Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Gunung Mas melalui berbagai aksi seperti analisis situasi, rembuk stunting, pembuatan peraturan, sosialisasi, dan pembinaan KPM untuk mencapai komitmen bersama penurunan stunting.
1. K O N V E R G E N S I P E R C E P A T A N P E N A N G G U L A N G A N S T U N T I N G
D I K A B U P A T E N G U N U N G M A S
Disampaikan oleh :
Drs. LURAND
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gunung Mas
2. Luas Wilayah 10.805 Km2
Meliputi : 12 Kecamatan, 13 Kelurahan,
114 Desa
Berbatasan dengan :
Utara : Kab. Murung Raya
Timur : Kab. Kapuas
Selatan : Kab.Pulang Pisau
dan Kota Palangka Raya
Barat : Kab.Katingan dan Prov.Kalbar
3. VISI DAN MISI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
2019-2024
VISI :
Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas
Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing,
Sejahtera dan Mandiri (BERJUANG
BERSAMA)
4. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur
wilayah secara adil dan proporsional;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan Sumberdaya Manusia
(SDM);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah;
4. Mempercepat Reformasi Birokrasi;
5. Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement);
6. Mengembangkan nilai – nilai budaya dan Kearifan Lokal;
7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development);
8. Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar
Masyarakat dalam Rangka NKRI.
6. 6
AKSI #1 ANALISIS SITUASI
Dilakukan pada 114 desa dan 13 kelurahan
yang ada di Kabupaten Gunung Mas;
Analisis dilakukan atas 20 data cakupan
layanan prioritas intervensi penurunan dan
pencegahan stunting yang menjadi
tanggung jawab dari 6 Perangkat Daerah
(Dinas Kesehatan, PU, Dinas Ketahanan
Pangan, DP2KBP3A, Dinas Pendidikan dan
Dinas Sosial);
7. 7
Lanjutan Aksi 1
Dari 114 desa dan 13 kelurahan yang di
Analisis diperoleh prevalensi stunting dan
data cakupan;
Dari desa/kelurahan tersebut ditetapkan 10
desa/kelurahan yang akan menjadi lokus
prioritas intervensi stunting TA.2020;
Dasar penetapan desa/kelurahan Lokus
Stunting : Jumlah cakupan intervensi, jumlah
kasus stunting dan prevalensi stunting.
9. 9
No Desa/Kelurahan
Jumlah Anak
Stunting
Prevalensi Stunting
(%)
1 Tumbang Langgah 18 81.82
2 Bereng Jun 38 55.07
3 Hantapang 36 52.17
4 Linau 35 50.00
5 Rangan Hiran 16 47.06
6 Tumbang Baringei 39 46.99
7 Kelurahan Tumbang Marikoi 54 43.20
8 Tumbang Pasangon 32 34.78
9 Teluk Nyatu 12 25.73
10 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir 16 24.70
10. 10
No Intervensi
Rata-rata Cakupan
Intervensi Saat Ini (Skala
Kab/Kota)
Rata-rata Cakupan
Intervensi Saat Ini di
Desa/Kel Fokus
1 Cakupan ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) 30,28% 10,82%
2 Cakupan anak 0-10 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap 85,52% 66,5%
3 Cakupan ibu hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama
kehamilan 90,85% 67,32%
4 Cakupan layanan ibu Nifas 92,95% 67,52%
5 Cakupan kehadiran posyandu (rasio yang datang terhadap total
sasaran)
66,3% 71,35%
6 Cakupan balita kurus yang mendapat PMT 74,10% 72,58%
7 Cakupan ibu hamil K-4 90,58% 74,86%
8 Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A 79,99% 79,93%
9 Cakupan remaja putri yang mendapatkan TTD 94,09% 80,2%
10 Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan 94,5% 81,00%
11 Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita 44,6% 28,7%
12 Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum
layak
35,4% 41,4%
13 Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak 41,3% 43,1%
14 Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting 0 0
15 Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD 48,61% 51,6%
16 Cakupan rumah tangga peserta JKN 94,18% 10,03%
17 Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan 2,9% 0,9%
18 Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima
BNPT
66,31% 21,84%
19 Cakupan desa menerapkan KRPL 0,37% 0,0%
20 Cakupan Balita Diare Yang Memperoleh Suplemen Zinc 80,55 % 77,98 %
Lanjutan Aksi 1
11. 11
Kondisi Geografis yang sulit;
Pandemi covid 19;
Infrastruktur;
Perencanaan yang belum konvergensi lintas OPD;
Perencanaan program intervensi belum dilakukan berdasarkan data analisis situasi
terhadap sasaran;
Penganggaran yang minim terhadap sasaran intervensi;
Penganggaran alokasi untuk fungsi pengkoordinasian yang minim dari setiap OPD;
Fungsi lintas OPD yang belum maksimal;
Minimnya jumlah tenaga teknis yang menangani;
Kualitas SDM yang rendah;
Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap stunting.
