SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Disampaikan Oleh:
ANDI WIJAYA,ST,MM
KEPALA BAPPEDA KAB. LAMPUNG UTARA
SISTEMATIKA
1.
2.
3.
4.
KONDISI KEMISKINAN
PERMASALAHAN
STRATEGI PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT
KONDISI KEMISKINAN
TINGKAT KEMISKINAN
15.65
14.39 14.21 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62 12.34
25.16
23.67 23.62 23.2 22.92
21.55 20.85
19.9 19.3
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Provinsi Lampung Lampung Utara
Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Lampung Utara 2012-2020
Wilayah
Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lampung Barat 14.18 15.06 14.32 13.54 12.92 12,52
Tanggamus 14.26 14.05 13.25 12.48 12.05 11,68
Lampung Selatan 16.27 16.16 15.16 14.86 14.31 14,08
Lampung Timur 16.91 16.98 16.35 15.76 15.24 14,62
Lampung Tengah 13.3 13.28 12.9 12.62 12.03 11,82
Lampung Utara 23.2 22.92 21.55 20.85 19.9 19,30
Way Kanan 14.61 14.58 14.06 13.52 13.07 12,90
Tulang Bawang 10.25 10.2 10.09 9.7 9.35 9,33
Pesawaran 17.61 17.31 16.48 15.97 15.19 14,76
Pringsewu 11.8 11.73 11.3 10.5 10.15 9,97
Mesuji 8.2 8 7.66 7.55 7.47 7,33
Tulang Bawang Barat 8.23 8.4 8.11 8.1 7.75 7,39
Pesisir Barat 15.81 15.91 15.61 14.98 14.48 14,29
Bandar Lampung 10.33 10.15 9.94 9.04 8.71 8,81
Metro 10.29 10.15 9.89 9.14 8.68 8,47
Provinsi Lampung 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2020
Tahun
Jumlah
Penduduk (jiwa)
Penduduk
Miskin (Jiwa) Persentase
2015 606.092 140.410 23,20
2016 609.304 139.500 22,92
2017 612.100 131.783 21,55
2018 614.700 128.020 20.85
2019 616.897 122.650 19.90
2020 614.700 119.035 19.30
Pengukuran Kemiskinan di Indonesia
NO URAIAN MAKRO MIKRO
1 METODOLGI
a. Konsep Basic Need Approach Multidimensi
b. Pendekatan Moneter Non Moneter
c. Dasar Kebutuhan Makanan (2100 kkal
per kapita per hari)
Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT
miskin
2 SUMBER DATA Sample Data PSE 2005, PPLS 2011, PBDT 2015
3 DATA Menunjukkan jumlah penduduk
miskin di setiap daerah
berdasarkan ESTIMASI
Menunjukkan jumlah RT Sasaran
(sangat miskin + miskin + hampir/
rentan miskin) - by name by
address
4 PEMANFAATAN Untuk perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan dengan
target geografis, tapi tidak dapat
menunjukkan siapa dan dimana
alamat penduduk miskin
Untuk target sasaran rumah
tangga secara langsung pada
Program Bantuan dan
Perlindungan Sosial (BLT, PKH,
Raskin, Jamkesmas, dsb)
Jumlah Penduduk Miskin (BPS dan TNP2K)
MAKRO:
• Hasil Survey BPS
• Data Tingkat Kemiskinan
• September 2020 : 19.30% (119,35 Ribu)
MIKRO:
• Hasil PBDT April 2020 : 84.127 ribu
• Data Tingkat Kesejahteraan
• Pengelompokan 40% Kesejahteraan Terendah
PETA KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG
(BDT TNP2K 2015)
PETA KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PERMASALAHAN
PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Data resmi kemiskinan BDT dari TNP2K masih membutuhkan
verifikasi faktual;
• Perencanaan program masih lemah, belum optimalnya
sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan dan masih dijumpai
adanya ego sektoral;
• Belum optimalnya fungsi TKPK dalam mengkoordinasikan
serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan;
• Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan
kemiskinan daerah serta pelaporan secara gradual.
HASIL AUDIT BPK RI
Rekomendasi BPK-RI terhadap Pengelolaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010-2014, yaitu :
a. Menggunakan data base by name by address
sebagai dasar penetapan sasaran program
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung;
b. Mengoptimalkan kelembagaan, peran dan fungsi
TKPK Provinsi dan Kab/Kota;
c. Menyusun Dokumen SPKD sebagai pedoman
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
daerah;
d. Melaksanakan monev dan pelaporan secara gradual.
STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN
MASYARAKAT MISKIN
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN
KEBERLANJUTAN UMKM
SINERGITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1
2
3
4
DILAKSANAKAN OLEH OPD
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
1. Menggunakan Basis Data Terpadu dari TNP2K sebagai data sasaran dalam
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mulai Tahun 2017 sd
sekarang.
2. Mensinergikan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, yaitu
a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah/Rumah Tidak
Layak Huni,
b. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan,
c. Pembinaan Kemampuan Berwirausaha,
d. Pemberdayaan bagi PUS ,
e. Pembinaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Petani dan Nelayan,
f. Perbaikan Gizi Masyarakat,
g. Perlindungan Sosial Bagi PMKS,
h. Pengembangan UMKM,
i. Pemberian Beasiswa.
Komitmen (lanjutan 1)
3. Penanganan diprioritaskan berdasarkan
Kewilayahan dan Desil.
 Angka Kemiskinan Tertinggi, atau
 Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil)
4. Kesepakatan mekanisme validasi/pemuktahiran
data maupun pengaduan masyarakat.
 Disusunnya SOP/mekanisme Pemutakhiran Data.
 Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan.
 Jika dilakukan proses updating oleh kabupaten
maka diharapkan mengunakan instrumen data
yang sama dengan BDT.
5. Optimalisasi kelembagaan TKPK
Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat TKPK
Kabupaten akan menyiapkan software/sistem
aplikasi yang terintegrasi secara online antara untuk
menginventarisir Rumah Tangga Sasaran yang telah
mendapatkan intervensi program apa dan oleh
siapa (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten).
Pemerintah kabupaten dapat bersinergi
dengan menyediakan SDM sebagai
penanggungjawab, pengelola data/operator,
serta menyiapkan sarana prasarananya.
6. Penyusunan laporan secara tertulis
 Semester
 Tahunan (LP2KD)
Komitmen (lanjutan 2)
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Dadang Solihin
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDadang Solihin
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANAbuAnshori
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxdatangawen
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 

