Amendemen Keempat Belas Konstitusi AS memberikan perlindungan hak warga dan perlindungan yang sama di mata hukum bagi semua orang, termasuk mantan budak. Amendemen ini juga memberikan definisi kewarganegaraan yang luas dan membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya. Meskipun ditentang, negara-negara bagian terpaksa meratifikasi amendemen ini agar mendapatkan kembali perwakilan di Kongres.

2. Jens Martensson
Amendemen Keempat Belas (Amendemen
XIV) Konstitusi Amerika Serikat ditetapkan pada
tanggal 9 Juli 1868 sebagai salah
satu amendemen yang dikeluarkan pada
masa Rekonstruksi. Amendemen ini berisi tentang
perlindungan hak warga dan perlindungan yang
sama di mata hukum dan diusulkan sebagai
tanggapan terhadap isu yang terkait dengan
mantan-mantan budak sesudah Perang Saudara
Amerika. Amendemen ini sangat ditentang oleh
negara-negara bagian yang pernah menjadi bagian
dari Konfederasi Amerika, tetapi mereka terpaksa
menandatangani amendemen tersebut agar dapat
memperoleh kembali perwakilan di Kongres.
2

3. Jens Martensson
Lanjutan…
3
Ayat pertama amendemen ini mengandung
beberapa klausa, seperti Klausa
Kewarganegaraan, Klausa Keistimewaan atau
Imunitas, Klausa Proses Hukum yang Semestinya,
dan Klausa Perlindungan yang Sama. Klausa
Kewarganegaraan berisi definisi kewarganegaraan
yang luas dan membatalkan keputusan
Mahkamah Agung AS dalam kasus Dred Scott v.
Sandford (1857), yang sebelumnya telah
menyatakan bahwa keturunan budak Afrika tidak
dapat dianggap sebagai warga Amerika Serikat.

4. Jens Martensson
• Ayat kedua, ketiga, dan keempat amendemen ini
jarang dilitigasi. Namun, frase "pemberontakan
dan kejahatan lain" telah digunakan untuk
mencabut hak suara orang-orang yang terlihat
dalam kejahatan berat. Untuk ayat keempat,
kasus Perry v. United States (1935) menunjukkan
bahwa Kongres dilarang mencabut kontrak utang
yang dibuat oleh Kongres sebelumnya. Sementara
itu, ayat kelima memberikan wewenang kepada
Kongres untuk menegakkan isi amendemen
keempatbelas dengan "undang-undang yang
sesuai"; namun, dalam kasus City of Boerne v.
Flores (1997), Mahkamah Agung AS menyatakan
bahwa undang-undang ini tidak boleh digunakan
untuk mencabut keputusan Mahkamah Agung
yang telah menafsirkan amendemen tersebut.
4

5. Jens Martensson
Klausa-klausa yang berlaku
• Klausa Proses Hukum yang
Semestinya melarang pejabat
merampas nyawa, kebebasan, atau
properti seseorang tanpa pemberian
kuasa dari undang-undang. Klausa ini
juga digunakan oleh pengadilan di
tingkatan federal untuk menerapkan
sebagian besar isi Deklarasi Hak-
Hak kepada negara bagian, dan juga
untuk mengakui persyaratan substantif
dan prosedural yang harus dipenuhi
oleh hukum negara bagian.
• Klausa Perlindungan yang Sama
mewajibkan setiap negara bagian untuk
memberikan perlindungan hukum yang
sama untuk semua orang di
dalam yurisdiksi negara bagian
tersebut, termasuk mereka yang bukan
warga Amerika Serikat. Klausa ini telah
digunakan sebagai landasan keputusan
yang menolak diskriminasi yang tidak
rasional atau tidak diperlukan terhadap
berbagai kelompok.
5

