Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24 Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

1. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
DALAM ERA PANDEMI COVID-19
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA - DIREKTORAT FPKAD
2020

2. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN
Garis Linear Outcomes Bina Pemdes
IMPROVED
CAPACITY OF INST
PROFESSIONALIZA
TION OF APARATUS
DYNAMIC PUBLIC
SERVICE
UU 6 /2014

3. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN
Penataan dan
Administrasi
Pemdes
Fasilitasi
Pengembangan
Kapasitas
Aparatur Desa
Fasilitasi
Keuangan dan
Aset Pemdes
Kelembagaan
dan Kerja
Sama Desa
Evaluasi
Perkembangan
Desa
PeranPKAD
Perumusan kebijakan
penataan desa
Pelaksanaan
kebijakan fasilitasi
penataan desa
Pembinaan penataan
desa
Penyusunana NSPK
penataan desa
Monev
Bimtek dan supervisi
Administrasi Pemdes
Peningkatan Kapasitas
Profesional Aparat
Pemdes

4.  >10.000 desa tidak
tersedia kantor Desa;
 > 8.000 kantor desa
rusak berat;
 belum termasuk
kondisi Desa
terdampak bencana
tahun 2018 dan tahun
2019)
 >14.000 desa tidak
teraliri listrik
Target peningkatan
kapasitas aparatur
Pemerintah Desa :
 74.953 desa x 12
orang perangkat
desa = 899.436
orang
Sarana Prasarana: Terbatasnya
Anggaran :
Anggaran PKAD hanya
20% dari jumlah Dana
Desa, Implementasinya
tidak efektif
sehingga menjadi
kesempatan proyek LSM
berkedok konsultan
pelatihan yang tidak
profesional dalam
pelatihan aparat desa
Permasalahan Pokok Desa
4
Tingkat Pendidikan
Aparatur Desa :
 18% Sarjana (D-III
s.d S-3)
 63% Lulusan SMA
 19 % Lulusan SD &
SMP & tdk sekolah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5. Permasalahan Pokok Desa
Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda Prov. dan Pemda
Kab/Kota masih belum berjalan dengan optimal.
Ketidaktersediaan regulasi pendukung, misalnya: peraturan bupati/peraturan
walikota terkait kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadaan
barang/jasa di Desa.
Pendampingan Desa masih belum optimal (pemerintah daerah-stakeholder
terkait dan tenaga profesional ).
5
Lanjutan.....
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6. •KURANGNYA KUALITAS & KAPASITAS
APARATUR DESA
TIDAK SINERGI
KERJA ANTAR
LEMBAGA
PERANGKAT
DESA
KURANGNYA
PELAYANAN
KE
MASYARAKAT
DESA
PELAKSANAAN
PERDES DAN
PEMBANGUNA
N DESA TIDAK
OPTIMAL
MACETNYA
KOMUNIKASI
DAN
KURANGNYA
INFORMASI
TENTANG
DESA

7. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
AKUNTABILITAS
PENGAWASAN
DAYA TANGGAP
PROFESIONAL
EFISIEN & EFEKTIF
TRANSPARAN
KESETARAAN
WAWASAN KEDEPAN
PARTISIPASI
PENEGAKAN HUKUM
TUJUAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

8. HIRARKI TUJUAN PKAD
KELUARAN
• Penguatan pengetahuan, keterampilan
dan sikap Aparatur Desa
• Penyedia infrastruktur pembelajaran
Aparatur Desa
• Penyelenggara Kegiatan – kegiatan
pembelajaran Aparatur Desa
SASARAN
• Tatakelola pemerintahan desa
terlaksana dengan baik
• Peningkatan kinerja aparatur
pemerintahan desa di 4 bidang
kewenangan desa
HASIL
• Terwujudnya kelembagaan pemerintah desa yang
berkualitas
• Penerapan pengetahuan, keterampilan dan sikap
• Penguatan organisasi (OTL dan sisdur) desa
• Tersedianya sistem dukungan yang lebih baik(OTL
dan sisdur supra-desa)
TUJUAN
Standar pelayanan minimum desa
terpenuhi
01
TUJUAN
(GOALS)
02
SASARAN
(INTERMEDIATE OUTCOMES – BERKINERJA)
03
HASIL
(IMMEDIATE OUTCOMES – TERBINA)
04
KELUARAN
(OUTPUTS – TERLATIH)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