What's hot (20)

Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauAnalisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riau
 
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
Teknik Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Kerja Logis (Logical Frame Work)
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
One Map Policy
One Map PolicyOne Map Policy
One Map Policy
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptx
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 

Similar to Strategi Kemiskinan

Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingheru saputra
 
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASPAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASAnas Kusut
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyatHery Rock
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...ssuser5da7e5
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptxTNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptxagusismail14
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimsunarko rasid
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxHotmaLasmaria
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfMulyadiSiagian
 
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-13 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1abdul aziz
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxPaparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxBimbelbuknet
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 

Similar to Strategi Kemiskinan (20)

Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
 
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MASPAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
PAPARAN KP2S KAB.GUNUG MAS
 
Program pro-rakyat
Program pro-rakyatProgram pro-rakyat
Program pro-rakyat
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
Bahan-Paparan-MPPN-Rakor-Sosialisasi-Padat-Karya-Tunai-di-Desa-1-Februari-201...
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptxTNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptxBAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
BAHAN_VIDCON-LINTAS_SEKTOR.pptx
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
 
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-13 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanPaparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptxPaparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
Paparan Rakorda BPS Natuna dengan OPD.pptx
 
Profile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptxProfile Kemiskinan Aceh.pptx
Profile Kemiskinan Aceh.pptx
 
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 

More from BappedaLampungUtara

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxBappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (16)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