6. Jens Martensson
Bunyi Undang-Undang
6
Ayat 2
• Wakil Rakyat akan dijatahkan kepada Negara-Negara
Bagian menurut jumlah masing-masing, dengan
menghitung seluruh jumlah orang di dalam setiap
Negara Bagian, kecuali kaum Indian yang tidak dikenai
pajak. Akan tetapi bila hak untuk memberi suara dalam
pemilihan anggota dewan Pemilih Presiden dan Wakil
Presiden Amerika Serikat, para wakil di Kongres, para
pejabat Eksekutif dan Yudikatif Negara Bagian, atau
anggota-anggota Badan Legislatifnya, diingkari bagi
siapa pun di antara warga pria Negara Bagian
demikian, yang sudah berumur dua puluh satu tahun,
dan warga negara Amerika Serikat, atau dibatasi
dengan cara apa pun, kecuali karena ikut dalam
pemberontakan, atau kejahatan lain maka dasar
perwakilan di situ akan dikurangi menurut proporsi
yang akan ditanggung oleh jumlah warga pria
demikian terhadap seluruh jumlah warga pria berumur
dua puluh satu tahun di Negara Bagian seperti itu
Ayat 1
• Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di
Amerika Serikat, dan tunduk pada yuridiksinya,
adalah warga negara Amerika Serikat dan
Negara Bagian tempat tinggal mereka. Tidak
ada Negara Bagian akan membuat atau
memberlakukan undang-undang apa pun yang
akan membatasi keistimewaan-keistimewaan
atau pun kekebalan-kekebalan warga negara
Amerika Serikat;juga tidak ada Negara Bagian
mana pun akan mengambil jiwa, kebebasan,
atau milik siapa pun, tanpa proses hukum yang
semestinya; atau pun mengingkari hak siapa
pun di dalam yuridiksinya akan perlindungan
hukum yang sama.

7. Jens Martensson
Lanjutan…
7
Ayat 4
• Keabsahan hutang umum Amerika Serikat, yang
diizinkan dengan undang-undang, termasuk
hutang yang ditimbulkan oleh pembayaran
pensiun dan hadiah untuk jasa-jasa dalam
penindasan pembangkangan dan
pemberontakan, tidak akan dipertanyakan. Akan
tetapi baik Amerika Serikat maupun Negara
Bagian mana pun tidak akan menanggung atau
pun membayar hutang atau kewajiban apa pun
yang diitimbulkan oleh pemberian bantuan pada
pembangkang atau pemberontakan terhadap
Amerika Serikat, atau pun tuntutan karena
hilangnya atau emansipasi seseorang budak;
namun segala hutang, kewajiban, dan tuntutan
demikian akan dianggap tidak sah dan tidak
berlaku.
• Ayat 5. Kongres akan memiliki wewenang untuk
memberlakukan dengan perundang-undangan
yang sesuai ketentuan-ketentuan dalam pasal
ini.
Ayat 3
• Tidak seorang pun akan menjadi Senator atau Wakil
Rakyat dalam Kongres, atau Pemilih Presiden dan
Wakil Presiden, atau memangku jabatan apa pun,
sipil atau militer, dibawah Amerika Serikat, atau di
bawah Negara Bagian mana pun, yang setelah
sebelumnya mengambil sumpah sebagai anggota
Kongres, atau sebagai pejabat Amerika Serikat, atau
sebagai anggota Badan Legislatif Negara Bagian
mana pun, atau sebagai Eksekutif atau pejabat
Yudikatif Negara Bagian mana pun, untuk
mendukung Konstitusi Amerika Serikat, melakukan
pembangkangan atau pemberontakan terhadapnya,
atau memberi bantuan dan kemudahan kepada
musuh-musuhnya. Akan tetapi, dengan suara dua
pertiga masing-masing Kamar, Kongres dapat
menyingkirkan larangan demikian.

8. Jens Martensson
• Amerika Serikat menerapkan asas Ius Soli
(kewarganegaraan berdasarkan Faktor Tanah
Kelahiran) Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk
"hak untuk wilayah").
adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang
dapat diperoleh bagi seseorang (individu) berdasarkan
tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia
berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).
• Jadi jika seseorang lahir di Amerika Serikat ia akan
dianggap/diakui sebagai warganegaranya oleh pihak
Amerika Serikat.
8
Kewarganegaraan AS

9. Launch