9. 2015
-
2020
1
• PENYUSUNAN NSPK
PKAD
2
• PELATIHAN APARATUR
DESA
3
• PELATIHAN PEMBINA
TEKNIS PEMERINTAHAN
DESA
4
• PROGRAM SERTIFIKASI
PELATIH
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Peningkatkan kapasitas
aparatur desa dalam
penyelenggaraan tata
kelola Pemdes sesuai
amanat UU No. 6/2014
tentang desa. Target
peserta Kepala Desa,
Sekretaris Desa,
Bendahara Desa
Pelaksana Kewilayahan,
Pelaksana Teknis.
PTPD
Peningkatkan kapasitas
aparatur kecamatan
dalam fasilitasi
penyelenggaraan tata
kelola pemdes, pemb
dan pemberdayaan
masyarakat sesuai
amanat UU No 6/2014
tentang desa
PAD

11. MODUL PAD DAN PTPD
 MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA
 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
 PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
 PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA
 MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DESA
 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
 PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
 PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA
 KONSEPSI PTPD
 KETERAMPILAN FASILITASI
PTPDPAD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

12. PELATIHAN METODOLOGI
PELATIHAN
70 70
100 100
TARGET REALISASI
2017 2018
PELATIHAN METODOLOGI
PELATIHAN BERBASIS SKKNI
TAHUN 2019
100 95 100 99
TARGET REALISASI
Gelombang 1 Gelombang 2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

13. CAPAIAN ToMT PAD
317
265
195 195
TARGET REALISASI
2015 2016 2018
150
137
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

14. CAPAIAN TOT PAD
2.540
1.733
2.185
1.966
TARGET REALISASI
2015 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

15. CAPAIAN PELATIHAN PAD
236.379
147.325
2.500 1.627
TARGET REALISASI
2015 2016
 Terjadi efisiensi anggaran
sehingga Pelatihan PKAD
Tahun 2016 tidak terlaksana
keseluruhan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16. CAPAIAN ToMT PTPD
120 120
150 148
TARGET REALISASI
2017 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

17. CAPAIAN ToT PTPD
437
399
437
402
TARGET REALISASI
2017 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

18. CAPAIAN PELATIHAN PTPD
1877
1704
1200
1091
TARGET REALISASI
2017 2018 2019
1610
1445
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

19. CAPAIAN PELATIHAN
150
141
50 50
TARGET REALISASI
Penyegaran
Pelatihan PTPD
Ujicoba Modul
Pelatihan BPD di
Provinsi Jawa
Timur
50 50 50 50 50 50
Ujicoba Modul
Pelatihan BPD di
Provinsi Sumatera
Barat
Ujicoba Modul
Pelatihan BPD di
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Ujicoba Modul
Pelatihan BPD
di Provinsi
Nusa Tenggara
Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
95 100 99 100
Pelatihan
Metodologi
Pelatihan
Berbasis
SKKNI Gel. I
Pelatihan
Metodologi
Pelatihan
Berbasis
SKKNI Gel. II

20. 1
2
BELUM SELURUH APARATUR KECAMATAN
MENDAPATKAN KESEMPATAN MENGIKUTI
PELATIHAN PEMBINA TEKNIS
PEMERINTAHAN DESA (PTPD).
BELUM SELURUH APARATUR DESA
MENDAPATKAN KESEMPATAN MENGIKUTI
PELATIHAN APARATUR DESA.
HASIL YANG BELUM TERCAPAI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

21. Target sasaran PKAD sangat
besar jumlahnya, dengan jumlah
desa sebanyak 74.953 desa
Kondisi geografis yang berbeda-beda, sebagian
lokasi desa termasuk kategori desa sulit akses
Keterbatasan anggaran pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten untuk
pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa;
1
2
3
4
Kebutuhan kurikulum, modul, metode dan bahan ajar
yang berbeda-beda akibat kapasitas aparatur yang
berbeda di setiap wilayah
5 Terbatasnya pendampingan pasca pelatihan
TANTANGAN DALAM PKAD

22. MENDORONG OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PKAD TERPADU
STRATEGI PKAD DALAM MUSIM PANDEMI COVID-
19

23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

25. PKAD
TERPADU
BINWAS
PROP
PUPD
PBMADPKAK
PTPD
BINWAS
PROP
NSPK NSPK
PUSAT :
REGULASI – KENDALI - STANDARISASI & PENJAMINAN MUTU - BINWAS
SISTEMATIKA PKAD TERPADU

26. • MendorongProses
PbMAD
• PembentukanKlinikDesa
Membangun
MENDORONG
OPTIMALISASI PERAN
PTPD SELAKU GARDA
TERDEPAN DALAM
BINWAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
STRATEGI PKAD DALAM MUSIM PANDEMI COVID-
19