Strategi Kemiskinan

  • 1. Disampaikan Oleh: ANDI WIJAYA,ST,MM KEPALA BAPPEDA KAB. LAMPUNG UTARA
  • 4. TINGKAT KEMISKINAN 15.65 14.39 14.21 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62 12.34 25.16 23.67 23.62 23.2 22.92 21.55 20.85 19.9 19.3 0 5 10 15 20 25 30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provinsi Lampung Lampung Utara Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Lampung Utara 2012-2020
  • 5. Wilayah Persentase Penduduk Miskin (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lampung Barat 14.18 15.06 14.32 13.54 12.92 12,52 Tanggamus 14.26 14.05 13.25 12.48 12.05 11,68 Lampung Selatan 16.27 16.16 15.16 14.86 14.31 14,08 Lampung Timur 16.91 16.98 16.35 15.76 15.24 14,62 Lampung Tengah 13.3 13.28 12.9 12.62 12.03 11,82 Lampung Utara 23.2 22.92 21.55 20.85 19.9 19,30 Way Kanan 14.61 14.58 14.06 13.52 13.07 12,90 Tulang Bawang 10.25 10.2 10.09 9.7 9.35 9,33 Pesawaran 17.61 17.31 16.48 15.97 15.19 14,76 Pringsewu 11.8 11.73 11.3 10.5 10.15 9,97 Mesuji 8.2 8 7.66 7.55 7.47 7,33 Tulang Bawang Barat 8.23 8.4 8.11 8.1 7.75 7,39 Pesisir Barat 15.81 15.91 15.61 14.98 14.48 14,29 Bandar Lampung 10.33 10.15 9.94 9.04 8.71 8,81 Metro 10.29 10.15 9.89 9.14 8.68 8,47 Provinsi Lampung 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62 Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2020
  • 6. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2020 Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase 2015 606.092 140.410 23,20 2016 609.304 139.500 22,92 2017 612.100 131.783 21,55 2018 614.700 128.020 20.85 2019 616.897 122.650 19.90 2020 614.700 119.035 19.30
  • 7. Pengukuran Kemiskinan di Indonesia NO URAIAN MAKRO MIKRO 1 METODOLGI a. Konsep Basic Need Approach Multidimensi b. Pendekatan Moneter Non Moneter c. Dasar Kebutuhan Makanan (2100 kkal per kapita per hari) Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin 2 SUMBER DATA Sample Data PSE 2005, PPLS 2011, PBDT 2015 3 DATA Menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Menunjukkan jumlah RT Sasaran (sangat miskin + miskin + hampir/ rentan miskin) - by name by address 4 PEMANFAATAN Untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin Untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb)
  • 8. Jumlah Penduduk Miskin (BPS dan TNP2K) MAKRO: • Hasil Survey BPS • Data Tingkat Kemiskinan • September 2020 : 19.30% (119,35 Ribu) MIKRO: • Hasil PBDT April 2020 : 84.127 ribu • Data Tingkat Kesejahteraan • Pengelompokan 40% Kesejahteraan Terendah
  • 9. PETA KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG (BDT TNP2K 2015)
  • 10. PETA KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  • 12. PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Data resmi kemiskinan BDT dari TNP2K masih membutuhkan verifikasi faktual; • Perencanaan program masih lemah, belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan masih dijumpai adanya ego sektoral; • Belum optimalnya fungsi TKPK dalam mengkoordinasikan serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan; • Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah serta pelaporan secara gradual.
  • 13. HASIL AUDIT BPK RI Rekomendasi BPK-RI terhadap Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010-2014, yaitu : a. Menggunakan data base by name by address sebagai dasar penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung; b. Mengoptimalkan kelembagaan, peran dan fungsi TKPK Provinsi dan Kab/Kota; c. Menyusun Dokumen SPKD sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah; d. Melaksanakan monev dan pelaporan secara gradual.
  • 14. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM SINERGITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 2 3 4 DILAKSANAKAN OLEH OPD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  • 15.
  • 16. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 1. Menggunakan Basis Data Terpadu dari TNP2K sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mulai Tahun 2017 sd sekarang. 2. Mensinergikan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, yaitu a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah/Rumah Tidak Layak Huni, b. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, c. Pembinaan Kemampuan Berwirausaha, d. Pemberdayaan bagi PUS , e. Pembinaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Petani dan Nelayan, f. Perbaikan Gizi Masyarakat, g. Perlindungan Sosial Bagi PMKS, h. Pengembangan UMKM, i. Pemberian Beasiswa.
  • 17. Komitmen (lanjutan 1) 3. Penanganan diprioritaskan berdasarkan Kewilayahan dan Desil.  Angka Kemiskinan Tertinggi, atau  Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil) 4. Kesepakatan mekanisme validasi/pemuktahiran data maupun pengaduan masyarakat.  Disusunnya SOP/mekanisme Pemutakhiran Data.  Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.  Jika dilakukan proses updating oleh kabupaten maka diharapkan mengunakan instrumen data yang sama dengan BDT.
  • 18. 5. Optimalisasi kelembagaan TKPK Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat TKPK Kabupaten akan menyiapkan software/sistem aplikasi yang terintegrasi secara online antara untuk menginventarisir Rumah Tangga Sasaran yang telah mendapatkan intervensi program apa dan oleh siapa (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten). Pemerintah kabupaten dapat bersinergi dengan menyediakan SDM sebagai penanggungjawab, pengelola data/operator, serta menyiapkan sarana prasarananya. 6. Penyusunan laporan secara tertulis  Semester  Tahunan (LP2KD) Komitmen (lanjutan 2)