Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan

23,396 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
196
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan

  1. 1. ASAS –ASAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
  2. 2. Sentralisasi Desentralisasi Asas-asaspenyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi Tugas pembantuan
  3. 3. SENTRALISASI Tidak dikenal adanya penyerahanAsas pemerintahan wewenang atau urusan terpusat pemerintahan kepada daerah Semua kewenangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupundi tingkat lokal/daerah berada di tangan pemerintah pusat (Central Government) Daerah hanya melaksanakan kehendak atau kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat
  4. 4. NO Kelebihan Kelemahan1. Alat ampuh dari kesatuan Rentang birokrasi semakin politik panjang2. Sarana mencegah keinginan Kewenangan pemerintah pusat untuk melepaskan diri semakin kompleks3. Mempercepat persamaan Pengambilan keputusan dalam dalam perundang-undangan permasalahan lokal (daerah) sulit untuk diselesaikan4. Lebih mengutamakan Pengambilan keputusan kepentingan keseluruhan cenderung disamaratakan san (nasional) daripada daerah tidak memiliki alternatif kepentingan bagian-bagian pilihan (daerah)
  5. 5. DESENTRALISASI Penyerahan Urusan atau wewenang pemerintahan Pemerintahan sendiri Pembagian wilayah atas dasar inisiatif untuk mengatur sendiri Prinsip urusan pemerintahan (rumah tangga) sendiri Manifestasi bentuk susunan organisasi negara
  6. 6. KELEMAHAN• Membuka kemungkinan adanya bagian-bagian (daerah/wilayah) untuk melepaskan diri dari ikatan Pemerintah Pusat• Memungkinkan terjadi ketegangan/perselisihan hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah• Menimbulkan ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan di antara masing-masing daerah• Muncul sifat/fanatisme kedaerahan
  7. 7. KELEBIHAN Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk Senjata ampuh dalam memberantas sistem birokrasi yang bertingkat-tingkat Meringankan Pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan Sarana mengimplementasikan prinsip negara hukum ( pemencaran kekuasaan)
  8. 8. Pembagian Urusan Pemerintahan Politik Luar URUSAN Negeri PEMERINTAH DAERAH Pertahanan 6 URUSAN Urusan yangPEMERINTAH Keamanan menjadiPUSAT YANG kewenangannya ABSOLUTE kecuali yang telah Agama ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat yustisi Fiskal dan Moneter
  9. 9. DEKONSENTRASI Penekanan aspek pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pejabat pemerintah Pusat yangBentuk halus bertindak sebagai wakil sentralisasi dan ditempatkan di daerah Pemerintah kepada Gubernur
  10. 10. 5 /1974 22/1999 32/2004Pengertian Pelimpahan Pelimpahan Pelimpahan wewenang dari wewenang wewenang pemerintah/kepala Pemerintah kepada pemerintahan oleh Wilayah kepala Gubernur sebagai Pemerintah kepada Instansi vertikal wakil Pemerintah Gubernur sebagai tingkat atasnya dan atau perangkat wakil pemerintah kepada pejabat- pusat di daerah dan atau kepada pejabatnya di instansi vertikal di daerah wilayah tertentuPerbedaan Gubernur,Bupati,W Gubernur Gubernur alikotapelaksanaan Zaman orde baru reformasi reformasi (dekonsentrasi + desentralisasi) dekon kuat ( desen lemah)
  11. 11. TUGAS PEMBANTUANPenugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintahKabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
  12. 12. Prinsip Wewenang Pemerintah Kewenangan Pusat dilaksanakan sendiri oleh Pusat/Instansi vertikal di daerah Desentralisasi Diserahkan pada Daerah DekonsentrasiWEWENANG Dilimpahkan pada Gubernur selakuPEMERINTAH wakil Pusat Tugas Pembantuan Ditugaskan pada Daerah provinsi/kabupaten/kota atau desa

×