27. Simulasi
Perbandingan
Output &
Biaya Kegiatan
Belajar
PKAD/PAD dan
PBMD
• PKAD/PAD (realisasi TERLATIH):
• Hasil 2015 : 147.325 peserta pelatihan (62,35%)
• Dibagi jumlah desa di seluruh Indonesia: 74 ribu-an  rata-rata
terlatih: 3 orang per desa (2,7)
• Dengan asumsi jumlah AD per desa sekitar 20 orang, maka target
sasaran adalah sekitar 1,5 juta orang
• Dengan kapasitas output 150 ribu setahun, 100% TERLATIH akan
tercapai dalam kurun sekitar 7-8 tahun (kurang 5 tahun lagi)
• Biaya: 500 M untuk mencapai 150 ribu TERLATIH  unit cost: 3,3 juta rupiah
per orang
• PBMAD (projeksi TERLATIH):
• Satu siklus belajar (per modul) PBMAD diikuti oleh minimal 50%
anggota AD di desa  asumsi: 10 orang per desa akan mengikuti
PBMAD
• Satu tahun dapat dilakukan 1-3 siklus belajar  asumsi: 1 siklus
belajar untuk 2018
• Hasil 2018 (per akhir tahun): 10 orang per desa X 74 ribu desa  740
ribu
• Dengan kapasitas output 740 ribu-an setahun, 100% TERLATIH akan
tercapai dalam kurun 2-3 tahun
• Biaya: investasi untuk penguatan kapasitas Kec dan operasional PTPD
 estimasi: 7000 kec X 75 juta (per kec per tahun) = 525 milyar 
unit cost: 710 ribu rupiah per orang
• Untuk PBMAD di tingkat desa, biaya hanya dibutuhkan untuk copy dan
distribusi modul yang dapat dibiayai oleh Kab/Prop. Kegiatan pelatihan
di desa sendiri dapat dilakukan dengan dana dari desa.

28. Mengapa “harus” PBMAD?
Pola PK tradisional kurang
membantu menjawab tantangan
dalam PKAD dan kurang
memberikan “boost” terhadap
pencapaian target-target PKAD
Munculnya sumber daya
dan dana alternatif yang
dapat dimanfaatkan (mis.
dari desa, lembaga non-
pemerintah, dll)
Dana pemerintah pusat
semakin berkurang dan
terbatas alokasinya
Target sasaran PKAD
sangat besar jumlahnya
dan harus dicapai dalam
waktu singkat
Target sasaran PKAD tersebar
di seluruh Indonesia di lokasi-
lokasi yang sulit-akses
Munculnya banyak
inisiatif dari bawah yang
dapat didayagunakan
lebih jauh

29. Peran Aktor di dalam PBMAD
KECAMATAN
• Inisiator belajar: merancang,
merencanakan, melaksanakan
• Menyediakan anggaran dan fasilitas
belajar
• Pemantauan dan evaluasi proses dan
hasil belajar (bersama dengan
pendamping belajar)
• Memberikan umpan balik untuk
perbaikan atau peningkatan proses dan
hasil belajar
DESA
• Lead PBMAD di wilayah
• Penyedia regulasi, SOP/NSPK dan
PTO tingkat Kab
• Penyedia anggaran
• Binwas dan pendamping Kec,
pemantauan-evaluasi dan
pendataan PBMAD di tingkat Kab
KABUPATEN
• Fasilitator, pendamping dan pembimbing
belajar PBMAD
• Pendampingan dan fasilitasi hasil belajar
• Binwas desa, pemantauan dan evaluasi,
pendataan PBMAD
KECAMATAN

30. Pendampingan PTPD oleh Pemkab Pacitan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31. Pendampingan PTPD oleh Pemkab Bondowoso
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

32. MODEL KERJA KLINIK DESA MEMBANGUN (KDM)
AIKMEL-KAB.LOMBOK TIMUR
Mengelola praktek baik didesa
untuk pembelajaran antar
desa /KNOWLEDGE
MANAGEMENT melalui DIV.
DESA BELAJAR
Penguatan kapasitas aparatur
dan lembaga desa melalui
DIV. PENGEMBANGAN
KAPASITAS
Mendorong partisipasi warga
dalam mengawasi pemerintah
desa melalui
DIV. ADVOKASI
Memastikan pencapaian tiap
divisi untuk mendorong tata
kelola desa yang baik melalui
DIV. MONEV

33. STRATEGI PKAD DALAM MUSIM PANDEMI COVID-
19
Pengembangan Sistem e-
Learning dan Digitalisasi
Modul Pelatihan Aparatur
Desa tahun 2020

34. TERIMA KASIH
“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Indonesia
baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”.
(Mohammad Hatta)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA