4. TINGKAT KEMISKINAN
15.65
14.39 14.21 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62 12.34
25.16
23.67 23.62 23.2 22.92
21.55 20.85
19.9 19.3
0
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Provinsi Lampung Lampung Utara
Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Lampung Utara 2012-2020
5. Wilayah
Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lampung Barat 14.18 15.06 14.32 13.54 12.92 12,52
Tanggamus 14.26 14.05 13.25 12.48 12.05 11,68
Lampung Selatan 16.27 16.16 15.16 14.86 14.31 14,08
Lampung Timur 16.91 16.98 16.35 15.76 15.24 14,62
Lampung Tengah 13.3 13.28 12.9 12.62 12.03 11,82
Lampung Utara 23.2 22.92 21.55 20.85 19.9 19,30
Way Kanan 14.61 14.58 14.06 13.52 13.07 12,90
Tulang Bawang 10.25 10.2 10.09 9.7 9.35 9,33
Pesawaran 17.61 17.31 16.48 15.97 15.19 14,76
Pringsewu 11.8 11.73 11.3 10.5 10.15 9,97
Mesuji 8.2 8 7.66 7.55 7.47 7,33
Tulang Bawang Barat 8.23 8.4 8.11 8.1 7.75 7,39
Pesisir Barat 15.81 15.91 15.61 14.98 14.48 14,29
Bandar Lampung 10.33 10.15 9.94 9.04 8.71 8,81
Metro 10.29 10.15 9.89 9.14 8.68 8,47
Provinsi Lampung 14.35 14.29 13.69 13.14 12.62
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota
Provinsi Lampung Tahun 2015-2020
6. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2020
Tahun
Jumlah
Penduduk (jiwa)
Penduduk
Miskin (Jiwa) Persentase
2015 606.092 140.410 23,20
2016 609.304 139.500 22,92
2017 612.100 131.783 21,55
2018 614.700 128.020 20.85
2019 616.897 122.650 19.90
2020 614.700 119.035 19.30
7. Pengukuran Kemiskinan di Indonesia
NO URAIAN MAKRO MIKRO
1 METODOLGI
a. Konsep Basic Need Approach Multidimensi
b. Pendekatan Moneter Non Moneter
c. Dasar Kebutuhan Makanan (2100 kkal
per kapita per hari)
Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT
miskin
2 SUMBER DATA Sample Data PSE 2005, PPLS 2011, PBDT 2015
3 DATA Menunjukkan jumlah penduduk
miskin di setiap daerah
berdasarkan ESTIMASI
Menunjukkan jumlah RT Sasaran
(sangat miskin + miskin + hampir/
rentan miskin) - by name by
address
4 PEMANFAATAN Untuk perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan dengan
target geografis, tapi tidak dapat
menunjukkan siapa dan dimana
alamat penduduk miskin
Untuk target sasaran rumah
tangga secara langsung pada
Program Bantuan dan
Perlindungan Sosial (BLT, PKH,
Raskin, Jamkesmas, dsb)
8. Jumlah Penduduk Miskin (BPS dan TNP2K)
MAKRO:
• Hasil Survey BPS
• Data Tingkat Kemiskinan
• September 2020 : 19.30% (119,35 Ribu)
MIKRO:
• Hasil PBDT April 2020 : 84.127 ribu
• Data Tingkat Kesejahteraan
• Pengelompokan 40% Kesejahteraan Terendah
12. PERMASALAHAN UMUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Data resmi kemiskinan BDT dari TNP2K masih membutuhkan
verifikasi faktual;
• Perencanaan program masih lemah, belum optimalnya
sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan
untuk penanggulangan kemiskinan dan masih dijumpai
adanya ego sektoral;
• Belum optimalnya fungsi TKPK dalam mengkoordinasikan
serta mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan;
• Belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan
kemiskinan daerah serta pelaporan secara gradual.
13. HASIL AUDIT BPK RI
Rekomendasi BPK-RI terhadap Pengelolaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010-2014, yaitu :
a. Menggunakan data base by name by address
sebagai dasar penetapan sasaran program
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung;
b. Mengoptimalkan kelembagaan, peran dan fungsi
TKPK Provinsi dan Kab/Kota;
c. Menyusun Dokumen SPKD sebagai pedoman
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
daerah;
d. Melaksanakan monev dan pelaporan secara gradual.
14. STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN
MASYARAKAT MISKIN
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN
KEBERLANJUTAN UMKM
SINERGITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1
2
3
4
DILAKSANAKAN OLEH OPD
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
15.
16. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
1. Menggunakan Basis Data Terpadu dari TNP2K sebagai data sasaran dalam
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mulai Tahun 2017 sd
sekarang.
2. Mensinergikan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, yaitu
a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah/Rumah Tidak
Layak Huni,
b. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan,
c. Pembinaan Kemampuan Berwirausaha,
d. Pemberdayaan bagi PUS ,
e. Pembinaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Petani dan Nelayan,
f. Perbaikan Gizi Masyarakat,
g. Perlindungan Sosial Bagi PMKS,
h. Pengembangan UMKM,
i. Pemberian Beasiswa.
17. Komitmen (lanjutan 1)
3. Penanganan diprioritaskan berdasarkan
Kewilayahan dan Desil.
Angka Kemiskinan Tertinggi, atau
Tingkat Kesejahteraan Terendah (Desil)
4. Kesepakatan mekanisme validasi/pemuktahiran
data maupun pengaduan masyarakat.
Disusunnya SOP/mekanisme Pemutakhiran Data.
Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan.
Jika dilakukan proses updating oleh kabupaten
maka diharapkan mengunakan instrumen data
yang sama dengan BDT.
18. 5. Optimalisasi kelembagaan TKPK
Pemerintah Kabupaten melalui Sekretariat TKPK
Kabupaten akan menyiapkan software/sistem
aplikasi yang terintegrasi secara online antara untuk
menginventarisir Rumah Tangga Sasaran yang telah
mendapatkan intervensi program apa dan oleh
siapa (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten).
Pemerintah kabupaten dapat bersinergi
dengan menyediakan SDM sebagai
penanggungjawab, pengelola data/operator,
serta menyiapkan sarana prasarananya.
6. Penyusunan laporan secara tertulis
Semester
Tahunan (LP2KD)
Komitmen (lanjutan 2)