12. 12
No Perihal Isi Rekomendasi
1 Perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan
target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi
stunting dan kesenjangan cakupan intervensi
1 Perencanaan terintegrasi melalui TAPD.
2 Penganggaran alokasi untuk fungsi pengkoordinasian
yang minim dari setiap OPD.
2 Perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan
menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK
1 Perlu penambahan tenaga Teknis yang menangani.
2 Perlu melakukan Pelatihan, Sosialisasi, kaji banding dan
orientasi.
3 Perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota
dan desa
1 Perlu penganggaran alokasi untuk fungsi
pengkoordinasian dari setiap OPD.
2 Perlu pertemuan persamaan persepsi dan koordinasi
lintas OPD.
4 Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi 1 Data diperbaharui (update), setiap OPD wajib
memperbarui data sesuai kebutuhan data
2 Program intervensi harus berdasarkan sasaran yang
sudah di tetapkan.
5 Penguatan Upaya Kampanye Perubahan perilaku dan
Komunikasi antar pribadi didalam percepatan penurunan
stunting
1 Perlu pengembangan media kampanye perubahan
perilaku
2 Perlu peningkatan kegiatan sosialisasi bagi tokoh
agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat
13. 13
1. Rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi :
No Perihal OPD Pelaksana Total Anggaran Ket.
1
Perbaikan alokasi program/anggaran untuk
meningkatkan integrasi
Dinas Kesehatan Rp. 123.135.000,-
5 Perihal dasar
rekomendasi kegiatan
(100%)
Dinas PU Rp. 1.595.000.000,-
Dinas Pertanian Rp. 1.762.550.000,-
Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan
Rp. 2.087.550.000,-
2 Perbaikan manajemen penyampaian intervensi Dinas kesehatan Rp. 501.094.000,-
3
Penguatan koordinasi antar program dan antara
kabupaten/kota dengan kecamatan dan desa
Bappedalitbang Rp. 62.700.000,-
Dinas Kesehatan Rp. 359.956.000,-
Dinas Sosial Rp. 739.323.000
4 Perbaikan data stunting dan cakupan intervensi Dinas Kesehatan Rp. 8.969.899,-
5
Penguatan upaya kampanye perubahan perilaku dan
komunikasi antar pribadi dalam percepatan
penurunan stunting
Dinas Kesehatan Rp. 200.000.000,-
DP2KBP3A Rp. 91.625.000.-
Dikpora Rp. 121.900.000,-
DPMD Rp. 174.910.000,-
14. 2. Rencana kegiatan masing-masing desa / kelurahan Lokus (tahun berjalan) :
14
No OPD Pelaksana Desa / Kelurahan Lokus Total Anggaran Ket.
1 Dinas Kesehatan 10 Lokus Stunting Rp. 3.732.285.000,- 100%
2 Dinas PU 1 Lokus Stunting Rp. 1.762.550.000,- 10 %
3 Dinas Sosial 10 Lokus Stunting Rp. 368.200.000,- 100%
4 DP2KBP3A 5 Lokus Stunting Rp. 45.000.000,- 50 %
5 Dinas Pertanian 10 Lokus Stunting Rp. 1.762.550.000,- 100 %
6
Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan
2 Desa Lokus Stunting Rp. 430.000.000,- 20 %
3. Pelaksanaan rekomendasi hasil analisis berdasarkan rencana yang sudah dilaksanakan :
- Dinas Kesehatan : ±70 %
- Dinas PU : 100%
- Dinas Sosial : ±20 %
- DP2KBP3A :±70 %
- Dinas Pertanian : ±60 %
- Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan : ±65 %
4. Integrasi rencana dalam rencana anggaran tahun rencana :
- Dinas Kesehatan : 100 %
- Dikpora : 100%
- Dinas PU : 100%
- Dinas Sosial : 100%
- DP2KBP3A 100 %
- Dinas Pertanian : ±70 %
- DPMD : ±50 %
- Dinas Perikanan dan
- Ketahanan Pangan : 100 %
- Dinas Lingkungan Hidup, kehutanan dan perhubungan : ±50 %
15. Dilaksanakan di Aula Bappedalitbang
Kuala Kurun, tanggal 03 Juni 2020;
Dihadiri oleh : Bupati Gunung Mas,
Sekretaris Daerah, Kepala OPD,
Perwakilan FKPP Kasat Binmas Polri,
Pimpinan Bank Kalteng Cabang Kuala
Kurun, Ketua TP.PKK, Perwakilan
Toga / Toma, Perwakilan Camat,
Perwakilan Lurah dan kepala Desa
Dilaksanakan dengan melaksanakan
prosedur pencegahan Covid-19
AKSI #3
REMBUK STUNTING
Komitmen Bersama :
Mendukung Penuh
Upaya Percepatan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Stunting Secara
Konsisten dan
Berkelanjutan di
Desa dan Kelurahan
Lokus Kabupaten
18. 1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan
Stunting Berskala Desa sedang berproses di Biro Hukum
Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa dilaksanakan tanggal
25/02/2020 di kantor kecamatan Rungan Barat, Tanggal
06/03/2020 di kantor Kecamatan Tewah, di hadiri oleh
Kepala Desa dan BPD dari 10 Desa Lokus Stunting.
18
19. # AKSI 5 PEMBINAAN KPM
Sudah dilaksanakan pembinaan KPM di setiap Desa dan Kelurahan Lokus Stunting
Kabupaten Gunung Mas tanggal 07 s.d 31 Juli 2020.
20. LANGKAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
Komitmen bersama Perangkat Daerah Terkait penanganan Stunting pada
kegiatan Rembuk Stunting
Memastikan adanya Program Terkait Penanganan Stunting di Perangkat
Daerah pada aksi 2 untuk tahun berjalan dan tahun rencana;
Inovasi Kegiatan dengan melibatkan PKK bersama-sama mulai dari Aksi 3,
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia sampai dengan intervensi;
Inovasi Kegiatan saat Pelaksanaan Pembinaan KPM, peserta yang hadir
seluruh pihak terkait yang ada di desa / kelurahan (KPM, Kader Posyandu
Balita, Kader BKB, Kader Paud, Kader PKK, BPD, Perangkat Desa, Tenaga
Kesehatan setempat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat);
Inovasi Kegiatan Melibatkan Dunia Usaha terutama Perusahaan sekitar Desa
lokus penanganan stunting melalui CSR :
1. PT. Mulia Sawit Agro Lestari : bantuan pipa pvc
2. PT. Prasetya Mitra Muda : bantuan untuk kegiatan Posyandu
3. PT. Agro Lestari Sentosa : penyuluhan kesehatan dan kegiatan posyandu
22. 1. Pembinaan Dasawisma;
2. Pemberian Makanan Tambahan bagi balita stunting;
3. Pemberian bibit tanaman bagi dasawisma;
4. Penyuluhan Stunting dan Covid 19 dengan narasumber dari Dinas kesehatan kabupaten Gunung Mas.
22